Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 galian tambang di Kabupaten Garut yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta infrastruktur publik.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Menurutnya pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar," kata Bambang, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga tambang tersebut karena pelaku usaha belum mengantongi perizinan secara lengkap.

Selain itu, ditemukan penggunaan armada angkutan material yang melebihi daya dukung jalan umum sehingga berpotensi merusak infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah provinsi mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional ketiga galian tambang tersebut," kata Bambang.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat menjalankan aktivitas operasional, mulai dari aspek teknis, lingkungan, hingga sosial ekonomi.

"Pemenuhan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi merupakan parameter mutlak yang wajib dipatuhi agar kegiatan pertambangan tidak merusak fasilitas publik milik masyarakat maupun lingkungan sekitar," ujarnya.

Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil sidak gabungan di Garut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.

"Saya tidak anti-penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, kepentingan umum," tutur KDM.

KDM menilai jika yang legal tidak memperhatikan kelayakan maka para penambang akan bekerja tanpa sistem yang memadai dan bisa menyebabkan keselamatan terancam.

"Nah sehingga ini lagi kita benahi yang tambang resmi harus memenuhi syarat sebagai perusahaan yang layak melakukan penambangan. Yang tidak resmi ya ditutup," tuturnya.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara operasional tiga lokasi pertambangan di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, setelah menemukan sejumlah pelanggaran regulasi dalam kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut, Rabu (3/6/2026).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, penghentian operasional tersebut diambil setelah tim gabungan menemukan ketiga lokasi tambang itu belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan melanggar ketentuan penggunaan jalan umum.

Menurut dia, sektor pertambangan memang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, seluruh pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan, aspek teknis pertambangan, tanggung jawab sosial, serta perlindungan lingkungan.

"Masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan. Selain itu, ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum,” kata Bambang, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian pemerintah adalah penggunaan kendaraan angkutan tambang dengan muatan melebihi daya dukung jalan. Praktik tersebut dinilai berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat.

Menurut Bambang, kendaraan operasional tambang tidak diperbolehkan menggunakan jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten apabila muatannya melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kondisi infrastruktur publik sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan.

"Jalan umum merupakan fasilitas milik masyarakat yang harus dijaga bersama. Karena itu, setiap pelaku usaha wajib mematuhi aturan yang berlaku," ujarnya.

Pemprov Jawa Barat berharap tindakan penghentian sementara ini menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan tambang lainnya agar lebih disiplin dalam menjalankan operasi. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai regulasi.

Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut dia, pengawasan terhadap sektor pertambangan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Ia menilai kolaborasi lintas pemerintahan penting untuk memastikan pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar. "Ke depan kolaborasi seperti ini perlu lebih intens dilakukan. Kami ingin Garut tetap menjadi wilayah yang hijau, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Syakur.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut menghentikan seluruh aktivitas enam lokasi tambang Galian C di wilayah Kecamatan Banyuresmi dan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan setelah ditemukan berbagai persoalan perizinan dan kekhawatiran serius terhadap dampak kerusakan lingkungan.

Langkah penutupan ini menegaskan sikap pemerintah daerah yang memprioritaskan perlindungan lingkungan di tengah tingginya tekanan kebutuhan bahan bangunan. Seluruh aktivitas penambangan di enam titik tersebut dinyatakan tidak boleh beroperasi sampai kewajiban administrasi, teknis, dan lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan, Garut memiliki karakter sebagai daerah konservasi dan pariwisata yang tidak bisa dikompromikan.

"Kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam yang menjadi aset jangka panjang daerah," ujar Syakur, Rabu (7/1/2026).

Dia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan material pembangunan, namun penambangan harus berada dalam koridor hukum dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Jika aktivitas tambang mengancam keseimbangan alam dan tidak taat aturan, maka penghentian menjadi pilihan yang tidak terelakkan.

Dari hasil evaluasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, diketahui terdapat enam izin usaha pertambangan Galian C di kawasan tersebut. Namun, hanya tiga yang terpantau aktif beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, seluruhnya tetap masuk dalam kebijakan penghentian sementara.

Pengawas Cabang Dinas ESDM Jawa Barat, Saeful Ali Anwar, menjelaskan penutupan dilakukan karena perusahaan belum melengkapi persyaratan utama, terutama rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang menjadi syarat mutlak dalam operasional pertambangan.

“Tanpa RKAB yang sah, kegiatan tambang tidak diperbolehkan. Karena itu, seluruh aktivitas dihentikan sampai kewajiban tersebut dipenuhi dan dievaluasi,” ujar Saeful.

Dia mengungkapkan, sebagian besar perusahaan tambang tersebut telah beroperasi cukup lama, bahkan mencapai 10 hingga 15 tahun dan saat ini memasuki masa perpanjangan kedua. Kondisi ini membuat evaluasi menjadi lebih ketat, khususnya terkait kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang.

Menurut Saeful, jika dalam proses evaluasi ditemukan pelanggaran serius, termasuk pengabaian terhadap reklamasi dan pemulihan lahan, maka pencabutan izin bukan hal yang mustahil. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak ingin mewariskan kerusakan lingkungan jangka panjang akibat kelalaian pengelolaan tambang.

Sementara itu, salah satu perwakilan perusahaan tambang, Dicky Budiman, mengakui adanya keterlambatan pengesahan izin melalui sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM. Ia menyebut, proses administrasi untuk RKAB tahun 2026 masih berjalan dan belum mendapatkan persetujuan.

Meski demikian, Dicky mengklaim pihaknya selama ini berupaya patuh terhadap aturan serta rutin melaporkan rencana kerja tahunan. Ia juga menyebut perusahaan berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak sekitar Rp400 juta per tahun.

Namun, pemerintah daerah menilai kontribusi fiskal tidak bisa dijadikan pembenaran jika aspek legalitas dan kelestarian lingkungan diabaikan. Penutupan enam tambang ini menjadi sinyal kuat bahwa Garut tidak ingin terjebak pada model pembangunan yang merusak alam demi keuntungan jangka pendek.

Dengan penutupan ini, Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan arah kebijakan pembangunan yang lebih berimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. "Ke depan, seluruh aktivitas pertambangan di Garut akan berada di bawah pengawasan ketat, dengan prinsip utama, taat hukum, ramah lingkungan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat," kata Syakur.