Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali saat ini sedang fokus untuk membangun ekosistem pariwisata berkualitas untuk meningkatkan daya saing di industri pariwisata global.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan standarisasi hotel untuk memenuhi unsur Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) atau unsur kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Kepala BSN selaku Ketua KAN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono menjelaskan sejak pandemi Covid-19 Bali paling gencar melakukan sertifikasi CHSE.

"Hampir semua hotel di Bali sudah tersertifikasi CHSE, tertinggi di Indonesia. Ini untuk meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Donny Senin (22/6/2026).

BSN juga mendorong sertifikasi CHSE di luar Bali untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Donny menyebut selain persaingan produk dan jasa yang semakin ketat, pelaku usaha juga dituntut memenuhi berbagai persyaratan baru terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.

"Di tengah kondisi tersebut, akreditasi menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional," kata Donny.

Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 22 Juni-27 Juni 2026.

APAC Annual Meeting 2026 dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 galian tambang di Kabupaten Garut yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta infrastruktur publik.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Menurutnya pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar," kata Bambang, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga tambang tersebut karena pelaku usaha belum mengantongi perizinan secara lengkap.

Selain itu, ditemukan penggunaan armada angkutan material yang melebihi daya dukung jalan umum sehingga berpotensi merusak infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah provinsi mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional ketiga galian tambang tersebut," kata Bambang.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat menjalankan aktivitas operasional, mulai dari aspek teknis, lingkungan, hingga sosial ekonomi.

"Pemenuhan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi merupakan parameter mutlak yang wajib dipatuhi agar kegiatan pertambangan tidak merusak fasilitas publik milik masyarakat maupun lingkungan sekitar," ujarnya.

Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil sidak gabungan di Garut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.

"Saya tidak anti-penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, kepentingan umum," tutur KDM.

KDM menilai jika yang legal tidak memperhatikan kelayakan maka para penambang akan bekerja tanpa sistem yang memadai dan bisa menyebabkan keselamatan terancam.

"Nah sehingga ini lagi kita benahi yang tambang resmi harus memenuhi syarat sebagai perusahaan yang layak melakukan penambangan. Yang tidak resmi ya ditutup," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Suasana hangat dan penuh penghormatan menyelimuti Kantor Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada Minggu (8/6/2026). Sejumlah tokoh bangsa, akademisi, pegiat lingkungan, hingga sahabat lama berkumpul merayakan ulang tahun ke-96 Emil Salim sekaligus menghadiri peluncuran buku yang merekam perjalanan panjang pengabdiannya bagi Indonesia.

Namun hari itu bukan sekadar perayaan ulang tahun. Bagi banyak yang hadir, momen tersebut menjadi kesempatan untuk kembali mendengarkan kisah, gagasan, dan refleksi seorang tokoh yang selama puluhan tahun menjadi salah satu wajah utama gerakan lingkungan hidup Indonesia.

Di usia 96 tahun, Emil Salim tampil dengan pemikiran jernih dan daya ingat yang mengesankan. Ia berbicara tanpa kehilangan ketajaman analisis yang selama ini menjadi ciri khasnya. Tidak mengherankan jika publik mengenal Emil Salim bukan hanya sebagai mantan menteri atau akademisi, melainkan juga sebagai guru bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Emil Salim mengenang salah satu peristiwa yang mengubah arah perjalanan hidupnya. Saat masih menjabat Menteri Perhubungan, ia pernah memancing bersama Presiden Soeharto di Teluk Jakarta. Di tengah kegiatan sederhana itu, keduanya menyaksikan kondisi Teluk Jakarta yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan lingkungan. Percakapan yang terjadi saat itu kemudian menjadi titik awal lahirnya penugasan baru bagi Emil Salim.

Presiden Soeharto memintanya menangani urusan lingkungan hidup. Emil Salim mengakui bahwa ketika menerima tugas tersebut, dirinya belum memiliki pemahaman mendalam mengenai isu lingkungan. Namun sebagai abdi negara, ia menerima amanah itu tanpa ragu.

"Kalau itu tugas negara, saya siap melaksanakan," kenangnya.

Sejak saat itu, perjalanan panjangnya di bidang lingkungan hidup dimulai. Yang menarik, Emil Salim tidak memulai langkahnya dengan mencari referensi dari luar negeri. Ia justru memilih berkeliling Indonesia untuk belajar langsung dari masyarakat.

Emil Salim berdialog dengan para ulama, tokoh Nahdlatul Ulama, pemimpin pesantren, pemuka agama, akademisi, serta masyarakat di berbagai daerah. Dari perjalanan itu, ia menemukan bahwa kesadaran menjaga lingkungan sebenarnya telah hidup dalam nilai-nilai budaya dan spiritual yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Menurut Emil Salim, pengelolaan lingkungan hidup tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan teknologi. Upaya tersebut harus didukung kesadaran moral yang tumbuh dari dalam diri masyarakat.

Pandangan itu semakin menguat ketika ia menyaksikan berbagai praktik baik di lapangan. Di Madura, misalnya, ia menemukan wilayah yang secara alamiah tergolong tandus dan kering, namun masyarakat setempat mampu menjaga kehidupan lingkungannya karena para kiai dan pimpinan pesantren mendorong para santri untuk menanam pohon dan menghijaukan kawasan sekitar.

Pengalaman serupa ia temukan di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di sana, kawasan perbukitan tetap produktif berkat peran para pemimpin gereja yang mengajak jemaat menanam lamtoro pada lahan pertanian berterasering. Selain membantu mencegah erosi, tanaman tersebut juga meningkatkan produktivitas lahan.

Dari pengalaman-pengalaman itu, Emil Salim sampai pada sebuah keyakinan sederhana namun mendasar, yakni lingkungan hidup akan terjaga ketika masyarakat merasa memiliki dan mencintainya.

Karena itulah ia selalu menekankan pentingnya kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan komunitas lokal harus berjalan bersama dalam menjaga lingkungan hidup. Gagasan tersebut menjadi salah satu warisan pemikiran yang terus dikenang hingga sekarang.

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyebut Emil Salim sebagai sosok yang sangat langka. "Spesies langka yang perlu dilestarikan," ujarnya, yang langsung disambut tawa hadirin.

Menurut Gita, Emil Salim merupakan salah satu tokoh yang sejak awal menyadari pentingnya konservasi mangrove di Indonesia, jauh sebelum isu perubahan iklim menjadi perhatian dunia seperti sekarang.

Bagi Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, warisan terbesar Emil Salim tidak hanya terletak pada kebijakan atau gagasan yang pernah ia lahirkan. Yang lebih penting adalah cara pandangnya dalam melihat masa depan. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pemikiran Emil Salim tetap relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi yang akan datang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen kuatnya untuk memastikan laju pembangunan nasional tidak mengorbankan kelestarian alam, selaras dengan pesan tokoh lingkungan hidup nasional Prof. Dr. Emil Salim bahwa kemajuan peradaban dan perlindungan ekosistem harus berjalan beriringan.

Komitmen itu disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dalam acara "Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim" di Jakarta, Minggu (8/6/2026). Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemikiran Emil Salim merupakan landasan filosofis yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis global.

"Nilai-nilai perjuangan lingkungan hidup yang ditekankan Prof. Dr. Emil Salim menjadi bagian dari pembentukan moral dan etika kita. Etika ini memandu kita untuk bertanggung jawab, melakukan langkah nyata mengendalikan kerusakan alam, dan memastikan pemanfaatannya secara adil dan seimbang dengan penuh kesadaran," kata Menteri Jumhur.

Urgensi etika lingkungan itu semakin krusial mengingat posisi Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dengan tanggung jawab besar di mata dunia. Kekayaan alam yang mencakup 22 tipe ekosistem, 120 juta hektare kawasan hutan, 20 juta hektare lahan gambut, serta garis pantai sepanjang 108.000 kilometer itu berfungsi sebagai benteng alami yang menopang kehidupan masyarakat dari ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis.

Menteri Jumhur juga mengingatkan besarnya potensi ekonomi yang tersimpan apabila sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

"Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketahanan pangan nasional, pengembangan obat-obatan, ekonomi hijau, bioprospeksi, hingga industri berbasis sumber daya genetik sangat bergantung pada ekosistem yang terjaga. Substansi riset, potensi ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja ini sangat menjanjikan, asalkan digali dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Visi keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu senada dengan pesan mendalam Prof. Dr. Emil Salim yang disampaikan dari mimbar acara.

"Hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Alam itu hidup. Alam itu tidak mati. Oleh karena itu, rangkul semua pihak. Lingkungan hidup tidak bisa dijaga oleh pemerintah sendirian. Kita harus belajar bersama dan bekerja bersama," kata Emil Salim.

Sebagai wujud penghormatan atas dedikasi Emil Salim dalam melestarikan ekosistem Indonesia, KLH/BPLH secara resmi menyerahkan penghargaan "Rhaksa Bumi Prize" kepada sang tokoh. Penganugerahan itu dirangkaikan dengan peluncuran buku pemikiran Emil Salim bertajuk Jejak Nurani, Sebuah Visi untuk Negeri, yang menjadi simbol pengakuan atas perjuangannya sebagai kompas arah tata kelola pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Menutup peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut, Menteri Jumhur menyerukan aksi kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional.

"Kita hanya punya satu bumi, lintas yurisdiksi dan lintas generasi. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum evaluasi menuju keberlanjutan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi contoh nyata, bagaimana pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan," pungkas Menteri Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen kuatnya untuk memastikan laju pembangunan nasional tidak mengorbankan kelestarian alam, selaras dengan pesan tokoh lingkungan hidup nasional Prof. Dr. Emil Salim bahwa kemajuan peradaban dan perlindungan ekosistem harus berjalan beriringan.

Komitmen itu disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dalam acara "Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim" di Jakarta, Minggu (8/6/2026). Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemikiran Emil Salim merupakan landasan filosofis yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis global.

"Nilai-nilai perjuangan lingkungan hidup yang ditekankan Prof. Dr. Emil Salim menjadi bagian dari pembentukan moral dan etika kita. Etika ini memandu kita untuk bertanggung jawab, melakukan langkah nyata mengendalikan kerusakan alam, dan memastikan pemanfaatannya secara adil dan seimbang dengan penuh kesadaran," kata Menteri Jumhur.

Urgensi etika lingkungan itu semakin krusial mengingat posisi Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dengan tanggung jawab besar di mata dunia. Kekayaan alam yang mencakup 22 tipe ekosistem, 120 juta hektare kawasan hutan, 20 juta hektare lahan gambut, serta garis pantai sepanjang 108.000 kilometer itu berfungsi sebagai benteng alami yang menopang kehidupan masyarakat dari ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis.

Menteri Jumhur juga mengingatkan besarnya potensi ekonomi yang tersimpan apabila sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

"Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketahanan pangan nasional, pengembangan obat-obatan, ekonomi hijau, bioprospeksi, hingga industri berbasis sumber daya genetik sangat bergantung pada ekosistem yang terjaga. Substansi riset, potensi ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja ini sangat menjanjikan, asalkan digali dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Visi keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu senada dengan pesan mendalam Prof. Dr. Emil Salim yang disampaikan dari mimbar acara.

"Hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Alam itu hidup. Alam itu tidak mati. Oleh karena itu, rangkul semua pihak. Lingkungan hidup tidak bisa dijaga oleh pemerintah sendirian. Kita harus belajar bersama dan bekerja bersama," kata Emil Salim.

Sebagai wujud penghormatan atas dedikasi Emil Salim dalam melestarikan ekosistem Indonesia, KLH/BPLH secara resmi menyerahkan penghargaan "Rhaksa Bumi Prize" kepada sang tokoh. Penganugerahan itu dirangkaikan dengan peluncuran buku pemikiran Emil Salim bertajuk Jejak Nurani, Sebuah Visi untuk Negeri, yang menjadi simbol pengakuan atas perjuangannya sebagai kompas arah tata kelola pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Menutup peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut, Menteri Jumhur menyerukan aksi kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional.

"Kita hanya punya satu bumi, lintas yurisdiksi dan lintas generasi. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum evaluasi menuju keberlanjutan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi contoh nyata, bagaimana pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan," pungkas Menteri Jumhur.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat ekosistem transportasi publik dengan membentuk gugus tugas khusus di setiap sekolah guna mendorong siswa beralih ke angkutan umum.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut selain menyasar pelajar, Pemkab juga mempertegas kebijakan "Rabu-Jumat Ngangkot" bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dony menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan angkutan umum bagi para pelajar akan diimplementasikan melalui pemantauan ketat di lingkungan pendidikan.

"Berkaitan dengan anak sekolah menggunakan angkutan umum, saya me-monitoring langsung, dan kami sudah menyiapkan gugus tugas di tiap sekolah untuk memastikan siswa tidak menggunakan kendaraan pribadi," tuturnya.

Dony menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya integrasi untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, kehadiran gugus tugas tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para pemilik dan pengemudi angkutan umum di Sumedang.

"Kebijakan ini penting sebagai upaya mengurangi polusi udara, menjaga lingkungan, dan tentunya meningkatkan ekonomi para pemilik maupun pengemudi angkutan umum," tambahnya.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Sumedang telah lebih dulu menggulirkan kebijakan operasional bagi para abdi negara. Melalui kebijakan Rabu-Jumat Ngangkot, ASN didorong menggunakan transportasi umum sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap keberlangsungan usaha jasa transportasi darat.

"Kebijakan Rabu-Jumat Ngangkot bagi ASN ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum agar tetap hidup dan berkembang," katanya.

Bupati juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumedang yang telah bersinergi dalam menjaga mobilitas masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas harian para pelajar dan pekerja.

"Terima kasih kepada Organda yang selama ini telah bekerja keras bersama pemerintah dalam melayani masyarakat. Masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar dan siswa bisa tepat waktu menimba ilmu. Ini merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah dan Organda Kabupaten Sumedang," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony yang didampingi Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus Organda periode sebelumnya atas dedikasi mereka.Ia berharap momentum Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Organda Sumedang ini menjadi titik balik penguatan kinerja organisasi.

"Kegiatan Muscab ini merupakan bagian dari evaluasi kepengurusan sebelumnya. Saya berharap kinerja Organda semakin meningkat dan para pengurus baru dapat bekerja lebih baik lagi," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan membatasi pembangunan gedung dan hotel di area sekitar Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Rencana tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat melakukan kunjugan kerja ke kawasan Istana Cipanas.

Menurutnya, keberadaan bangunan tinggi di sekitar situs negara dan cagar sejarah berpotensi merusak estetika, kewibawaan, hingga aspek keamanan kawasan.

“Nanti saya buatkan Pergub-nya. Harus ada batasan radius, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan. Ini demi menjaga marwah situs sejarah kita,” katanys, Sabtu (9/5/2026).

Pihaknya menilai, pembangunan hotel dan gedung di sejumlah kawasan wisata selama ini kerap mengabaikan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Dia tidak ingin kawasan Istana Cipanas mengalami kondisi serupa, di mana bangunan bersejarah “tertutup” oleh deretan hotel tinggi.

Menurut dia, pengaturan radius dan tinggi bangunan penting untuk menjaga karakter kawasan bersejarah sekaligus mempertahankan identitas ruang publik milik negara.

Selain soal bangunan, Dedi juga menyoroti persoalan lingkungan di sekitar kawasan istana. Dia mengungkapkan adanya keluhan terkait aliran Sungai Cisabuk dan Sungai Jalimun yang sering membawa sampah rumah tangga ke area istana saat hujan deras.

Kondisi tersebut disebut kerap menyebabkan pintu air dan grill penahan sampah jebol. Untuk mengatasinya, Pemprov Jabar berencana menurunkan petugas dari PSDA Provinsi guna melakukan pembersihan sungai secara rutin.

“Saya akan siapkan petugas pembersih sungai setiap hari di sini. Sambil kita merubah pola pikir masyarakat melalui sistem pengelolaan sampah desa yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi juga menyinggung pentingnya menjaga kawasan hijau di sekitar Istana Cipanas. Saat menyusuri area hutan lindung seluas 2,5 hektare, ia menilai keberadaan pepohonan tua dan sumber air alami menjadi aset ekologis yang tidak tergantikan.

“Membangun jalan tol ribuan kilometer saya sanggup, anggarannya ada. Tapi menanam pohon sampai besar dan rimbun seperti ini, uang tidak bisa membelinya. Ini kemewahan yang sebenarnya,” katanya.

Ia menambahkan, fenomena banjir di kawasan Puncak menjadi peringatan bahwa perubahan tata ruang yang tidak terkendali dapat memicu kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

Melalui rencana Pergub tersebut, Pemprov Jawa Barat ingin memastikan kawasan bersejarah tetap terjaga, baik dari sisi visual, lingkungan, maupun nilai historisnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim terus memperkuat komitmen dalam mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 25 April 2026.

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya melalui pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif tersebut dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasinya terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

“Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat,” ujar Nanik.

Nanik menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

“Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung tersebut berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.

Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

“Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang,” jelas Zakaria.

Menurut Zakaria, program tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

“Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari,” ujarnya.

Zakaria berharap program ini tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini sekaligus menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam.

“Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada,” jelas Rudi.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program CSR ini, Pertamina berharap potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian lingkungan melalui program "Yok Kita Gas" sejak 2021 lalu.

Sejak digulirkan pada 2021, program BRI Peduli "Yok Kita Gas" telah dilaksanakan di 117 lokasi di Indonesia yang tersebar di 45 bank sampah, 5 pasar tradisional, 44 kelurahan, 91 sekolah, 44 titik sungai, dan 25 titik penyebaran Collection Point Vending Machine.

Melalui program ini, BRI Peduli "Yok Kita Gas" mengumpulkan 519,98 juta kg sampah anorganik, 779,74 juta kg sampah organik, menghasilkan 1.003 liter pupuk organik cair, 24.025 unit pupuk kompos, 777 liter eco enzyme, serta potensi reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 2.366.226,88 kg CO2e.

Program ini juga telah menyalurkan 12 jenis pelatihan manajemen sampah, 45 unit mesin pengolahan sampah, 43 jenis peralatan penunjang bank sampah, 44 unit kendaraan penunjang bank sampah, 3 unit rumah maggot, 249 unit tempat sampah, 50 unit komposter, 1.960 unit kantong pilah, serta menghasilkan 5 inovasi produk pengelolaan sampah.

"Masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah padat pemukiman atau wilayah perkotaan, mendapatkan manfaat dari program ini, antara lain wawasan tentang kondisi pengelolaan sampah yang meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, serta keterampilan dalam memilah sampah dari rumah sehingga mampu mengatasi persoalan sampah rumah tangga," kata Corporate Secretary BRI, Dhanny dalam keterangan tertulis.

Pada tahun ini, pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Cantik Resik, Kelurahan Jatikramat, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 21 Februari lalu.

Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari, dan melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri atas pengurus Bank Sampah Cantik Resik, siswa/i SMPN 23 Kota Bekasi, serta masyarakat Kelurahan Jatikramat.

Dhanny menyampaikan bahwa sejalan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, BRI menegaskan komitmen nyata dalam membantu mengatasi permasalahan sampah di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar.

"Pelaksanaan Program BRI Peduli 'Yok Kita Gas' di Bank Sampah Cantik Resik dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional merupakan bentuk nyata kepedulian BRI dalam membantu mengatasi permasalahan sampah dan menjaga keseimbangan lingkungan," kata Dhanny.

Ia menambahkan, Program 'BRI Peduli Yok Kita Gas' juga merupakan wujud kontribusi BRI dalam Gerakan Indonesia ASRI merupakan inisiatif strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan, dan penguatan partisipasi sosial.

Program BRI Peduli "Yok Kita Gas" di Bank Sampah Cantik Resik berhasil mengumpulkan 95,7 kg sampah yang terdiri dari 8,18 kg sampah organik dan 87,52 kg sampah anorganik. Selain itu, kegiatan inovasi produk sampah juga menghasilkan empat produk olahan sampah anorganik dan satu produk olahan sampah organik.

Dhanny menyatakan, BRI Peduli "Yok Kita Gas" telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang tersirat dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Di Bank Sampah Cantik Resik, kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dilaksanakan melalui pemaparan materi tentang inovasi produk guna memperkenalkan berbagai inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan yang diharapkan dapat diadaptasi dan dijalankan di Kelurahan Jatikramat, Kota Bekasi.

Dalam sesi edukasi pilah sampah, masyarakat diberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah, terutama sampah yang bersumber dari rumah tangga.

Para peserta juga diajak untuk melakukan kampanye lingkungan melalui lomba inovasi produk. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman nyata dalam menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle.

Untuk mendukung pelaksanaan program BRI Peduli "Yok Kita Gas" di Bank Sampah Cantik Resik, BRI Peduli memberikan bantuan berupa dua unit komposter yang diharapkan dapat membantu mengelola sampah rumah tangga menjadi pupuk padat maupun cair, sehingga dapat mengurangi limbah yang dibuang ke TPA. Selain itu, diberikan pula keranjang sampah anorganik dan peralatan lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu fokus percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatra yaitu pembangunan hunian yang menuntut kecepatan, ketahanan, dan efisiensi.

Secara bertahap, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengirimkan 36 ribu bata interlock presisi guna mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat di Kampung Talang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, dalam situasi pascabencana masyarakat butuh hunian aman dan layak dalam waktu cepat. Bata interlock presisi merupakan solusi konstruksi yang presisi, kuat, dan mempercepat proses pembangunan huntap.

“Ini bentuk nyata peran SIG dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak,” ujar Vita Mahreyni dalam keterangan, Kamis (26/2/2026).

Pelepasan pengiriman perdana dilakukan Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra bersama Komisaris Utama SIG, Sigit Widyawan, bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi SIG, serta manajemen PT Semen Padang di kawasan Pabrik Indarung PT Semen Padang, Sumatra Barat, Kamis (12/2/2026).

Bata interlock presisi merupakan produk derivatif yang dikembangkan SIG sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan serta penguatan kawasan permukiman berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“SIG berkomitmen mendukung pembangunan hunian terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Inovasi seperti bata interlock presisi menjadi bagian penting menciptakan ekosistem perumahan nasional yang lebih tangguh terhadap bencana,” tutur Vita.

Pembangunan huntap menggunakan bata interlock presisi dimulai melalui kolaborasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat bersama Kadin Indonesia di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Kampung Talang merupakan lokasi awal penerapan teknologi ini bagi korban bencana. SIG memastikan pasokan bata interlock presisi yang diproduksi melalui PT Semen Padang, berada pada level memadai untuk mendukung program pembangunan huntap.

Untuk tipe rumah 36, kapasitas pasokan mampu mendukung pembangunan hingga 120 unit huntap per bulan, dengan potensi distribusi tidak hanya di Sumatra Barat, juga ke wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Sebelumnya, bata interlock presisi diaplikasikan pada sejumlah proyek percontohan, termasuk pembangunan rumah contoh tipe 36 di kawasan strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), serta rumah contoh tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Hasilnya, menunjukkan efisiensi waktu konstruksi dan kualitas bangunan yang optimal.

Vita menekankan, aspek sosial dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian SIG dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut dia, ini bentuk komitmen perusahaan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Inovasi semen hijau SIG, tutur dia, lebih rendah emisi karbonnya hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, yakni lebih dari 90 persen.

‘’Jadi, dengan menggunakan semen hijau SIG berarti ikut berpartisipasi dalam menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan, di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri,” kata Vita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktor Nicholas Saputra menilai pariwisata desa tidak akan memberi manfaat ekonomi jangka panjang jika hanya berfokus pada ramainya wisatawan. Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, desa justru berisiko menanggung kerusakan lingkungan dan beban sosial yang pada akhirnya menggerus pendapatan warga.

“Setiap destinasi memiliki karakter dan cerita yang unik, sehingga pendekatan pengelolaannya perlu disesuaikan dengan kondisi setempat,” ujar Nicholas Saputra, yang juga merupakan Duta Bakti BCA, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (7/1/2026).

Menurut Nicholas, kualitas pengelolaan menjadi penentu utama agar pariwisata benar-benar menggerakkan ekonomi lokal. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan lingkungan dijaga, manfaat ekonomi tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Pengembangan destinasi yang menghormati kelestarian lingkungan dan budaya, melibatkan masyarakat lokal, serta mengutamakan kualitas pengalaman wisata, akan memperkuat keberlanjutan desa wisata,” kata Nicholas.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah kebocoran ekonomi desa wisata, di mana belanja wisatawan kerap tidak dinikmati warga setempat. Dengan tata kelola yang lebih baik, desa berpeluang meningkatkan nilai ekonomi dari setiap kunjungan tanpa harus bergantung pada jumlah wisatawan yang terus meningkat.

Dalam forum tersebut, perwakilan pengurus dari 10 desa dan komunitas wisata mengikuti pembelajaran terkait tata kelola pariwisata yang bertanggung jawab dan berstandar tinggi, selaras dengan prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).

Model pariwisata berkelanjutan juga dipandang lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Desa yang mengandalkan kualitas layanan, pengalaman wisata, dan pelestarian lingkungan dinilai memiliki ketahanan lebih baik dibanding desa yang hanya mengandalkan kunjungan massal dan bersifat musiman.

Upaya penguatan tata kelola ini sejalan dengan strategi nasional pengembangan pariwisata berkelanjutan dan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi inklusif dan perlindungan lingkungan.

Di tengah tekanan ekonomi global dan persaingan destinasi wisata yang semakin ketat, desa wisata yang mampu menjaga kualitas dan keberlanjutan dinilai memiliki daya saing lebih kuat di pasar nasional maupun internasional.

Saat ini, BCA tercatat membina 27 desa wisata di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah desa binaan tersebut telah meraih penghargaan nasional dan internasional, termasuk pada ajang ASEAN Tourism Awards 2025 serta program United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Dengan pendekatan tersebut, desa wisata diharapkan tidak sekadar menjadi tujuan kunjungan, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan dan tahan krisis.

Bisnis.com, JAKARTA – Konsentrasi terhadap upaya tanggap bencana sudah harus dimulai sejak fase pra-kejadian demi meminimalisir potensi dan risiko kerugian. Terlebih, Indonesia sering mengalami bencana alam mulai dari gunung meletus, tanah longsor, dan banjir besar yang akhir-akhir ini melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua Umum Sukarelawan Indonesia Pembela Alam (RIMBA), Eko Wiwid mengatakan, selain mampu meminimalisir risiko, dengan menempatkan konsentrasi tanggap bencana sejak fase pre-incident memungkinkan pemerintah bersama masyarakat mampu menjaga keseimbangan ekosistem alam dan kelestarian lingkungan.

"Namun, 'PR' pertamanya ialah bagaimana kita mampu menggeser paradigma dari penanganan di fase kejadian dan pasca kejadian, menuju fase pra-kejadian. Meski tanggap bencana pada pra-kejadian bencana tidak sepopuler fase yang lain, karena hasilnya tidak terlihat di depan," ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Wiwid menjelaskan, tanggap bencana pada fase pra kejadian dapat dilakukan melalui berbagai cara. Dua di antaranya melalui tindakan pencegahan dini sebelum munculnya potensi risiko atau pre-emtif, hingga tindakan pencegahan dari kejadian buruk atau preventif.

Pada 2018 silam, ia mencontohkan, bersama ribuan sukarelawan yang berdomisili di wilayah Sukabumi, Cianjur, Bogor, dan Jakarta menggagas program revitalisasi Talaga Saat yang terletak di Desa Cibulao, Bogor, Jawa Barat.

Meski awalnya bersifat spontan dan menemui banyak tantangan, ide dan gagasan ini kemudian disambut baik oleh sejumlah pihak terutama jajaran Komando Resor Militer (KOREM) - 061/Surya Kencana dan masyarakat sekitar.

Bahkan, Wiwid melanjutkan, Komandan Korem-061/Surya Kencana kala itu, Kolonel Inf. Mohamad Hasan pun turut memimpin langsung tim untuk merevitalisasi Talaga Saat dengan menerjunkan ratusan personel dan mengoperasikan alat pengeruk gulma.

Setelah 2 tahun berjalan, kini Talaga Saat telah menjelma sebagai objek wisata yang menjadi ikon Titik 0 KM Ciliwung, serta mampu menggerakkan ekonomi masyarakat yang dikelola koperasi desa wisata.

"Dengan begitu, upaya pre-emtif dan preventif ini juga mampu mengurangi potensi dan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di Sukabumi, Cianjur, Bogor, dan Jakarta," ujar Wiwid.

Satgas Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sebelumnya, guna merespons fenomena bencana yang terjadi di beberapa wilayah Presiden Prabowo Subianto akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuannya, demi mempercepat pemulihan pascabencana khususnya di wilayah Sumatra yang baru-baru ini terjadi akibat banjir dan longsor.

Prabowo pun berharap dengan adanya wacana ini seluruh pihak dapat bekerja sama demi saling bahu-membahu mempercepat proses pemulihan pascabencana.

"Semua unsur nanti bekerja sama, jangan ada alasan. Cari lahan, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," katanya, Senin (15/12/2025).