Presiden Prabowo Klaim Telah Rebut Kembali Kebun Sawit dan Tambang Ilegal
Presiden Prabowo mengklaim pemerintah telah merebut kembali 5 juta hektare kebun sawit ilegal dan menutup ratusan tambang ilegal untuk mencegah kebocoran kekayaan negara.
(Bisnis.Com) 24/06/26 06:01 257921
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah merebut kembali jutaan hektare lahan sawit serta menutup tambang ilegal untuk menghentikan kebocoran.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.
Prabowo mengatakan pemerintahannya telah merebut kembali dan menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hutan lindung. Selain itu, perusahaan pengelola jutaan hektare layan sawit itu disebut memalsukan laporan.
Pemerintah pun telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Bahkan, terdapat tambang ilegal yang sudah beroperasi 8 tahun, namun tanpa izin.
"Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia," ujarnya.
Prabowo mengatakan bahwa setiap bulan ratusan miliar rupiah potensi kekayaan negara lenyap. Kekayaan dari tambang emas, perak, serta logam-logam yang sangat mahal keluar tanpa masuk ke kas negara.
Bahkan, menurutnya sampai hari ini terjadi penyelundupan. Pemerintah telah mengerahkan Angkatan Laut (AL), bea cukai, hingga ribuan prajurit, namun aktifitas ilegal masih saja terjadi.
"Jadi usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar luas dan sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar, tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Indonesia. Ini tidak ringan," ujarnya.
#prabowo-presiden #kebun-sawit-ilegal #tambang-ilegal #lahan-sawit #penutupan-tambang #prabowo-subianto #kebun-kelapa-sawit #tambang-emas-ilegal #penyelundupan-tambang #pemerintah-bersih #korupsi-di-in