Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 galian tambang di Kabupaten Garut yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta infrastruktur publik.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Menurutnya pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar," kata Bambang, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga tambang tersebut karena pelaku usaha belum mengantongi perizinan secara lengkap.

Selain itu, ditemukan penggunaan armada angkutan material yang melebihi daya dukung jalan umum sehingga berpotensi merusak infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah provinsi mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional ketiga galian tambang tersebut," kata Bambang.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat menjalankan aktivitas operasional, mulai dari aspek teknis, lingkungan, hingga sosial ekonomi.

"Pemenuhan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi merupakan parameter mutlak yang wajib dipatuhi agar kegiatan pertambangan tidak merusak fasilitas publik milik masyarakat maupun lingkungan sekitar," ujarnya.

Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil sidak gabungan di Garut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.

"Saya tidak anti-penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, kepentingan umum," tutur KDM.

KDM menilai jika yang legal tidak memperhatikan kelayakan maka para penambang akan bekerja tanpa sistem yang memadai dan bisa menyebabkan keselamatan terancam.

"Nah sehingga ini lagi kita benahi yang tambang resmi harus memenuhi syarat sebagai perusahaan yang layak melakukan penambangan. Yang tidak resmi ya ditutup," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah resmi menguasai kembali lahan tambang seluas 1.699 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan lahan tambang itu digunakan oleh perusahaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

"Satgas PKH telah resmi melakukan penguasaan kembali lahan seluas 1.699 hektare yang digunakan sebagai area bukaan tambang oleh PT AKT," ujar Barita dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026)

Dia menyampaikan penguasaan kembali ini dilakukan setelah izin operasional atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT dicabut.

Pencabutan itu dilakukan lantaran PT AKT menjadikan PKP2B sebagai jaminan utang tanpa persetujuan pemerintah. Lebih jauh, korporasi tambang itu juga diduga masih melakukan kegiatan penambangan ilegal hingga (15/12/2025).

"Perusahaan terindikasi masih melakukan penambangan hingga 15 Desember 2025 tanpa melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada otoritas terkait," imbuhnya.

Adapun, Satgas PKH telah menghitung potensi denda tergadap PT AKT sebesar Rp4,2 triliun dengan hitungan berdasarkan denda tambang Rp354 juta per hektare.

Di samping itu, satgas besutan Presiden Prabowo Subianto itu telah menginventarisir aset milik PT AKT dengan rincian 130 unit operasional dan alat berat untuk dilakukan pengawasan.

”Saat ini, pengamanan lokasi diperketat dengan melibatkan 65 personel gabungan dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh guna memastikan situasi kondusif selama proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Seluruh aktivitas tambang di Jawa Tengah bakal diperiksa ulang. Hal tersebut dilakukan demi memastikan kelestarian hutan dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengingatkan perihal rencana tata ruang, termasuk aktivitas pertambangan di sekitar hutan.

"Kita kaji lagi tambang-tambang, apakah sesuai dengan (rencana) tata ruang atau tidak, dan membahayakan atau tidak," ucap Taj Yasin Maimoen dalam acara UI Greenmetric 2025 Announcement & Awarding yang digelar di Universitas Diponegoro pada Selasa (16/12/2025).

Taj Yasin menyebut, kelestarian hutan perlu dijaga untuk memastikan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Setiap aktivitas di sekitar hutan, termasuk penambangan, perlu diawasi sebagai bagian dari proteksi kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeklaim telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga hutan dan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng kalangan akademisi dari perguruan tinggi.

Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup yang juga hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan dukungan penuh atas komitmen yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kami tidak segan-segan mengambil langkah tegas terhadap kondisi di Gunung Slamet. Bilamana di dalam evaluasinya ternyata seluruh kajian tata lingkungannya tidak mampu lagi menanggung beban lingkungan, maka ya harus dipikirkan untuk dicabut," ujarnya.

Sebelumnya, Agus Sugiharto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, meluruskan viralnya kabar aktivitas penambangan ilegal di Gunung Slamet.

Di lokasi itu memang ada 5 izin usaha pertambangan skala kecil yang beroperasi. Namun, dia menyebut kelima usaha itu dipastikan berada di luar kawasan hutan lindung Gunung Slamet.

"Kami memastikan bahwa kelima izin pertambangan tersebut berada di luar kawasan zona lindung. Dan saat ini dilakukan pengawasan ketat, serta dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran, dengan tujuan utama keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan," ujar Agus pada Senin (15/12/2025).

Dari 5 izin usaha yang sudah dikeluarkan tersebut, satu usaha pertambangan atas nama PT Dinas Batu Agung yang berjarak 12,3 KM dari kawasan hutan lindung Gunung Slamet tengah dicabut sementara. Pencabutan izin tersebut dilakukan untuk perbaikan teknis dan lingkungan.

Agus melanjutkan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah menutup 20 tambang ilegal yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Boyolali, Magelang, dan beberapa wilayah lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) bukan solusi.

Menurutnya, rencana Kemenko Perekonomian untuk membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air sama saja dengan melegalkan hal yang ilegal.

“Legalisasi tambang ilegal jelas bukan solusi. Tambang yang legal saja pengawasan pemerintah masih lemah, apalagi mengurus tambang yang skala kecil tapi banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Bhima juga menyebut biaya pengawasan untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan dengan pendapatan dari tambang skala kecil tidak sebanding.

“Apakah tambang itu bisa memenuhi kewajiban reklamasi? Kan pasti tidak bisa,” imbuhnya.

Dari segi ekonomi, kata Bhima, legalisasi tambang ilegal bisa memicu oversupply bijih mineral dengan kualitas yang berbeda-beda. Menurutnya, hal ini juga malah berpotensi membuat smelter merugi.

Di sisi lain, pengusaha tambang RI juga rugi lantaran harga bisa anjlok. Bhima pun mengingatkan salah satu solusi memberantas tambang ilegal sebaiknya dengan konsep ekonomi restoratif.

Konsep ekonomi restoratif adalah model ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Solusinya memang bukan dengan legalisasi, tapi mencari alternatif pendapatan para penambang ilegal itu, misalnya dengan konsep ekonomi restoratif, mendukung transisi pekerjanya ke sektor perkebunan dan perikanan dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Bhima.

Sebelumnya, pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan skema pembinaan tambang ilegal itu bisa mencontoh yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

Dia menyebut pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal tersebut. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

“Kalau migas bisa, seharusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20–38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu empat tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan kerja masyarakat juga terenggut.

“Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan, 5 hektare,” kata Herry.

Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

“Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

Bisnis.com,JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Menurutnya, maraknya tambang ilegal tak lepas dari lemahnya pengawasan. Ini termasuk kurang sigapnya inspektur tambang dalam merespons berbagai modus pelanggaran.
Eddy berpendapat, kondisi itu membuat praktik pertambangan ilegal terus menjamur dan menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan lingkungan.
"Kami melihat begitu banyak terjadi pelanggaran dan minimnya pengawasan khususnya dari aspek inspektur-inspektur pertambangan yang terlihat kalah lihai, kalah cepat bergeraknya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan kegiatan dan pelanggaran di sektor pertambangan," ucap Eddy kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).
Oleh karena itu, Eddy menekankan bahwa pemecahan masalah pertambangan ilegal harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tata kelola minerba juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga aparat penegak hukum.
Karena itu, Eddy mendorong agar upaya penegakan hukum tidak hanya mengandalkan satuan tugas (satgas) semata. Menurutnya, perlu ada komando tunggal yang memimpin koordinasi antar instansi terkait.
“Penanganan ini harus dikomandoi oleh Menteri Koordinator Hukum, dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra, agar beliau bisa secara lebih koordinatif dan aktif menjadi komandan dari upaya penegakan hukum di bidang minerba,” jelasnya.
Eddy menilai, penguatan komando penegakan hukum akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menjaga potensi penerimaan negara.
Kedua, menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ketiga, memastikan kegiatan penambangan ke depan berjalan secara berkelanjutan.
“Dengan koordinasi yang kuat dan kelembagaan yang tepat, tata kelola pertambangan kita dapat menjadi lebih tertib dan memberi manfaat optimal bagi negara,” kata Eddy.
Maraknya tambang ilegal belakangan tengah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Prabowo menggelar rapat terbatas pada Minggu (23/11/2025) khusus untuk membahas pertambangan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.
Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.
"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara.
Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA — Pengamat menilai reformasi hukum dan kelembagaan menjadi keniscayaan untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan nasional.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar berpendapat, selama ini tata kelola pertambangan nasional masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari lambannya birokrasi hingga maraknya praktik tambang ilegal.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan mendasar terhadap struktur kewenangan dan sistem kerja birokrasi di sektor minerba agar lebih responsif terhadap dinamika industri.
“Perlu ada semacam pemberdayaan kembali kewenangan yang lebih efektif. Birokrasi harus dipacu menjadi lebih cepat, inovatif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Bisman dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, setidaknya terdapat tiga aspek utama yang perlu direformasi dalam tata kelola pertambangan nasional. Pertama, aspek perizinan dan administrasi hukum.
Bisman menyoroti perlunya penyederhanaan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), peningkatan keandalan sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), serta percepatan proses administrasi yang kerap berbelit.
Kedua, aspek pengawasan perdagangan mineral, baik ekspor maupun kegiatan ilegal di lapangan. Dia menilai maraknya praktik tambang dan perdagangan ilegal menandakan lemahnya fungsi pengawasan negara.
“Kalau hanya mengandalkan inspektur tambang yang jumlahnya 800-an orang, tentu pemerintah kewalahan. Perlu dukungan sistem pengawasan berbasis teknologi dan penguatan lembaga-lembaga lintas sektor seperti Satgas Minerba,” imbuhnya.
Kendati demikian, dia mengapresiasi upaya pembentukan Badan Industri Mineral yang kini tengah dikaji lintas kementerian. Bisman menilai pembentukan Badan Industri Mineral itu sebagai langkah memperkuat koordinasi dan kapasitas kelembagaan di sektor tersebut.
Ketiga, aspek lingkungan hidup yang mencakup pengawasan reklamasi pascatambang dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.
Bisman menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal juga harus memperhatikan dimensi sosial-ekonomi masyarakat sekitar tambang.
“Tambang ilegal itu bukan seperti narkoba yang sembunyi-sembunyi. Semua tahu dan terlihat. Maka perlu penyelesaian sosial dan ekonomi di akar masalahnya. Kalau yang dilakukan oleh masyarakat kecil bisa dilegalkan dengan ukuran tertentu, tapi kalau korporasi harus ada penegakan hukum tegas,” katanya.
Lebih lanjut, Bisman menyoroti perlunya evaluasi sistem pengusahaan pertambangan. Ini terutama terkait mekanisme izin dan kontrak karya.Dia menegaskan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, pengelolaan sumber daya alam seharusnya berbasis izin, bukan kontrak.
Namun, menurutnya perdebatan soal izin dan kontrak bukan lagi hal utama. Bisman menyebut, yang lebih penting adalah proporsionalitas pembagian hasil antara negara dan pelaku usaha.
“Hari ini pelaku usaha mengeluh karena cost of production sudah lebih dari 70%, sementara pajak dan PNBP sekitar 20%. Margin mereka tinggal 10%. Artinya, ada yang perlu ditata ulang,” ujarnya.
Bisman menilai penyusunan kembali formula bagi hasil antara pemerintah dan pelaku usaha harus menjadi bagian dari agenda reformasi hukum dan kelembagaan di sektor pertambangan.
“Kita rumuskan saja dengan jelas: berapa porsi untuk negara dan berapa untuk pengusaha. Selama sistemnya tidak ditata ulang, keluhan dunia usaha dan ketidakefisienan birokrasi akan terus berulang,” pungkasnya.