MURATARA - Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), khususnya komoditas emas perlu segera dikelola melalui mekanisme resmi, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang mendesak dilakukan adalah pembukaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Muratara, terutama pada kawasan bekas operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya.

“Lelang WIUP bukan semata-mata soal membuka ruang investasi, tetapi soal menghadirkan kembali negara dalam pengelolaan sumber daya mineral. Jika wilayah potensial dibiarkan tanpa kepastian izin dan pengawasan, maka ruang itu akan terus diisi oleh aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani kepada wartawan, Selasa (9/8/2026).

Meliani menyebut Muratara memiliki posisi strategis dalam lanskap sumber daya mineral Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 6.008,66 kilometer persegi, dengan Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya sebagai dua wilayah terluas. Menurutnya, Kecamatan Karang Jaya menjadi salah satu kawasan penting karena memiliki rekam jejak kegiatan pertambangan emas, termasuk bekas area operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera. 5 Negara Pemilik Harta Karun Emas Terbesar di Dalam Tanah, Indonesia Urutan Berapa?

Sumatera Selatan tercatat memiliki potensi mineral logam, termasuk emas primer dan perak, serta potensi batubara dalam jumlah besar. Artinya, sektor mineral, Batubara, dan emas masih menjadi salah satu basis penting bagi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan pembangunan daerah.

“Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang optimal. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI menjadi persoalan serius. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan negara dari royalti, iuran tetap, pajak badan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, risiko keselamatan kerja, konflik sosial, serta melemahkan wibawa hukum negara di wilayah pertambangan,” jelasnya.

Aktivitas tambang emas ilegal di Muratara berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. “PETI sudah menjadi problem tata kelola sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, lingkungan hidup, dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara Ustad Rafizen Karsudin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Muratara. “Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, Air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi keruh, tercemar, dan tidak lagi layak digunakan,” katanya.

Kawasan bekas tambang PT Dwinad Nusa Sejahtera menjadi salah satu contoh penting. Area yang memiliki nilai ekonomi tinggi tidak dapat dibiarkan berada dalam ruang kosong perizinan dan pengawasan. Tanpa kepastian izin yang sah, kawasan tersebut rawan dimanfaatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal yang tidak tunduk pada standar teknis, tidak memenuhi kewajiban reklamasi, tidak menjamin keselamatan pekerja, serta tidak memberikan kontribusi fiskal yang semestinya bagi negara dan daerah.

Karena itu, pembukaan Lelang WIUP Muratara menjadi sangat mendesak. Melalui mekanisme lelang resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat teknis, finansial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan begitu, negara tidak hanya menertibkan aktivitas ilegal, tetapi juga menghadirkan instrumen legal untuk mengubah potensi yang selama ini bocor menjadi sumber penerimaan resmi.

Lelang WIUP juga penting untuk menarik investasi yang bertanggung jawab. Kehadiran pelaku usaha resmi dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat penerimaan daerah dan negara, serta memastikan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Hal ini jauh lebih baik dibanding membiarkan kawasan potensial dikuasai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Desakan percepatan lelang WIUP ini juga sejalan dengan semangat reformasi perizinan sektor pertambangan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Devi mendorong pemerintah pusat melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan dan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB di sektor pertambangan.

“Tujuannya bukan untuk mengabaikan aturan, tapi supaya proses perizinan dan pengurusan RKAB dibuat lebih sederhana dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, lambatnya proses persetujuan RKAB dapat mengganggu operasional tambang dan berdampak pada tenaga kerja. “Kalau persetujuan RKAB memakan waktu lama, tambang bisa berhenti sebulan atau dua bulan. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan. Ketika operasi dimulai lagi, butuh waktu lama untuk kembali normal,” ungkapnya.

Meski demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran aturan lingkungan dan tata kelola. Bupati menegaskan bahwa seluruh aturan pemerintah tetap harus dipatuhi, termasuk larangan menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

“Tentu semua aturan pemerintah harus dipatuhi, tidak boleh menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau merusak lingkungan. Tapi Kementerian ESDM perlu melakukan reformasi agar birokrasi lebih efisien dan berdampak positif bagi penerimaan negara serta kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani menambahkan, ada tiga alasan utama mengapa Lelang WIUP Muratara harus segera dibuka. Pertama, Muratara memiliki potensi mineral bernilai ekonomi yang belum dikelola secara optimal. 5 Negara dengan Cadangan Nikel Terbanyak di Dunia, Indonesia Menjadi Raja Diraja

Kedua, maraknya PETI telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan risiko sosial. “Ketiga, pemerintah membutuhkan kepastian tata kelola agar sumber daya mineral dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Meliani menyebut penundaan pembukaan lelang WIUP dikhawatirkan justru memperpanjang kerugian negara, memperbesar risiko kerusakan lingkungan, dan memberi ruang lebih luas bagi praktik pertambangan ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu bergerak cepat agar potensi tambang emas di Muratara dapat dikelola secara sah, produktif, dan bertanggung jawab.

“Sudah saatnya potensi sumber daya mineral Muratara tidak lagi menjadi ruang eksploitasi ilegal, tetapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tandasnya.

JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025 diapresiasi oleh Jaringan Aktivis Nusantara (JAN). Menurut Koordinator Nasional Jaringan Aktivis Nusantara Ibrahim, langkah Kejagung tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya keberanian dalam membongkar dugaan kejahatan sumber daya alam yang merugikan negara.

Akan tetapi, JAN menyinggung perkembangan penanganan perkara kasus dugaan tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah yang menyeret nama Samin Tan. “JAN mengapresiasi langkah Kejagung dalam perkara IUP bauksit PT QSS. Tetapi pada saat yang sama, publik juga berhak bertanya, mengapa perkara Samin Tan yang nilai kerugian negaranya disebut mencapai sekitar Rp8 triliun belum menunjukkan perkembangan yang sepadan?” kata Ibrahim di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ibrahim berpendapat, Kejaksaan tidak boleh hanya terlihat tegas pada satu perkara, tetapi lambat dan ragu-ragu pada perkara lain yang memiliki konstruksi hukum serius, nilai kerugian besar dan dugaan keterlibatan banyak pihak. Sebab, kata dia, perkara dugaan tambang ilegal PT AKT bukan kasus biasa.

Sebelumnya, Kejagung disebut telah mengurai konstruksi perkara, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, serta mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat penanganan kasus tersebut. Namun, hingga kini, JAN mempertanyakan mengapa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung belum juga menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak lain yang diduga terkait.

“Di sinilah letak keanehannya. Kejagung sudah pernah membuka konstruksi perkara. Sudah ada penggeledahan. Sudah ada alur dugaan penggunaan dokumen dan aliran dana. Tetapi publik belum melihat keberanian untuk menarik pihak-pihak lain ke dalam proses hukum,” ujar Ibrahim.

JAN juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT MCM dalam aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan PT AKT. Dikatakannya, Kejagung seharusnya tidak berhenti pada satu nama.

Menurut dia, penyidik perlu menelusuri secara menyeluruh siapa saja pihak yang menyediakan dokumen, mengatur operasional, mengalirkan dana, memberi perlindungan, hingga menikmati keuntungan dari dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Kasus ini tidak boleh berhenti pada Samin Tan semata. Kalau ada dokumen terbang, siapa yang menyediakan? Kalau ada aliran dana, siapa yang mengatur? Kalau ada perlindungan, siapa yang memberi jaminan? Semua harus dibuka,” ujar Ibrahim.

JAN juga mengingatkan bahwa pihaknya telah menggelar aksi di Kantor Kejagung pada 11 Mei 2026, dan menyerahkan sejumlah nama yang menurut mereka perlu dimintai keterangan untuk membuat perkara ini semakin terang. Nama-nama tersebut, menurut Ibrahim, berkaitan dengan dugaan pihak yang mengetahui, melindungi, atau memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa sebelum perkara ini ditangani Satgas PKH dan Pidsus Kejagung.

Menurut JAN, perkara tambang ilegal yang merugikan negara harus dibongkar sampai ke akarnya. Kejagung, kata Ibrahim, tidak cukup hanya memproses pelaku utama di permukaan, tetapi harus berani menyentuh aktor lain yang diduga berada di belakang operasi, pembiayaan, perlindungan, maupun pengamanan kegiatan tersebut.

Ibrahim juga mengingatkan Jaksa Agung agar tidak mengkhianati perintah Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan tentang pentingnya pemberantasan korupsi, termasuk di sektor sumber daya alam. Ibrahim mengatakan, praktik korupsi dan tambang ilegal selama ini telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar serta memperparah kemiskinan rakyat di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

“Presiden sudah jelas memerintahkan agar tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Maka Kejagung harus membuktikan bahwa perintah itu dijalankan, bukan hanya dijadikan slogan. Kasus Samin Tan adalah ujian serius bagi Kejagung,” kata Ibrahim.

JAN mendesak Jampidsus Kejagung segera mempercepat pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut. “Jika Kejagung tidak menunjukkan keseriusan dalam mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tambang ilegal Samin Tan, kami akan kembali datang ke Kejagung dengan kekuatan yang lebih besar. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan tambang ilegal,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan terkait dengan evaluasi izin tambang yang siap dijalankan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah memang tengah mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diketahui tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa banyak IUP yang sudah diberikan, izinnya pun sudah lengkap. Namun, operasional tambang tidak kunjung dijalankan.

Bahlil juga menjelaskan bahwa evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada bulan lalu. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.

"Ini sudah, Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.

Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada bulan lalu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melakukan pergantian terhadap 19 pejabat eselon II. Bahlil mengatakan, Pemerintah saat ini dituntut untuk meningkatkan peran negara dalam pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Di Kementerian kita ini sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang menerbitkan izin, tapi juga kita harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang diarahkan dan apa yang menjadi program Bapak presiden," ujar Bahlil pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Kementerian ESDM di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Bahlil mengatakan, sebagai Pembantu Presiden, Menteri bersama seluruh Pejabat dan staf di Kementerian ESDM harus bekerja sama dengan baik dalam menerjemahkan arahan dan kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, Bahlil menegaskan, bahwa negara dan badan usaha harus berjalan beriringan, karena semua pihak saling membutuhkan satu sama lain. Termasuk dalam upaya peningkatan lifting minyak dan gas bumi, serta penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) .

Bahlil mengatakan, ke depan untuk pengelolaan IUP yang akan ke depan, itu akan kepentingan negara yang lebih besar. Aturan tersebut tengah dibuat terkait pengetatan penerbitan izin usaha pertambangan terhadap pengusaha.

"Sudah saya dapat arahan dari Bapak Presiden dan sekarang aturannya lagi dibuat. Jadi tidak boleh lagi kita obral, semuanya harus betul-betul bermanfaat dan hasilnya dioptimalkan untuk lebih besar kepada negara, tetapi kita harus juga mengayomi pengusaha," tandas Bahlil.

KPK Umumkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengurusan IUP di Kaltim



Pada kesempatan ini, Bahlil melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian ESDM. Tak hanya itu, Bahlil, mewakili Presiden Prabowo, memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan kepada 19 pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) di daerah terlarang seperti pada kawasan perhutanan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada awal bulan ini. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mengevaluasi IUP yang ada di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Bahlil menambahlan, evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.

Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Meski demikian, Bahlil tidak memperinci total luas wilayah maupun jumlah izin yang akan ditindak.

“Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

LHal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).

Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Dia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

JAKART - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Ia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dengan meminta percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo mulanya menekankan, bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah memerintahkan menteri ESDM, saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas,” kata Prabowo.

Kasus TPPU Tambang Ilegal, Polri Sita Emas 6 Kg hingga Uang Rp1,4 Miliar



“Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang,” tambahnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa.”

Kemudian, Prabowo bertanya sekaligus menekankan kepada Bahlil agar segera mengevaluasi ratusan tambang ilegal. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya?” katanya kepada Bahlil.

Kasus Samin Tan, Kejagung Diminta Ungkap Pejabat Negara yang Terlibat



Merespons hal itu, Bahlil pun mengatakan bahwa bisa menyelesaikan tambang ilegal dalam 2 minggu. “Dua minggu,” katanya.

Namun, Prabowo pun langsung merespons dengan meminta agar dipercepat. “Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. seminggu!”

“Siap!” respons Bahlil.

Prabowo menegaskan, bahwa langkah pencabutan izin akan dilakukan terhadap seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan negara dan rakyat.

“Kita cabut semua IUP, prinsi-prinsip yang gak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan.

Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo pun langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan IUP yang dinilai bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang yang tidak jelas IUP-nya, termasuk di hutan lindung. Kalau tidak jelas, cabut IUP-nya,” tegas Prabowo.

Target Laporan Dipercepat

Saat meminta laporan evaluasi, Prabowo awalnya diberi target dua minggu oleh Menteri ESDM. Namun, dia langsung meminta percepatan menjadi satu minggu.

Prabowo menegaskan, langkah penertiban IUP merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas sumber daya alam.

“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus di tangan negara agar kita bisa memperkuat institusi kita,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanyakan terkait perusahaan tambang dan kondisi hutan lindung di Indonesia kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Anthoni.

"Saya cek Menteri Kehutanan, alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga. Dia belum kasih izin potong kayu, jadi ESDM segera evaluasi," imbuh Prabowo.

Presiden juga menyapa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengeksekusi atau mencabut IUP ilegal yang ditemukan di lapangan.

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah tidak memiliki waktu untuk merasa kasihan kepada pihak-pihak tertentu.

"Ga ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, kelompok itu. Kita cabut semua IUP yang enggak beres. [Pengelolaan tambang] harus di tangan negara dan kita bisa memperkuat institusi kita," ucap Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya mengumpulkan lebih kurang 800 pejabat yang terdiri atas menteri sampai dengan eselon I kementerian/lembaga, petinggi TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan direksi BUMN di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

Dalam taklimatnya saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo membangkitkan optimisme para birokrat yang telah menjalankan pemerintahan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

"Maksud dan tujuan rapat kerja ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan, bisa dikatakan satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat sejak Oktober 2024," kata Presiden Prabowo di hadapan jajaran pejabat negara saat mengawali taklimatnya.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menilai pemerintahannya dapat melewati berbagai tantangan itu dengan baik.

"Kita dapat menavigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tetapi 1,5 tahun ini, alhamdulillah, kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," ujar Prabowo.

Presiden kemudian melanjutkan penilaian positif terhadap pemerintahannya itu dibuktikan dengan ragam prestasi, yang disebut Presiden, dapat diukur secara matematis dan ada wujud fisiknya di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, dalam 20 menit pertama taklimatnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan para birokrat akan potensi ancaman yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ancaman-ancaman itu di antaranya krisis pangan, krisis energi, dan krisis air.

Rapat kerja pemerintah di Istana hari ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Presiden Prabowo mengenakan atasan safari berwarna putih lengkap dengan kopiah hitam khasnya.

Atasan berwarna senada juga dikenakan oleh sebagian besar peserta yang hadir, kecuali petinggi TNI yang mengenakan seragam sesuai matra mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini ketaatan perpajakan pengusaha tambang bakal meningkat usai dipersyaratkan sebagai pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menerapkan persyaratan dimaksud kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP maupun IUP Khusus (IUPK) tahun depan.

"[Kepatuhan perpajakan perusahaan tambang] pasti meningkat," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Tri mengatakan bahwa kemungkinan kebijakan tersebut akan mulai pada 2027. Dengan demikian, perusahaan tambang pemegang IUP maupun IUP Khusus bakal diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum memeroleh RKAB.

Sebagai informasi, RKAB adalah dokumen wajib tahunan bagi perusahaan tambang atau pemilik IUP/IUPK di Inodnesia yang diajukan ke Kementerian ESDM. Operasional tambang yang tidak memiliki RKAB bakal dinyatakan tidak legal dan berisiko dihentikan oleh otoritas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut lembaganya dan Ditjen Minerba ESDM tengah melakukan finalisasi pembahasan aturan anyar itu.

"Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba ESDM sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang," ungkap Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Bimo menyampaikan bahwa pihaknya fokus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), baik melalui pengawasan dan pemeriksaan. Dia menyebut otoritas pajak bakal fokus pada sektor-sektor tertentu berdasarkan compliance risk management.

"Kami lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memiliki kewajiban perpajakannya, dan tentu kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kami itu yang high risk, dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," tuturnya.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meningkatkan kepatuhan pajak melalui multidoor approach. Misalnya, joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum dengan sejumlah APH.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak Februari 2026 dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (YoY), sedangkan 11,5% (YoY) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didirong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN.

"Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Wakil Menteri keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sebelumnya menilai rencana tersebut akan sangat membantu otoritas dalam penagihan pajak perusahaan tambang.

Menurut Kepala Riset CITA Fajry Akbar, pengusaha tambang sudah pasti merupakan 'orang kuat' atau memiliki relasi dengan kekuatan politik. Tak ayal mengapa mereka sulit untuk dipajaki.

"Orang-orang atau group usaha yang seperti ini yang sulit untuk ditagih pajaknya. Berbeda dengan masyarakat umum seperti kasus pengepul susu UD Pramono yang tidak membayar utang pajak karena tidak mampu," terangnya kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Oleh sebab itu, Fajry pun menyatakan setuju apabila DJP Kemenkeu akan menerapkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu akan bisa membantu fiskus menagih pajak di sektor minerba yang selama ini dikenal sulit dipajaki.

"Akan sangat membantu DJP dalam penagihan pajak," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kepatuhan perpajakan mulai menjadi syarat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2027.

Untuk diketahui, RKAB adalah dokumen wajib tahunan bagi perusahaan tambang atau pemilik izin usaha pertambangan (IUP) atau IUP khusus (IUPK) di Indonesia yang diajukan ke Kementerian ESDM. Dalam hal ini, ESDM dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berkoordinasi untuk menyusun aturan tersebut.

"Kemungkinan tahun depan [berlaku]," terang Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno kepada Bisnis.com, Kamis (12/3/2026).

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, operasional tambang yang tidak memiliki RKAB bakal dinyatakan tidak legal dan berisiko dihentikan oleh otoritas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut lembaganya dan Ditjen Minerba ESDM tengah melakukan finalisasi pembahasan aturan anyar itu.

"Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba ESDM sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang," ungkap Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Bimo menyampaikan bahwa pihaknya fokus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), baik melalui pengawasan dan pemeriksaan. Dia menyebut otoritas pajak bakal fokus pada sektor-sektor tertentu berdasarkan compliance risk management.

"Kami lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memiliki kewajiban perpajakannya, dan tentu kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kami itu yang high risk, dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," tuturnya.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meningkatkan kepatuhan pajak melalui multidoor approach. Misalnya, joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum dengan sejumlah APH.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak Februari 2026 dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (yoy), sedangkan 11,5% (yoy) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didorong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN.

"Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.