Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong negara-negara di kawasan Asia untuk memperkuat kerja sama regional dan sistem multilateralisme dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Hal tersebut disampaikan Airlangga pada sesi Asian Leaders Roundtable dalam Tokyo Conference 2026 di Jepang, Rabu (11/3). Saat itu, Airlangga menyoroti tatanan global yang kini tengah mengalami perubahan signifikan akibat peningkatan proteksionisme dan penurunan kepercayaan antarnegara.

Airlangga mengungkapkan bahwa situasi geopolitik yang memanas, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah menekan stabilitas ekonomi dunia. Dampaknya antara lain lonjakan harga minyak dunia yang melampaui US$100 per barel, serta ancaman gangguan jalur energi di Selat Hormuz. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kondisi keamanan global.

Guna menjaga ketahanan nasional di tengah krisis tersebut, Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat pengembangan energi domestik. Indonesia telah mengimplementasikan program Biodiesel B40 menuju B50, serta mempercepat pengembangan Bioetanol melalui program E10 menuju E20.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya hingga 800 Gigawatt sebagai bagian dari strategi transisi energi jangka panjang.

Dalam forum yang dihadiri oleh tokoh ekonomi kawasan seperti mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Airlangga menegaskan pentingnya peran Asia sebagai penyeimbang kekuatan global.

Asia sendiri diproyeksikan menyumbang sekitar 52 persen terhadap PDB global pada 2050, sehingga kerja sama melalui ASEAN dan G20 menjadi instrumen vital untuk mencegah fragmentasi ekonomi menjadi blok-blok yang saling bersaing.

Terkait kondisi di dalam negeri, Airlangga memaparkan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap solid dengan pertumbuhan sekitar 5,4 persen pada 2026. Keberhasilan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 69 bulan berturut-turut hingga awal 2026 disebut sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional.

Airlangga menekankan, Indonesia akan terus mengedepankan sinergi "Indonesia Incorporated" antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing global.

Menutup paparannya, Airlangga mengingatkan bahwa Asia memiliki peluang besar untuk memimpin stabilitas ekonomi dunia jika tetap berkomitmen pada keterbukaan dan inklusivitas. Ia juga menegaskan posisi strategis Indonesia dalam menavigasi ketidakpastian ini dengan tetap berpegang pada diplomasi non-blok.

"Arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sendiri harus ada di tengah panggung ekonomi global karena kinerja ekonomi yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. Indonesia juga akan terus melakukan diplomasi non-blok didalam menavigasi ketidakpastian global ini," tutur Airlangga.

Ia optimistis bahwa kawasan Asia mampu menghadapi persaingan kekuatan besar dunia tanpa harus terjebak dalam rivalitas yang merugikan.

"Jika Asia tetap berpegang pada semangat keterbukaan regional dan menolak pendekatan zero-sum dalam rivalitas kekuatan besar, maka abad ke-21 dapat benar-benar menjadi abad Asia," pungkas Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa implementasi program biodiesel 40% (B40) berhasil menghemat devisa hingga ratusan triliun. Terhitung, mulai dari awal Januari 2025 hingga saat ini penghematan devisa mencapai Rp 107,2 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebutkan bila dibandingkan dengan penghematan devisa pada program B35 yang telah berlaku sebelumnya masih lebih tinggi yakni mencapai Rp 124 triliun.

"Dari sini manfaat program yang akan kita peroleh dalam satu tahun ini dalam pelaksanaan B40 ini, kita bisa memperoleh penghematan devisa sekitar Rp 107,2 triliun dan pada saat pelaksanaan B35 tahun lalu kita bisa mendapatkan benefit untuk penghematan devisa dengan total Rp 124 triliun," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (12/11/2025).

Selain penghematan devisa, program B40 juga memberikan efek berganda ke ekonomi nasional. Terdapat peningkatan nilai tambah dari crude palm oil (CPO) pada tahun 2025 hingga November mencapai Rp 16,89 triliun. Program tersebut juga menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sektor on-farm dan off-farm. Tak hanya itu, emisi gas rumah kaca berhasil ditekan hingga 32,2 juta ton CO2.

Program biodiesel B40 sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT).

"Dalam program Energi Baru Terbarukan itu kami saat ini bauran energinya sudah mencapai 16% dan ini terdiri dari faktor kelistrikan dan non-kelistrikan," ujar Eniya.

Implementasi B40 diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. Dalam beleid itu, campuran 40% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ke dalam solar ditetapkan sebagai standar dalam program mandatori biodiesel. Program ini juga menjadi kelanjutan dari B35 yang berlaku sebelumnya.

"Mulai dari 1 Januari 2025 untuk 40% mandatori B40, sektor non-PSO tidak diberikan insentif dan apakah ke depan akan dilakukan B50 kami masih membahas melakukan uji dan melakukan konsolidasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan B50 tersebut," tambahnya.

Saat ini, realisasi penyaluran biodiesel sudah mencapai 12,11 juta kiloliter dari target 15,6 juta kiloliter atau sekitar 77,8%. Kapasitas nasional produksi biodiesel juga terus meningkat, mencapai 22 juta kiloliter dari 28 pabrik biodiesel dan 25 badan usaha yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk uji coba B50.

"Dalam waktu 6 bulan ke depan kami akan melakukan uji pemanfaatan B50 ke real condition. Jadi kita saat ini sedang mempersiapkan bagaimana menuju B50, uji teknis road test yang diperlukan, lalu uji kajian mengenai kecukupan dan keberlanjutan dana, dan kajian tentang ketersediaan CPO," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 periode Januari-September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter (kl) dengan nilai penghematan devisa negara sebesar Rp93,43 triliun.

"Selain menghemat devisa hingga mencapai Rp93,43 triliun, mandatori program ini mampu menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton," ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Tak hanya menghemat devisa melalui pengurangan impor solar, Bahlil juga menyampaikan bahwa realisasi program B40 disertai dengan peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga Rp14,7 triliun.

"Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Bahlil.

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan menggencarkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW)," ujar Bahlil.

Sepanjang 2025, Kementerian ESDM sudah melakukan peresmian proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak dua kali yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil meresmikan sebanyak 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW.

Dari total kapasitas pembangkit tersebut, sebanyak 89 persen merupakan pembangkit berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit listrik diresmikan, dengan rincian 8 PLTP dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.

Total kapasitas pembangkit yang diresmikan tersebut sebesar 379,7 megawatt (MW).

Sebagai wujud komitmen pemerintah, pada 2030, target bauran EBT nasional telah direvisi menjadi sebesar 19-23 persen.

Target ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Upaya ini, kata Bahlil, tidak hanya bertujuan menekan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025