Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini, sebuah istilah jenaka namun provokatif mendengung di ruang digital kita: “Sawitzerland”. Ada ruh baru dalam frasa 'Sawitzerland' sebuah narasi yang mencoba menjahit kemegahan ekonomi Swiss ke dalam lanskap hijau sawit kita.

Ini bukan sekadar angan-angan di atas kertas. Di bawah visi besar Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan angka 8 persen pertumbuhan ekonomi, bukanlah sekadar target pertumbuhan, melainkan ujian arah pembangunan, bertumpu pada retorika atau pada model yang telah terbukti.

Salah satu acuan sekaligus pilar pertumbuhan ekonomi tinggi ini adalah daya tahan dan kapabilitas industri sawit. Industri sawit menjadi cerminan upaya kolektif untuk mengubah kekayaan alam dan komoditas untuk kemakmuran yang merata, adil, dan berdaulat.

Angka pertumbuhan itu terdengar seperti janji yang menggoda sekaligus menantang. Pertumbuhan 8 persen bukan sekadar angka ambisius yang ditulis di atas kertas kebijakan. Ia adalah garis batas, apakah Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah, atau kembali berputar dalam lingkaran yang sama.

Namun, pertumbuhan tidak lahir dari retorika. Ia membutuhkan mesin lokomotif yang bukan hanya kuat, tetapi juga telah teruji di lintasan panjang.

Hanya saja, menyusul sebuah pertanyaan: mampukah komoditas ini menjadi jalan menuju kemakmuran yang berkeadilan? Ataukah ia hanya akan terkonsentrasi di menara gading korporasi?

Data awal 2026 menunjukkan fondasi industri sawit nasional masih sangat kokoh. Catatan BPS di awal 2026 menunjukkan performa ekspor sawit yang melesat 26 persen hingga menembus angka US$4,69 miliar.

Ini merupakan bukti otentik bahwa kelapa sawit adalah napas utama pundi-pundi negara. Kita boleh bermimpi tentang sektor lain, namun secara faktual, sawit masih menjadi tulang punggung devisa yang paling kokoh dan tak tergoyahkan.

Namun, jalan menuju “Sawitzerland” mensyaratkan satu hal mutlak: distribusi kesejahteraan yang merata.

KEMITRAAN

Esensi dari kemakmuran berkeadilan terletak pada seberapa kuat akar industri ini menyentuh rakyat jelata. Program plasma dan kemitraan strategis bukan lagi sekadar kewajiban regulasi 20 persen, melainkan jantung dari stabilitas sosial-ekonomi.

Mustahil membayangkan Indonesia yang swasembada jika kita membiarkan 6,7 juta hektare lahan petani swadaya berjalan sendirian tanpa kerja sama untuk memobilisasi modal ataupun penerapan teknologi inovasi untuk produktivitas dan produksi berkelanjutan.

Jika kita serius ingin menjadikan sawit sebagai benteng energi, maka mengintegrasikan petani ke dalam standar global bukan lagi pilihan, namun sebuah keharusan sejarah. Kita harus membawa mereka naik kelas, dari sekadar penanam di pinggiran menjadi pemain utama yang diakui dunia.

Sudah terlalu lama daerah penghasil sawit hanya menjadi penonton di tengah ingar bingar industri sawit. Hadirnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit adalah jawaban atas rasa haus akan keadilan itu.

Jangan kerdilkan DBH Sawit hanya sebagai urusan birokrasi bagi-bagi uang. Ini adalah momentum pemulihan martabat daerah. Selama ini daerah penghasil seringkali sesak napas dalam keterbatasan, namun aturan fiskal yang lebih adil ini memberikan mereka tenaga untuk berbenah.

Ketika jalan-jalan produksi mulai dibangun dan PAD merangkak naik, di situlah kita melihat keadilan tidak lagi menjadi jargon kosong, melainkan kenyataan yang bisa disentuh oleh rakyat di sekitar perkebunan. Sederhana, tapi mendasar.

Sudah saatnya pemerintah melakukan kalibrasi ulang. Kita butuh harmonisasi instrumen fiskal yang lebih ramah terhadap mereka yang sudah bersusah payah memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Insentif harus diberikan secara konkret, bukan sekadar janji di atas kertas, agar pere­majaan sawit rakyat (replanting) dan modernisasi teknologi bisa bergerak masif.

Lonjakan ekspor di awal 2026 adalah momentum emas. Namun, momentum ini akan menguap begitu saja jika kita masih terjebak dalam pola pikir ekstraktif jangka pendek yang hanya ingin menguras habis tanpa menanam kembali. Masa depan sawit sebagai identitas ekonomi nasional sangat bergantung pada keberanian kita hari ini: berani membenahi iklim usaha, berani menjamin kepastian regulasi, dan berani menjaga kestabilan untuk masa depan yang lebih hijau.

Ironisnya, di tengah kegemilangan angka ekspor, industri ini masih kerap menanggung beban fiskal yang berat. Struktur pajak yang berlapis, mulai dari Pungutan Ekspor (PE) hingga Bea Keluar (BK), kian menjepit ruang napas produsen.

Padahal, kita sedang bermimpi tentang hilirisasi. Bagaimana mungkin industri bisa berlari mencapai sasaran nilai tambah optimal jika kakinya dibebani pemberat fiskal yang kontraproduktif?

Investasi di sektor perkebunan itu ibarat lari maraton, bukan sprint jarak pendek. Ia membutuhkan stabilitas, kepastian hukum, dan napas yang panjang. Dunia usaha tidak takut pada tantangan, tapi mereka alergi pada ketidakpastian.

Ketika regulasi kerap berubah mendadak penuh kejutan, gairah investasi pun akan layu. Adalah sebuah paradoks yang menyedihkan saat sektor yang menyelamatkan wajah ekonomi nasional justru terus 'dipagari' oleh kepentingan jangka pendek yang cenderung menguras sesaat bukan mengurus dan merawat berkesinambungan.

Gagasan “Sawitzerland” dapat terwujud dengan kepastian hukum yang menjadi prasyarat yang tak bisa ditawar. Tanpa itu, investasi jangka panjang akan selalu ragu untuk masuk. Kemudahan berusaha, perizinan berbasis risiko, serta regulasi yang konsisten bukan sekadar jargon administratif, melainkan penentu arah.

Namun, hukum saja tidak cukup. Integrasi hulu hingga hilir menjadi kunci beri­kutnya. Tanpa itu, siklus klasik akan terus berulang, produksi melimpah saat panen raya, harga jatuh, dan petani menjadi pihak yang paling menanggung beban. Infrastruktur industri harus dibangun dengan visi jangka panjang, tidak mudah goyah oleh pergantian kepemimpinan atau perubahan arah politik.

Keberlanjutan ekosistem komoditas nasional ke depan juga sangat bergantung pada sinergi pembagian peran yang proporsional di antara para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah harus memosisikan diri secara strategis sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menjamin kepastian hukum serta kemudahan tata kelola.

Di sisi lain, sektor swasta harus diberi ruang sebagai motor penggerak utama yang membawa standar profesionalisme, efisiensi, dan inovasi teknologi demi memacu produktivitas yang berdaya saing global.

Namun, di atas semua itu, masyarakat petani dan pekebun harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus pemanfaat utama; memastikan bahwa setiap nilai tambah yang tercipta dalam rantai pasok memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi mereka yang berada di hulu produksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil. Hal ini dinilai penting mengingat porsi yang diterima daerah saat ini masih belum mencerminkan kontribusi besar sektor sawit terhadap penerimaan negara.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa selama ini daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang relatif terbatas dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari wilayahnya. Sementara itu, sektor sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, antara lain melalui pungutan ekspor dan bea keluar.

“DBH Sawit adalah hak daerah penghasil. Namun kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara dari sektor ini. Pemerintah pusat harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi sawit kepada daerah,” ujar Sabarudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Saat ini skema DBH Sawit diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 dan diperbarui melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026. Dana ini bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah penghasil.

Namun SPKS menilai bahwa kebijakan fiskal sektor sawit saat ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

SPKS menyoroti bahwa pemerintah terus meningkatkan pungutan dari sektor sawit. Pada tahun 2026, tarif Bea Keluar crude palm oil (CPO) mencapai USD 148 per metrik ton, sementara pungutan ekspor CPO juga meningkat menjadi USD 123,7035 per MT atau sekitar 12,5 persen dari harga referensi CPO periode April 2026.

Ironisnya, sebagian besar dana pungutan ekspor tersebut justru dialokasikan untuk subsidi program biodiesel, terutama untuk program mandatori biodiesel B40.

“Selama ini sekitar 90 persen dana pungutan ekspor sawit atau sekitar Rp50 triliun setiap tahun digunakan untuk subsidi biodiesel. Program ini memang penting bagi energi nasional, tetapi jangan sampai daerah penghasil sawit justru tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan sumber daya yang berasal dari wilayah mereka,” tegas Sabarudin.

SPKS menilai bahwa sudah saatnya pemerintah pusat menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan meningkatkan alokasi DBH Sawit bagi daerah penghasil agar manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagai contoh, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat pada tahun 2026 hanya menerima sekitar Rp3 miliar per tahun dari DBH Sawit. Nilai ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dari wilayah tersebut yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta kontribusi pajak dari sektor sawit yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah penghasil sawit belum mendapatkan porsi yang adil dari kontribusi besar sektor sawit terhadap perekonomian nasional,” ujar Sabarudin.

Selain itu, SPKS juga menyoroti basis data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menghitung alokasi DBH Sawit yang dinilai belum akurat. Selama ini perhitungan banyak mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.

“Kami meminta Kementerian Keuangan menggunakan data yang lebih mutakhir dari pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian yang diperbarui setiap tahun. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses verifikasi data agar tidak terjadi ketimpangan alokasi dana,” jelasnya.

SPKS menegaskan bahwa peningkatan DBH Sawit sangat penting bagi daerah penghasil untuk memperbaiki infrastruktur perkebunan, terutama jalan produksi yang menghubungkan kebun petani dengan pabrik kelapa sawit. Infrastruktur yang buruk selama ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi bagi petani.

Saat ini banyak petani sawit harus menanggung biaya angkut hingga sekitar Rp1.000 per kilogram, yang secara langsung mengurangi pendapatan petani.

“Jika dana DBH ditingkatkan dan digunakan untuk memperbaiki jalan produksi, maka biaya angkut petani bisa ditekan, kualitas buah tetap terjaga, dan harga yang diterima petani bisa lebih baik,” tambahnya.

SPKS juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dana DBH Sawit tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit rakyat, termasuk percepatan pendataan petani melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta pembinaan petani untuk memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut SPKS, penguatan data petani dan sertifikasi keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sawit rakyat semakin berdaya saing dan berkelanjutan di pasar global.

“Daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan porsi yang lebih adil kepada daerah melalui peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit,” pungkas Sabarudin.