“Manufacturing has been the escalator that lifted poor societies into the middle class.” — Dani Rodrik

Di balik megahnya bangunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada kelompok yang diam-diam hidup dalam lirih karena nasib dan peruntungan tak menentu. Kelompok itu adalah kelas menengah Indonesia. Mereka menjadi penopang konsumsi nasional, membayar pajak, dan terus diberi angin segar optimisme tentang kehidupan yang lebih baik.

Namun, mereka berjalan tanpa arah di tengah imunitas ekonomi yang rapuh dan struktur ekonomi yang tidak berpihak terhadap mereka. Kelas menengah menghadapi kenyataan bahwa sistem ekonomi Indonesia justru membuat mereka sulit berkembang secara sehat.

Meski selama ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional, posisi kelas menengah Indonesia justru semakin rentan. Data BPS (Badan Pusat Statistik) memperlihatkan dalam periode 2020–2025, sekitar 7,13 juta penduduk kelas menengah mengalami penurunan status ekonomi.

Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah narasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Alih-alih bangkit dan menguat, sebagian kelompok kelas menengah justru menghadapi episode ketidakpastian ekonomi baru akibat perang dagang dan konflik geopolitik yang tak berkesudahan.

Imunitas yang Rapuh

Kelas menengah memiliki kecerdasan dalam mengelola kondisi fiskal meski berada dalam tekanan ekonomi. Kemampuan ini menjadi semacam imunitas bagi kelas menengah di tengah iklim ketidakpastian ekonomi yang melanda negeri.

Jika kelas menengah diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka ketidakpastian ekonomi adalah virus, sedangkan kebijakan pemerintah merupakan vaksin. Namun, imunitas kelas menengah kian melemah karena gempuran virus ketidakpastian ekonomi semakin masif, sementara vaksin kebijakan yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Akibatnya, daya beli mulai menurun, tabungan terkuras untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan ruang mobilitas sosial semakin menyempit. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi keluarga kelas menengah, tetapi juga dapat mengurangi kekuatan konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, kelas menengah tampak mapan secara visual tetapi sesungguhnya daya tahan ekonominya semakin melemah.

Kondisi ini terpotret dari hasil survei nasional Katadata Insight Center (KIC) terhadap kelas menengah di seluruh Indonesia pada 2026. Survei KIC menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,7% pada kelas menengah yang menjalankan side hustle (kerja sampingan) dibandingkan pada 2025.

Mayoritas responden, yakni sebesar 53,1%, beralasan bahwa side hustle dilakukan untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini tidak terlepas dari tekanan finansial yang dialami kelas menengah. Data survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah pengeluaran kelas menengah digunakan untuk konsumsi harian (40,5%) serta pembayaran cicilan atau pinjaman (16,4%).

Di samping itu kelas menengah harus bertahan di tengah biaya hidup yang semakin meningkat. Lebih dari separuh kelas menengah (63,6%) pernah mengalami kondisi di mana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Fenomena ini terkonfirmasi lewat data Susenas BPS yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi kelas menengah pada 2025 hanya mencapai 4,1%, terendah dibandingkan kelompok ekonomi lainnya.

Meski menghadapi berbagai tekanan ekonomi, kelas menengah tetap menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam merencanakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini tercermin dari perubahan preferensi terhadap produk keuangan yang digunakan.

Berdasarkan hasil survei, pada 2025 mayoritas kelas menengah (77%) lebih memilih menggunakan dompet digital (daily transaction) sebagai instrumen keuangan utama. Namun, pada 2026 terjadi pergeseran preferensi, di mana 83,9% responden kelas menengah memilih tabungan (saving instrument) sebagai produk keuangan yang paling banyak digunakan.

Temuan ini mengindikasikan terjadinya perubahan pola perilaku kelas menengah dari orientasi konsumsi menuju strategi bertahan (survival strategy). Kondisi ini mengindikasikan imunitas fiskal kelas menengah semakin lama semakin rapuh.

Struktur Ekonomi yang Kurang Inklusif

Di tengah kondisi global yang tidak pasti, pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebesar 5,61%. Angka ini menunjukkan bahwa secara makroekonomi perekonomian nasional masih tumbuh relatif kuat di tengah ketidakpastian global.

Namun, capaian tersebut menimbulkan kontradiksi di lapangan. Pertumbuhan ekonomi yang terwujud dalam indikator makro belum memberikan dampak yang sepadan terutama kelompok kelas menengah.

Lapangan pekerjaan formal yang menjadi rumah yang nyaman bagi kelas menengah perlahan menyusut akibat deindustrialisasi. Kondisi ini terpotret dari data BPS yang memperlihatkan terjadinya tren penurunan peran industri manufaktur dalam perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir.

BPS mencatat kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 21,65% pada 2014 menjadi 19% pada 2025–2026.

Padahal, sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penopang utama lahirnya kelas menengah. Ini dikarenakan mampu menyediakan pekerjaan formal dengan pendapatan yang relatif stabil serta jenjang karier yang jelas.

Pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan, ekspansi kelas menengah hampir selalu berjalan beriringan dengan industrialisasi yang mampu menciptakan pekerjaan formal dalam jumlah besar. Karena itu, melemahnya sektor manufaktur bukan sekadar persoalan sektor ekonomi, melainkan juga persoalan mobilitas sosial.

Melemahnya peran sektor ini membuat penciptaan lapangan kerja formal tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya, semakin banyak pekerja yang harus bertahan di sektor informal, pekerjaan kontrak, maupun ekonomi gig yang umumnya menawarkan pendapatan yang lebih fluktuatif serta perlindungan kerja yang lebih terbatas.

Ketika terjadi penurunan kualitas hidup kelas menengah akibat semakin terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal yang berkualitas, kelas menengah juga dihadapkan pada realitas pahit yakni lonjakan harga properti dan biaya hidup yang terus meningkat.

Struktur ekonomi yang seperti ini membuat kelas menengah tersandera dalam sebuah realitas sebagaimana peribahasa mengatakan “hidup segan mati pun tak mau”.

Menggugah Stigma Pembangunan

Sementara itu, di tengah melemahnya daya tahan ekonomi kelas menengah, pemerintah justru lebih banyak mengarahkan sumber daya fiskal pada program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kebijakan tersebut memiliki tujuan sosial yang penting, terutama dalam mengurangi kerentanan kelompok berpendapatan rendah. Namun, program-program tersebut belum secara langsung menjawab persoalan utama yang dihadapi kelas menengah, yakni terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal berkualitas serta menyempitnya peluang mobilitas sosial.

Bagi kelas menengah, perlindungan yang paling efektif bukan semata-mata bantuan sosial, melainkan tersedianya pekerjaan formal yang stabil, produktif, dan berupah layak. Dalam konteks ini, sektor manufaktur memiliki peran strategis karena selama beberapa dekade menjadi mesin utama pembentukan kelas menengah Indonesia.

Oleh karena itu, menjaga daya saing industri nasional seharusnya menjadi bagian penting dari strategi memperkuat kelas menengah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, APBN perlu diposisikan sebagai instrumen yang mampu memicu aktivitas ekonomi produktif. Belanja negara tidak cukup hanya berfungsi sebagai bantalan sosial, tetapi juga harus menjadi katalis bagi investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, APBN dapat menghasilkan multiplier effect yang mendorong aktivitas ekonomi lebih luas. Hal ini diharapkan berkembang menjadi snowballing effect melalui ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja. Pada akhirnya menciptakan trickle-down effect yang memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah.

Padahal, keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa besar dampak turunan yang mampu diciptakannya terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Pada akhirnya, masa depan kelas menengah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mereka beradaptasi terhadap tekanan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menciptakan struktur ekonomi yang inklusif. Sebab, tanpa kelas menengah yang kuat, Indonesia mungkin hanya akan tumbuh dalam sebuah angka dan narasi bukan dalam substansi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriyah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta, Rabu (27/5/2026), Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Menurut dia, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam keadaan baik.

Ia menilai capaian tersebut menjadi pertanda kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang baik, termasuk dari sisi pertumbuhan dan ketersediaan pangan.

Sudaryono menegaskan berbagai anggapan yang menggambarkan kondisi negara secara negatif tidak sesuai dengan kenyataan karena berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif.

Surplus ternak sekitar 800 ribu ekor tersebut juga menjadi bukti kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban tanpa mengalami kekurangan pasokan.

Di tengah situasi global yang masih diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga kondisi dalam negeri agar tetap stabil dan terkendali.

"Di saat situasi sulit perang di mana-mana, kita dalam keadaan yang baik, itu tentu perlu kita syukuri bersama," ucap Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Meski demikian, Gapensi memberi catatan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi pengolahan dan konsistensi kualitas material yang didistribusikan ke proyek.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar, namun implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga beras kembali menguji ketahanan sistem pangan nasional yang selama ini bertumpu pada satu komoditas utama. Di tengah tekanan tersebut, program diversifikasi pangan yang telah lama digaungkan kembali disorot. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi masih menjadi konsumsi utama. Preferensi ini tidak hanya dipengaruhi faktor harga dan ketersediaan, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Hal ini setidaknya tecermin dalam kalimat, Belum kenyang kalau belum makan nasi.

Namun konsumsi nasi yang besar tak lepas dari dinamika beras sebagai bahan bakunya. Sebagai komoditas global dengan neraca yang sangat sensitif, kenaikan harga beras tak semata dipicu faktor pasokan domestik.

Tekanan eksternal seperti kenaikan biaya bahan baku, kemasan, dan logistik akibat dinamika geopolitik global turut berpengaruh. Kondisi ini mempertegas kerentanan sistem pangan yang bertumpu pada satu komoditas utama.

Di sisi lain, agenda diversifikasi pangan terus menunjukkan progres, namun belum cukup kuat untuk menggeser dominasi beras dalam pola konsumsi nasional.

Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menyampaikan diversifikasi pangan merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan.

“Diversifikasi pangan merupakan agenda strategis jangka panjang yang terus diperkuat untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi masyarakat terus membaik, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan yang mencapai 95,1 pada 2025, naik dari 93,5 pada 2024 dan melampaui target nasional 94,0.

Namun, perbaikan kualitas tersebut belum diikuti perubahan struktur konsumsi. Secara agregat, konsumsi pangan masih didominasi beras dan terigu, sementara pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu belum mengalami peningkatan signifikan.

Ketergantungan ini terlihat dari kebutuhan beras nasional yang diproyeksikan mencapai 31 juta ton pada 2026, dengan konsumsi rumah tangga sekitar 22,58 juta ton atau 87,3 kg per kapita per tahun.

Menurutnya, dominasi beras tidak hanya dipengaruhi faktor ketersediaan dan harga, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Infrastruktur produksi dan distribusi beras yang lebih matang turut memperkuat posisi komoditas ini dibandingkan pangan alternatif.

Data Konsumsi Padi-padian dan Umbi-umbian 2025

Catatan Penting

• Konsumsi beras hampir enam kali lipat dibanding terigu
• Total konsumsi umbi-umbian masih di bawah 20% dari total
• Diversifikasi pangan masih terbatas di luar beras

Sumber:Susenas Maret 2025, Badan Pangan Nasional, diolah

Senada, Peneliti Indef Afaqa Hudaya juga menilai dominasi beras merupakan hasil dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural sejak lama.

“Ini bukan sekadar soal pilihan konsumsi, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang selama ini cenderung bias terhadap beras melalui subsidi dan bantuan sosial turut melemahkan insentif pengembangan pangan alternatif.

Di sisi lain, diversifikasi dinilai tetap realistis dari sisi potensi, mengingat Indonesia memiliki keragaman sumber pangan lokal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari preferensi konsumen hingga keterbatasan rantai pasok.

“Diversifikasi tidak cukup dilakukan melalui program normatif, tetapi harus berbasis pasar yang dibentuk secara aktif oleh pemerintah,” katanya.

Hambatan perubahan pola konsumsi juga datang dari aspek kepraktisan dan ketersediaan. Produk pangan lokal dinilai masih kalah dibandingkan beras yang lebih mudah diakses dan diolah.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menambahkan bahwa meskipun ada tren peningkatan konsumsi pangan non-beras di kalangan urban, pergeseran tersebut belum signifikan secara nasional.

“Di level masif, tantangannya adalah ketergantungan psikologis. Beras masih dianggap sebagai pangan utama yang paling mudah diakses dan diolah,” ungkapnya.

Dari sisi produksi, petani masih cenderung memilih padi karena kepastian pasar yang lebih terjamin, dukungan infrastruktur irigasi, serta pengetahuan budidaya yang sudah mapan.

Komoditas alternatif seperti singkong dan sorgum dinilai memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan iklim, namun menghadapi kendala pada ketersediaan benih, industri pengolahan, dan efisiensi distribusi.

“Petani ragu menanam sorgum dalam skala besar jika tidak ada pabrik pengolah di dekat lahan mereka,” kata Kusnan.

Persoalan harga juga menjadi tantangan utama. Komoditas alternatif belum memiliki dukungan harga yang kuat, sementara biaya logistik yang masih tinggi menekan daya saing di tingkat konsumen.

Pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 yang mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.

Kebijakan ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, hingga efisiensi distribusi dan penciptaan pasar.

Selain itu, intervensi juga diarahkan pada perubahan perilaku konsumsi melalui edukasi, kampanye pangan lokal, serta integrasi dalam program bantuan sosial dan makan bergizi.

Namun, perubahan pola konsumsi dinilai bisa membutuhkan waktu panjang. Afaqa memperkirakan dampak awal baru terlihat dalam 3 hingga 5 tahun, sementara perubahan signifikan dapat memakan waktu hingga dua dekade.

“Yang diubah bukan hanya produksi, tetapi juga kebiasaan, sistem distribusi, dan industri pengolahan,” ujarnya.

Di tengah tekanan harga beras, diversifikasi pangan menjadi semakin relevan. Namun, tanpa pembenahan menyeluruh pada sisi produksi, distribusi, dan permintaan, upaya tersebut berisiko berjalan lambat dan tidak mampu mengurangi ketergantungan secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan setelah berhasil mencapai swasembada beras, kini Indonesia juga swasembada telur ayam ras, daging ayam serta jagung pakan.

Amran menyatakan bahwa Indonesia semakin memperkuat swasembada pangan nasional, khususnya pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok strategis berupa sumber karbohidrat dan protein. Capaian ini menegaskan bahwa produksi pangan dalam negeri telah mampu menopang kebutuhan konsumsi nasional tanpa ketergantungan pada impor.

"Pangan kita ini sudah swasembada pangan, protein dan karbohidrat. Jadi pangan yang dibutuhkan tubuh itu protein dan karbohidrat. Kita sudah swasembada hari ini," kata Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta pada Selasa (7/4/2026).

Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini menyebitkan berbagai pangan pokok strategis yang telah mencapai level swasembada antara lain beras, telur ayam ras, dan daging ayam serta jagung pakan. Keempat komoditas tersebut merupakan sumber karbohidrat dan protein serta pendukung produksi sumber protein hewani.

Pencapaian swasembada karbohidrat dan protein tersebut termaktub dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Sementara itu, untuk daging ayam ras dan telur ayam ras juga swasembada. Sepanjang 2025 tidak ada importasi karena produksi dalam negeri masih melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

"Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton," jelasnya.

Kondisi tanpa impor juga ada di jagung pakan. Setelah tahun 2024 sempat ada impor jagung pakan, sepanjang 2025 dipastikan tidak ada impor lagi. Produksi jagung pakan kadar air 14% sepanjang 2025 berada di 16,16 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 15,23 juta ton.

Amran menuturkan masih ada lagi beberapa pangan pokok strategis yang sudah tidak bergantung pada importasi. Bahkan dia menyebut Indonesia sudah menjadi eksportir bagi kebutuhan pasar global.

"Bawang merah, gula konsumsi, cabai, juga sudah. Bahkan ada yang ekspor, yakni minyak goreng. Kita termasuk ekspor terbesar dunia. Kita yang mensuplai dunia. Jadi semua ini sudah swasembada dan ditambah ikan, sudah ada pangan kita. Kalau yang belum itu kedelai, bawang putih, susu, daging," jelasnya.

Menurut Amran, visi swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto merupakan kunci utama dalam mengantisipasi krisis akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim.

"Untuk menangani krisis, kalau tidak ditangani dari sejak dilantik Bapak Presiden, tidak terjadi hari ini. Kita bisa berantakan hari ini. Empat tahun rencana awal swasembada, begitu presiden melihat ada geopolitik yang memanas, apapun caranya, satu tahun. Jadi, ini luar biasa satu tahun swasembada dan stok cadangan beras kita insya Allah bulan ini 5 juta ton," ungkapnya.

Adapun, berdasarkan laporan Bapanas, cadangan pangan pemerinah (CPP) Per 7 April 2026, dalam bentuk beras telah mencapai 4,6 juta ton dan telah melampaui rekor stok pada tahun sebelumnya yang pernah berada di angka 4,2 juta ton.

Sementara untuk stok CPP lainnya, Bapanas mencatat jagung pakan ada 177.000 ton, minyak goreng 122.000 kiloliter, dan gula konsumsi 48.000 ton. Kemudian daging sapi 8.000 ton, daging kerbau 3.000 ton, daging ayam ras 39 ton, dan telur ayam ras 7 ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah optimisme pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026, tantangan fundamental berupa pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah diproyeksikan masih menjadi batu sandungan utama.

Dalam laporan terbarunya bertajuk BRI Economic Outlook 2026, Tim Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyoroti setidaknya tiga indikator yang menunjukkan belum pulihnya daya beli masyarakat.

Pertama, tren penurunan rasio gaji pekerja terhadap Upah Minimum Regional (UMR). Data olahan Tim Ekonom BRI menunjukkan kurva rasio rata-rata gaji bulanan bersih terhadap upah minimum yang terus melandai.

Bahkan, rata-rata gaji bulanan bersih masyarakat lebih rendah dari UMR yang ditetapkan pemerintah sejak 2020 (sempat naik lagi pada 2022 namun kembali turun hingga data terakhir pada 2024).

Kedua, anomali pada data inflasi. Tim Ekonom BRI menunjukkan rendahnya angka inflasi saat ini rupanya bukan semata-mata prestasi pengendalian harga, melainkan cerminan dari kontribusi sisi permintaan (demand pull) yang anjlok signifikan.

Analisis BRI memperlihatkan bahwa penurunan inflasi lebih didorong oleh lemahnya tekanan permintaan dibandingkan perbaikan dari sisi pasokan barang (supply side). Berdasarkan data olahan Tim Ekonom BRI, tampak grafik kontribusi inflasi di mana porsi demand terlihat menyusut drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ketiga, ketimpangan dampak ekonomi. Tim Ekonom BRI menampilkan bahwa lemahnya daya beli domestik saat ini tidak terdistribusi merata, melainkan menghantam secara spesifik pada segmen masyarakat kelompok menengah-bawah.

Indeks daya beli per kelas ekonomi menunjukkan divergensi yang nyata. Sementara kelompok atas masih memiliki bantalan likuiditas yang cukup, grafik indeks daya beli kelompok menengah-bawah justru bergerak di zona negatif atau di bawah level periode normal.

Padahal, populasi kelas menengah-bawah adalah penopang utama volume konsumsi nasional. Artinya, pemulihan ekonomi 2026 akan sulit tercapai tanpa adanya stimulus yang tepat sasaran bagi kelompok ini.

"Berbagai indikator daya beli domestik cenderung melemah dalam beberapa waktu terakhir dibandingkan ketika periode pra-pandemi, menjadi tantangan utama perekonomian saat ini," jelas Tim Ekonom BRI dalam laporan, dikutip Selasa (13/1/2026).