Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III di Provinsi Riau menargetkan program peremajaan sawit rakyat tahun 2026 dengan luas mencapai 4.500 hektare dan telah dilaksanakan sejak tahun 2019.

Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso mengatakan hingga 2025 tercatat peremajaan sawit petani Riau mencapai 12.600 hektare. Menurutnya program ini sejatinya diawali dari program revitalisasi perkebunan pada 2012 dan dilanjutkan PSR pada 2019 hingga saat ini.

"Insya Allah, sampai akhir tahun ini program peremajaan sawit di Riau dapat mencapai 17.100 hektare. Alhamdulillah progresnya sangat baik, dan rekan-rekan petani juga sangat antusias terhadap program PSR ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan guna mewujudkan target tersebut, lanjut Bambang, PTPN IV Regional III melalui Distrik Petani Mitra terus menggesa setiap tahapan, mulai dari pendataan luasan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek).

Program PSR yang dilangsungkan PTPN IV sendiri merupakan salah satu inisiatif perusahaan perkebunan milik negara tersebut untuk memangkas ketimpangan produktivitas sawit petani dan sawit perusahaan yang cukup dalam.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data rata-rata produktivitas sawit petani Indonesia saat ini berkisar 7-12 ton per hektare per tahun. Sementara, produktivitas sawit korporasi mampu menyentuh angka lebih dari 20 ton per hektare per tahun.

"Untuk itu, peremajaan sawit menjadi inisiatif penting guna memangkas ketimpangan dan mendongkrak sawit petani sehingga produktivitas yang dihasilkan kian optimal," ungkapnya.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau itu menjelaskan, saat ini produktivitas sawit petani mitra PTPN IV Regional III yang telah melangsungkan peremajaan berhasil meningkat signifikan.

Ia mencontohkan, petani mitra yang tergabung dalam koperasi dan melangsungkan peremajaan melalui program revitalisasi mampu menghasilkan produktivitas mencapai 29,10 ton per hektare per tahun.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan Hak Guna Usaha (HGU) berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional. Banyak kebun sawit, terutama milik petani rakyat, mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Sayangnya, ketidakpastian perpanjangan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberhasilan program mandatori biodiesel B50. Peneliti sawit Universitas Indonesia, Dr Eugenia Mardanugraha menegaskan, kepastian legalitas lahan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Menurut dia, jika ketidakpastian HGU terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha perkebunan, tetapi juga dapat mengganggu strategi ketahanan energi nasional. Apalagi, pemerintah menargetkan program biodiesel B50 mulai diterapkan semester II 2026.

"Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujar Eugenia dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pemerintah menargetkan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Sayangnya, menurut Eugenia, target tersebut berpotensi menghadapi tekanan serius apabila produktivitas sawit nasional tidak meningkat.

Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan solusi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sawit di tengah keterbatasan lahan saat ini.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam, mengatakan peningkatan produktivitas menjadi salah satu opsi bagi industri sawit nasional di tengah keterbatasan lahan dan tekanan global terhadap ekspansi perkebunan.

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” ujar Iim di Jakarta, Kamis.

Menurut dia luas kebun sawit nasional pada 2025 mencapai 16,8 juta hektar, sekitar 51 persen milik perusahaan swasta dan 41 persen merupakan kebun rakyat. Besarnya porsi kebun rakyat itulah yang dinilai menyimpan potensi besar peningkatan produksi nasional melalui program PSR.

"Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” kata Iim dalam diskusi "Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas".

Menurut dia pemerintah awalnya menargetkan PSR mencapai 180.000 hektar per tahun, tetapi kemudian diturunkan menjadi 150.000 hektar hingga kini sekitar 50.000 hektar agar lebih realistis.

Sementara itu, pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bantuan PSR yang semula Rp25 juta per hektar pada 2017 - 2019 meningkat menjadi Rp30 juta per hektar pada 2020 - Agustus 2024, lalu menjadi Rp60 juta per hektar sejak September 2024.

Namun, menurut dia, realisasi PSR selama ini belum pernah mencapai target pemerintah karena banyak faktor yang membuat program ini tidak berjalan optimal, diantaranya legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan, masih menjadi hambatan utama.

Selain itu, data detail mengenai petani sawit rakyat juga dinilai masih sangat terbatas serta .lemahnya pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Hingga kini kemitraan baru berjalan di sebagian kecil perusahaan besar, sementara rantai pasok tandan buah segar (TBS) masih terlalu panjang.

Menurut Iim program PSR sebetulnya dirancang sebagai program sukarela, bukan kewajiban, oleh karena itu, wacana menjadikannya sebagai program mandatori memerlukan dukungan regulasi dan koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat.

Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Muhammad Iqbal,menyatakan tata kelola sawit nasional melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi yang komprehensif.

Terkait program PSR, menurut dia terdapat sejumlah tantangan teknis di lapangan yang masih perlu terus disempurnakan misalnya persyaratan seperti titik koordinat, dukungan data spasial, hingga validasi data petani menjadi proses yang memerlukan waktu dan kesiapan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

Ia menambahkan, proses pengumpulan dokumen hingga pencairan dana PSR membutuhkan waktu yang tidak singkat, mengingat pentingnya memastikan akurasi dan validitas data.

Dalam praktiknya, terdapat pula tantangan administratif, seperti pembaruan data kepemilikan lahan, misalnya pemilik lahan sudah meninggal maupun data kependudukan yang tidak lagi valid.

Selain itu, petani juga menghadapi tekanan ekonomi selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM) yang berlangsung sekitar 48 bulan.

"Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM. Karena itu di jalur kemitraan biasanya perusahaan membantu membuat jaminan hidup sementara lewat dukungan pembiayaan bank," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, Setiyono menyebut banyak kebun plasma, khususnya di Riau, sebenarnya sudah mendesak untuk diremajakan karena ditanam sejak era 1980-an.

Menurut dia, petani pada dasarnya mendukung PSR, termasuk jika nantinya diwajibkan, selama ada pemetaan yang jelas dan dukungan kelembagaan yang kuat.

"Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas," ujarnya dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) secara daring.

Ia juga menyoroti banyaknya kebun plasma bersertifikat hak milik yang kini justru masuk kawasan hutan. Persoalan tersebut dinilai harus segera diselesaikan pemerintah agar percepatan PSR dapat berjalan lebih efektif.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, luas lahan perkebunan sawit tidak mungkin bertambah karena keterbatasan tanah dan tekanan internasional.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Iim Mucharam, peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas sawit nasional.

Pandangan itu Iim sampaikan dalam diskusi “Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas” yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), Selasa (19/5/2026).

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” kata Iim di Kompleks Kementan, Jakarta.

Adapun PSR merupakan program intensifikasi, strategi meningkatkan produktivitas suatu komoditas pertanian tanpa menambah luasan lahan tanam.

Melalui PSR, petani didorong menebang pohon sawit yang produktivitasnya sudah menurun karena berusia tua.

Menurut Iim, produktivitas perkebunan sawit sudah menjadi perhatian Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 lalu.

Saat itu, Jokowi menyoroti 14 juta hektar kebun sawit yang sebagian besar produktivitasnya sudah merosot.

Merespons situasi itu, pemerintah kemudian mencanangkan program PSR dengan target 180.000 hektar per tahun.

Namun, target itu diturunkan menjadi 150.000 hektar dan terus dikurangi hingga 50.000 hektar karena dinilai lebih realistis. Kementan mencatat, pada 2025 luas lahan kebun sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 persen di antaranya dikuasai perusahaan swasta dan 41 persen lainnya merupakan perkebunan rakyat.

Adapun perusahaan swasta diketahui secara berkala meremajakan pohon sawit yang produktivitasnya sudah menurun.

Menyadari luasnya kebun sawit rakyat, kata Iim, produksi sawit nasional bisa meningkat jika PSR bisa dijalankan. “Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” ujar Iim.

Realisasi Masih Kurang

Meski demikian, Iim mengakui pelaksanaan program PSR masih kurang.

Dari 423.305 hektar kebun yang direkomendasikan menjadi sasaran PSR, baru 316.359 hektar kebun yang telah ditumbangkan dan melalui proses chipping (pencacahan batang pohon). Sementara, penanaman baru mencapai 295.691 hektar.

Untuk mendorong program tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus meningkatkan bantuan PSR.

Mulanya, pada 2017 hingga 2019 bantuan yang digelontorkan sebesar Rp 25 juta per hektar.

Kucuran dana lalu meningkat menjadi Rp 30 juta per hektar pada 2020 hingga Agustus 2024.

Bantuan kemudian naik dua kali lipat menjadi Rp 60 juta per hektar mulai September 2024.

Iim mengatakan, PSR saat ini belum bisa menjadi program wajib karena sejak awal bersifat sukarela. “Kalau langsung mandatori sepenuhnya belum bisa karena masalah regulasi dan aspek lainnya,” tutur Iim.

Menurutnya, program PSR juga dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti, legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan.

Pada saat yang bersamaan, data terkait perkebunan sawit rakyat juga terbatas. “Ketika Presiden mendorong target biodiesel B50 dan peningkatan produktivitas kebun rakyat, dibandingkan membuka lahan baru tentu ini pekerjaan rumah yang panjang,” kata dia.

Persoalan lainnya adalah sikap petani sawit yang enggan meremajakan tanamannya karena takut penghasilannya hilang.

Sebab, mereka harus menunggu tanaman sawit baru kembali berbuah dan bisa dipanen. “Di sisi lain, legalitas lahan juga belum clean and clear. Tumpang tindih kawasan masih besar,” ucapnya.

Petani Sulit Akses Dana PSR

Dalam forum yang sama, Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Muhammad Iqbal, mengungkapkan kesulitan petani sawit mengakses dana PSR.

Pemenuhan sejumlah syarat seperti data spasial, titik koordinat, validasi data petani, hingga pencairan dana PSR memakan waktu dan membutuhkan kesiapan. “Untuk mengakses dana PSR itu berat sekali. Misalnya titik koordinat harus akurat, perlu foto udara, sementara di daerah aksesnya sulit dan biayanya mahal. Itu tidak dibiayai BPDP,” kata Iqbal.

Pada saat yang bersamaan, petani juga memiliki kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi selama tanaman barunya belum bisa dipanen.

Waktu tunggu tersebut setidaknya mencapai 48 bulan. “Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM (tanaman belum menghasilkan),” ujar Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia Setiyono, mengatakan petani sebenarnya mendukung program PSR.

“Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas,” ujar Setiyono.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga 11 Mei 2026 baru sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam mengatakan capaian tersebut masih jauh dari target PSR tahun ini sebesar 50.000 hektare.

“Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori, tetapi lebih bersifat sukarela karena insentif,” ujar Iim dalam diskusi di Kantor Kementan di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan jalur pelaksanaan, realisasi PSR 2026 masih didominasi melalui jalur dinas sekitar 5.222 hektare, sedangkan melalui jalur kemitraan baru mencapai 3.841 hektare.

Capaian PSR tersebut melanjutkan tren rendahnya realisasi PSR dalam beberapa tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi program ini dalam periode 2017–2026 umumnya berada jauh di bawah target, bahkan pada capaian tertinggi hanya berkisar sekitar 50 persen.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, capaian PSR tercatat sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare. Angka tersebut kemudian turun pada 2025 menjadi sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama.

Menurut Iim, sejumlah kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program, terutama terkait proses administrasi dan legalitas lahan yang memerlukan waktu panjang, seperti status kawasan hutan maupun hak guna usaha (HGU).

Selain itu, keterbatasan data pekebun sawit rakyat yang rinci juga disebutnya menjadi hambatan. Pemerintah saat ini masih berupaya menyusun data berbasis by name by address untuk mendukung percepatan program.

Ia menambahkan kemitraan antara pekebun dan perusahaan perkebunan besar juga belum optimal, padahal skema tersebut dinilai berpotensi mempercepat realisasi PSR.

Program PSR sendiri ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tua atau tidak produktif.

Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat masih berkisar 2–3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun, lebih rendah dibandingkan potensi optimal yang dapat mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan PSR dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan

Jakarta (ANTARA) - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya karena petani enggan mengikuti program tersebut, terutama saat harga sawit sedang tinggi, kata seorang pejabat Kementerian Pertanian.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam mengungkapkan banyak petani memilih menunda peremajaan karena tidak ingin kehilangan penghasilan dalam jangka pendek. Padahal, sebagian tanaman sawit yang ada saat ini sudah berusia tua dan produktivitasnya terus menurun.

“Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan,” kata Iim dalam diskusi Forwatan di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi PSR belum optimal, meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Data Kementan menunjukkan luas kebun sawit rakyat secara nasional tercatat mencapai sekitar 6,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari total tutupan kelapa sawit.

Namun, produktivitasnya masih relatif rendah, yakni sekitar 2–3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang bisa mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Iim menjelaskan selain faktor perilaku petani, sejumlah persoalan struktural juga menjadi penghambat. Di antaranya banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, penggunaan bibit tidak bersertifikat yang masih mencapai lebih dari 60 persen, hingga persoalan legalitas lahan yang belum tuntas, termasuk kebun yang berada di kawasan hutan.

Di sisi lain, masih banyak petani sawit rakyat yang belum tergabung dalam kelembagaan pekebun, serta belum melakukan pemetaan lahan secara memadai. Rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang panjang juga turut mempengaruhi efisiensi dan pendapatan petani.

Kendala lain yang dihadapi, menurut Iim, adalah adanya kekhawatiran di kalangan petani terkait proses hukum.

Ia menyebut dalam beberapa kasus, petani yang telah mengajukan program PSR justru memilih mundur setelah mendapat pemanggilan dari aparat penegak hukum.

“Padahal mereka sudah memenuhi persyaratan, tetapi karena ada pemanggilan, akhirnya memilih mundur,” katanya.

Pemerintah sendiri telah meningkatkan dukungan untuk program PSR, antara lain dengan menaikkan bantuan dana dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Namun demikian, realisasi program dinilai masih belum terserap optimal.

Data Kementan menunjukkan pada 2024 realisasi PSR hanya mencapai sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare.

Sementara pada 2025 realisasi tercatat sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama. Adapun hingga Mei 2026, realisasi PSR baru mencapai sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen dari target 50.000 hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan industri kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah berbagai guncangan global, mulai dari krisis 1998 hingga pandemi Covid-19, dengan kontribusi devisa yang sempat menembus sekitar Rp600 triliun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan selama lebih dari empat dekade industri sawit telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, mulai dari devisa hingga penciptaan lapangan kerja.

Dia menyebut industri sawit menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16,2 juta kepala keluarga, termasuk petani dan pekerja, sekaligus menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara.

“Industri sawit terbukti telah menjadi salah satu penyelamat ekonomi Indonesia pada saat krisis ekonomi 1998. Industri sawit telah berjalan memberikan devisa yang baik, juga di saat krisis 2008, kemudian di saat Covid-19 tahun 2022,” kata Eddy dalam acara Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Eddy merincikan, pada 2023 industri sawit mencatatkan kinerja ekspor tertinggi dengan devisa mencapai US$39 miliar atau sekitar Rp600 triliun. Meski sempat turun menjadi US$30 miliar pada 2023 dan US$27,76 miliar pada 2024 akibat penurunan harga, nilai devisa kembali meningkat menjadi US$35,9 miliar pada 2025.

Dalam kondisi global yang tidak menentu, dia optimistis industri sawit tetap mampu menyumbang devisa besar sekaligus menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap positif.

Selain itu, lanjut dia, program mandatori biodiesel juga berkontribusi terhadap penghematan devisa, mulai dari Rp120 triliun pada 2023 melalui B35, Rp124 triliun pada 2024, hingga Rp133 triliun pada 2025 melalui B40.

Meski demikian, Eddy mengakui industri sawit tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari tata kelola, fluktuasi harga global, kampanye negatif di pasar internasional, hingga tuntutan praktik berkelanjutan.

Dalam lima tahun terakhir, Gapki menyampaikan industri sawit menghadapi stagnasi produksi, sementara kebutuhan domestik untuk biodiesel dan pangan terus meningkat. Dia menilai kondisi ini menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan produksi.

Untuk itu, Eddy mendorong percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) serta pemanfaatan teknologi dan riset untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, dia menyampaikan penyelesaian status lahan sawit yang masuk kawasan hutan juga krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi.

“Kebun-kebun yang sudah memiliki alas hak seperti SHM, HGU seharusnya sudah memiliki kepastian hukum dan dikeluarkan dari obyek penataan. Kepastian hukum adalah pondasi untuk keberlanjutan investasi. Tanpa kepastian hukum, investasi tidak akan berkembang, dan daya saing akan melemah,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gapki juga melakukan berbagai inovasi untuk mendorong produktivitas, termasuk mendatangkan serangga penyerbuk baru dari Tanzania serta pengembangan sumber daya genetik (SDG) untuk menghasilkan bibit unggul yang lebih produktif.

Di sisi eksternal, Gapki juga menyoroti tekanan dari kebijakan Uni Eropa melalui regulasi deforestasi (EUDR), serta kenaikan biaya produksi akibat konflik geopolitik. Harga pupuk dilaporkan naik hingga 30% disertai kelangkaan, sementara biaya bahan bakar industri melonjak hampir dua kali lipat.

Pasalnya, Eddy menjelaskan bahwa kenaikan tersebut berdampak pada seluruh rantai produksi, mulai dari angkutan tandan buah segar (TBS) hingga pengapalan CPO.

Biaya logistik ekspor juga meningkat tajam, terutama ke Eropa, akibat perubahan rute pelayaran dan kenaikan premi asuransi hingga sekitar 50%. Gapki mencatat ekspor ke Timur Tengah berpotensi menurun, padahal kawasan tersebut menyerap sekitar 3 juta ton ekspor Indonesia pada tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani kelapa sawit Indonesia memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi mereka dalam pengelolaan lahan, yang mencapai lebih dari 40 persen dari total luas perkebunan sawit nasional sebesar sekitar 16,8 juta hektare. Dengan porsi yang begitu besar, petani tidak hanya menjadi aktor pelengkap, tetapi justru menjadi fondasi utama dalam rantai pasok industri sawit Indonesia.

Namun demikian, peran petani kelapa sawit masih perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan terarah. Selama ini, sebagian besar petani masih berada pada posisi sebagai pekebun tradisional dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta pengolahan hilir.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mendorong dan memfasilitasi transformasi petani agar mampu naik kelas, tidak hanya sebagai produsen bahan baku, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem industri yang memiliki nilai tambah.

Dengan luas kebun petani yang diperkirakan mencapai sekitar 7 juta hektare, proses industrialisasi petani kelapa sawit akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penguatan daya saing produk minyak sawit Indonesia di pasar global.

Peningkatan kapasitas petani dalam aspek produktivitas, kualitas, hingga pengolahan akan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan internasional sekaligus memastikan keberlanjutan industri sawit dalam jangka panjang.

“Petani Sawit harus dibawa ke era industrialisasi, sehingga bisa membangun usaha dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, ketergantungan petani sawit kepada pihak-pihak lain semakin berkurang, posisi tawar bisa lebih baik, dan mempunyai peluang laba jauh lebih besar,” kata Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia), Kacuk Sumarto, dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma Jakarta, Senin (27 April 2026).

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi turut hadir sebagai pembicara. Di antaranya Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto, yang mewakili Dirjen Perkebunan Ali Jamil, serta Suprapto selaku Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I pada Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan, yang mewakili Ade Tri Ajikusumah.

Selain itu, hadir pula Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta. Dari sektor pembiayaan, Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir hadir mewakili Dirut BPDP Eddy Abdurrachman. Forum ini juga dihadiri Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara serta sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

JAKARTA - Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengusulkan sejumlah langkah untuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Salah satunya pembentukan dan penguatan kelembagaan petani sawit sehingga mempermudah petani sawit masuk ke level industri.

“ Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program yang sangat penting tidak hanya bagi petani tetapi juga negara. Sebab jika program ini dilaksanakan dengan lancar dan baik akan terjadi peningkatan produksi minyak sawit (CPO) sekitar setidaknya 20 juta ton per tahun, tanpa menambah lahan,” kata Kacuk Sumarto pada Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta, Senin (27/4/2026). Program Peremajaan Sawit Rakyat Tak Capai Target, Pemerintah Gagas Pola Kemitraan

Namun apa dikata, kata Kacuk, realisasi peremajaan kelapa sawit sejak tahun 2017 dampai dengan saat ini belum mencapai 450.000 ha. Angka ini masih jauh dari target sejumlah 180.000 ha per tahun.

“Salah satu masalah tidak lancarnya PSR adalah tahap pengusulan dari lembaga pekebun yang membutuhkan waktu lama. Utamanya adalah lemahnya kelembagaan petani, banyak tidak akuratnya polygon yang dibuat petani, dan lamanya pembuatan keterangan tidak dalam Kawasan Hutan dan tidak tumpang tindih dengan HGU,” lanjutnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, RSI mengusulkan hal-hal. Mulai dari perlunya community building, baik melalui workshop, sarasehan, ngopi bereng dengan para petani atau metode pendampingan. Hal ini akan membuat petani melek akan kelembagaan petani dan/atau korporasi (penggabungan dan kemitraan dengan pihak lain).

Di mana mereka bekerja secara komunal dan persyaratan legal yang diharuskan. ”Juga akan membuat petani melek akan pengelolaan dan persyaratan teknis kebun dan pengolahan hasil, yang mencakup masalah adiministrasi, keuangan dan anggaran, dan ketenagakerjaan termasuk peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Kelembagaan petani, kata Kacuk, juga akan membuat petani melek akan penggunaan teknologi informasi untuk memperoleh informasi-informasi terkait dalam pengelolaan dan perdagangan produk sawit. Juga perlu pengaturan ulang peraturan perudangan yang lebih sederhana namun tetap dalam kehati-hatian (prudent) yang untuk beberapa hal melibatkan pihak ketiga yang profesional dan memiliki legitimasi dari pemerintah.

Khususnya dalam hal pembuatan polygon (peta lahan) petani dan disertai beberapa kewenangan dalam memberikan keterangan lahan tidak tumpeng tindih dengan HGU dan keterangan lahan tidak masuk kedalam kawasan hutan.

Pihak ketiga tersebut memang mempunyai kualifikasi dalam membuat polygon dan mempunyai legitimasi dari pemerintah. Dengan demikian hasil polygon yang diperoleh memunyai akurasi yang baik dan legalitas yang cukup.

“Sekaligus pihak ketiga diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon di atas peta kawasan hutan dan membuat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan, jika polygon tersebut tidak di dalam kawasan hutan,” tuturnya.

Demikian juga, kata dia, pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon diatas peta HGU dan membuat keterangan lahan tidak tumpeng tindih dari HGU, jika polygon tersebut tidak menumpang dari HGU manapun. “Ketiga hal tersebut akan sangat mempercepat dalam proses pengusulan proposal PSR oleh Lembaga Pekebun. Tentu proses verifikasi masih perlu dilakukan untuk menjaminan kebenaran yang dihasilkan oleh Pihak ketiga tersebut,” katanya. Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit, Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO

Berdasarkan pengalaman Kacuk, polygon yang dibuat oleh pihak ketiga yang profesional dan mempunyai legitimasi tersebut sangat akurat. Dan saat verifikasi oleh Lembaga Surveyor langsung bisa diterima, karena tidak ada kesalahan.

Sekiranya pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay dan membuat keterangan yang dipersyaratkan di atas, tanpa harus pergi ke kantor pertanahan dan kantor kehutanan, maka ‘hasil keterangan’ tersebut akan sangat cepat diperoleh, karena mereka mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga survei pemetaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare.

Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini.

Mayoritas petani sawit masih enggan mengikuti program PSR karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan kebun yang berlangsung sekitar 1–4 tahun hingga tanaman kembali menghasilkan.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa peningkatan dana PSR diperlukan agar petani memiliki dukungan pembiayaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa peremajaan kebun.

Menurutnya, selama ini target program PSR sulit tercapai karena petani tidak memiliki jaminan penghasilan selama proses peremajaan berlangsung.

“Kami meminta pemerintah menaikkan dana PSR menjadi Rp90 juta per hektare agar petani memiliki dukungan yang cukup selama masa peremajaan kebun. Tanpa jaminan ekonomi, wajar jika petani ragu mengikuti program PSR,” ujar Sabarudin, Kamis (26/3/2026).

Ia juga menilai bahwa peningkatan dana PSR akan mempercepat realisasi program tersebut.

Pasalnya, dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor selama ini sangat besar, namun pemanfaatannya untuk petani masih relatif kecil.

Dana yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara tidak langsung mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani.

Setiap tahunnya, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp30–50 triliun.

Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk subsidi program biodiesel yang nilainya sekitar Rp40 triliun setiap tahun.

“Artinya, dana tersebut lebih banyak menguntungkan perusahaan biodiesel yang sebagian besar merupakan kelompok usaha besar. Karena itu, sudah sewajarnya dana PSR dinaikkan untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan dana sawit,” tambahnya.

SPKS menilai program PSR sangat penting bagi masa depan produksi sawit nasional. Saat ini banyak kebun sawit petani yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya terus menurun dan membutuhkan peremajaan.

Selain itu, produktivitas kebun sawit petani saat ini rata-rata masih di bawah 12 ton TBS per hektare per tahun. Melalui program PSR, produktivitas tersebut berpotensi meningkat hingga 20–25 ton TBS per hektare per tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen memicu kekhawatiran petani sawit rakyat. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Kenaikan pungutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026. Pemerintah menaikkan tarif dari sebelumnya 10 persen untuk mendukung pembiayaan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, kenaikan pungutan ekspor hampir pasti berdampak pada harga sawit yang diterima petani. Berdasarkan kajian Prananta Center Universitas Indonesia, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1 persen berpotensi menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram.

“Kalau tarifnya naik 2,5 persen, dampaknya ke petani bisa besar. Harga TBS bisa turun sekitar Rp500 sampai Rp800 per kilogram,” kata Sabarudin, Senin (16/3/2026).

Sabarudin menjelaskan, penurunan harga tersebut terjadi ketika biaya produksi petani terus meningkat, terutama untuk pupuk dan perawatan kebun. Kondisi itu membuat harga sawit yang turun langsung menggerus pendapatan petani.

SPKS memperkirakan penurunan harga TBS dapat memicu kerugian petani sekitar Rp85 miliar hingga Rp100 miliar setiap bulan. Dalam setahun, potensi kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Sabarudin mengatakan, po karena rantai perdagangan dinilai belum berpihak kepada petani. Banyak pabrik kelapa sawit membeli TBS melalui perantara sehingga harga yang diterima petani lebih rendah.

Akibat kondisi tersebut, harga yang diterima petani bisa lebih rendah 30 hingga 40 persen dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Banyak pabrik yang sebenarnya terafiliasi dengan perusahaan besar, tapi tetap membeli lewat tengkulak. Di situ harga petani makin ditekan,” kata Sabarudin.

SPKS juga menyoroti penggunaan dana pungutan ekspor sawit yang dinilai belum memberi manfaat besar bagi petani. Organisasi tersebut mencatat sekitar 90 persen dana pungutan ekspor atau sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun digunakan untuk mendukung subsidi program biodiesel.

Sementara itu, program yang langsung menyasar petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai masih berjalan lambat dan sulit diakses.

Menurut Sabarudin, banyak petani kesulitan mengikuti program PSR karena terbentur persyaratan administrasi, mulai dari dokumen lahan hingga persoalan status kawasan hutan.

“Padahal banyak petani yang lahannya sudah bersertifikat, tapi tetap terkendala administrasi,” kata Sabarudin.

SPKS meminta pemerintah meninjau kembali rencana kenaikan pungutan ekspor CPO tersebut. Organisasi petani tersebut khawatir kebijakan itu justru memperburuk kondisi ekonomi petani sawit rakyat.

“Kalau pungutan terus naik, yang paling terasa dampaknya ya petani,” kata Sabarudin.