Malang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur memperkuat literasi dan inklusi keuangan pelajar di daerah itu dengan mengenalkan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dan Rajin Menabung (Rabu) sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas finansial.

Penguatan dan komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi OJK Malang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dan industri perbankan dalam penyelenggaraan Program Kejar dan Rabu di satuan pendidikan se-Kabupaten Malang dengan tema “Pelajar Makmur, Cerdas Finansial”.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan dalam keterangan di Malang, Rabu, mengatakan melalui Program Kejar, pihaknya mendorong pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak.

"Budaya menabung yang ditanamkan sejak dini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan,” ujar Farid.

Hingga 31 Mei 2026, Program Kejar di Kabupaten Malang mencatatkan lebih dari 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar Rp187,67 miliar, yang menunjukkan meningkatnya partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan, OJK berharap Program Kejar dan Rabu tidak hanya meningkatkan kepemilikan rekening tabungan pelajar, tetapi juga menanamkan budaya menabung, disiplin dalam mengelola keuangan, serta perilaku finansial yang bertanggung jawab sejak usia dini sebagai fondasi menuju masyarakat yang semakin inklusif dan sejahtera.

Pada kesempatan itu, Farid Faletehan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung implementasi Program Kejar tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam membangun budaya menabung sejak dini.

Sementara itu , Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Siti Nurfalinda menyampaikan bahwa Program Kejar dan Rabu sejalan dengan berbagai program edukasi keuangan Bank Indonesia, antara lain melalui Gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Bupati Malang Sanusi berharap kolaborasi yang terjalin dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera.

“Kebiasaan menabung sejak dini tidak hanya membentuk kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menumbuhkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan perencanaan yang baik,” ujar Sanusi

Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Selasa (30/6) itu juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Prasetyani Arum Anggorowati, serta diikuti lebih dari 500 kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa dari 33 kecamatan di kabupaten setempat, serta diikuti sekitar 1.100 peserta secara daring.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Program Kejar dan Rabu di Satuan Pendidikan Kabupaten Malang sebagai pembaruan komitmen yang telah dibangun sejak tahun 2021.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas implementasi program secara berkelanjutan.

Kegiatan juga diisi dengan penyerahan lebih dari 5.000 rekening Simpanan Pelajar (Simpel) oleh BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI, Bank Jatim, dan BPR Artha Kanjuruan kepada siswa SD dan SMP/MTs negeri maupun swasta di Kabupaten Malang.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan yang aktif mendukung implementasi Program Kejar dan Rabu.

Selain itu, OJK bersama PUJK menghadirkan booth layanan yang memberikan informasi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), layanan keuangan, konsultasi produk dan jasa keuangan, akses pembiayaan, pembukaan rekening, serta edukasi keuangan kepada masyarakat.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan saat ini belum memikirkan soal maju atau tidak pada Pilgub 2029. Dia masih fokus menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjaan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pernyataan itu disampaikan ASR menanggapi berkembangnya isu politik usai dirinya berdiskusi bersama Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), UM Kendari, dan IAIN Kendari pada Kamis (21/5/2026).

“Masih lama kok sudah sekarang diomongin ya. Jadi sebenarnya masih ada empat tahun. Nah berikanlah kesempatan kepada saya dulu untuk bekerja,” ujar ASR, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, berbagai pembicaraan yang berkembang terkait Pilgub 2029 muncul dalam suasana diskusi santai bersama mahasiswa. Dalam forum itu, dia lebih banyak berbicara mengenai makna kepemimpinan dan tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat.

“Nah kalau bicara masalah isu, saya yakin itu mungkin cerita-cerita setelah saya bicara lepas dengan adik-adik. Saya memberikan gambaran bahwa untuk menjadi pemimpin ya harus siap berkorban perasaan,” katanya.

Seorang pemimpin pada dasarnya harus siap mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat luas. Dalam diskusi tersebut, ASR bahkan memberi gambaran langsung kepada para mahasiswa mengenai beratnya tanggung jawab seorang pemimpin.

“Saya kasih tahu sama adik-adik bahwa anda harus siap kalau ingin jadi pemimpin. Saya tunjukkan itu kursi gubernur, kalau mau duduk di situ harus siap dengan persoalan-persoalan seperti ini,” ujarnya.

Terkait kemungkinan kembali maju pada Pilgub 2029, ASR menegaskan belum mengambil keputusan apa pun dan masih ingin fokus bekerja pada periode saat ini. Keputusan tersebut nantinya tidak hanya mempertimbangkan dirinya pribadi, tetapi sepenuhnya kepada keinginan masyarakat Sultra dan restu dari keluarga.

Karena itu, ASR meminta agar isu Pilgub 2029 tidak dibahas terlalu jauh saat ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan untuk masyarakat Sultra.

“Yang penting kerja periode ini sekarang. Saya tidak mau memberikan komentar apakah saya maju atau tidak pada 2029, karena masih banyak pekerjaan. Jadi kalau saya bilang belum tentu maju, bukan berarti tidak mau maju lagi, tapi statusnya memang belum tentu. Kita mau bekerja saja dulu, step by step, masih jauh,” ungkapnya.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Korea Selatan (Korsel) tetap menjadi salah satu mitra strategis utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Dr. Santo Darmosumarto, yang menilai hubungan kedua negara memiliki dimensi strategis yang semakin luas, mulai dari ekonomi, industri pertahanan, hingga penguatan stabilitas kawasan.

Menurut Santo, Korea Selatan bukan sekadar mitra ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi special strategic partner bagi Indonesia dengan hubungan historis yang kuat.

“Korea Selatan selalu menjadi negara strategis bagi Indonesia. Tidak hanya karena investasi dan perdagangan, tetapi juga kerja sama yang bersifat historis, termasuk pengalaman demokratisasi, governance, hingga pembelajaran pembangunan ibu kota baru,” ujarnya dalam acara sosialisasi Lomba Menulis yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) bertema ’’Kemitraan Strategis RI-Korsel 2026: Pertahanan, AI, dan Pengembangan SDM’’ di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Dalam arsitektur geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, Indonesia dan Korea Selatan dipandang memiliki posisi serupa sebagai middle power yang berperan menjaga keseimbangan kawasan.

Santo menjelaskan bahwa kedua negara bersama Australia pernah dikenal dalam konsep kerja sama negara menengah dengan akronim KIA (Korea, Indonesia, Australia), kelompok negara yang memiliki perspektif sejalan dalam menjaga stabilitas regional.

“Negara-negara middle power dapat menjadi motor kerja sama kawasan sekaligus penyeimbang di tengah dinamika kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, maupun Jepang,” jelas Dubes RI untuk Kamboja tahun 2023-2026 ini.

Pascakunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul beberapa waktu lalu, pemerintah menegaskan tidak ada perubahan dalam cara Indonesia memandang Korea Selatan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk memastikan Korea Selatan tetap berada di “halaman pertama” diplomasi ekonomi dan strategis Indonesia. “Kunjungan Presiden membawa sinyal yang sangat jelas bahwa Korea Selatan tetap menjadi destinasi penting bagi Indonesia, baik dalam investasi, perdagangan, industrialisasi, maupun kerja sama pertahanan,” katanya.

Salah satu simbol penting kemitraan strategis kedua negara adalah proyek pengembangan pesawat tempur bersama KF-21 Boramae. Menurut Santo, kerja sama tersebut memiliki arti strategis bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia, namun harus dilihat dalam kerangka integrasi yang lebih luas.

Indonesia saat ini menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Prancis, Turki, dan China. Karena itu, tantangan utama bukan sekadar memiliki banyak mitra, tetapi memastikan seluruh sistem pertahanan nasional dapat terintegrasi. “Yang penting adalah bagaimana berbagai kerja sama dari banyak sumber itu bisa menjadi satu sistem yang integratif dan berfungsi secara keseluruhan bagi pertahanan nasional,” tegas Santo yang menjadi salah satu juri Lomba Menulis ISDS ini.

Dia menilai penyelenggaraan lomba menulis strategis memiliki relevansi yang semakin besar di tengah era informasi digital yang serba cepat dan minimalis. Santo juga menyoroti bahwa kreativitas intelektual manusia tetap memiliki peran penting di tengah berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, pemikiran yang tidak selalu linear atau bahkan terlihat tidak logis justru sering melahirkan terobosan besar dalam sejarah strategi dan keamanan global.

Ia mencontohkan konsep nuclear deterrence, yang pada awal kemunculannya dianggap paradoksal karena gagasan bahwa kepemilikan senjata nuklir dapat menciptakan perdamaian tampak bertentangan dengan logika umum. “Dulu konsep deterrence nuklir terasa tidak masuk akal, bagaimana senjata pemusnah massal justru menciptakan stabilitas? Tapi sejarah menunjukkan konsep itu menjadi salah satu faktor pencegah konflik besar antar negara,” jelasnya.

Karena itu, Santo menilai lomba menulis strategis bukan sekadar kompetisi akademik, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kapasitas pemikiran strategis nasional.

Untuk diketahui, Lomba menulis ISDS ini dimulai pada 17 April hingga 7 Juni 2026 yang bisa diikuti seluruh kalangan masyarakat yang usianya di atas 17 tahun. Adapun, CEO sekaligus Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, menilai penyelenggaraan lomba menulis tersebut merupakan bagian dari pendekatan diplomasi publik yang relevan di era hubungan internasional modern.

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya bergantung pada kerja sama antar pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui jalur people-to-people engagement. “Melalui kompetisi menulis ini, kami ingin membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat memahami dinamika kerja sama strategis tersebut secara lebih kritis, sekaligus ikut berkontribusi dalam membangun gagasan yang konstruktif bagi kepentingan nasional,” ujar Dwi.

Sebagai Ketua Panitia Lomba Menulis ISDS, ia menekankan pentingnya membangun literasi strategis nasional di tengah arus informasi global yang semakin cepat. Menurutnya, masyarakat perlu didorong untuk tidak sekadar menjadi penerima informasi, tetapi mampu menghasilkan analisis, perspektif kebijakan, serta pemikiran inovatif mengenai posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan tidak segan untuk memberhentikan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Hingga April 2026, tercatat sudah ada 4 pendamping PKH yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menyelewengkan bansos.

Bahkan di 2025, ada 49 pendamping PKH yang diberhentikan dan 500 lainnya mendapatkan peringatan keras. “Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menjelaskan pihaknya tidak bekerja secara manual dalam mengawasi gerak-gerik para pendamping di lapangan. Kemensos, telah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan teknologi dan aplikasi khusus untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini.

“Hampir setiap ada laporan kita tindak lanjuti. Karena kita punya sistem, kita punya aplikasi juga untuk mendeteksi mereka, kan? Kita punya sumber daya manusia, kita juga punya mekanisme pengawasan, ya kan? Kita juga punya teknologi ya untuk mengetahui gerak mereka di lapangan,” ujarnya.

“Jadi kita sampaikan secara tegas-tegas saja sekarang, sudah dipertegas, jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” jelasnya.

Sementara dalam penanganannya, Gus Ipul mengaku tidak ingin bertele-tele. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai penyalahgunaan dana, pihaknya akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Lihat video: Mensos: 2 Juta Orang Tidak Layak Terima Bansos, 15 Juta Penerima Baru Sedang Diverifikasi



“Ya, ada berbagai macamlah ya. Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan. Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

“Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” ucapnya.

Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Jawa Barat, membuka sebanyak 139 program paket pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri dengan target 2.780 peserta dari seluruh wilayah Kota Bandung.

Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan program ini merupakan bentuk nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan keterampilan kerja dan peluang usaha.

"Pelatihan ini bersumber dari aspirasi masyarakat melalui jalur reses DPRD Kota Bandung. Kita bergerak bersama menjawab aspirasi masyarakat untuk menciptakan perubahan yang dirasakan langsung," kata Yayan di Bandung, Senin.

Yayan menyebut pelatihan tersebut berlangsung selama 10 hari mulai 20 April 2026 yang dirancang dalam bentuk pembelajaran singkat dengan fokus pada keterampilan praktis.

Sebanyak 14 bidang keahlian ditawarkan, mulai dari kuliner seperti barista dan pastry, fesyen dan kriya seperti menjahit dan membatik, hingga sektor jasa kecantikan, teknologi dan ekonomi kreatif seperti digital marketing dan desain grafis.

Ia mengatakan seluruh pelatihan digelar di berbagai lembaga pelatihan kerja (LPK) yang tersebar di Kota Bandung dengan melibatkan instruktur profesional untuk memastikan kualitas pembelajaran.

"Tak hanya mendapatkan ilmu, peserta juga memperoleh berbagai fasilitas penunjang, mulai dari makan dan minum selama pelatihan, seminar kit, bahan praktik hingga uang transpor sebesar Rp50 ribu per hari," katanya.

Yayan berharap program ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Bandung dalam menekan angka pengangguran dan memperkuat ekonomi masyarakat.

"Kami berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan teori, tetapi langsung praktik hingga siap kerja atau membuka usaha sendiri," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Agung Firmansyah menyebut program ini sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan.

"Pelatihan ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan peluang kerja. Harapannya, setelah memiliki skill dan pengetahuan mereka bisa mandiri bahkan membuka lapangan kerja baru," ujar Agung.

Menurutnya, dampak pelatihan tidak hanya berhenti pada peserta tetapi bisa meluas ke lingkungan sekitar dan para peserta diharapkan mampu berbagi ilmu atau membangun usaha yang melibatkan masyarakat lainnya.

"Kalau mereka membuka usaha seperti coffee shop atau usaha lainnya, mereka bisa mengajak rekan-rekannya. Ini efek domino yang kita harapkan," tuturnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) untuk Triwulan II tahun 2026 dijadwalkan mulai cair pada pertengahan bulan April mendatang. Bantuan ini akan menyasar kurang lebih 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Program yang akan disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kita disalurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua skema utama bansos, yakni langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara atau Himbara.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank Himbara maupun lewat langsung lewat PT Pos," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa pengambilan melalui PT Pos sangat fleksibel. KPM bisa datang langsung ke kantor pos atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan.

"Kalau lewat PT Pos, itu bisa diambil di kantor-kantor PT Pos atau biasanya PT Pos juga membagi di komunitas, bisa saja di kantor kecamatan atau kantor kelurahan atau tempat-tempat yang memang disepakati bersama," papar Gus Ipul.

"Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa antar ke rumahnya, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas. Kira-kira seperti itu, ya," jelasnya.

Terkait nominal, Mensos memastikan tidak ada perubahan besaran bantuan. Untuk BPNT, setiap KPM akan menerima Rp200 ribu per bulan. Sementara untuk PKH, jumlahnya bervariasi tergantung komponen yang ada di dalam keluarga tersebut, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.

"Besarannya masih sama, untuk yang BPNT masih Rp200 ribu per bulan. Kemudian kalau PKH tergantung komponennya. Kan ada komponen anak sekolah, ada komponen ibu hamil, dan lain sebagainya. Untuk triwulan, setiap triwulan kita cairkan. Tapi kalau kita lihat tahun lalu ya, sebagian besar masih terima kembali, sebagian besar," kata Gus Ipul.

Mengenai waktu tepatnya, Mensos menargetkan proses pencairan sudah bisa dimulai pada pertengahan atau minggu ketiga bulan April.

"Paling lambat di akhir bulan, paling lambat di akhir bulan. Tapi di minggu ketiga sudah kita insyaallah bisa mulai. BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Insyaallah minggu ketiga sudah bisa (salur), Insyaallah diupayakan. Ya insya Allah minggu ketiga proses, minggu keempat paling lambat sudah bisa salur," sebutnya.

CIREBON - Memasuki 2026, Nutrisi Esok Hari (NEH) memperkuat komitmennya dalam mendorong sistem pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia melalui dukungan, pelatihan, dan edukasi gratis bagi berbagai institusi. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan edukasi NEH sepanjang 2025, termasuk road trip edukasi pada 22 hingga 29 November 2025 di beberapa kota di Jawa Barat yaitu Majalaya, Indramayu, dan Cirebon.

Kegiatan ini menyoroti pentingnya pangan nabati ramah lingkungan bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian bumi. Di tiga kota ini, NEH fokus meningkatkan masyarakat, khususnya pada institusi pendidikan dan organisasi sosial, akan pentingnya sistem pangan etis serta meningkatkan pola konsumsi yang mendukung pelestarian lingkungan dan menjaga iklim di Indonesia. Studi Terbaru: Produk Berbasis Nabati Lebih Sehat dan Berkelanjutan Dibanding Produk Hewani

Yohana Sadeli, perwakilan dari tim NEH percaya bahwa transformasi menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan dimulai dari piring kita sehari-hari. Sudah banyak data membuktikan bahwa pangan nabati tak hanya lebih ramah bagi lingkungan, tapi juga lebih menyehatkan. ”Melalui rangkaian road trip ini, kami ingin membuktikan bahwa beralih ke pangan nabati mudah dan terjangkau untuk diterapkan oleh institusi mana pun di Indonesia," katanya, Selasa (27/1/2025).

Dalam program ini, NEH mendorong setiap institusi untuk mulai menerapkan menu bergizi seimbang berbasis nabati. Terdiri dari kacang-kacangan atau polong-polongan, serealia, sayuran, dan biji-bijian di piring kita, ruang makan maupun kantin institusi tersebut yang setidaknya bisa menyajikan secara penuh dalam satu kali seminggu.

Urgensi transisi ke pola makan nabati didorong oleh fakta bahwa produksi pangan global saat ini menyumbang lebih dari seperempat, atau sekitar, dari total emisi gas rumah kaca dunia. Riset secara konsisten membuktikan bahwa produksi pangan hewani jauh lebih boros sumber daya, terutama dalam penggunaan air dan lahan, dibandingkan pangan nabati.

Sebagai gambaran nyata, produksi daging sapi membutuhkan lahan 20 kali lebih luas dan menghasilkan emisi 20 kali lebih besar untuk setiap gram protein yang dihasilkan jika dibandingkan dengan kacang-kacangan. Dengan demikian peralihan ke pangan nabati menjadi langkah paling efisien dalam menjaga kelestarian bumi.

Perjalanan edukasi ini dimulai di Yayasan SAPA di Majalaya dan dilanjutkan ke Rumah Edukasi Kenanga di Indramayu pada 25 November 2025. Dalam sesi pelatihan di Indramayu, istri Wakil Bupati Indramayu Idah Nuryani hadir memberikan kata sambutan sekaligus memberikan dukungan moril terhadap inisiatif kesehatan ini. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri di Cirebon melalui kolaborasi bersama Yayasan Pertakina Indonesia Sejahtera Abadi dan Yayasan Banati.

Pada puncak acara di Yayasan Banati pada 29 November 2025, Camat Gempol Sri Darmanto secara resmi membuka acara dan menyampaikan apresiasinya terhadap misi keberlanjutan yang dibawa oleh NEH. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan edukasi gizi mendalam melalui pemaparan materi dan aktivitas interaktif seperti menggambar konsep "Isi Piringku" serta menuliskan komitmen pribadi untuk menjalankan gaya hidup sehat. Selain teori, para peserta juga mengikuti demo masak secara langsung untuk memahami cara mengolah bahan pangan nabati menjadi sajian yang menggugah selera. Pola Makan Sehat Sesuai Petunjuk Al Quran, Keluarga Muslim Wajib Tahu

Sebagai langkah ke depan, NEH berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dan berharap dapat menyelenggarakan lebih banyak pelatihan serupa di masa mendatang. NEH akan terus menyediakan dukungan dan pelatihan tanpa biaya, mulai dari penyediaan resep, estimasi nilai gizi, hingga pelatihan dapur bagi institusi di Indonesia yang ingin bertransformasi menuju penyajian makanan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi manusia serta bumi.

NEH merupakan program keberlanjutan internasional yang bertujuan untuk membantu institusi dalam menyajikan makanan yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Program ini menawarkan dukungan komprehensif tanpa biaya, termasuk resep, analisis gizi, hingga pelatihan dapur bagi organisasi yang berkomitmen menerapkan menu berbasis nabati sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Cirebon (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan hasil panen raya program ketahanan pangan yang dilaksanakan jajarannya di seluruh Indonesia, termasuk di Cirebon, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia mengatakan panen raya tersebut dilaksanakan secara serentak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di berbagai daerah, sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kemenimipas.

“Kali ini saya bersama jajaran pemasyarakatan, Bapak Dirjen Pemasyarakatan, serta rekan-rekan UPT melaksanakan panen ketahanan pangan secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Agus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Kamis.

Ia menjelaskan kegiatan ketahanan pangan tersebut meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan yang dikelola di lingkungan lapas.

Menurut dia, hasil panen yang diperoleh telah disepakati untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya korban yang terdampak musibah bencana.

“Saya sudah konfirmasi kepada seluruh peserta panen, baik tanaman maupun perkebunan, dan semuanya sepakat hasilnya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial,” ujarnya.

Selain itu, Agus mendorong pula agar hasil panen tersebut dapat disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.

“Kita sisipkan program MBG di lokasi-lokasi yang memang melaksanakan program tersebut, termasuk untuk anak-anak sekolah dan warga sekitar,” katanya.

Terkait jumlah hasil panen secara nasional, pihaknya masih menghitung secara lebih rinci, namun seluruh hasil panen maupun penjualannya akan dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Ia pun mengimbau seluruh UPT Pemasyarakatan dan jajaran Imigrasi, untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat sekitar dalam mengembangkan program ketahanan pangan.

Kebutuhan masing-masing daerah, kata dia, dapat disesuaikan melalui koordinasi dengan masyarakat sehingga pengelolaan ketahanan pangan di lapas lebih tepat sasaran.

“Nanti kita hitung dampak ekonominya terhadap pergerakan ekonomi daerah jika seluruh lapas sudah berjalan optimal,” ujarnya.

Menurut dia, dampak utama dari program ketahanan pangan tersebut tetap diprioritaskan untuk pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Tugas kami adalah mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat agar memiliki keterampilan dan kemandirian,” ucap dia.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, di Lapas Kelas I Cirebon, panen ketahanan pangan meliputi padi dan ikan nila dengan total padi sebanyak 7.000 kilogram dari lahan seluas 13.740 meter persegi.

Jenis padi yang dipanen di Lapas Cirebon, merupakan varietas Inpari 32, sementara ikan nila yang dipanen mencapai satu ton dari kolam seluas 637 meter persegi.

Secara nasional, Panen Raya Serentak Kemenimipas diperkirakan menghasilkan 123.557 kilogram dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memberikan sanksi administratif berupa denda kepada PT Toshida Indonesia sebesar Rp1,2 triliun atas aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tanpa izin resmi. Denda tersebut dikenakan atas aktivitas pembukaan kawasan hutan seluas 124,52 hektare.

Tim Satgas PKH telah melakukan penyegelan terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Toshida Indonesia dengan memasang plang peringatan di lokasi kegiatan tambang. Dankorwil Satgas PKH Kolaka, Kolonel Romadhon, menegaskan bahwa sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar akan tetap diberlakukan sesuai kewenangan lembaga terkait.

"Sanksi pasti ada. Itu merupakan kewenangan Satgas Gakkum dan Kejaksaan Agung. Kami di lapangan hanya bertugas memasang plang serta melakukan verifikasi teknis," kata Kolonel Romadhon dalam keteragan tertulis yang diterima Rabu (24/12/2025).

Kolonel Romadhon juga menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan PT Toshida Indonesia telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. "Perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi akan dikenakan sanksi administratif dan pidana," tambahnya.

PT Toshida Indonesia merupakan salah satu dari 50 perusahaan tambang terbesar yang terbukti melakukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dikenai sanksi administratif. Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT Toshida Indonesia terkait penetapan sanksi administratif tersebut.

Sanksi administratif ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi. Satgas PKH akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara.

Aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan kerugian negara yang besar. Oleh karena itu, Satgas PKH berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan melindungi kawasan hutan di Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya sanksi administratif ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi pihak PT Toshida Indonesia.

Sebelumnya, Satgas PKH telah mulai menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Hingga kini, setidaknya ada 71 perusahaan yang telah dilakukan penagihan denda.

"Itu sudah dilakukan (penagihan denda), per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi, yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang," kata Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana insentif fiskal senilai Rp 300 miliar bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan stunting di daerahnya.

Besaran dana ini ia tetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025. KMK itu ia tandatangani sejak 10 November 2025.

"Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp 300 miliar," dikutip dari diktum kedua KMK 330/2025, Rabu (12/11/2025).

Kendati begitu, besaran nilai insentif bagi daerah yang berhasil menurunkan stunting itu turun dibandingkan pada 2024 yang senilai Rp 775 miliar, sebagaimana ditetapkan dalam KMK 353/2024.

Selain nilai insentif yang turun, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota.

Sedangkan, dalam KMK 353/2024 yang ditandatangani Menteri Keuangan era Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak sembilan provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif itu adalah Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan tingkat kabupaten, yakni Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Morowali, Bantaeng, Gowa, Maros, Pinrang, Sinjai, Sidenreng Rappang, Takalar, Wajo, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Sumbawa Barat, Tangerang, dan Bintan.

Tingkat kota yang mendapat insentif, yakni Tebing Tinggi, Sukabumi, Blitar, Madiun, Mojokerto, Batu, Palu, Serang, dan Tangerang Selatan.

Dana isentif fiskal ini dialokasikan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam lampiran KMK 330/2025 terdapat jenis belanja penandaan stunting termasuk di antaranya untuk program pendidikan; penyediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; penyediaan air minum; pengelolaan sampah dan limbah; pengembangan permukiman; hingga ketahanan pangan.

"Dalam hal terdapat sisa Dana Insentif Fiskal, sisa dana digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah," sebagaimana tertulis dalam KMK 330/2025.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) optimistis dapat menyalurkan seluruh dana penempatan pemerintah senilai sekitar Rp 200 triliun pada bulan ini.

Direktur Operations BNI Ronny Venir mengatakan, pihaknya berkomitmen menuntaskan seluruh penyaluran sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Selesai ini, bulan ini selesai," tandas Rony saat dikonfirmasi usai Edukasi Keuangan PMI, di Jakarta, Senin, (10/11/2025).

Terkait potensi tambahan penempatan dana pemerintah ke depan, Ronny menyebut keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia mengaku BNI siap apabila pemerintah kembali menempatkan dana tambahan di perseroan.

Lebih lanjut, Ronny menuturkan BNI memiliki sejumlah program pendukung yang membutuhkan dukungan likuiditas. Beberapa di antaranya meliputi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Malakan Bergizi Gratis (MBG), serta inisiatif pemerintah lainnya yang masih berjalan.

Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan dana Rp 200 triliun itu ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun

Purbaya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menuturkan penempatan Rp 200 triliun adalah bentuk cash management atau manajemen keuangan pemerintah yang turut menentukan likuiditas.

"Ini tecermin dari uang primer yang tumbuh 13% secara tahunan (September) year on year (yoy)," kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025, Senin (3/11/2025).

Selain pertumbuhan uang primer, Purbaya menuturkan likuiditas perekonomian juga longgar. Pertumbuhan M2 atau uang beredar, mencapai 8% secara tahunan (yoy) pada September 2025.

Angka M2 ini, kata Purbaya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6,5% (yoy) pada Juni 2025. Ke depan, Purbaya memastikan investasi juga akan terus diperkuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan berbagai stimulus perekonomian hingga akhir 2025, di antaranya melalui penyaluran berbagai bentuk program bantuan sosial atau bansos.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbagai bantuan sosial itu akan terus digelontorkan pada sisa akhir tahun ini, yakni November-Desember 2025.

"Semua baru digelontorkan menuju November-Desember 2025," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip Jumat (7/11/2025).

Bansos yang dikeluarkan pemerintah pada akhir tahun ini di antaranya dalam bentuk Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 4. Program bansos ini berupa uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

Kategori penerima dan Indeks PKH umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia.

Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk ke dalam pihak penerima bansos ini dapat melakukan cek di laman resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/. Bila tidak termasuk penerima bansos ini akan muncul notifikasi "Tidak Terdaftar Peserta/PM).

Nominal bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima. Berikut rincian bantuan PKH yang cair tiap tiga bulan:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000 per tahap
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP: Rp375.000 per tahap
- Anak SMA: Rp500.000 per tahap
- Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Selain PKH, adapula bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp 900 ribu secara total untuk keperluan tiga bulan. Program ini menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target total penerima bansos sebanyak 35 juta KPM.

BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp 900 ribu.

Adapula program bansos dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai alias BPNT tahap 4 yang cair pada akhir tahun ini. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bahan pangan pokok senilai Rp200.000 per bulan selama tiga bulan. Sehingga penerimaan akan mengantongi dana Rp 600.000, tergantung jadwal distribusi tiap daerah.

Terakhir, bansos yang digelontorkan pada akhir tahun ini, tepatnya sejak Oktober-November 2025 ialah bantuan beras 10 kg ditambah minyak goreng 2 liter. Dengan demikian, untuk dua bulan penyaluran, Oktober dan November, setiap penerima akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]