Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Brebes pada Sabtu (9/5/2026). Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi perbaikan sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 23.000 unit dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 7.532 unit hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan kuota ini merupakan bagian dari implementasi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini berfokus pada perluasan jangkauan, di mana seluruh kabupaten/kota di Indonesia kini berhak menerima alokasi bantuan.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujar Maruarar. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka fisik bangunan, tetapi juga kemampuannya dalam menstimulasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal secara berkelanjutan.
Pemerintah mendorong agar rantai pasok material bangunan, seperti bata dan genteng, wajib melibatkan pelaku UMKM di wilayah masing-masing. Dengan mengarahkan pembelian material kepada pengusaha lokal di Jawa Tengah, diharapkan terjadi perputaran modal yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah untuk mendukung akses pembiayaan swadaya bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif kebijakan tersebut. Luthfi menilai bantuan bedah rumah itu menjadi instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data kewilayahan, intervensi hunian layak masih sangat dibutuhkan, terutama bagi warga yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial.
Secara kumulatif, target total penanganan RTLH di Jawa Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 36.550 unit. Angka ini dikontribusikan oleh APBN melalui skema BSPS sebanyak 30.000 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.000 unit, serta dukungan dari sektor nonpemerintah. Sektor Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas memberikan kontribusi sebesar 1.550 unit, yang melibatkan partisipasi aktif dari entitas seperti PT Djarum dan Bank Jateng.
Khusus untuk Kabupaten Brebes, total target intervensi mencapai 514 unit rumah. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana yang hadir dalam peluncuran tersebut, menyatakan komitmen legislatif untuk terus mengawal alokasi program ini di masa mendatang. "Pemenuhan kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat yang berkorelasi langsung terhadap peningkatan indeks kualitas hidup dan produktivitas daerah," ujarnya.
Bantuan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan finansial untuk melakukan renovasi hunian secara mandiri. Salah satu warga penerima bantuan, Nunung, menyampaikan apresiasinya karena program ini memberikan kepastian atas kondisi huniannya yang mengalami kerusakan struktural. “Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” tuturnya.