Jawa Tengah Dorong Implementasi Nilai Pancasila dalam Program Pembangunan Daerah
Jawa Tengah integrasikan nilai Pancasila dalam pembangunan daerah untuk pengentasan kemiskinan, akses kesehatan, dan keadilan sosial.
(Bisnis.Com) 01/06/26 13:19 236698
Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam program aksi pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan akses kesehatan, dan perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat.
"Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan," jelas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Senin (1/6/2026).
Menurut Luthfi, keberagaman suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial di Jawa Tengah memerlukan landasan berpikir yang kuat. Nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi pegangan penting bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial sekaligus menjaga stabilitas daerah.
Luthfi menegaskan bahwa apapun latar belakang masyarakat, Pancasila tetap berfungsi sebagai perekat hubungan sosial politik di Jawa Tengah.
Dalam penerapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui sejumlah program kerja sektoral. Pada sektor kesehatan, terdapat Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang bertujuan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di kawasan pelosok. Kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi hak kesehatan warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas medis modern.
Selain pelayanan kesehatan, aspek keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diakomodasi melalui program Kecamatan Berdaya serta Kartu Zilenial. Program-program ini menyasar stimulasi produktivitas ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan generasi muda.
Di sisi lain, Jawa Tengah juga memiliki program Pesantren Obah, penyediaan fasilitas penitipan anak bagi buruh perempuan, serta program perlindungan lingkungan pesisir melalui gerakan Mageri Segoro.
Pada upacara tersebut, Luthfi juga membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
Dalam amanat tersebut, Kepala BPIP menginstruksikan para menteri dan kepala daerah untuk mengawal setiap kebijakan publik agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang dilahirkan harus dipastikan memenuhi rasa keadilan publik dan menjamin hak-hak masyarakat terkecil agar tidak ada warga yang merasa ditinggalkan.
BPIP sendiri telah menyelesaikan seluruh persiapan teknis untuk menyelenggarakan puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 secara nasional. Hal tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Gedung BPIP, Jakarta, pada Jumat (29/5/2026).
Yudian menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud komitmen bersama dalam mengamalkan Pancasila pada kehidupan bernegara. Guna menjaga ketertiban, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP No. 2/2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi panduan resmi bagi kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan.
Di tingkat pusat, upacara peringatan hari lahir Pancasila akan dilaksanakan secara luring pada Senin (1/6/2026), tepat pukul 10.00 WIB di Lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara tersebut juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, serta mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Susunan perangkat upacara nasional ini akan diisi oleh pimpinan lembaga negara, di mana Ketua MPR bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan Pembukaan UUD 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memimpin doa.
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka akan menggunakan "Formasi Pancasila" yang terdiri dari lima kelompok. Melalui penyelenggaraan upacara serentak ini, BPIP mendorong penguatan Pancasila sebagai living ideology di tengah masyarakat.
#jawa-tengah #nilai-pancasila #pembangunan-daerah #pengentasan-kemiskinan #akses-kesehatan #keadilan-sosial #gubernur-jawa-tengah #stabilitas-daerah #pelayanan-kesehatan #ekonomi-kerakyatan #program-ke