Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulawesi Tenggara.

Dirinya menyampaikan bahwa alokasi Program BSPS di Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2026 ditingkatkan menjadi 10.000 unit, naik signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya berjumlah 3.077 unit.

“Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan dampak beruntun yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kuota pembangunan rumah subsidi di Sulawesi Tenggara juga ditingkatkan menjadi 20.000 unit guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di daerah.

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peningkatan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah subsidi, serta implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Ara, peningkatan intervensi pemerintah di sektor perumahan sangat penting mengingat backlog perumahan di Sulawesi Tenggara masih mencapai sekitar 119.000 unit, sementara ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62.000 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Untuk Kendari ada sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang akan kembali ke rakyat,” ujar Fitrah Nur.

Selain program BSPS dan rumah subsidi, Menteri PKP juga menjelaskan mekanisme KUR Perumahan yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan secara inklusif dan pro-rakyat.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar pada Agustus 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Brebes pada Sabtu (9/5/2026). Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi perbaikan sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 23.000 unit dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 7.532 unit hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan kuota ini merupakan bagian dari implementasi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini berfokus pada perluasan jangkauan, di mana seluruh kabupaten/kota di Indonesia kini berhak menerima alokasi bantuan.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujar Maruarar. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka fisik bangunan, tetapi juga kemampuannya dalam menstimulasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal secara berkelanjutan.
Pemerintah mendorong agar rantai pasok material bangunan, seperti bata dan genteng, wajib melibatkan pelaku UMKM di wilayah masing-masing. Dengan mengarahkan pembelian material kepada pengusaha lokal di Jawa Tengah, diharapkan terjadi perputaran modal yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah untuk mendukung akses pembiayaan swadaya bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif kebijakan tersebut. Luthfi menilai bantuan bedah rumah itu menjadi instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data kewilayahan, intervensi hunian layak masih sangat dibutuhkan, terutama bagi warga yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial.
Secara kumulatif, target total penanganan RTLH di Jawa Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 36.550 unit. Angka ini dikontribusikan oleh APBN melalui skema BSPS sebanyak 30.000 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.000 unit, serta dukungan dari sektor nonpemerintah. Sektor Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas memberikan kontribusi sebesar 1.550 unit, yang melibatkan partisipasi aktif dari entitas seperti PT Djarum dan Bank Jateng.
Khusus untuk Kabupaten Brebes, total target intervensi mencapai 514 unit rumah. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana yang hadir dalam peluncuran tersebut, menyatakan komitmen legislatif untuk terus mengawal alokasi program ini di masa mendatang. "Pemenuhan kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat yang berkorelasi langsung terhadap peningkatan indeks kualitas hidup dan produktivitas daerah," ujarnya.
Bantuan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan finansial untuk melakukan renovasi hunian secara mandiri. Salah satu warga penerima bantuan, Nunung, menyampaikan apresiasinya karena program ini memberikan kepastian atas kondisi huniannya yang mengalami kerusakan struktural. “Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan program bedah rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan 400 ribu unit rumah pada tahun ini merupakan program penting yang dibutuhkan rakyat.

"Program bedah rumah atau BSPS itu program yang dibutuhkan, program yang ditunggu masyarakat. Karena kita tahu program tersebut program primer, yang pokok, soal kebutuhan rumah masyarakat, kebutuhan dari rumah rakyat yang memang itu menjadi tugas atau kewajiban negara agar masyarakat punya rumah layak huni, punya rumah yang representatif untuk ditinggali," ujar Ujang.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa, Ujang mengatakan program BSPS ini menjadi penting bagi masyarakat karena ini program yang merakyat.

"Oleh karena itu saya melihat program bedah rumah tersebut menjadi penting bagi masyarakat dan ini program yang bagus, program yang merakyat, program yang tentu menjadi penting dari negara, dari pemerintah, dari Presiden untuk masyarakat Indonesia. Apalagi jumlahnya cukup besar 400.000 rumah di tahun ini," katanya.

Ujang juga menyarankan agar program BSPS ini dilaksanakan berbasis data agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

"Ya tentu yang pertama dilakukan adalah data. Data-data penerima itu harus clear, harus jelas, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi semuanya berbasiskan dengan data penerima sesuai dengan yang berhak sehingga akan tepat sasaran," ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada 2026 dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Selain peningkatan jumlah unit, kata Ara, cakupan program juga akan diperluas secara nasional.

Dia menyebutkan tahun lalu terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk di sektor perumahan dan permukiman.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dengan bank bjb terkait penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar dan Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana. Turut hadir menyaksikan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T., Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Praditya, S.Sos., S.T., PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar, S.T.,

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026 di Menara bank bjb Lantai 7, sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini menyampaikan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong.

“Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman,” ucap Nunung.

bank bjb sebagai bank pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung program strategis pemerintah, khususnya di wilayah Jawa Barat. Setelah melalui proses seleksi, bank bjb kembali dipercaya sebagai bank penyalur dana BSPS Tahun Anggaran 2026.

Kepercayaan ini didukung oleh pengalaman bank bjb dalam menyalurkan dana BSPS pada periode Tahun Anggaran 2017 hingga 2022. Dengan pengalaman tersebut, bank bjb berkomitmen untuk memastikan penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan,” tegas Nunung.

Pada Tahun Anggaran 2026, dana BSPS dialokasikan untuk 35.000 unit rumah tidak layak huni di Jawa Barat. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000, sehingga total nilai penyaluran dana mencapai sekitar Rp700 miliar.

Penyaluran dana ini akan dilaksanakan di 27 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Durasi pelaksanaan program direncanakan berlangsung selama empat bulan, mulai April hingga Agustus 2026. Dalam implementasinya, penyaluran dana dilakukan melalui dua skema utama untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas.

Skema pertama adalah penarikan tunai yang digunakan untuk pembayaran upah tukang. Skema kedua dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.

Untuk mendukung proses penyaluran, bank bjb menyediakan produk Tabungan bjb Tandamata Khusus sebagai rekening penerima bantuan. Produk ini memiliki berbagai kemudahan, antara lain bebas setoran awal, bebas biaya administrasi, tanpa saldo mengendap, serta tidak dikenakan pendapatan bunga.

Kemudahan tersebut memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat penerima bantuan. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh jaringan layanan bank bjb yang luas, khususnya di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kesiapan infrastruktur ini memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata. Selain penyaluran bantuan, kerja sama ini juga membuka potensi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. bank bjb terus berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan solusi keuangan yang inovatif. Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif dalam program BSPS, bank bjb turut berkontribusi dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap properti yang layak.

Komitmen ini menjadi bagian dari kontribusi nyata bank bjb dalam mendukung pembangunan sektor properti sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel menjalin kerja sama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh PPS Dirut Bank Sumsel Babel Marzuki dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, Yustin Patria Primordia, yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (9/3/2026).

Melalui kerja sama ini, Bank Sumsel Babel mendukung proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga program BSPS dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

PPS Dirut Bank Sumsel Babel Marzuki menyampaikan bahwa sinergi tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Sumsel Babel dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kerja Bank Sumsel Babel, yakni Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan kebijakan gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk menyentuh rumah rakyat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari pembenahan kualitas hunian, bukan sekadar penggantian material bangunan.

Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan arahan Presiden yang menekankan pembangunan perumahan yang semakin asri, mencakup aspek aman, sehat, resik, dan indah. Konsep tersebut diharapkan dapat memperbaiki kenyamanan rumah warga sekaligus memperindah lingkungan permukiman secara bertahap.

“Presiden ingin Indonesia bukan hanya dibangun secara fisik, tetapi juga memenuhi keindahan, estetika, dan budaya. Penggunaan genteng diharapkan menambah nilai selain fungsi dasarnya,” kata Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menko Infrastruktur menilai penggunaan atap seng masih dominan di sejumlah wilayah. Material tersebut dinilai kurang mendukung kenyamanan hunian dan estetika lingkungan, terutama untuk jangka panjang. Presiden, kata AHY, mendorong agar perubahan dilakukan secara bertahap sehingga selaras dengan kemampuan masyarakat.

Arahan Kepala Negara itu kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pengembangan perumahan ke depan, termasuk rumah rakyat dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah mendorong renovasi yang menyentuh berbagai aspek hunian agar kualitas hidup penghuni ikut meningkat.

Salah satu instrumen yang telah berjalan adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikenal luas sebagai program bedah rumah. Program tersebut menjadi pintu masuk integrasi kebijakan gentengisasi di lapangan.

“Dalam BSPS, selain pembenahan sanitasi dan MCK, atap rumah yang rusak dapat diganti dengan genteng yang lebih baik. Spirit perbaikannya ada di sana,” ujar AHY.

Ia menambahkan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Pekerjaan Umum telah menerima arahan yang jelas dari Presiden terkait kebijakan tersebut. Sebagai koordinator, AHY menegaskan komitmennya untuk mengawal penerjemahan kebijakan hingga tingkat pelaksanaan.

“Saya ingin terus mendorong dan mengoordinasikan hal-hal yang perlu dikawal di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan pembentukan gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng berbahan tanah liat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/1/2026). Presiden menilai penggunaan seng membuat rumah lebih panas, mudah berkarat, dan mengurangi keindahan lingkungan.

Gerakan gentengisasi nasional dirancang dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai ujung tombak produksi. Pemerintah berharap pendekatan ini mampu memperbaiki kualitas hunian rakyat.

Kementerian PKP pada tahun 2025 melakukan sejumlah perbaikan dalam sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan efisien.

Banyumas (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil melalui perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Saat mengunjungi rumah salah seorang penerima program BSPS, di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang, Menteri PKP berkesempatan berbincang dengan pemilik rumah, Nawi.

“Silakan sampaikan bagaimana perasaan Ibu terhadap bantuan ini,” katanya kepada perempuan tua itu.

Terkait dengan pertanyaan itu, Nawi pun menyampaikan rasa haru dan syukur karena rumahnya yang tidak layak huni saat sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Senang sekali, Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Presiden (Presiden Prabowo Subianto),” katanya.

Setelah mendengar ungkapan perasaan penerima bantuan tersebut, Maruarar mengatakan kebahagiaan warga seperti Nawi adalah tujuan utama dari program BSPS.

Menurut dia, Kementerian PKP pada tahun 2025 melakukan sejumlah perbaikan dalam sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan efisien.

Dalam hal ini, kata dia, pengadaan material dilakukan secara terbuka melalui toko bangunan.

“Di sini (program BSPS di rumah Nawi) bisa menghemat sekitar 7,28 persen. Penghematan itu dikembalikan untuk menambah volume material rumah warga,” katanya.

Ia pun mencontohkan dinding yang sebelumnya hanya akan dicat sebagian, dengan adanya penambahan volume material bisa dicat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah akan meningkatkan skala program tersebut secara signifikan pada tahun 2026.

Jika tahun 2025 terdapat 45 ribu unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki, kata dia, pada tahun 2026 jumlahnya akan melonjak hampir sepuluh kali lipat.

“Presiden Prabowo menugaskan kami menaikkan target dari 45 ribu menjadi 409 ribu rumah. Ini program unggulan yang sangat pro rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

Ia mengatakan dari total anggaran Kementerian PKP sekitar Rp10,5 triliun, sebanyak Rp8,89 triliun dialokasikan untuk BSPS.

Menurut dia, besarnya porsi itu menunjukkan bahwa perumahan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah.

“Rumah rakyat yang tidak layak huni di Indonesia masih sekitar 26,9 juta unit. Karena itu, Presiden meminta program ini diperluas. Kami ingin memastikan setiap warga memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman,” katanya menegaskan.

Selain bantuan dana Rp20 juta per rumah, dia menilai keberhasilan BSPS juga ditopang semangat gotong royong masyarakat.

Ia kembali mencontohkan apa yang terjadi dalam kasus rumah Nawi, pendamping berhasil menggalang partisipasi warga senilai Rp9,5 juta dan tenaga kerja sukarela sebanyak tujuh orang yang merupakan keluarga penerima bantuan tersebut.

“Ini luar biasa, mengajak tujuh orang bekerja gratis selama sebulan bukan hal mudah. Ini bukti semangat gotong royong masih hidup,” katanya.

Oleh karena itu, dia menilai kinerja program BSPS di lokasi tersebut patut diapresiasi.

Bahkan, dia memberikan nilai 9 dari 10 untuk pelaksanaan BSPS di wilayah itu.

“Penilaian ini berdasarkan tiga hal: tepat sasaran, kuatnya gotong royong, dan transparansi dalam pelaksanaan. Penghematan lelang hingga 7 persen adalah pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya,” kata Maruarar.

Ia pun menghitung bila efisiensi 5 persen saja dari total anggaran BSP sebesar Rp8 triliun dapat dicapai secara nasional, maka sekitar Rp400 miliar bisa dialihkan untuk menambah jumlah rumah yang diperbaiki.

“Itu berarti lebih banyak rakyat kecil yang bisa merasakan manfaat. Cat yang tadinya tidak cukup bisa jadi cukup, lantai yang dulu tanah bisa jadi keramik. Ini bentuk nyata kebijakan pro wong cilik (rakyat kecil),” katanya lagi.

Dia mengatakan Kementerian PKP pada tahun 2026 akan memprioritaskan pelaksanaan BSPS di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi seperti Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berdasarkan data terdapat lebih dari 200 ribu rumah tidak layak huni.

Sebelum mengakhiri kunjungan tersebut, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, pendamping teknis, hingga masyarakat yang bergotong royong memperbaiki rumah warga.

“Kalau kita tidak bisa membahagiakan rakyat kecil, buat apa jadi pejabat. Seperti kata Pak Prabowo, hati beliau selalu untuk rakyat kecil. Program ini jelas untuk wong cilik, untuk masyarakat sederhana,” kata Menteri PKP.

Turut dalam kunjungan tersebut di antaranya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko (Dirjen TKPR) Kementerian PKP Azis Andriansyah, dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025