Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk bertolak ke AS guna menyelesaikan kesepakatan dagang dengan pemerintah AS. Salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah pengecualian minyak sawit dari tarif 19%.

Sejatinya, beberapa produk dan komoditas pertanian asli termasuk dari Indonesia seperti salah satunya kakao telah diputuskan untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. Hal tersebut sudah tercantum dalam executive orders yang diterbitkan pemerintah AS khususnya bagian Annex II.

Namun, minyak sawit yang juga merupakan komoditas asli Tanah Air, tampaknya harus diberikan upaya ekstra. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, upaya ekstra harus dikeluarkan produk minyak kelapa sawit masih masuk dalam daftar produk yang akan dikecualikan dari tarif setelah selesainya perundingan antara kedua negara.

Apabila dikutip dari lampiran Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih AS pada 14 November 2025, produk minyak kelapa sawit dengan kode Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 1511.10.00 dan 1511.90.00, masuk ke dalam kategori produk yang belum bersifat final untuk dikecualikan dari tarif resiprokal.

"Minyak kelapa sawit (1511.10.00 dan 1511.90.00) masih masuk dalam Annex III. Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners yang baru akan dikecualikan dari reciprocal tarif ketika negara mitra conclude agreement dengan AS," terang Susi, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Susi pun menyebut nantinya Airlangga baru akan berangkat ke AS pada Kamis (18/12/2025) sore. Hal itu lantaran keduanya masih akan menghadiri acara di kantor Kemenko Perekonomian dan opening ceremony program BINA (belanja online) Great Sale.

Sebelumnya, pada Selasa (16/12/2025), Airlangga menyebut penentuan apabila minyak kelapa sawit akan bisa dikecualikan dari tarif 19% baru bisa diketahui setelah pertemuan bilateral dengan pemerintah AS. Pihak pemerintahan yang akan ditemui di sana adalah Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar crude palm oil (CPO) bisa mendapatkan tarif 0%.

"Salah satunya [yang dibahas di AS] sawit, karena Malaysia sudah dapat [tarif 0%]. Itu masuk dalam perjanjian bilateral. Executive order-nya kalau kakao, coklat dan lain sudah, tetapi khusus kelapa sawit itu [didahului] bilateral," papar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Di luar sawit dan produk pertanian, Airlangga memastikan bahwa nantinya produk-produk itu akan dikenakan tarif 19% sebagaimana yang sudah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

"[Tekstil, alas kaki] itu kan kemarin sudah 19%. Enggak ada [perubahan]," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menawarkan perpanjangan jeda tarif terhadap produk China sebagai imbalan agar Beijing menunda rencana pembatasan ekspor logam tanah jarang (rare earth) yang dinilai dapat mengganggu rantai pasok global.

“Apakah mungkin kita memperpanjang penangguhan tarif sebagai imbalan? Mungkin saja. Namun hal itu akan dibahas dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dalam konferensi pers dikutip dari Bloomberg, Kamis (16/10/2025).

Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer menyangsikan Beijing benar-benar akan menerapkan pembatasan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memutus rantai pasok berbagai produk konsumen yang mengandung sedikit saja unsur rare earth.

“Skalanya tidak masuk akal dan mustahil dijalankan,” kata Greer.

Bessent menambahkan, AS dan sejumlah sekutunya akan menyiapkan langkah terkoordinasi untuk merespons kebijakan China.

“Birokrat di Beijing tidak bisa mengendalikan rantai pasok dunia,” tegasnya dalam forum yang diselenggarakan CNBC di Washington.

Dia menambahkan, seluruh mitra ekonomi utama AS saat ini tengah berada di Washington untuk menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Bessent mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan Eropa, Australia, Kanada, India, dan negara-negara demokrasi di Asia,.

Ketegangan terbaru antara Washington dan Beijing kembali memicu kekhawatiran pasar akan potensi pecahnya perang dagang penuh antara dua ekonomi terbesar dunia.

Sejak awal tahun, AS dan China telah menyepakati jeda tarif impor selama 90 hari, dengan bea masuk mencapai 145%. Masa berlaku kesepakatan tersebut akan berakhir pada November mendatang.

Fokus pemerintahan Presiden Donald Trump kini adalah mencegah penerapan kebijakan ekspor baru China, dengan menawarkan insentif sekaligus ancaman sanksi jika Beijing tetap melanjutkannya.

China sebelumnya mengumumkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan asing memperoleh izin ekspor dari pemerintah China untuk produk yang mengandung unsur rare earth asal negeri tersebut.

Merespons langkah tersebut, Trump mengancam akan menaikkan tarif hingga 100% terhadap produk China mulai 1 November, dan bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, serta menutup perdagangan minyak goreng — komponen utama dalam produksi biofuel.

Bessent menyebut sejauh ini Trump masih berencana bertemu dengan Xi di Korea Selatan akhir bulan ini. Dia juga membuka kemungkinan dirinya akan melakukan kunjungan ke Asia lebih dulu untuk bertemu Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng.

Selama kunjungan Asia tersebut, Bessent memperkirakan akan ada sejumlah pengumuman kerja sama perdagangan. Trump dijadwalkan menghadiri KTT Asean di Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepang dan Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC.

Bessent menegaskan bahwa pelemahan pasar saham tidak akan memengaruhi posisi negosiasi AS dengan China.

“AS tidak akan berunding hanya karena pasar saham turun,” katanya.

Bessent juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga emas mencerminkan kekhawatiran terhadap dolar AS. Bessent menilai suku bunga di AS telah menurun dibandingkan negara lain, dan menilai euro seharusnya menguat karena ekspansi fiskal di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bessent juga melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Menteri Perdagangan China, Li Chenggang, yang disebutnya “datang tanpa undangan” saat kunjungan ke Washington pada Agustus lalu.

“Pejabat itu sangat tidak sopan, bahkan saya bisa bilang dia bertindak di luar kendali,” ujar Bessent. Dia mengatakan Li mengancam bahwa China akan menimbulkan kekacauan global jika AS menerapkan biaya pelabuhan untuk kapal China.

“Jika China ingin menjadi mitra global yang tidak dapat diandalkan, maka dunia akan terpaksa melakukan pemisahan ekonomi (decoupling). Padahal dunia tidak ingin decoupling — kita hanya ingin mengurangi risiko (de-risking). Namun sinyal seperti ini justru mempercepat arah pemisahan yang tidak diinginkan siapa pun," kata Bessent.