Insentif untuk LPG, yakni intervensi kebijakan berupa penurunan bea masuk utamanya untuk industri petrokimia yang dengan adanya konflik di Selat Hormuz mengalami kesulitan memperoleh nafta,

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah membebaskan bea masuk impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen sebagai langkah mendukung industri petrokimia.

Kebijakan itu terutama ditujukan untuk membantu industri petrokimia yang tengah mengalami kesulitan memperoleh bahan baku nafta akibat krisis di Selat Hormuz.

“Insentif untuk LPG, yakni intervensi kebijakan berupa penurunan bea masuk utamanya untuk industri petrokimia yang dengan adanya konflik di Selat Hormuz mengalami kesulitan memperoleh nafta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, industri petrokimia memegang peranan penting di tengah kelangkaan bahan baku plastik saat ini.

Industri ini menghasilkan berbagai bahan kimia industri dengan mengolah bahan dari kilang seperti nafta atau gas alam menjadi produk turunan, salah satunya bahan baku plastik.

Sebagaimana arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari sumber alternatif nafta. Maka dari itu, sebagai langkah jangka pendek, pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG agar kilang bisa beralih menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif.

Kebijakan tersebut akan berlaku selama enam bulan, dan tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurut Menko, langkah serupa juga telah diambil oleh sejumlah negara, seperti India guna menjaga stabilitas biaya produksi plastik kemasan sehingga tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menyerahkan secara resmi respons terhadap penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran perdagangan pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Trade Act 1974.

Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Utusan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) ini adalah mekanisme dari Presiden Donald Trump untuk memberlakukan skema tarif impor baru ke negara lain.

Sebagaimana diketahui, tarif impor yang awalnya diumumkan Presiden Trump pada awal 2025 lalu dibatalkan oleh Supreme Court of United States (Scotus) atau Mahkamah Agung AS. Tarif itu dilandasi oleh Undang-Undang Darurat Ekonomi Internasional (IIEPA).

"Kami akan upload data itu, hari ini tanggal 15 Mei," ujar Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi, sapaannya, mengatakan bahwa pemerintah AS menggunakan berbagai landasan hukum lain untuk tetap mengenakan bea masuk impor kepada negara-negara mitra dagangnya. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Selain penyelidikan berbasis pasal 301, pemerintahan Trump juga memberlakukan tambahan bea masuk impor terhadap negara lain secara global dan sama rata sebesar 15% untuk 150 hari. Tarif berlandaskan pasal 122 UU Perdagangan AS itu dijadwalkan berakhir pada Juli 2026 nanti.

Sejalan dengan itu, pemerintah AS juga menjalankan penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS. Kepada Indonesia, Susi menyebut investigasi AS itu mencakup dua fokus yakni mengenai excess capacity dan praktik forced labor atau kerja paksa.

"Memang kata-katanya di Trade Act-nya melalui investigasi, tetapi lebih banyak mengonfirmasi. Ke semua negara, ke 16 negara bukan hanya ke Indonesia, yang membuat [neraca dagang] Amerika defisit memang harus melalui ini," terang Susi.

Adapun dokumen respons resmi pemerintah RI ke AS yang diunggah hari ini mencakup ihwal excess capacity dan forced labor. Susi menyebut AS meminta konfirmasi apabila ada kelebihan produksi di Indonesia sehingga memicu adanya transhipment.

Sebagai informasi, transhipment adalah proses membongkar muatan kargo dari satu angkutan (kapal, pesawat, truk dan kereta) kemudian memuatnya ke angkutan lain selama perjalan menuju tujuan akhir.

"Intinya Amerika mengantisipasi apakah ada transit-transhipment yang melalui Indonesia. Kami menjamin itu enggak ada, kami beda dengan beberapa negara peers, competitive kami yang selama ini menjadi transit-transhipment barang ke Amerika," lanjut mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, mengenai kerja paksa, Susi menyebut hal itu sudah sejatinya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelarangan industri mempekerjakan anak-anak. Berbagai aturan ILO juga disebut sudah dipatuhi oleh pemerintah.

Untuk itu, Susi menyatakan optimistis perihal tarif impor ini. Seluruh kekhawatiran AS sudah direspons oleh pemerintah melalui dokumen yang akan disampaikan hari ini.

Sebab, usai pengenaan tarif global 15% berakhir Juli 2025, pemerintah sudah memastikan bahwa AS tidak perlu mengkhawatirkan dugaan berbasis pasal 301. Di sisi lain, kedua negara sudah menandatangani ART yang mengecualikan sejumlah komoditas asli Indonesia dan produk industri dari tarif 19%.

Namun, sebaliknya, sebagian besar produk yang berasal dari AS bakal masuk ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk alias 0%.

"Kalau ini nanti berlaku kita malah lebih baik lagi, karena kita sudah punya ART yang exemption/pengecualan tarif malah akan berlaku ke kita. Jadi akan sangat bagus," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas.

Dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang dikutip di Jakarta, Kamis, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Julia Gustaria Silalahi menyebut hasil penyelidikan membuktikan bahwa industri dalam negeri yang memproduksi kain tenunan dari kapas mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor produk sejenis.

"Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026 hingga 9 Januari 2029," jelas Julia.

BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Tujuan pengenaan BMTP yaitu agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan," kata Julia.

Penetapan ini tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.

Peraturan tersebut mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit yaitu 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.

Besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026 hingga 9 Januari 2027) yaitu sebesar Rp3.000-3.300 per meter; tahun kedua (10 Januari 2027 hingga 9 Januari 2028) sebesar Rp2.800-3.100 per meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028 hingga 9 Januari 2029), sebesar Rp2.600-2.900 per meter.

Sementara itu, Ketua Komite Regulasi API Andrew Purnama menilai bahwa penetapan BMTP atas impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar dan memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional.

Kebijakan tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap peningkatan tekanan impor yang berpotensi mengganggu kinerja industri domestik.

API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah melobi Amerika Serikat (AS) agar memperluas pengecualian deretan produk lain buatan Indonesia dari tarif atau bea masuk impor 19%.

Untuk diketahui, pemerintah melalui tim di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memfinalisasi perundingan dan penyusunan dokumen hukum atau legal drafting penerapan tarif impor sebesar 19%.

Ada beberapa produk asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang berpeluang besar dikecualikan dari tarif 19% atau hanya dikenakan 0%. Hal itu sejalan keputusan AS untuk mengecualikan tarif resiprokal itu kepada produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri di negara tersebut.

Namun demikian, simultan dengan upaya perundingan yang terus berlanjut, pemerintah ingin pengecualian dari tarif 19% itu diperluas. Produk yang disasar untuk mendapatkan pengecualian (exemption) adalah tekstil dan alas kaki yang merupakan salah satu produk utama ekspor Indonesia ke AS.

"Beberapa produk kita yang memang dibutuhkan mereka dan tidak mungkin disediakan mereka dalam waktu dekat, kami tetap akan upayakan untuk bisa dikerjasamakan dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, pakaian jadi, sepatu, karena selama ini yang dibangun di sana lebih kepada industri, lebih di atasnya," terang Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi kepada wartawan di sela-sela media briefing di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Menurut Edi, yang memimpin proses intersesi dengan AS bahkan selama shutdown berlangsung, pemerintah Indonesia mengupayakan agar tarif tekstil dan alas kaki bisa dikenai tarif di bawah 19%. Hal itu kendati dua produk itu juga diproduksi di AS.

"Harus [di bawah 19%], karena kita juga sudah banyak memberikan manfaat untuk mereka," tuturnya.

Saat ini, terang Edi, proses perundingan dan legal drafting terus berlanjut kendati lebih dari sebulan penutupan pemerintah AS berlangsung alias shutdown. Indonesia mendorong agar penerapan tarif resiprokal ini tetap dibangun atas keuntungan bersama.

Menurutnya, pemerintah menargetkan agar perundingan bisa diselesaikan bulan ini. Namun, pemerintah akan tetap mengutamakan agar perundingan bisa dilakukan secara fair dengan negara terbesar kedua tujuan ekspor RI itu.

"Kalau bisa mungkin sampai dengan bulan ini bisa selesai, kami dorong selesai bulan ini. Semua tergantung pada fleksibilitas dari Amerika Serikat untuk bisa memahami ini, karena yang paling penting Indonesia itu bukan penyebab dari defisitnya Amerika, bukan. Indonesia berdagang dengan Amerika dilakukan dengan cara yang fair juga," tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor terhadap sebagian besar barang atau produk dari mitra dagangnya. Khususnya, negara-negara yang dinilai menyebabkan neraca dagang AS dengan negara-negara tersebut defisit.

Pada sekitar Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump telah menyepakati tarif 19%. Besaran bea masuk impor itu lebih rendah dari yang dikenakan sebelumnya yaitu 32%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS) pada November 2025 setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Korea Selatan

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses negosiasi masih berjalan di tengah shutdown pemerintah AS sejak awal Oktober ini.

Airlangga menyebut negosiasi ditargetkan berlanjut lagi pada November setelah KTT APEC, yang juga rencananya dihadiri oleh Presiden Prabowo. Beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia juga telah menyelesaikan negosiasi dengan AS untuk penerapan tarif impor.

"Jadi, sebagian besar sih kami sudah selesaikan, namun masih ada legal drafting yang kami sedang bahas dengan mereka," terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (30/10/2025).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan pemerintah RI berupaya untuk mendapatkan tarif 0% alias bebas bea masuk impor untuk sejumlah komoditas khusus dari Indonesia.

Beberapa komoditas dimaksud adalah yang tidak bisa diproduksi AS seperti kelapa sawit, kakao, serta karet. Indonesia, lanjut Airlangga, juga meminta pembebasan bea masuk impor ke AS untuk komoditas tertentu untuk industri kesehatan.

"[Ditargetkan] 0% hampir sama dengan yang didapatkan oleh Malaysia," kata mantan Menteri Perindustrian itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump sudah menyepakati tarif 19% untuk produk maupun komoditas dari Indonesia yang dikirim ke AS pada Juli 2025. Setelah itu, kedua pemerintahan masih menyusun dokumen hukum (legal drafting) untuk penerapan tarif itu secara resmi.

Pada awal-awal rencana penerapan tarif impor untuk seluruh mitra dagang AS, Presiden Trump sempat menerapkan tarif impor 32% untuk barang-barang ekspor dari Indonesia.