Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait gugatan terhadap perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melaluiAgreement on Reciprocal Trade(ART) yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses penandatanganan perjanjian ART telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, Budi menjelaskan proses ratifikasi perjanjian dagang AS—Indonesia akan tetap melalui konsultasi dengan DPR. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni pada Pasal 82–87.

“Itu kan konsultasi atau ratifikasi dilakukan dengan DPR. Itu kan setelah perjanjian dagang ditandatangani, setelah ya. Setelah perjanjian dagang ditandatangani dan selambat-lambatnya 90 hari harus dilakukan dapat dilakukan konsultasi. Jadi setelah ditandatangani,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini proses ratifikasi masih berjalan sehingga belum ada produk hukum yang ditetapkan. Untuk itu, bentuk ratifikasi akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR.

“Nanti ratifikasi itulah baru muncul produk hukum. Apakah Perpres atau kah Undang-Undang sesuai hasil konsultasi kita dengan DPR. Ini mungkin perlu diluruskan ya biar masyarakat juga nggak bingung,” jelasnya.

Dia menegaskan, langkah pemerintah dalam menandatangani perjanjian ART merupakan bagian dari strategi perdagangan internasional yang lazim dilakukan, termasuk dalam kerja sama dengan negara lain seperti Jepang, ASEAN, dan Australia.

Di sisi lain, Kemendag juga mencermati dinamika kebijakan perdagangan Negara Paman Sam, termasuk potensi dampaknya terhadap Indonesia. Budi mengungkapkan, setelah kebijakan tarif resiprokal dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, pemerintah AS menetapkan tarif sebesar 10% selama 150 hari.

“Nah setelah 150 hari kan bisa saja pemerintah Amerika membuat kebijakan tarif baru. Kita juga belum tahu ya, tapi kita belum tahu pasti. Tapi yang jelas setelah itu mereka membuat investigasi Section 301 ke beberapa negara, salah satunya Indonesia itu berkaitan dengan ekses kapasitas manufaktur,” lanjutnya.

Menurutnya, investigasi tersebut berpotensi menjadi dasar bagi AS untuk menetapkan kebijakan tarif baru sesuai regulasi yang berlaku di negara tersebut. Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah pembelaan menghadapi investigasi tersebut.

Budi menilai mekanisme Section 301 memiliki kemiripan dengan trade remedies, meski memiliki dasar hukum tersendiri. Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta asosiasi untuk merumuskan strategi pembelaan yang tepat.

“Tapi di sisi lain, kita itu bersyukur karena kita sudah mempunyai ART. Sebenarnya dengan ART itu kan sudah diatur mekanismenya. Kalau kita ada sengketa dagang dengan Amerika dan sebagainya misalnya dengan tim bentuknya Council on Trade and Investment,” tambahnya.

Gugatan ke PTUN

Sebelumnya, sebanyak empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke PTUN Jakarta. Mereka di antaranya Yayasan Celios Pencerah Bangsa, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia for Global Justice (IGJ), serta Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 96/G/TF/2026/PTUN.JKT pada 11 Maret 2026, dengan klasifikasi perkara tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual.

Dalam perkara ini, Presiden Prabowo Subianto menjadi pihak tergugat, sementara para penggugat diwakili kuasa hukum Muhamad Saleh.

Saat ini, perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan. Gugatan tersebut berkaitan dengan persetujuan pemerintah terhadap ART antara Indonesia dan AS.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para penggugat diketahui telah lebih dahulu menyampaikan keberatan administratif kepada Presiden melalui Sekretariat Negara pada 23 Februari 2026.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perjanjian itu berpotensi membawa dampak luas, mulai dari aspek kedaulatan ekonomi nasional, independensi kebijakan negara, hingga perlindungan kepentingan publik.

“Dengan cakupan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi, ART tidak bisa dilihat sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan perjanjian yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas,” kata Huda dalam keterangan tertulis.

Mengacu Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Huda menjelaskan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap perjanjian internasional mengacu pada kepentingan nasional, prinsip kesetaraan, serta saling menguntungkan.

Selain itu, Celios menyampaikan persetujuan DPR juga diperlukan apabila perjanjian tersebut menyangkut kedaulatan negara, pembentukan norma hukum baru, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga aspek politik dan keamanan.

Celios menilai proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai. Padahal, materi perjanjian dinilai telah memasuki aspek krusial yang mensyaratkan keterlibatan DPR dan transparansi kepada masyarakat.

Secara substantif, Huda menilai ART memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan Indonesia. Kewajiban impor migas dari Amerika Serikat sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp253,3 triliun berisiko memperbesar defisit neraca migas dan meningkatkan ketergantungan energi.

“Pencabutan hambatan sertifikasi dan non-tarif berpotensi memicu banjir impor produk pangan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan petani dan peternak lokal,” lanjutnya.

Di samping itu, penghapusan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian barang impor dari AS dinilai berisiko melemahkan kebijakan industrialisasi nasional dan mempercepat deindustrialisasi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah mulai mengarahkan strategi ekspor Indonesia ke negara-negara yang tidak terdampak konflik geopolitik.

Langkah ini dilakukan menyusul laporan kenaikan biaya logistik internasional hingga 50-100 persen akibat terganggunya jalur perdagangan global.

Menurut Budi, krisis geopolitik biasanya langsung memengaruhi rantai pasok dunia. Ketika jalur distribusi terganggu, sebagian negara mengalami hambatan ekspor maupun impor sehingga membuka peluang pasar baru bagi negara lain.

"Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan merubah peta perdagangan. Ketika global supply chain terganggu, pasti ada negara yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya. Di situ sebenarnya ada celah pasar yang kosong," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Ia menilai kondisi tersebut justru bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mengisi kekosongan pasokan di sejumlah pasar internasional. Namun Budi menyebut pemerintah tetap harus mencermati wilayah mana saja yang benar-benar terdampak konflik sebelum menentukan tujuan ekspor baru.

Karena itu, Kemendag mulai mengarahkan program business matching bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ke negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik.

"Sekarang program business matching dengan UMKM itu akhirnya diarahkan ke negara-negara tersebut. Januari kemarin juga sudah ada transaksi sekitar US$4 juta. Sekarang Februari kita sudah memetakan pasar seperti Asia Tenggara dan Afrika untuk mengisi kekosongan tadi," kata Budi.

Ia menjelaskan UMKM diprioritaskan dalam strategi ini karena dinilai lebih fleksibel dalam mencari pasar ekspor baru, terutama untuk transaksi jangka pendek.

Di sisi lain, pemerintah juga akan berdiskusi dengan para eksportir untuk memetakan kendala yang mereka hadapi, termasuk potensi gangguan bahan baku impor bagi industri yang bergantung pada pasokan dari luar negeri.

"Besok kami akan ketemu para eksportir untuk membahas problem apa saja. Saya ingin tahu secara teknis kira-kira masalahnya di mana, karena sebagian eksportir juga mengimpor bahan baku," ujarnya.

Jika pengiriman ke pasar tertentu benar-benar terganggu, pemerintah akan mendorong pelaku usaha mencari pasar alternatif agar aktivitas ekspor tetap berjalan.

"Kalau memang terganggu berarti kita harus cari pasar lain. Itu yang juga akan saya bicarakan dengan para eksportir," kata Budi.

Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memperingatkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur pelayaran seperti Selat Hormuz dapat mendorong kenaikan biaya logistik global secara signifikan.

Sekretaris Jenderal ALFI Trismawan Sanjaya mengatakan jika konflik berlangsung lama, biaya logistik global berpotensi meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan kondisi sebelum krisis.

Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain melonjaknya harga minyak dunia yang sudah naik sekitar 8-13 persen setelah eskalasi konflik.

Selain itu, sejumlah kapal terpaksa menghindari jalur pelayaran berisiko dan mengambil rute alternatif seperti memutar melalui Cape of Good Hope di Afrika Selatan. Perubahan rute ini menambah waktu perjalanan sekitar 15-20 hari sekaligus meningkatkan biaya operasional kapal.

Biaya asuransi kargo serta tambahan biaya risiko perang juga meningkat tajam, yang pada akhirnya ikut mendorong kenaikan ongkos logistik global.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global atau sekitar 20 juta barel melewati jalur tersebut setiap hari.

Data pelayaran menunjukkan volume kapal yang melintas di kawasan itu sempat turun hingga 86 persen dari rata-rata normal setelah eskalasi konflik di Timur Tengah sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran perdagangan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah untuk memangkas tarif impor pada daging sapi, tomat, kopi, dan pisang, Jumat (14/11/2025).

Perintah ini bertujuan untuk menurunkan biaya bahan pangan karena pemerintah menghadapi tekanan dari para pemilih untuk memangkas harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Pengecualian tarif ini akan mengurangi pungutan perdagangan atas komoditas-komoditas tersebut, yang menurut Gedung Putih tidak dapat diproduksi di AS dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan domestik.

Ratusan produk pangan, termasuk kelapa, kacang-kacangan, alpukat, dan nanas, termasuk di antara produk-produk yang terdaftar oleh pemerintah untuk dibebaskan dari tarif. Pembebasan tarif ini berlaku surut dan akan berlaku efektif pada pukul 12:01 pagi waktu New York pada 13 November 2025.

Langkah ini diambil ketika Trump mulai berfokus pada langkah-langkah keterjangkauan karena para pemilih semakin waspada terhadap kondisi ekonomi di bawah kepemimpinannya. Hal ini juga merupakan pengakuan diam-diam bahwa kebijakan tarif presiden telah menambah tekanan harga pada konsumen AS.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa presiden sedang menepati janjinya untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan dan kemudian menyesuaikan pungutan sesuai kebutuhan.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengisyaratkan rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan strategi Trump yang lebih luas untuk menciptakan pengecualian tarif bagi barang dan sektor utama.

"Sekarang adalah waktu yang tepat untuk, Anda tahu, melepaskan beberapa barang yang dikatakan presiden akan dilepaskannya. Ini adalah hasil alami dari apa yang diisyaratkan saat ini, dan itulah yang sedang ia lakukan hari ini," kata Greer, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (15/11/2025).

Trump dan para pejabat senior AS telah menepis kritik bahwa kebijakan perdagangannya telah meningkatkan biaya hidup, tetapi mengakui perlunya berbuat lebih banyak untuk mengurangi harga tinggi yang telah membuat frustrasi para pemilih selama bertahun-tahun.

Trump dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa kebijakan tarifnya mendatangkan banyak keuntungan bagi Paman Sam. Dia menyatakan keyakinannya bahwa pajak impor sebagian diimbangi oleh penurunan harga penjual, sehingga mengurangi dampaknya terhadap konsumen.

Sementara itu, para kandidat dari partai Republik Trump minggu lalu kalah dalam beberapa pemilihan tingkat negara bagian dan lokal yang penting, di mana para pesaingnya menekankan kebijakan yang bertujuan mengatasi masalah keterjangkauan.