Bisnis.com, SEMARANG - Seluruh aktivitas tambang di Jawa Tengah bakal diperiksa ulang. Hal tersebut dilakukan demi memastikan kelestarian hutan dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengingatkan perihal rencana tata ruang, termasuk aktivitas pertambangan di sekitar hutan.

"Kita kaji lagi tambang-tambang, apakah sesuai dengan (rencana) tata ruang atau tidak, dan membahayakan atau tidak," ucap Taj Yasin Maimoen dalam acara UI Greenmetric 2025 Announcement & Awarding yang digelar di Universitas Diponegoro pada Selasa (16/12/2025).

Taj Yasin menyebut, kelestarian hutan perlu dijaga untuk memastikan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Setiap aktivitas di sekitar hutan, termasuk penambangan, perlu diawasi sebagai bagian dari proteksi kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeklaim telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga hutan dan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng kalangan akademisi dari perguruan tinggi.

Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup yang juga hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan dukungan penuh atas komitmen yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kami tidak segan-segan mengambil langkah tegas terhadap kondisi di Gunung Slamet. Bilamana di dalam evaluasinya ternyata seluruh kajian tata lingkungannya tidak mampu lagi menanggung beban lingkungan, maka ya harus dipikirkan untuk dicabut," ujarnya.

Sebelumnya, Agus Sugiharto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, meluruskan viralnya kabar aktivitas penambangan ilegal di Gunung Slamet.

Di lokasi itu memang ada 5 izin usaha pertambangan skala kecil yang beroperasi. Namun, dia menyebut kelima usaha itu dipastikan berada di luar kawasan hutan lindung Gunung Slamet.

"Kami memastikan bahwa kelima izin pertambangan tersebut berada di luar kawasan zona lindung. Dan saat ini dilakukan pengawasan ketat, serta dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran, dengan tujuan utama keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan," ujar Agus pada Senin (15/12/2025).

Dari 5 izin usaha yang sudah dikeluarkan tersebut, satu usaha pertambangan atas nama PT Dinas Batu Agung yang berjarak 12,3 KM dari kawasan hutan lindung Gunung Slamet tengah dicabut sementara. Pencabutan izin tersebut dilakukan untuk perbaikan teknis dan lingkungan.

Agus melanjutkan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah menutup 20 tambang ilegal yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Boyolali, Magelang, dan beberapa wilayah lain.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove serentak dalam tajuk "Mageri Segoro" pada Rabu (15/10/2025). Kali ini, kegiatan penanaman itu dipusatkan di Kabupaten Kendal dan berhasil mengantongi rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
"Rekor MURI yang diraih hari ini adalah milik seluruh masyarakat yang turut melestarikan lingkungannya, khususnya pesisir pantai di 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Luthfi menyebut, kegiatan penanaman pohon mangrove itu diharapkan dapat menjaga ekosistem pesisir agar tidak tergerus ombak. “Setelah kita bersama menanam, mari kita rawat bersama secara rutin. Saya minta para Bupati dan Wali Kota di 264 zona penanaman melakukan patroli tiap 3 hari yang dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup masing-masing. Harapannya, pada Desember 2025 sudah ada 2 juta mangrove tertanam dan hidup,” lanjutnya.
Dalam kegiatan itu, pengelola PLTU Batang PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) ikut berkontribusi dengan menanam 60.000 pohon. Penanaman dilakukan di dua lokasi sekaligus, yaitu di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
General Manager Stakeholder Relation PT Bhimasena Power Indonesia, Aryamir Husein Sulasmoro menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Mageri Segoro merupakan wujud nyata komitmen BPI dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Melalui penanaman 60.000 mangrove ini, kami ingin berkontribusi menjaga ekosistem pesisir Batang dan mendukung program pemerintah provinsi,” ujar Aryamir.
BPI akan terus melanjutkan inisiatif penghijauan tersebut. Aryamir menegaskan, pengelolaan lingkungan di sekitar wilayah operasional BPI akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Wakil Bupati Batang, Suyono, menegaskan bahwa penanaman mangrove merupakan langkah penting untuk memulihkan lahan pesisir yang terdampak rob dan abrasi.

“Kita berikhtiar agar abrasi tidak semakin meluas. Saat ini sekitar 350 hektare lahan pesisir di Batang sudah terkena rob dan tidak bisa ditanami apa pun. Dengan penanaman mangrove ini, kami berharap lahan itu bisa kembali pulih dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Di sisi lain, Suyono juga mengucapkan terima kasih kepada BPI yang menjadi percontohan dalam pembinaan ekosistem lingkungan kemaritiman. "Ini adalah kolaborasi yang akan berdampak positif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir,” tambahnya.