JAKARTA, KOMPAS.com - Samin Tan kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Dalam perkembangan terbaru kasus Samin Tan, penyidik menilai telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan status hukum tersebut. Samin Tan langsung ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung pada Sabtu (28/3/2026) dini hari.

Perkara ini berkaitan dengan aktivitas PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Dalam konstruksi penyidikan, Samin Tan diketahui merupakan beneficial owner perusahaan tersebut yang sebelumnya beroperasi dengan skema Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Namun, izin usaha PT AKT telah dicabut pemerintah sejak 2017. Meski demikian, perusahaan diduga tetap melakukan penambangan dan penjualan batu bara hingga 2025 dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.

Penyidik juga menduga aktivitas tersebut melibatkan oknum penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan.

Sejumlah lokasi di Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan telah digeledah untuk memperkuat pembuktian.

Selain dugaan pelanggaran pidana, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) disebut pernah mengenakan denda administratif hingga Rp 4,2 triliun. Namun, kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Kejagung menyebut potensi kerugian negara akibat kasus ini masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Samin Tan dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Pernah dibebaskan dalam perkara KPK

Kasus ini bukan yang pertama bagi Samin. Pada 2019, ia sempat terseret perkara suap dan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam perkara tersebut, ia diduga memberikan uang Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih untuk mengurus terminasi PKP2B.

Namun, pada 2021, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Samin Tan dibebaskan KPK dari seluruh dakwaan.

Hakim menilai bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pihak yang dapat dipidana dalam perkara gratifikasi adalah penerima, bukan pemberi. Sementara itu, Eni Maulani Saragih telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Profil Samin Tan dan jejak bisnisnya

Dalam Samin Tan profil, ia dikenal sebagai pengusaha tambang yang memulai karier sebagai auditor. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara sebelum berkarier di firma akuntansi global seperti KPMG dan Deloitte.

Pada awal 2000-an, ia mendirikan perusahaan investasi Renaissance Capital Asia dan mulai mengembangkan bisnis di sektor pertambangan.

Sejak 2007, ia aktif membangun bisnis batu bara melalui PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk yang sempat melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2010.

Perusahaan tersebut berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,17 triliun dari penawaran umum perdana saham (IPO), sebelum akhirnya menghadapi tekanan bisnis dan delisting pada 2020.

Namanya juga sempat dikenal secara global setelah menjabat sebagai Chairman Bumi Plc di London Stock Exchange.

Pada 2011, majalah Forbes menempatkan Samin Tan dalam daftar orang terkaya Indonesia dengan estimasi kekayaan mencapai 940 juta dollar AS atau sekitar Rp 8 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Profil Samin Tan, Bos Tambang yang Ditahan Kejagung Usai Pernah Lolos Jerat KPKdanKejagung Tetapkan Samin Tan Tersangka Korupsi Tambang di Kalteng

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Samin Tan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penambangan di Kalimantan Tengah 2016-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Samin sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Tim Penyidik pada Jampidsus menetapkan 1 orang Tersangka yakni ST selaku Beneficial Owner PT AKT," ujar Syarief di Kejagung, Sabtu (29/3/2026) dini hari.

Syarief menjelaskan Samin Tan menjadi tersangka karena tetap melakukan aktivitas penambangan meski izin perusahaan PT AKT telah dicabut.

Secara terperinci, perkara ini berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor: 198/A.1/1999 tanggal 31 Mei 1999.

Menurut Syarief, PKP2PB ini sudah dicabut dengan dikeluarkannya Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tentang PKP2PB antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya tertanggal 19 Oktober 2017.

Dengan telah berakhirnya terminasi itu, maka seharusnya PT AKT tidak memiliki hak untuk melakukan pertambangan batu bara di PKP2PB.

"Sehingga dalam rentang waktu dari berakhirnya terminasi sampai dengan tahun 2025 penambangan dan penjualan hasil tambang PT AKT dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum," tutur Syarief.

Kemudian, Syarief mengemukakan bahwa Samin selaku pemilik manfaat PT AKT diduga secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.

Hal tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan sehingga merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

Namun demikian, Kejagung masih belum mengungkap sosok penyelenggara negara yang dimaksud, termasuk soal kerugian keuangan negara lantaran masih dihitung tim auditor.

"Untuk saat ini belum. Tapi sudah ada bahwa saya sebutkan tadi bahwa ini masuk tindak pidana korupsi karena diduga ada kerja sama dengan penyelenggara negara," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Samin dipersangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun, Samin Tan pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya (peringkat ke-28) di Indonesia versi majalah Forbes pada 2011. Kekayaan saat itu diperkirakan mencapai US$940 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah resmi menguasai kembali lahan tambang seluas 1.699 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan lahan tambang itu digunakan oleh perusahaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

"Satgas PKH telah resmi melakukan penguasaan kembali lahan seluas 1.699 hektare yang digunakan sebagai area bukaan tambang oleh PT AKT," ujar Barita dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026)

Dia menyampaikan penguasaan kembali ini dilakukan setelah izin operasional atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT dicabut.

Pencabutan itu dilakukan lantaran PT AKT menjadikan PKP2B sebagai jaminan utang tanpa persetujuan pemerintah. Lebih jauh, korporasi tambang itu juga diduga masih melakukan kegiatan penambangan ilegal hingga (15/12/2025).

"Perusahaan terindikasi masih melakukan penambangan hingga 15 Desember 2025 tanpa melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada otoritas terkait," imbuhnya.

Adapun, Satgas PKH telah menghitung potensi denda tergadap PT AKT sebesar Rp4,2 triliun dengan hitungan berdasarkan denda tambang Rp354 juta per hektare.

Di samping itu, satgas besutan Presiden Prabowo Subianto itu telah menginventarisir aset milik PT AKT dengan rincian 130 unit operasional dan alat berat untuk dilakukan pengawasan.

”Saat ini, pengamanan lokasi diperketat dengan melibatkan 65 personel gabungan dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh guna memastikan situasi kondusif selama proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya.