Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dana Rp19,6 triliun ke kas negara sepanjang 2025. Hasil itu diperoleh melalui upaya penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) mingguan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jakarta, Rabu (24/6), Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan paradigma penegakan hukum saat ini telah bergeser dari sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

"Paradigma penegakan hukum yang saat ini sudah tidak lagi berorientasi pada penghukuman para pelaku tindak pidana semata, melainkan juga bergeser pada pemulihan kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada para korban kejahatan," kata Kuntadi dilansir dari keterangan resminya, Kamis (25/6).

Menurut dia, pergeseran paradigma tersebut menjadikan fungsi pemulihan aset semakin penting dalam memastikan kerugian yang dialami negara, masyarakat, maupun lingkungan.

Ia menjelaskan Badan Pemulihan Aset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 memiliki tugas menelusuri, merampas, mengelola, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

[Gambas:Youtube]

Meski baru berusia dua tahun, BPA telah mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada 2024, penyelesaian aset hasil tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana militer menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,4 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam menjadi Rp19,6 triliun pada 2025.

Tahun ini, BPA menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga Juni 2026, setoran yang masuk ke kas negara mencapai Rp1,7 triliun.

"Capaian-capaian kinerja tersebut pada 2026 akan tercapai karena pada saat ini BPA telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian barang-barang rampasan negara," imbuh Kuntadi.

Dia mengatakan, saat ini BPA mengelola 27.753 aset yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.376 aset dengan nilai lebih dari Rp2 triliun berada di bawah pengendalian penuh BPA.

Untuk terus mengoptimalkan kinerja, BPA juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melacak aset para terpidana, terutama yang berasal dari tindak pidana yang telah lama terjadi. Melalui satuan tugas tersebut, BPA menorehkan capaian penting dalam penelusuran aset milik terpidana korupsi Eddy Tansil.

Menurut Kuntadi, pelacakan dan pengelolaan aset merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kerugian negara agar hasil tindak pidana tidak hilang dan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik.

Selain itu, BPA juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan pelelangan aset yang diselenggarakan Kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis barang rampasan sekaligus memastikan aset tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp131,52 triliun. Di samping itu, Kejagung telah mengungkap deretan kasus besar yang ditangani mulai dari kasus tata kelola niaga PT Timah Tbk. (TINS) hingga kasus PT Asabri.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu 2020 sampai 2026 yang telah diselesaikan dan dieksekusi mencapai Rp35 triliun.

Kemudian, jumlah yang ditetapkan berdasarkan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp131,52 triliun.

Raupan tersebut berasal dari berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik seiring dengan proses penanganan perkara. Lalu, aset yang berhasil diamankan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Ini karena ada strategi atau perubahan paradigma dalam proses penanganan perkara atau prioritas yang ditangani oleh penyidik di bidang pidsus [pidana khusus]," katanya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Strategi yang dimaksud adalah, kini Bidang Pidsus di Kejagung menurutnya telah menangani sejumlah perkara strategis yang tidak hanya memiliki nilai kerugian negara yang besar, tetapi berdampak pada perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta masyarakat luas.

Adapun, Febrie juga membeberkan sejumlah perkara strategis yang telah ditangani oleh Kejagung. Perkara strategis itu memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara.

Perkara strategis yang ditangani di antaranya kasus korupsi tata niaga PT Timah pada 2015-2022 yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Lalu, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada 2012-2019 yang telah merugikan negara hingga Rp22,78 triliun.

Febrie juga membeberkan bahwa Kejagung telah menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dengan kerugian negara Rp6,04 triliun serta kerugian perekonomian Rp12,31 triliun.

Kini, Kejagung pun sedang menangani kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025-2026 dengan kerugian yang sedang dihitung BPKP.

"Yang baru-baru ini sedang kami tangani yaitu tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025-2026 dengan enam tersangka dari unsur mantan pimpinan BGN [Badan Gizi Nasional] dan pihak swasta. Penyidikan masih terus kami kembangkan dan penghitungan kerugian keuangan senang dilakukan oleh auditor di BPKP," ujar Febrie.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp1 triliun dari hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Setoran tersebut menunjukkan kontribusi pemulihan aset terhadap penerimaan negara di tengah upaya memperkuat kapasitas fiskal.

PNBP yang diserahkan berasal dari sejumlah sumber, mulai dari hasil lelang aset, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, hingga pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi.

Rinciannya, hasil lelang aset melalui BPA Fair 2026 mencapai Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan sebesar Rp30,9 miliar, serta pengembalian aset terpidana korupsi Eddy Tansil senilai Rp51,6 miliar. Selain itu, terdapat hasil lelang sebesar Rp19,1 miliar yang diserahkan kepada korban.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor BPA Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Purbaya mengatakan, pemulihan aset menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keuangan negara karena aset yang berhasil dikembalikan dapat menjadi tambahan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset.

Ia juga menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Eddy Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut dia, kasus tersebut menjadi bukti bahwa hak negara atas aset hasil tindak pidana tetap dapat dikejar meski waktu telah berlalu.

“Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tuturnya.

Purbaya menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai instansi pemerintah dalam menyelamatkan aset negara. Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan aset yang sebelumnya belum dapat dipulihkan dapat kembali memberikan manfaat bagi negara.

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, akan mengelola seluruh penerimaan dari pemulihan aset secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan pemulihan aset negara di masa mendatang.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,03 triliun dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kegiatan BPA Fair 2026 di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Total penerimaan negara yang diserahkan mencapai Rp1.029.874.376.628. Dana tersebut berasal dari berbagai upaya pemulihan aset, mulai dari hasil lelang aset pada BPA Fair 2026, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, hingga pengembalian aset terkait perkara tindak pidana korupsi, termasuk kasus Edi Tansil.

Rinciannya, hasil lelang BPA Fair 2026 menyumbang Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan sebesar Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana korupsi Edi Tansil berupa uang senilai Rp51,6 miliar. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang untuk korban sebesar Rp19,1 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengapresiasi Kejaksaan Agung, khususnya Badan Pemulihan Aset, atas keberhasilan mengembalikan aset yang menjadi hak negara.

"Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Senin (15/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan kerugian negara dapat dipulihkan melalui pengembalian aset.

Purbaya juga menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menegaskan hak negara atas aset hasil tindak pidana tidak akan hilang meski waktu terus berjalan.

"Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang," katanya.

Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antarinstansi dalam menyelamatkan keuangan negara. Melalui kolaborasi tersebut, aset-aset yang sebelumnya hilang atau belum dapat dipulihkan dapat kembali diamankan untuk kepentingan negara.

Kemenkeu, lanjut Purbaya, berkomitmen mengelola seluruh penerimaan negara yang berasal dari pemulihan aset secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat kapasitas fiskal negara untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dan para pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan pemulihan aset serta penyelamatan keuangan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penerimaan negara lebih dari Rp 1 triliun dari hasil pemulihan aset oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung bukan sekadar capaian hukum, melainkan tambahan ruang fiskal yang penting bagi negara.

Menurut Purbaya, dana sebesar Rp 1.029.874.376.628 yang diterima Kementerian Keuangan harus dipandang sebagai sumber penerimaan negara yang nyata dan produktif, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan layanan publik yang terus meningkat.

"Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Purbaya saat menerima penyerahan simbolis PNBP dari Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kegiatan BPA Fair 2026 di Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).

Adapun PNBP yang diterima Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp 978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp 30,9 miliar.

Serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp 19,1 miliar.

Purbaya menekankan bahwa penerimaan dari pemulihan aset memiliki karakter berbeda dengan pendapatan rutin negara seperti pajak.

Dana ini berasal dari upaya penyelamatan kekayaan negara yang sebelumnya terancam hilang akibat tindak pidana.

Ia menyebut keberhasilan BPA Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa negara semakin mampu menghubungkan penegakan hukum dengan pemulihan ekonomi negara.

“Setiap rupiah yang berhasil dikembalikan berarti mengurangi kerugian negara dan memperkuat kapasitas fiskal kita,” katanya.

Salah satu bagian yang disorot Purbaya adalah pengembalian aset terkait kasus korupsi Edi Tansil senilai Rp 51,6 miliar.

Ia menyebut keberhasilan itu menjadi pesan penting bahwa negara tidak berhenti mengejar haknya meskipun perkara telah berlangsung puluhan tahun.

“Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang. Ini menunjukkan negara hadir dan konsisten menjaga kepentingan publik,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh penerimaan tersebut akan dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami ingin memastikan bahwa hasil pemulihan aset ini benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Purbaya.

Ke depan, Kementerian Keuangan berencana memperkuat kerja sama dengan BPA Kejaksaan Agung untuk mengoptimalkan pelacakan, pelelangan, dan pengelolaan aset negara hasil tindak pidana.

Purbaya berharap mekanisme pemulihan aset dapat menjadi instrumen permanen dalam memperkuat APBN sekaligus memberi efek jera bagi pelaku korupsi.

Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai Rp1,02 triliun mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan pemulihan aset yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mencerminkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin.

PNBP yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Bendahara negara menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang berasal dari tindak pidana tidak akan hilang oleh berjalannya waktu.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tambahnya.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung serta seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun hasil dari pelelangan harta rampasan koruptor. Sebanyak Rp51,6 miliar di antaranya merupakan milik Eddy Tansil.

Kepala BPA Kejagung RI, Kuntadi, dalam sambutannya di Kantor BPA Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026), menyampaikan bahwa dari hasil lelang yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA), sebanyak 300 dari 308 item telah terjual dengan nilai Rp997 miliar.

Namun, terdapat tiga pemenang lelang yang dinyatakan tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga barang yang benar-benar terjual sebanyak 291 item.

"Dari angka tersebut, terdapat Rp19.124.065.000 merupakan uang rampasan yang harus dikembalikan kepada korban kejahatan," ucapnya.

Dia menyampaikan PNBP dari hasil lelang mencapai Rp978 miliar. Dia menambahkan BPA berhasil menelusuri aset Eddy Tansil sebesar Rp51,6 miliar.

"Dalam kesempatan ini juga dapat kami laporkan bahwa PPA berhasil melakukan penelusuran aset atas nama terpidana Eddy Tansil berupa uang sebanyak Rp51.682.537.000, serta kami berhasil melacak 18 bidang tanah kosong dan 2 bidang tanah beserta bangunan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp30.998.000.000," jelasnya.

Oleh karena itu, total uang tunai yang diserahkan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp1,02 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa setiap uang yang dikembalikan negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sikap Kementerian Keuangan jelas, setiap rupiah yang kembali harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk tadi, Pak Jaksa Agung, sebagian harus dikembalikan untuk pemeliharaan aset," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menuturkan ingin membeli motor Harley-Davidson dan mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan Kejaksaan Agung.

Ungkapan itu disampaikannya saat menghadiri acara Penyerahan Hasil Lelang Badan Pemulihan Aset Fair 2026 kepada Kementerian Keuangan yang turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Awalnya, Purbaya mendengar adanya tiga barang lelang yang tidak dilunasi. Dia lalu bertanya apakah salah satu barang yang belum dilunasi tersebut adalah motor Harley-Davidson. Jika benar, dia mengaku ingin membelinya.

"Barangnya apa, Pak? Enggak ada Harley-Davidson ya, Bu? Kalau ada Harley-Davidson, saya mau tebus, Pak," ucapnya.

Dia mengaku sudah sejak lama ingin membeli motor, tetapi tidak mendapatkan restu dari sang istri. Purbaya kemudian kembali bertanya apakah lelang tersebut hanya berlangsung pada Mei atau diselenggarakan satu tahun sekali.

Sebab, jika ada kesempatan lain, dia ingin ikut serta dalam lelang tersebut. Berdasarkan pengalamannya, Purbaya mengaku pernah memenangkan lelang berupa aset tanah.

"Lain kali kalau ada, saya dikasih tahu juga ya. Saya mau ikutan. Saya pernah beli lelang, Pak, dapat tanah, lumayanlah. Kan ini boleh kan pejabat? Boleh enggak, Pak? Boleh ya? Saya pengen dapat yang murah juga. Enggak murah-murah amat kayaknya ya, harganya naikkan ya?" jelas Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga sempat melontarkan candaan. Dia mengaku akan mengajak pejabat lain untuk ikut membeli aset yang dilelang apabila ada kesempatan.

Sambil berkelakar, dia menyebut kemungkinan para pejabat lain enggan mengikuti lelang karena sudah berkecukupan secara finansial, sementara dirinya mengaku masih memiliki dana yang pas-pasan.

"Sama pejabat lain juga suruh beli kalau ada, Mungkin mereka enggak berani beli apa ya? Udah pada kaya kali ya? Cuman saya aja yang duitnya pas-pasan," tutur Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) wajib mengejar pihak yang merugikan negara meskipun proses hukum berjalan lama.

Dia menyinggung kasus Eddy Tansil yang telah berlangsung puluhan tahun hingga asetnya dapat disita kembali oleh negara untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat.

"Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar ya, Pak ya? Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang," katanya.

Bendahara negara itu memahami bahwa memulihkan aset negara melalui proses hukum hingga dinyatakan inkrah bukan perkara mudah. Karena itu, dia menginginkan setiap institusi negara bekerja sama untuk menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset negara.

Dia memastikan bahwa setiap uang yang dikembalikan kepada negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sikap Kementerian Keuangan jelas, setiap rupiah yang kembali, harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk tadi, Pak Jaksa Agung, sebagian harus dikembalikan untuk pemeliharaan aset," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI, Purbaya, menegaskan siapa pun yang merugikan negara harus diproses secara hukum sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Penyerahan Hasil Lelang BPA Fair 2026 kepada Kementerian Keuangan yang turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) tetap berkewajiban mengejar pihak yang merugikan negara meskipun proses hukum memerlukan waktu panjang. Sebagai contoh, dia menyinggung kasus Eddy Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun hingga asetnya akhirnya dapat disita kembali oleh negara.

"Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar ya, Pak ya? Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang," katanya.

Purbaya mengakui proses pemulihan aset hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah bukan perkara mudah. Oleh karena itu, dia menilai seluruh institusi negara perlu bersinergi dalam menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset negara.

Dia juga menekankan bahwa keadilan tidak berhenti pada putusan pengadilan, melainkan harus diwujudkan melalui pemulihan hak negara, hak korban, dan hak rakyat.

"Pemulihan aset adalah penegakan hukum yang utuh. Negara tidak hanya menindak, tetapi juga memulihkan. Acara ini menunjukkan bahwa negara bekerja dan tidak membiarkan hak rakyat hilang," jelasnya.

Lebih lanjut, dia memastikan setiap dana yang berhasil dikembalikan kepada negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya turut mengapresiasi Kejaksaan Agung, khususnya Badan Pemulihan Aset (BPA), serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pemulihan aset negara. Dia menilai sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat melalui kerja sama yang lebih erat guna mendukung penyelamatan keuangan negara.

Menurutnya, pemulihan aset merupakan bentuk nyata pengembalian uang negara yang tidak hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga memenuhi hak-hak korban serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ke depan, penegakan hukum perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak semata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan manfaat dari aset yang berhasil dipulihkan dapat kembali dirasakan oleh negara, korban, dan masyarakat.

"Aset yang kembali adalah kemenangan negara dan rakyat. Semoga kerja sama ini memperkuat keuangan negara, menegakkan keadilan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat serta masa depan Indonesia," jelasnya.

IDXChannel - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan dana hasil pemulihan aset senilai Rp1,22 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dana pemulihan aset tersebut diterima Purbaya melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kuntadi guna menjawab transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya.

"Ini adalah jawaban kepada masyarakat. Walaupun mohon izin, kalau kemarin-kemarin kita laksakan setelah mencicil lapor-lapor-lapor, tidak, kita kumpulkan bersama hari ini. Saya mencobanya, kita penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya, Senin (15/6/2026).

Penyerahan dana jumbo tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026 yang berlangsung secara terbuka pada 18 hingga 21 Mei 2026.

Kepala BPA Kejagung, Kuntadi melaporkan bahwa agenda inovatif ini berhasil menarik animo luar biasa dari masyarakat sekaligus menepis stigma negatif mengenai ketertutupan proses lelang eksekusi pabean selama ini.

Data digital BPA menunjukkan tingkat keterjualan barang rampasan pada acara tersebut sukses memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pelaksanaan lelang Kejaksaan karena menembus angka di atas 90 persen.

“Dan itu juga terlihat dari tingginya animo masyarakat Yang mengikuti kegiatan pelelangan Termasuk juga tingkat keterjualan barang yang kami jual mencapai lebih dari 90% Dan ini tentunya menjadi angka yang tertinggi selama pelaksanaan pelelangan yang selama ini kita laksanakan," tutur Kuntadi.

Secara rinci, dari total dana eksekusi yang dihimpun tim kejaksaan, terdapat tiga klaster peruntukan uang tunai dan pengembalian korban yang dikoordinasikan langsung bersama Kemenkeu.

Sumbangan PNBP dari Hasil BPA Fair 2026 dari total 308 item barang yang ditawarkan, sebanyak 300 item sempat dinyatakan terjual dengan nilai Rp997,73 miliar.

Namun, akibat adanya tiga pemenang lelang yang wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu, jumlah barang yang sah terjual dikoreksi menjadi 291 item dengan nilai realisasi Rp997.315.904.000.

Dari angka bersih lelang tersebut, setelah dikurangi porsi pengembalian, sisa dana yang diserahkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp978.191.839.000.

Hasil Pelacakan Aset Terpidana Edi Tansil, Kejaksaan Agung melalui BPA juga mengonfirmasi keberhasilan penelusuran aset milik buronan kakap Edi Tansil. Penyerahan tunai dari klaster ini menyumbang uang sitaan tunai senilai Rp51.682.537.000 ke rekening negara.

Di luar pos pendapatan negara, terdapat uang rampasan senilai Rp19.124.065.000 yang diserahkan kembali untuk didistribusikan kepada para korban kejahatan yang memenangkan gugatan perdata di pengadilan.

Selain menyerahkan tumpukan uang tunai, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan keberhasilan tim BPA dalam melacak dan menyita aset properti serta properti industri berskala besar milik terpidana Edi Tansil yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan perkiraan nilai fisik mencapai puluhan miliar rupiah.

Aset-aset non-tunai yang ikut disita dan diproses pemulihannya meliputi:

• Satu bidang tanah seluas 1.550 meter persegi berikut empat unit bangunan berupa bangunan villa yang berdiri di atasnya, berlokasi di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.
• Satu bidang tanah dengan luas total mencapai 26.403 meter persegi yang di atasnya berdiri pabrik aktif milik PT Rimba Subur Sejahtera, terletak di Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
• Sebanyak 18 bidang tanah kosong yang letaknya teridentifikasi berada di kawasan Desa Argawana, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Serang.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank membukukan laba bersih Rp252 miliar sepanjang 2025. Angka itu tumbuh 8% secara tahunan (yoy).
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso mengatakan, kinerja itu ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang sehat, peningkatan efisiensi operasional, serta perbaikan kualitas dan pemulihan aset.
Menurutnya, kinerja keuangan yang bertumbuh tersebut terlihat dari penyaluran pembiayaan tumbuh 2% dengan mencapai Rp57,2 triliun. Pada periode yang sama, volume asuransi mencapai Rp8,8 triliun dan penjaminan yang diberikan mencapai Rp4,9 triliun.
Dari sisi penugasan khusus pemerintah, realisasi penyaluran pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada 2025 mencapai Rp13,5 triliun, meningkat 85% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7,3 triliun.
Sukatmo menyebut, capaian itu mencerminkan pelaksanaan peran strategis Indonesia Eximbank dalam mendukung ekspor nasional.
“Berdasarkan hasil penghitungan dampak secara agregat, setiap Rp1 pembiayaan yang disalurkan LPEI diestimasi memberikan kontribusi hingga 3,49 kali terhadap ekspor nasional, yang menggambarkan gambaran manfaat ekonomi secara keseluruhan," ucapnya melalui keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).
Dari sisi kualitas aset, Indonesia Eximbank mencatatkan peningkatan signifikan pada collection and recovery sebesar 68% menjadi Rp4,7 triliun. Sukato mengklaim, perbaikan tersebut menunjukkan efektivitas strategi pemulihan aset bermasalah serta penerapan manajemen risiko yang prudent.
Indonesia Eximbank juga membentuk pencadangan secara konservatif dan antisipatif melalui coverage ratio sebesar 105%. Seiring penguatan pencadangan, rasio non performing loan (NPL) net berhasil ditekan menjadi 2,4%, membaik dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 4,5%.
Dari sisi non finansial, Indonesia Eximbank terus berperan aktif dalam mendorong pengembangan daya saing ekspor nasional, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sepanjang 2025, Indonesia Eximbank memfasilitasi 557 ekspor baru melalui 50 business matching yang berhasil menghasilkan ekspor ke 90 negara tujuan melalui program Coaching Program for New Exporter (CPNE).
Selain itu, program Desa Devisa Indonesia Eximbank berkembang menjadi 2.328 Desa Devisa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 566 Desa Devisa mengalami peningkatan kualitas ekspor berupa perluasan pasar ekspor ke negara baru.
Secara keseluruhan, Program Desa Devisa Indonesia Eximbank telah memberikan manfaat peningkatan kapasitas kepada 201.580 petani/nelayan/pengrajin, di mana 94.717 tenaga kerja diantaranya adalah perempuan.
Lebih lanjut, Sukatmo menuturkan bahwa kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Indonesia Eximbank terus menguat dari tahun ke tahun. Dari sisi mitra perbankan dan institusi internasional ditunjukkan melalui penggalangan sindikasi valuta asing pada 2025 yang mengalami oversubscription.
Pemerintah, kata dia, terus mempercayakan mandat strategis kepada Indonesia Eximbank melalui Program PKE Penjaminan dan Asuransi serta perluasan cakupan Program PKE untuk PKE Trade Finance dan PKE UKM. Di sisi lain, LPEI turut berkontribusi dalam mendukung pemerintah pada proses aksesi OECD, khususnya terkait pemenuhan aspek-aspek peran Eximbank/ECA Indonesia dalam kredit ekspor.
Ke depan, pihaknya akan fokus untuk peningkatan nilai tambah serta perluasan pasar ekspor, khususnya pada sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, agroindustri, dan ekonomi hijau.
“Perbaikan kinerja secara berkelanjutan menjadi fokus utama Indonesia Eximbank dalam proses transformasi menuju lembaga yang profesional dan berintegritas. Kami berkomitmen menjalankan mandat dengan tata kelola yang kuat dan transparan, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mendorong ekspor nasional,” tutup Sukatmo.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau pihak lain yang merugikan konsumen.

Kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025.

“Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen,” bunyi pasal 3 ayat (1) beleid itu, dikutip pada Selasa (20/1/2026).

Beleid yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar itu menjelaskan, OJK dapat menggugat PUJK, baik yang masih maupun yang pernah mengantongi izin OJK, serta pihak lain yang terbukti bertindak dengan iktikad tidak baik dan merugikan konsumen.

Gugatan yang dilakukan OJK bukan class action (gugatan perwakilan kelompok), melainkan didasarkan pada prinsip hak gugat yang dilakukan oleh institusi berdasarkan undang-undang.

Melalui gugatan tersebut, OJK menargetkan pemulihan aset pihak yang dirugikan sekaligus menuntut ganti rugi atas kerugian konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan akibat pelanggaran aturan.

“Ganti kerugian digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan,” bunyi pasal 6 ayat (2) POJK itu.

OJK menegaskan bahwa konsumen tidak dikenakan biaya apa pun selama proses gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Mahendra menyebut, seluruh biaya yang timbul dalam proses gugatan tersebut ditanggung oleh anggaran OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan diterbitkannya POJK No.38/2025, diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan,” pungkas OJK.