JAKARTA - Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menepis dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Dalam perkara ini, Hery didakwa menerima suap yang total nilainya mencapai Rp4,8 miliar.

Hal itu Hery sampaikan seusai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). "Nanti akan dibuktikan oleh PH saya, saya tidak ada menerima aliran uang," kata Hery saat meninggalkan ruang sidang.

Dari jumlah suap tersebut, Hery turut didakwa menerima rumah yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar. Hery menggelengkan kepala saat ditanya awak media terkait apakah dirinya pernah tinggal di rumah tersebut. "Itu rumah tua itu," ujarnya.

Hery menyebutkan, penasihat hukumnya akan membuktikan bantahannya ini. "Nanti PH saya akan membuktikan semua," ucapnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: BABAK BARU KORUPSI CPO! Eks Anggota Ombudsman Jadi Tersangka Kasus CPO



Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai Rp1,02 triliun mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan pemulihan aset yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mencerminkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin.

PNBP yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Bendahara negara menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang berasal dari tindak pidana tidak akan hilang oleh berjalannya waktu.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tambahnya.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung serta seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan tidak ada yang bisa lari dari sistem tersebut

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut implementasi Goverment Technology (GovTech) mampu meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga memperkuat pengawasan terhadap sektor sumber daya alam (SDA).

Luhut menyampaikan saat ini sekitar 80 persen sistem GovTech telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, delapan kementerian dan lembaga telah berhasil mengintegrasikan data ke dalam satu sistem yang beroperasi pada 1 Juni 2026.

"Semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan tidak ada yang bisa lari dari sistem tersebut," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan GovTech nantinya terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga mampu memperluas jangkauan administrasi perpajakan, termasuk terhadap sekitar 64 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap semakin banyak UMKM masuk ke dalam ekosistem formal dan berpartisipasi dalam skema pajak UMKM sebesar 0,5 persen.

Menurut Luhut, perluasan basis pajak tersebut berpotensi meningkatkan rasio pajak Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 9 persen menjadi 12-13 persen dalam jangka panjang.

"Kalau itu terjadi maka penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan," ujar Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa digitalisasi yang tengah dibangun pemerintah, termasuk oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), juga akan memperkuat tata kelola sektor komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan paduan besi (ferroalloy).

Menurut dia, hasil kajian DEN menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menekan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, yang selama ini berpotensi merugikan penerimaan negara.

"Kami juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini. Memang indikasi terjadinya under-invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil," jelas Seto.

Ia mencontohkan sistem SIMBARA yang selama ini digunakan di sektor batu bara dapat dikembangkan menjadi sistem pemblokiran otomatis (auto-blocking system) berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dengan sistem tersebut, perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti pembayaran royalti yang tidak sesuai atau pelaporan kontrak yang tidak benar, dapat langsung diblokir secara otomatis tanpa intervensi.

Lebih lanjut, Seto mengatakan digitalisasi juga dapat menjadi instrumen penting dalam memberantas praktik pertambangan ilegal melalui sistem pelacakan (traceability) yang mampu mengindentifikasi asal-usul setiap komoditas yang diekspor.

"Ini juga akan memberantas illegal mining. Karena dengan sistem ini akan ada traceability, kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton Batubara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal tambang-tambang yang memang isinya benar," imbuh Seto.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Mining Association (IMA-API) menyambut baik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi relaksasi produksi batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

"Kebijakan relaksasi produksi ini menjadi semakin relevan bagi pelaku usaha di tengah tren penguatan kurs dolar AS saat ini,” ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sari menegaskan bahwa kebijakan relaksasi yang terukur ini sangat krusial untuk memastikan sektor pertambangan tetap tangguh dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kenaikan dolar AS memang menguntungkan karena transaksi ekspor batu bara menggunakan mata uang dolar, sehingga pendapatan yang dikonversi ke rupiah akan meningkat,” ucap dia.

Akan tetapi, di sisi lain, pelaku usaha juga tengah menghadapi beban pembengkakan biaya operasional (operational cost) yang diakibatkan oleh kurs rupiah terhadap dolar AS.

“Kita tahu bahwa komponen utama operasional tambang, seperti bahan bakar, alat berat, dan suku cadang, sangat bergantung pada impor yang harganya terkerek naik akibat kuatnya dolar," ujar Sari.

Menurut Sari, relaksasi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengompensasi tingginya biaya operasional.

"Jika melihat situasi nyata di lapangan, tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya. Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini jadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," kata dia.

Di samping menyelamatkan kelangsungan industri dan tenaga kerja, IMA meyakini bahwa momentum tingginya harga komoditas yang dipadukan dengan penguatan dolar AS dan adanya kebijakan relaksasi ini akan berdampak sangat signifikan terhadap proyeksi penerimaan negara.

“Kami mendukung penuh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini secara terukur demi kepentingan nasional,” ujar Sari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Kami akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harga (batu bara) bagus, kami akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Bahlil menyampaikan relaksasi terukur untuk kuota produksi batu bara itu merupakan langkah pemerintah mengikuti perkembangan harga batu bara.

Pada awal 2026, Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton atau berkurang 190 juta ton dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025.

Ketidakseimbangan itu menyebabkan harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.

Akan tetapi, pecahnya perang AS-Israel dengan Iran menyebabkan harga batu bara meroket dari di bawah 120 dolar AS per ton, menjadi di atas 130 dolar AS per ton dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MANGGARAI - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.094.098.671 sepanjang tahun 2026 dari hasil penanganan kasus tindak pidana korupsi. Seluruh uang tersebut kini telah resmi disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Proses penyerahan uang pengganti ini dipimpin langsung Kepala Kejari Manggarai Barat Yoanes Kardinto. Dia didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Muhammad Ifan beserta jajaran di kantor Kejari Manggarai Barat.

Yoanes mengatakan, pengembalian kerugian negara merupakan pilar penting dalam penegakan hukum kasus korupsi. Keberhasilan penanganan perkara tidak lagi hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipenjara melainkan juga dari seberapa besar aset negara yang berhasil diselamatkan untuk kepentingan publik.

“Penanganan kasus korupsi bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan uang negara kembali agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Dana lebih dari Rp2 miliar tersebut dihimpun dari berbagai perkara korupsi yang ditangani bidang Pidsus Kejari Manggarai Barat selama 2026. Proses pemulihan ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang terukur sebagai bagian dari program pemulihan aset (asset recovery).

Langkah tegas ini membuktikan bahwa penegakan hukum harus memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Melalui uang yang kembali ke kas negara, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung lewat program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Pemulihan aset ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar selalu mengelola anggaran secara transparan dan berintegritas.

“Uang yang kita selamatkan ini akan kembali ke masyarakat, karena itu integritas dalam pengelolaan anggaran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” katanya.

Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 dengan tujuan memperbaiki tata kelola perpajakan UMKM. Melalui aturan ini, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen memang tetap dipertahankan. Namun, kelompok wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut dipersempit dan pengawasan atas pemanfaatannya diperketat.

Dari perspektif administrasi perpajakan, kebijakan ini memiliki logika yang kuat. Pemerintah ingin menutup celah penghindaran pajak melalui praktik pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah juga ingin mendorong pelaku usaha yang telah berkembang untuk beralih ke sistem pembukuan normal sehingga penghitungan pajak lebih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Namun pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar apakah tujuan tersebut baik atau buruk. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah manfaat fiskal yang diperoleh negara sebanding dengan biaya ekonomi yang mungkin ditimbulkan.

Omzet Besar Belum Tentu Untung Besar

Salah satu persoalan mendasar dalam diskusi perpajakan UMKM adalah kecenderungan melihat omzet sebagai indikator kemampuan ekonomi. Secara nominal, omzet Rp4,8 miliar per tahun memang terlihat besar. Namun omzet bukanlah keuntungan. Di balik angka tersebut terdapat biaya bahan baku, biaya distribusi, sewa tempat usaha, biaya logistik, bunga pinjaman, hingga upah tenaga kerja.

Sebagai ilustrasi, sebuah usaha distribusi sembako dengan omzet Rp4,8 miliar per tahun dan margin laba bersih 3 persen hanya menghasilkan laba sekitar Rp144 juta per tahun atau sekitar Rp12 juta per bulan. Angka tersebut tentu jauh berbeda dengan persepsi yang muncul ketika publik hanya melihat omzetnya.

Masalahnya, struktur UMKM Indonesia sebagian besar justru berada pada sektor-sektor dengan karakteristik seperti ini. Mayoritas UMKM bergerak di bidang perdagangan, makanan dan minuman, distribusi, jasa sederhana, serta industri rumah tangga yang umumnya memiliki margin keuntungan tipis tetapi menyerap banyak tenaga kerja.

Dengan kata lain, omzet yang tinggi tidak selalu mencerminkan kapasitas ekonomi yang tinggi.

Antara Kepatuhan dan Kemampuan Membayar

Dari sisi negara, PP 20/2026 berupaya memperkuat kepatuhan pajak dan memperluas basis perpajakan. Tujuan ini tentu dapat dipahami mengingat rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibanding kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Namun perlu diingat bahwa fungsi pajak bukan hanya mengumpulkan penerimaan negara. Sistem perpajakan juga harus mempertimbangkan kemampuan membayar (ability to pay) dari wajib pajak.

Dalam konteks UMKM, persoalan utamanya bukan pada tarif 0,5 persen. Persoalannya adalah apakah kelompok usaha yang kehilangan fasilitas tersebut memang telah memiliki kapasitas ekonomi yang cukup kuat untuk masuk ke rezim perpajakan yang lebih kompleks.

Jika mayoritas usaha yang terdampak masih berada dalam fase bertahan dan berkembang, maka tambahan penerimaan yang diperoleh negara berpotensi tidak sebesar yang dibayangkan. Sebaliknya, biaya kepatuhan yang harus ditanggung pelaku usaha dapat meningkat secara signifikan.

Mereka harus menyelenggarakan pembukuan yang lebih lengkap, menyimpan dokumen secara lebih sistematis, menggunakan tenaga administrasi tambahan, atau bahkan menyewa jasa akuntan dan konsultan pajak.

Tantangan UMKM yang Sedang Naik Kelas

Kelompok yang paling rentan terhadap perubahan ini sebenarnya bukan usaha mikro, melainkan usaha yang sedang naik kelas. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, usaha kecil memiliki omzet hingga Rp15 miliar per tahun.

Artinya, terdapat rentang usaha dengan omzet sekitar Rp5 miliar hingga Rp15 miliar yang secara hukum masih tergolong UMKM, tetapi mulai kehilangan sebagian fasilitas perpajakan yang selama ini dinikmati. Di sinilah muncul kesan inkonsistensi kebijakan.

Pemerintah mendorong UMKM untuk tumbuh, memperbesar omzet, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar. Namun ketika omzet mulai meningkat, sebagian insentif justru berakhir lebih cepat.

Secara hukum tidak ada pertentangan karena definisi UMKM dan definisi penerima fasilitas pajak memang berbeda. Namun dari sudut pandang pelaku usaha, keduanya sering kali dipersepsikan sebagai satu kesatuan.

Akibatnya, muncul risiko yang perlu diwaspadai. Sebagian pelaku usaha dapat memilih menunda ekspansi, membatasi pertumbuhan omzet, atau menghindari formalisasi usaha agar tidak menghadapi tambahan beban administrasi dan perpajakan.

Risiko Terhadap Ketenagakerjaan

Aspek yang paling jarang dibahas dalam diskusi PP 20/2026 adalah dampaknya terhadap tenaga kerja. Ketika biaya usaha meningkat, pilihan yang tersedia bagi pelaku usaha relatif terbatas.

Mereka dapat menaikkan harga, mengurangi margin keuntungan, menunda investasi, atau menekan biaya operasional. Dalam praktiknya, biaya tenaga kerja sering menjadi komponen yang paling mudah disesuaikan.

Pelaku usaha mungkin menunda perekrutan pekerja baru, mengurangi tenaga kontrak, menahan kenaikan upah, atau membatalkan rencana ekspansi yang sebenarnya dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Secara individu dampaknya mungkin kecil. Namun jika terjadi pada jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, efek agregatnya dapat memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga.

Data menunjukkan bahwa sektor UMKM menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu setiap perubahan kebijakan yang memengaruhi perilaku UMKM tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga pada dinamika pasar tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Mengukur Keberhasilan Secara Lebih Luas

PP 20/2026 tentu memiliki tujuan yang sah, yaitu meningkatkan kepatuhan dan memperkuat integritas sistem perpajakan. Namun keberhasilan kebijakan ini seharusnya tidak hanya diukur dari tambahan penerimaan negara.

Ada empat pertanyaan yang perlu dijawab dalam evaluasinya beberapa tahun ke depan.

Pertama, apakah penerimaan pajak benar-benar meningkat secara signifikan?

Kedua, apakah jumlah UMKM yang berhasil naik kelas bertambah atau justru melambat?

Ketiga, apakah penyerapan tenaga kerja tetap tumbuh?

Keempat, apakah biaya ekonomi yang ditanggung pelaku usaha lebih kecil daripada manfaat fiskal yang diperoleh negara?

Jika tambahan penerimaan pajak ternyata relatif kecil sementara pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja melambat, maka tujuan fiskal yang ingin dicapai berpotensi dibayar dengan biaya ekonomi yang lebih besar.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan terletak pada tarif pajak 0,5 persen atau perubahan syarat administrasinya. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan yang mampu meningkatkan kepatuhan tanpa mengurangi insentif bagi UMKM untuk tumbuh.

Sebab dalam jangka panjang, negara tidak hanya membutuhkan wajib pajak yang patuh. Negara juga membutuhkan lebih banyak usaha yang berkembang, lebih banyak investasi produktif, dan lebih banyak lapangan kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di situlah ukuran keberhasilan sesungguhnya dari setiap kebijakan perpajakan.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keberhasilan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan negara.

“Saya melihat kebijakan ini memang bisa membantu menaikkan penerimaan negara dan mungkin memberi tambahan ruang pada rasio penerimaan. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pelaksanaan di lapangan,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Yusuf memandang, kebijakan tata kelola ekspor SDA memang memiliki tantangan yang tidak kecil, mulai dari kapasitas badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk, risiko inefisiensi bila ekspor terlalu terpusat, sampai potensi gesekan dengan pelaku usaha dan mitra dagang.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebenarnya merupakan langkah yang menarik karena menyentuh salah satu titik kebocoran terbesar dalam perdagangan komoditas nasional.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya memperketat pengawasan ekspor komoditas, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan mineral agar praktik under-invoicing serta pelarian devisa dapat ditekan.

“Secara konsep, kalau pengawasannya berjalan efektif, kebijakan ini memang berpotensi menambah penerimaan negara sekaligus memperkuat cadangan devisa,” kata Yusuf.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa angka potensi yang disebut pemerintah perlu dibaca secara hati-hati.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut potensi kebocoran yang dapat diselamatkan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun.

Tetapi, menurut Yusuf, angka tersebut merupakan estimasi potensi devisa yang dapat dikendalikan, bukan tambahan penerimaan negara yang otomatis terealisasi. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

Yusuf menjelaskan bahwa penertiban devisa hasil ekspor memang dapat membantu stabilitas rupiah dan memperkuat cadangan devisa.

Namun, imbuh dia, tambahan penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tetap sangat bergantung pada seberapa besar praktik kurang bayar yang benar-benar berhasil ditutup melalui pengawasan di lapangan.

“Jadi saya akan cukup berhati-hati menjadikan angka 150 miliar dolar AS itu sebagai patokan pasti,” kata Yusuf.

Pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden juga menyampaikan terus berupaya menghapus praktik penambangan dan perkebunan ilegal serta penipuan (fraud) untuk menyelamatkan dana sebesar 150 miliar dolar AS (sekitar Rp2.654 triliun) dalam satu tahun yang dilakukan lewat badan ekspor.

Presiden menjelaskan bahwa praktik penipuan seperti manipulasi nilai ekspor lewat over invoicing dan under invoicing serta tambang dan perkebunan ilegal telah menimbulkan kerugian yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden, Danantara Indonesia membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembentukan DSI dapat mencegah potensi “uang gelap” serta meningkatkan transparansi transaksi ekspor SDA nasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembentukan DSI sebagai BUMN Khusus Ekspor berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tata kelola ekspor SDA tersebut juga akan menguntungkan negara, karena dapat menekan praktik under-invoicing yang selama ini menyebabkan kebocoran penerimaan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi memandang perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi menjadi kunci untuk mendongkrak rasio penerimaan Indonesia agar mampu mengejar negara-negara peers seperti yang disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam KEM-PPKF 2027.

“Akar persoalan rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia (khususnya tax ratio) dibandingkan negara sebaya seperti Meksiko atau Filipina bersifat struktural dan multidimensi. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar,” kata Rahma saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Rahma menjelaskan salah satu hambatan utama berasal dari besarnya sektor informal atau shadow economy yang diperkirakan mencapai 20-30 persen dari PDB.

Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terjangkau sistem perpajakan karena transaksi masih dominan berbasis tunai dan minim pembukuan.

Menurut dia, struktur penerimaan Indonesia juga masih bergantung pada sektor komoditas seperti migas dan minerba sehingga penerimaan negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga komoditas meningkat, penerimaan ikut terdorong, namun akan melemah ketika harga komoditas turun.

Di sisi lain, ia menilai besarnya belanja perpajakan (tax expenditure) turut mempersempit basis penerimaan negara. Berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa memang bertujuan menjaga investasi dan daya beli, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara.

Rahma menambahkan bahwa tantangan lain berasal dari belum optimalnya penangkapan aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan serta praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional yang masih menyulitkan otoritas pajak memastikan laba dipajaki secara adil di Indonesia.

Karena itu, ia menilai perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah paling penting untuk meningkatkan rasio penerimaan Indonesia.

Implementasi penuh Core Tax System dinilai dapat memperkuat integrasi data lintas lembaga, meningkatkan pengawasan, serta mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan real time.

Selain itu, Rahma mendorong percepatan formalisasi sektor informal melalui perluasan transaksi non-tunai dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan. Menurut dia, langkah tersebut dapat memperluas basis pajak tanpa harus terlalu membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

“Jika Indonesia berhasil melakukan formalisasi 10-15 persen saja dari sektor informalnya, rasio pajak bisa dengan mudah naik 1-2 persen dari PDB tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang membebani daya beli,” kata Rahma.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga memandang rendahnya rasio penerimaan Indonesia dibandingkan sejumlah negara peers disebabkan persoalan struktural, terutama sempitnya basis pajak akibat besarnya sektor informal.

Selain itu, persoalan kepatuhan dan administrasi perpajakan juga masih menjadi tantangan, mulai dari praktik kurang bayar, penghindaran pajak, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah sektor strategis.

“Jadi persoalannya bukan semata soal tarif pajak rendah, tetapi lebih pada seberapa luas basis pajaknya dan seberapa efektif negara menangkap aktivitas ekonomi yang sebenarnya sudah berlangsung,” kata Yusuf.

Karena itu, ia menilai strategi utama untuk meningkatkan rasio penerimaan bukan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan lewat perluasan basis pajak melalui formalisasi ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

“Pemerintah perlu membawa lebih banyak aktivitas ekonomi ke dalam sistem formal dengan memanfaatkan digitalisasi dan integrasi data agar pengawasan transaksi menjadi lebih utuh. Negara-negara peers yang rasio penerimaannya lebih tinggi umumnya berhasil bukan karena tarif pajaknya jauh lebih besar, melainkan karena administrasinya lebih efektif dan basis perpajakannya lebih luas,” kata Yusuf.

Sebelumnya pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menyinggung masih rendahnya rasio penerimaan Indonesia yang hanya di kisaran 11-12 persen dari PDB, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko, Filipina, India dan Kamboja.

Ia pun mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi mengenai penyebab pendapatan negara Indonesia masih belum optimal, meski memiliki potensi ekonomi yang besar. Presiden menilai, perlu dicari akar persoalan agar pengelolaan ekonomi nasional mampu menghasilkan rasio penerimaan yang lebih optimal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik under invoicing dalam ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara yang menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara. Modus tersebut ditemukan setelah pihaknya menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menelusuri data ekspor dan impor secara rinci.

Purbaya menjelaskan, temuan bermula setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Menindaklanjuti hal itu, dibentuk Tim 10 yang terdiri dari para ahli di Kementerian Keuangan untuk menganalisis data ekspor-impor melalui sistem National Single Window (NSW).

"Jadi, begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW yang di bawah Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian. Itu semua ekspor-impor data di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya, mereka enggak bisa jawab. Saya panggil jago-jago Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya Tim 10 di situ. Itu me-employ AI segala macam di situ untuk melihat apa betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing," ungkapnya, Rabu (20/5/2026).

Ekspor Sawit hingga Batu Bara Harus Lewat BUMN, Prabowo Ingin Selamatkan Rp2.653 Triliun per Tahun



Purbaya melanjutkan, Tim 10 bekerja dengan menggunakan AI untuk menelusuri transaksi ekspor 10 perusahaan eksportir CPO terbesar di Indonesia. Setiap perusahaan dipilih secara acak, kemudian ditelusuri sedikitnya tiga pengapalan untuk dibandingkan dengan data impor di negara tujuan.

Dari hasil analisis, ditemukan anomali. Perusahaan Indonesia menjual CPO ke anak usahanya di Singapura, lalu produk yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Secara fisik, kapal berlayar langsung dari Indonesia ke Amerika Serikat, tetapi dokumen transaksi dibuat seolah-olah melalui Singapura.

Untuk memastikan data, Kementerian Keuangan, kata Purbaya, menggunakan basis data impor milik perusahaan di bawah S&P Global. Dari data tersebut, Purbaya membandingkan volume dan harga pengapalan yang sama dari Indonesia ke Singapura dengan harga saat barang tiba di negara tujuan.

Prabowo Sebut Selama 34 Tahun Rp15.845 Triliun Hilang Akibat Kecurangan Ekspor



"Rata-rata harga di Amerika atau tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu dua kalinya. Dari situ, saya sudah dirugikan setengah. Setengah ya? Setengah dari potensi pendapatan. Jadi Kementerian Keuangan saya rugi. Padahal saya setengah mati cari income, setengah mati kan? Sementara yang di depan mata seperti itu terjadi," lanjutnya.

Pola serupa juga ditemukan dalam beberapa transaksi ekspor batu bara ke India. Melalui skema transfer pricing, laba perusahaan di Indonesia terlihat kecil sehingga setoran pajak penghasilan juga ikut berkurang.

Menurut Purbaya, keberadaan BUMN yang mengawasi ekspor SDA akan menutup celah kebocoran tersebut secara struktural sehingga negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan dari pajak dan bea ekspor.

"Lembaga ini yang betul kata Bapak Presiden nanti, itu yang menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kecuali dia main, dia sama juga main, tapi saya pikir kalau pemerintah kan enggak akan main-main ya. Kalau main-main, gua pajakin lu. Awas. Jadi, itu tujuan utamanya. Jadi, kalau Anda tanya, apa saya untung? Saya untung banyak. Kira-kira gitu," pungkasnya.

JAKARTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mencatat penerimaan negara sebesar Rp1,44 triliun dalam empat bulan pertama 2026. Capaian tersebut melampaui target tahunan hingga 228,1 persen dan bahkan lebih tinggi dibandingkan total penerimaan sepanjang 2025.

“Lonjakan penerimaan ini terutama didorong ekspor konsentrat mineral yang masih mendapatkan relaksasi izin ekspor hingga April 2026,” kata Kepala KPPBC TMP C Sumbawa Sugeng Hariyanto dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, kontribusi terbesar berasal dari Bea Keluar yang mencapai Rp1,43 triliun, diikuti Bea Masuk sebesar Rp14,28 miliar dan Cukai Rp274 juta. Kinerja tersebut turut ditopang kenaikan harga komoditas global, khususnya konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada awal tahun.

Permintaan global terhadap tembaga yang meningkat, seiring perkembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik, mendorong perusahaan tambang di Sumbawa meningkatkan volume ekspor. Salah satu kontributor utama adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang memperluas aktivitas pengiriman ke pasar internasional.

Dampak dari lonjakan ekspor tersebut turut dirasakan di tingkat daerah. Aktivitas logistik di pelabuhan meningkat, sektor jasa penunjang tumbuh, serta perdagangan regional ikut terdorong. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mencapai 13,64 persen pada triwulan I 2026, ditopang kenaikan ekspor luar negeri hingga 827 persen.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri pertambangan melalui pembangunan smelter. Seiring beroperasinya fasilitas pengolahan, ekspor konsentrat diperkirakan akan berkurang dan struktur penerimaan negara berpotensi berubah.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan penerapan bea keluar untuk komoditas emas sejak akhir 2025, guna mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Dengan demikian, capaian penerimaan saat ini dinilai sebagai windfall atau keuntungan sementara dalam masa transisi menuju hilirisasi penuh.

Di sisi pengawasan, Bea Cukai Sumbawa mencatat penindakan terhadap 626.816 batang rokok ilegal hingga April 2026, mendekati total penindakan sepanjang 2025. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran di sektor cukai masih menjadi tantangan serius bagi penerimaan negara dan industri legal.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengawasan diperkuat melalui operasi pasar terpadu, edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi intelijen antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Sumbawa dan sekitarnya.

Sugeng menegaskan pihaknya akan terus menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan dan pengawasan. “Di satu sisi kami mendukung kelancaran perdagangan dan ekspor, namun di sisi lain pengawasan terhadap potensi pelanggaran juga terus diperkuat agar penerimaan negara dan iklim usaha tetap terjaga,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

“Satu hal, saya bersama Menteri Keuangan Purbaya adalah satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali potensi pendapatan negara yang baik di sektor ESDM,” tutur Bahlil.

Sebagai catatan, PNBP terhimpun sebesar Rp112,1 triliun per 31 Maret 2026, setara 24,4 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp459,2 triliun.

Kinerja PNBP terkoreksi sebesar 3 persen (year-on-year/yoy) akibat dampak penurunan harga dan belum optimalnya lifting minyak bumi, serta tidak berulangnya setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk PNBP sumber daya alam (SDA), Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor migas mencapai Rp18,6 triliun, terkontraksi 25,4 persen (yoy) karena penurunan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan lifting minyak bumi serta perubahan kebijakan atas split bagi hasil.

Sedangkan PNBP SDA nonmigas tercatat sebesar Rp35,1 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy) berkat komoditas mineral dan batu bara (minerba). Komoditas mineral menyumbang porsi terbesar, yakni Rp32,6 triliun, yang didorong oleh peningkatan harga emas, tembaga, dan nikel.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp364,7 miliar selama periode Januari-April 2026.

“Realisasi itu sudah mencapai 22,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,6 triliun,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 yang saat itu mencapai Rp531,1 miliar dengan target saat itu mencapai Rp1,56 triliun.

Selain berasal dari pendapatan visa, PNBP di imigrasi juga bersumber dari pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya.

Menurut dia, konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP tersebut yaitu karena sempat ditutupnya jalur udara yang berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Untuk menggenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah.

Salah satunya menambah kenyamanan dan layanan ruang tunggu di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

“Kami akan meningkatkan layanan yang harapannya salah satunya untuk mendorong PNBP,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menata kembali alur pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang memiliki jalur lebih pendek dibandingkan Bandara Soekarno Hatta.

Di terminal kedatangan internasional di Bali misalnya, begitu penumpang tiba disambut area untuk mengurus visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA), meja layanan karantina dan meja layanan All Indonesia.

“Sehingga arena tersebut cukup padat karena banyak desk antarinstansi yang ada di tengah kedatangan penumpang dan konter imigrasi. Ini kami perbaiki,” imbuhnya.

Nantinya, konter layanan VoA akan berada di sisi kiri dan kanan penumpang, dilengkapi perangkat All Indonesia sehingga jalur tengah terminal kedatangan internasional menjadi steril.

“Kami berupaya meningkatkan penggunaan autogate karena ini cepat tapi tidak mengesampingkan keamanan karena sistem pemeriksaan sudah canggih,” imbuhnya.

Adapun paspor yang bisa melewati fasilitas itu, lanjut dia, penumpang yang memiliki paspor dengan dilengkapi chip elektronik.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026