Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi Amerika Serikat melambat di bawah perkiraan hingga November 2025, tetapi lonjakan harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan listrik tetap menekan daya beli rumah tangga.

Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) yang dilansir dari Reuters pada Jumat (19/12/2025) mencatat, Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI) AS pada November 2025 naik 2,7% (year on year/YoY). Catatan tersebut melambat dibandingkan kenaikan 3,0% dalam 12 bulan hingga September 2025.

Angka tersebut berada di bawah proyeksi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 3,1%. Adapun, CPI tercatat meningkat 0,2% dalam periode dua bulan hingga November 2025.

BLS menyatakan tidak dapat memberikan panduan spesifik kepada pengguna data untuk menavigasi hilangnya observasi pada Oktober 2025.

Sebagai informasi, data CPI umumnya dikumpulkan sepanjang bulan. Namun, penutupan pemerintahan federal (government shutdown) selama 43 hari menyebabkan pengumpulan data tertunda hingga paruh kedua November 2025, bertepatan dengan periode diskon musim liburan.

Penutupan pemerintahan juga membuat BLS tidak dapat merilis perubahan inflasi bulanan untuk November karena sebagian besar data Oktober 2025 tidak terkumpul. Bahkan, rilis CPI Oktober dibatalkan sepenuhnya, menjadi kali pertama BLS tidak menerbitkan data CPI bulanan.

Para ekonom memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan berlebihan dari laporan yang dinilai “berlubang-lubang” tersebut. Diskon akhir tahun untuk produk seperti pakaian dan peralatan rumah tangga diduga turut memberi bias penurunan pada data inflasi.

“Laporan ini tidak hanya berisik dan penuh celah, tetapi juga memberikan gambaran inflasi yang bias ke bawah,” kata Kepala Ekonom EY-Parthenon, Gregory Daco.

Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyatakan para pembuat kebijakan akan mencermati data ekonomi yang tertunda dengan hati-hati dan sikap skeptis, mengingat gangguan pengumpulan data selama penutupan pemerintahan

Meski demikian, pejabat Gedung Putih segera merespons rilis laporan tersebut. Penasihat ekonomi utama Trump menyebut data CPI sangat bagus, beberapa jam setelah presiden menyampaikan pidato nasional yang menyoroti isu keterjangkauan harga.

Biaya Hidup Jadi Tantangan Trump

Biaya hidup diperkirakan tetap menjadi isu politik menjelang 2026, ketika Trump dan Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas Kongres AS.

Sejumlah ekonom memperkirakan inflasi akan kembali meningkat pada Desember, seiring pelaku usaha masih meneruskan kenaikan biaya akibat tarif impor kepada konsumen. Selain itu, pertumbuhan pesat pusat data kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan mendorong permintaan listrik.

Kebijakan tarif impor Trump telah mendorong kenaikan harga sejumlah barang, meski dampaknya berlangsung bertahap.

Kepala Ekonom AS Pantheon Macroeconomics, Samuel Tombs, memperkirakan sekitar 40% tarif telah diteruskan ke konsumen hingga September dan angka tersebut berpotensi naik menjadi 70% pada Maret.

Harga daging sapi melonjak 15,8% (YoY) pada November—kenaikan terbesar sejak Juni 2020—dengan harga daging giling naik 14,9%. Harga kopi melonjak 18,8%.

Sementara itu, Trump telah memangkas tarif pada sejumlah komoditas, termasuk daging sapi, pisang, dan kopi, meski penurunan harga di tingkat konsumen diperkirakan membutuhkan waktu.

Harga listrik naik 6,9%, tertinggi sejak April 2023. Sebaliknya, harga telur turun 13,2%, sedangkan harga bensin naik 0,9%. Harga kendaraan baru naik tipis 0,6% karena produsen menyerap sebagian biaya terkait tarif.

“Meski inflasi inti terlihat positif, konsumen kemungkinan masih merasa tertekan karena harga banyak kebutuhan pokok di luar perumahan tetap naik cepat,” ujar Kepala Ekonom Comerica Bank, Bill Adams.

Trump, yang memenangkan pemilu presiden 2024 dengan janji menurunkan inflasi, dalam beberapa pekan terakhir bergantian meremehkan isu keterjangkauan harga, menyalahkan Mantan Presiden Joe Biden, dan menjanjikan manfaat kebijakan ekonominya mulai tahun depan.

Pekan lalu, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,50%—3,75%, namun memberi sinyal biaya pinjaman tidak akan turun lebih jauh dalam waktu dekat sambil menunggu kejelasan arah pasar tenaga kerja dan inflasi.

Di luar komponen pangan dan energi, inflasi inti naik 2,6% (YoY) pada November, terendah sejak Maret 2021. Inflasi inti tercatat naik 0,2% pada periode September hingga November.

The Fed sendiri menjadikan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) sebagai acuan target inflasi 2%.

Sementara itu, biaya perumahan—yang mencakup sewa dan tarif hotel—naik 0,2% dalam periode yang sama, angka yang dinilai sebagian ekonom kurang realistis mengingat komponen ini menyumbang lebih dari 40% inflasi inti.

Kendati demikian, para ekonom menilai inflasi berpeluang melambat pada 2026 seiring meredanya dampak tarif dan melunaknya pasar tenaga kerja, yang turut menahan pertumbuhan upah dan inflasi jasa.

Dalam laporan terpisah, Departemen Tenaga Kerja AS mencatat klaim awal tunjangan pengangguran turun 13.000 menjadi 224.000 pada pekan yang berakhir 13 Desember, mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil.

“Inflasi memang melambat secara tren, meski data terbaru ini cenderung melebihkan perlambatan tersebut. Dikombinasikan dengan pasar tenaga kerja yang melunak, kami masih nyaman dengan peluang pemangkasan suku bunga pada Maret dan Juni tahun depan," kata Ekonom Senior Wells Fargo, Michael Pugliese.

Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

“Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

“Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

“Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut," kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

“Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

“Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

Trump menulis di platform Truth Social:

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent memperkirakan penutupan sebagian pemerintahan federal (government shutdown) yang telah berlangsung dua pekan terakhir menimbulkan kerugian ekonomi hingga US$15 miliar atau sekitar Rp248 triliun per hari.

Dalam konferensi pers di Washington, Rabu (15/10/2025) waktu setempat, Bessent menilai dampak kebuntuan politik di Kongres mulai menggerus otot-otot perekonomian AS.

“Kami memperkirakan penutupan ini dapat menelan biaya hingga US$15 miliar per hari bagi ekonomi AS,” ujarnya dikutip dari Reuters, Kamis (16/10/2025).

Bessent menyerukan agar Partai Demokrat menjadi pahlawan dengan mendukung langkah Partai Republik untuk segera mengakhiri kebuntuan anggaran yang telah menunda sejumlah layanan publik dan data ekonomi penting.

Menurutnya, gelombang investasi besar yang saat ini mengalir ke ekonomi AS—terutama di sektor kecerdasan buatan (AI)—masih berpotensi berlanjut, tetapi terganggu oleh shutdown yang belum berakhir.

“Permintaan di sektor riil sebenarnya sangat kuat, dan Presiden Donald Trump telah memicu ledakan ekonomi lewat kebijakannya,” kata Bessent di sela-sela Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington.

Dia mengatakan, satu-satunya hal yang memperlambat AS saat ini adalah penutupan pemerintahan.

Bessent menilai insentif pajak dari undang-undang Partai Republik dan kebijakan tarif Trump akan menjaga momentum investasi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Saya pikir kita bisa memasuki periode seperti akhir 1800-an saat rel kereta berkembang, atau seperti 1990-an saat internet dan teknologi kantor mendorong ekonomi,” ujarnya.

Defisit Anggaran AS Disebut Menyusut

Lebih lanjut, Bessent mengungkapkan bahwa defisit anggaran AS tahun fiskal 2025, yang berakhir pada 30 September, lebih kecil dibandingkan defisit tahun fiskal sebelumnya sebesar US$1,833 triliun.

Meski tidak menyebutkan angka pasti, dia memperkirakan rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat turun ke kisaran 3% dalam beberapa tahun mendatang.

Departemen Keuangan AS sendiri belum merilis data resmi terkait defisit tahunan tersebut.

Sebelumnya, Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan defisit fiskal 2025 hanya turun sedikit menjadi US$1,817 triliun, meski penerimaan bea masuk naik US$118 miliar berkat kebijakan tarif impor Trump.

“Rasio defisit terhadap PDB—yang merupakan indikator penting—kini memiliki angka 5 di depannya,” ujar Bessent

Ketika ditanya apakah targetnya menurunkan rasio itu ke angka 3, Bessent menjawab hal tersebut itu masih mungkin dilakukan

Dia menambahkan, rasio tersebut dapat turun lebih jauh jika AS meningkatkan pertumbuhan, menekan belanja, dan membatasi pengeluaran pemerintah.