Bisnis.com, JAKARTA — Pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa pada Jumat (19/6/2026) membuat perekonomian rugi. Adapun pemadaman bergilir itu berlangsung di sejumlah wilayah Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Depok. Lalu, wilayah Pati dan Banjarnegara di Jawa Tengah.

Tak hanya itu, wilayah Jawa Timur juga mengalami pemadaman bergilir. Ini khususnya di wilayah Surabaya, Pasuruan, hingga Sidoarjo.

Pemadaman listrik bergilir itu berlangsung mulai dari 3 hingga 5 jam, tergantung daerah. Pemadaman disebut dilakukan demi menjaga keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah gangguan yang memicu pemadaman tidak terencana.

Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita berpendapat, dampak pemadaman listrik bergilir sifatnya cukup asymmetric, kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan potensi manfaatnya.

Dari sisi kerugian ekonomi, yang paling langsung adalah output loss. Menurutnya, industri manufaktur, terutama yang berbasis 'continuous process' seperti makanan-minuman, kimia, dan tekstil, sangat sensitif terhadap gangguan listrik.

"Sekali berhenti, bukan hanya produksi tertunda, tapi juga bisa merusak bahan baku dan mesin. Ini berarti biaya tambahan dan penurunan produktivitas," ujar Ronny kepada Bisnis.

Usaha yang terdampak pemadaman berikutnya adalah sektor UMKM dan jasa. Ronny mengatakan, banyak usaha kecil, seperti ritel, kuliner, hingga jasa digital, sangat bergantung pada listrik harian.

Oleh karena itu, pemadaman beberapa jam saja bisa langsung memotong omzet harian mereka. Dalam skala luas, ini menggerus konsumsi dan aktivitas ekonomi lokal.

Berikutnya, pemadaman juga berdampak pada kepercayaan investor. Ronny menuturkan, keandalan listrik adalah salah satu indikator utama 'ease of doing business'.

"Kalau pemadaman terjadi di wilayah seperti Jawa, yang merupakan pusat industri nasional, ini bisa memberi sinyal negatif bagi investor, terutama untuk industri yang membutuhkan kepastian pasokan energi," jelas Ronny.

Selanjutnya, pemadaman listrik bergilir juga berdampak pada biaya ekonomi tidak langsung. Ronny menilai, perusahaan harus menyiapkan backup seperti genset, yang berarti biaya energi lebih mahal dan tidak efisien.

"Dalam jangka panjang, ini tentu akan menurunkan daya saing," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ronny memberi sejumlha rekomendasi untuk pemerintah dan PT PLN (Persero) terkait maraknya pemadaman bergilir itu.

Pertama, menurutnya ini bukan hanya gangguan teknis, tapi sebagai systemic risk. Artinya, perlu evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, pasokan energi primer seperti batu bara/gas, kesiapan pembangkit, hingga keandalan jaringan transmisi dan distribusi.

Kedua, ketahanan pasokan. Ronny menuturkan bahwa jika akar masalahnya ada di pasokan, misalnya batu bara atau gas, maka pengamanan pasokan harus menjadi prioritas utama, termasuk kontrak jangka panjang dan manajemen stok yang lebih disiplin.

Ketiga, ketahanan sistem transmisi. Ronny mengatakan, sistem Jawa seharusnya memiliki redundancy yang cukup. Kalau pemadaman bergilir sampai terjadi, itu berarti margin cadangan atau reserve margin atau fleksibilitas sistem sedang tertekan.

"Ini perlu diperkuat, termasuk dengan integrasi pembangkit yang lebih fleksibel," kata Ronny.

Keempat, komunikasi publik. Menurut Ronny, ini bahkan sering diremehkan. Dia menuturkan, pemadaman tanpa informasi yang jelas akan memperbesar ketidakpastian dan kepanikan pelaku usaha.

Dia pun mengingatkan bahwa transparansi soal penyebab, durasi, dan mitigasi padahal sangat penting untuk menjaga kepercayaan.

Kelima, percepatan diversifikasi energi. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi seperti batu bara, misalnya, membuat sistem rentan terhadap gangguan pasokan.

"Dalam jangka menengah-panjang, bauran energi yang lebih beragam akan meningkatkan ketahanan sistem," kata Ronny.

Sebelumnya, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menuturkan, sejatinya sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," tutur Gregorius dalam keterangannya.

PLN, kata dia, terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem. Upaya ini guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," kata Gregorius.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mewanti-wanti capaian target pertumbuhan ekonomi 2026 yang dihadapkan pada tantangan biaya yang tinggi.

Aktivitas produksi, distribusi hingga transaksi ekonomi, berbiaya jauh lebih besar lantaran masalah struktural. Hal itu menjadi perhatian pelaku usaha.

Shinta mengatakan keterbukaan pemerintah untuk menggenjot iklim investasi semestinya dibarengi dengan perbaikan struktural yang tak memberatkan bisnis. Sebab, investor pun bisa melihat negara mana yang memiliki fleksibilitas demi kelangsungan usahanya.

"Saat ini terus terang kita punya cost of doing business jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat cost, itu ada beberapa faktor," kata Shinta dalam diskusi bertajuk Economic Insight 2026: Unlocking Indonesia's Hidden Engine of Growth, yang digelar di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Isu soal aturan berinvestasi menjadi atensi investor. Aturan berlapis membuat investor teralihkan dari yang seharusnya berfokus pada model bisnis untuk meraih peluang ekonomi.

"Walaupun kita sudah tahu sudah ada reformasi banyak yang dilakukan dengan pemotongan path perizinan, kemudian dengan structural reform melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain, tapi tetap saja saat ini masih ada regulatory, yang jadi over-regulated," kata Shinta.

Regulasi yang ada, kata Shinta, kerap juga tumpang tindih, yang mengakibatkan kesulitan proses membangun bisnis di dalam negeri, semisal proses perizinan usaha berlapis. Ujungnya, investor dibebani ekonomi biaya tinggi, dan lambat laun industri berpotensi gulung tikar dan menciptakan masalah pengangguran.

Lebih lanjut, Shinta menekankan fleksibilitas dalam rantai pasok bisnis dan permodalan menjadi isu lanjutan bagi pelaku bisnis. Kendala ini biasanya terjadi pada bisnis yang eksisting.

"Yang bisa langsung dihitung adalah cost yang quantifiable, yang hubungannya dengan cost of logistics, cost of labor, energy cost, suku bunga pinjaman. Itu semua kita belum bisa kompetitif. Jadi suku bunga pinjamannya Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi, ini semua menjadi tantangan yang harus diperhatikan (pemerintah)," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai wacana penghentian insentif mobil listrik pada 2026 kurang tepat karena berisiko terhadap kerusakan lingkungan dari emisi transportasi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa berpendapat nilai insentif yang dikeluarkan negara jauh lebih kecil dibandingkan beban ekonomi akibat kerusakan lingkungan tersebut.

“Pemerintah harus sadar bahwa biaya kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan akibat emisi transportasi jauh lebih mahal harganya dibandingkan nilai rupiah insentif yang diberikan saat ini,” kata Fabby dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Dia menambahkan dominasi kendaraan berbahan bakar fosil di jalanan akan memicu biaya pemulihan ekologi yang jauh lebih mahal bagi negara.

Menurutnya, kebijakan pencabutan insentif ini menunjukkan cara pandang jangka pendek yang mengabaikan beban krisis iklim di masa depan.

Dia menjelaskan bahwa jika insentif PPN 10% dicabut, harga kendaraan listrik akan melonjak dan minat masyarakat untuk beralih dipastikan merosot tajam.

Fabby memaparkan, IESR mencatat bahwa penggunaan satu unit mobil listrik sejauh 20.000 km per tahun sebenarnya mampu menekan impor BBM hingga 1.320 liter.

“Jangan sampai kita terjebak menghemat anggaran fiskal, tetapi justru membiarkan defisit neraca perdagangan membengkak akibat ketergantungan impor BBM yang terus berlanjut,” tambahnya.

Selain isu lingkungan, pencabutan insentif ini mengancam investasi industri baterai yang diproyeksikan mencapai Rp544 triliun hingga 2060. Banyak produsen saat ini tengah berada di tengah proses pembangunan pabrik dan sangat membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah.

Fabby meminta agar insentif tetap diperpanjang guna menjaga momentum transisi energi dan melindungi hak masyarakat atas kualitas udara yang lebih bersih.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan (government shutdown) AS yang kini memasuki hari ke-29 disebut telah menelan biaya ekonomi setidaknya US$18 miliar atau setara Rp298,54 triliun pada tahun ini dan diperkirakan akan semakin membesar.

Menurut laporan Congressional Budget Office (CBO) yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (30/10/2025), sebagian besar dampak ekonomi bersifat sementara, dengan potensi dorongan pertumbuhan jangka pendek pada kuartal I/2026.

Namun, CBO memperkirakan antara US$7 miliar hingga US$14 miliar dari kerugian terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak akan dapat dipulihkan, tergantung pada berapa lama penutupan berlangsung.

Dalam laporan tersebut, CBO menyatakan PDB AS pada kuartal IV/2025 diperkirakan turun sedikitnya 1% akibat penutupan pemerintahan.

Apabila kebuntuan anggaran berlanjut hingga enam pekan atau sekitar pertengahan November, pertumbuhan PDB riil diperkirakan menyusut 1,5%, setara dengan kerugian ekonomi sekitar US$28 miliar.

Jika berlangsung hingga delapan pekan atau sekitar libur Thanksgiving, dampaknya akan meningkat menjadi 2% atau sekitar US$39 miliar.

Penurunan aktivitas ekonomi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya layanan publik dari pegawai federal, penurunan output sektor swasta, serta pemangkasan belanja pemerintah untuk barang, jasa, dan bantuan pangan, menurut laporan CBO.

CBO juga memperkirakan sekitar 650.000 pegawai federal dirumahkan (furloughed) selama penutupan ini.

Jika seluruh pegawai tersebut dikategorikan sebagai pengangguran sementara, tingkat pengangguran nasional berpotensi naik 0,4 poin persentase pada Oktober, menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak awal pandemi Covid-19.

Penutupan pemerintahan yang dimulai pada 1 Oktober ini menjadi yang terpanjang kedua dalam sejarah AS, setelah kebuntuan dalam negosiasi terkait prioritas belanja federal. Ribuan pegawai pemerintah telah dirumahkan atau bekerja tanpa menerima gaji, sementara sejumlah layanan publik terpaksa dikurangi atau dihentikan sementara.