Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, mengatakan ekonomi digital Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Menurut proyeksinya, nilai ekonomi digital nasional berpotensi menembus US$360 miliar pada tahun 2030.

Prospek tersebut ditopang oleh pertumbuhan pesat sektor e-commerce yang diperkirakan mencapai nilai US$150 miliar. Selain itu, potensi tersebut juga ditopang oleh besarnya pasar Indonesia yang memiliki 281 juta penduduk atau hampir 40 persen dari total populasi ASEAN.

Sebagai anggota G20, Indonesia juga mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir.

"Indonesia memiliki keunggulan skala sekaligus pertumbuhan digital yang kuat. Kombinasi inilah yang juga menjadikannya pendorong lahirnya kekuatan digital kawasan," kata Meutya dalam Asia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, (17/6/2026).

Meutya menyebut perkembangan ekonomi digital Indonesia juga tercermin dari keberhasilan menarik investasi asing langsung (FDI) senilai US$55 miliar pada tahun lalu. Dalam dua tahun terakhir, katanya, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan dari sejumlah perusahaan teknologi besar, seperti Microsoft, NVIDIA, serta Indosat.

Sejalan dengan masuknya investasi tersebut, kapasitas pusat data nasional tercatat meningkat lebih dari 260 persen. Di sektor digital, menurutnya, Indonesia saat ini menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar 100 miliar dolar AS, setara sepertiga dari total ekonomi digital kawasan.

Selain itu, pemerintah kini juga terus memperkuat ekosistem digital nasional melalui berbagai infrastruktur publik digital, termasuk sistem pembayaran digital QRIS.

"Modal akan selalu mengikuti kepercayaan, dan saat ini kepercayaan tersebut semakin banyak diarahkan ke Indonesia," imbuhnya.

Menurut Meutya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia turut berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital ASEAN. Saat ini, nilai ekonomi digital kawasan telah mencapai sekitar 300 miliar dolar AS dan berpotensi meningkat menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030 melalui implementasi Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA).

Dia menambahkan, pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan berpotensi memberikan tambahan kontribusi sebesar 30–80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan. Menurutnya, manfaat transformasi digital tersebut harus dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup sekitar 97 persen dari total bisnis di ASEAN.

Meski ekonomi digital terus tumbuh, Meutya menilai hal itu belum cukup. Ia mengatakan sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan masih mengalir ke platform-platform yang berbasis di luar kawasan, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh negara-negara ASEAN.

Karena itu, Indonesia memfokuskan strategi digital pada dua aspek utama. Pertama, value retention atau menjaga agar nilai ekonomi yang tercipta dapat lebih banyak dinikmati masyarakat dan perekonomian domestik. Kedua, productivity development, yakni memastikan transformasi digital mampu mendorong peningkatan produktivitas di sektor ekonomi riil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$400 miliar atau sekitar Rp6.652,4 triliun (asumsi kurs JISDOR 29 Oktober 2025 sebesar Rp16.631 per dolar AS) pada 2030.

Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi digital merupakan salah satu motor pengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah terus coba mengembangkan ekonomi digital.

"Di tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$90 miliar dan diproyeksikan akan mencapai US$400 miliar di tahun 2030," ujar Airlangga dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong digitalisasi program pemerintah dengan satu keluarga memiliki satu rekening bank sehingga penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Selain itu, sistem pembayaran QRIS juga terus didorong. Dia mencatat pengguna QRIS sudah mencapai 56 juta, yang sebagian besar di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Politisi Partai Golkar itu pun meyakini ke depan sektor ekonomi digital akan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Indonesia menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat 9 kali lipat atau antara 15,5% sampai dengan 19,6% di tahun 2045," jelas Airlangga.

Di samping itu, dia mengaku bahwa perkembangan ekonomi digital juga memunculkan tantangan baru yaitu terkait keamanan siber. Oleh sebab itu, dia mengklaim pemerintah terus berupaya meningkatkan literasi digital di masyarakat.

Airlangga mengungkapkan, hasil survei menunjukkan inklusi keuangan sudah mencapai 92,74%. Hanya saja, literasi keuangan masih 66,64% sehingga masih ada celah yang cukup tinggi yaitu sekitar 26,1%.

Bisnis.com, JAKARTA— Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.067 triliun pada 2029, seiring optimalisasi transformasi digital di berbagai sektor. Proyeksi tersebut tertuang dalam Draft Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan data Bappenas 2023.

Dalam rancangan tersebut dijelaskan bahwa digitalisasi telah merambah berbagai bidang, mulai dari e-health, e-farming, manufaktur dengan revolusi industri 4.0, hingga e-government. Ke depan, sejumlah tren teknologi yang diprediksi berpengaruh besar antara lain Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), metaverse, cloud computing, blockchain, dan data analytics.

Penerapan teknologi ini diyakini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Adopsi teknologi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” demikian tertulis dalam dokumen rencana strategis tersebut.

Komdigi menilai bonus demografi Indonesia juga dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2030, penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 68% dari total populasi.

Namun, pemanfaatan peluang tersebut memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang relevan. Saat ini, jumlah talenta digital di Indonesia baru mencapai 6 juta orang, sementara kebutuhannya diproyeksikan mencapai 12 juta orang pada 2030 (BPSDM Komdigi, 2024).

Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia juga tergambar dari nilai Gross Merchandise Value (GMV) yang meningkat signifikan. Berdasarkan laporan Google Temasek 2023, GMV Indonesia mencapai US$82 miliar, naik dua kali lipat dari US$41 miliar pada 2019.

Meski perekonomian global diliputi ketidakpastian, transaksi digital Indonesia diperkirakan akan menembus US$110 miliar pada 2025. Nilai tersebut jauh melampaui negara-negara ASEAN lain seperti Thailand (US$36 miliar), Malaysia (US$23 miliar), dan Singapura (US$22 miliar). Dengan capaian tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci ekonomi digital ASEAN.

Namun, Komdigi mencatat masih ada tantangan besar, yakni dominasi pemain asing di sektor strategis seperti e-commerce, media, dan periklanan. Kajian Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023 menunjukkan bahwa pangsa pasar asing diperkirakan menguasai 74% pada 2030, dengan potensi kerugian ekonomi (potential loss) mencapai Rp2.000 triliun jika tidak diantisipasi dengan intervensi kebijakan yang tepat.

Di balik potensi besar tersebut, kualitas sumber daya manusia (SDM) digital masih menjadi tantangan utama. Pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-80 dari 134 negara dalam Global Talent Competitiveness Index, dengan skor 40,25. Angka ini jauh di bawah Singapura (peringkat ke-2, skor 77,11) dan Malaysia (peringkat ke-42, skor 51,35).

Selain dari sisi kualitas, jumlah tenaga profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga masih rendah, yakni hanya 0,5% dari total pekerja nasional. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Malaysia (7,7%), Singapura (5,1%), China (3%), dan India (1%).

Tantangan lain datang dari literasi digital dan etika berinternet. Berdasarkan Digital Civility Index Microsoft 2020, Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara, mencerminkan rendahnya kesopanan digital dan tingginya risiko paparan ujaran kebencian, perundungan siber, dan konten pornografi. Peringkat ini juga masih tertinggal dari Singapura (4), Malaysia (10), dan Vietnam (24).

Di sektor pemerintahan, pengembangan layanan publik digital masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan. Berdasarkan E-Government Development Index (EGDI) 2022 dari ITU, Indonesia berada di peringkat 77 dari 193 negara, di bawah Malaysia (53), Thailand (54), dan Singapura (12).

Kondisi ini sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kemenpan RB, yang menunjukkan tingkat kematangan nasional baru mencapai skor 2,34 dari 5,00 pada 2022. Artinya, masih diperlukan percepatan dalam integrasi dan tata kelola layanan digital pemerintah.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur telekomunikasi, terutama melalui perluasan jaringan 4G ke berbagai wilayah. Namun, kualitas konektivitas dan kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Komdigi menegaskan, fokus strategis 2025–2029 akan diarahkan pada pembangunan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi talenta digital nasional, serta penguatan kedaulatan data dan pemain lokal agar manfaat ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh perusahaan asing.