Bisnis.com, JAKARTA – Pasar melalui semester pertama 2026 dengan berbagai tantangan, utamanya dari sentimen yang timbul dari hasil penilaian penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak awal tahun terpangkas 31,81% ke 5.896,14 per penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026). Bersamaan dengan koreksi dalam IHSG, pasar juga mencatat net sell asing sebesar Rp71,68 triliun.

Sementara itu, dalam semester kedua 2026 ini, pasar akan menyambut dua agenda besar yang akan memengaruhi kepercayaan dan persepsi investor asing. Pertama, pasar akan menanti MSCI Quarterly Index Review yang dijadwalkan akan diumumkan pada 12 Agustus 2026 dan berlaku efektif pada 1 September 2026.

Analis KB Valbury Sekuritas Khairunnisa N Syahfiraputri dan Anggun Rahmadani dalam risetnya yang terbit 23 Juni 2026 menyatakan bahwa tinjauan ini akan menjadi evaluasi formal pertama MSCI terhadap pasar Indonesia sejak penerapan reformasi penetapan UU P2SK yang baru. Dari hasil tersebut, akan terlihat apakah perbaikan dalam transparansi dan struktur pasar mulai mendapatkan pengakuan dari penyedia indeks global.

Berbeda dengan penyesuaian indeks yang signifikan pada Mei 2026, perubahan konstituen dalam tinjauan MSCI Agustus 2026 nanti diperkirakan relatif terbatas karena masih adanya pembatasan terhadap penambahan saham Indonesia ke indeks, serta tidak adanya perubahan besar dalam peringkat kapitalisasi pasar.

"Namun, perusahaan dengan free float yang tidak memadai, konsentrasi kepemilikan tinggi, atau masalah terkait investabilitas masih berpotensi mengalami penyesuaian, terutama melalui revisi asumsi free float dan bobot dalam indeks," ujar mereka, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menilik persepsi investor yang bisa memengaruhi IHSG, analis melihat fokus utama pasar kemungkinan bukan pada jumlah saham yang masuk atau keluar indeks, melainkan apakah penilaian MSCI mulai mencerminkan kemajuan reformasi regulasi Indonesia.

Menurut mereka, indikasi peningkatan kepercayaan terhadap transparansi kepemilikan, kualitas free float, dan aksesibilitas pasar dapat dianggap sebagai sinyal awal bahwa kekhawatiran struktural yang muncul sejak akhir 2025 mulai berkurang secara bertahap.

"Meski demikian, proses normalisasi penuh kemungkinan masih membutuhkan beberapa siklus tinjauan tambahan," ujarnya.

Selain MSCI, agenda besar kedua adalah FTSE Russell Semi-Annual Review yang dijadwalkan pada 21 September 2026. Dibandingkan dengan tinjauan kuartalan MSCI pada Agustus 2026 yang lebih berfokus pada pemeliharaan indeks secara rutin, tinjauan FTSE diperkirakan memiliki arti lebih besar karena akan menentukan apakah pembekuan rebalancing yang diberlakukan sejak Februari 2026 mulai dapat dilonggarkan.

Analis memperkirakan tinjauan FTSE ini nantinya akan berfokus pada efektivitas reformasi yang diperkenalkan melalui UU P2SK, terutama terkait transparansi kepemilikan, kualitas free float, dan aksesibilitas pasar.

Titik Transisi

September 2026 dinilai menjadi titik kritis transisi pasar modal Indonesia yang sejak awal tahun diterpa sentimen negatif. Analis menilai, dalam Januari-September 2026 investor global sedang dalam mode wait and see melihat perkembangan pasar modal Tanah Air.

Hasil tinjauan FTSE dan MSCI yang keduanya rampung di September 2026, diperkirakan akan menjadi awal proses normalisasi bertahap bagi pasar modal Indonesia. Sementara itu, kredibilitas dan konsistensi pelaksanaan reformasi pasar modal, khususnya kemampuan OJK dalam meningkatkan transparansi kepemilikan serta kemampuan BEI dalam menegakkan standar free float yang lebih baik akan menjadi faktor penting yang akan dilihat MSCI maupun FTSE.

KB Valbury Sekuritas membuat dua skenario hasil FTSE Russell Semi-Annual Review September 2026 nanti. Pertama, skenario normalisasi penuh ketika FTSE mencabut pembekuan rebalancing dan secara bertahap mengembalikan proses penyesuaian ulang peringkat indeks, penyesuaian free float, serta evaluasi kelayakan saham Indonesia dalam indeks mereka.

"Hal ini akan menjadi sinyal meningkatnya kepercayaan terhadap reformasi pasar Indonesia dan berpotensi mendukung pemulihan sentimen investor asing, terutama terhadap saham mid-cap berkualitas dan saham dengan likuiditas tinggi," ujar analis.

Sementara dalam skenario kedua, FTSE akan mempertahankan sebagian besar pembekuan saham Indonesia sembari mengamati implementasi reformasi pasar saham. Bila ini terjadi, analis memperkirakan tekanan pasar akan tetap selektif, dengan investor tetap memilih emiten yang menunjukkan tata kelola lebih kuat, transparansi lebih baik, serta karakteristik investabilitas yang lebih menarik.

"Meskipun proses rerating saham Indonesia kemungkinan berlangsung secara bertahap, dinamika pasar diperkirakan semakin didorong oleh faktor fundamental dan pertimbangan investabilitas, bukan lagi sentimen spekulatif," tandasnya.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi dalam risetnya mencatat bahwa jelang memasuki semester kedua ini, IHSG telah menunjukkan perbaikan taktikal.

Analis mencatat, aksi jual asing pada saham-saham besar yang terkena penghapusan indeks MSCI telah melambat dalam beberapa pekan terakhir. Indikator positif juga terlihat di nilai tukar rupiah yang perlahan meninggalkan level psikologisnya di Rp18.000 per dolar AS.

"Kami melihat faktor-faktor tersebut sebagai perbaikan taktikal, karena risiko fiskal, kepastian kebijakan, dan kekhawatiran terkait peringkat sovereign masih belum terselesaikan," ujar analis.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI menyoroti dua persoalan utama yang masih membayangi pasar modal Indonesia, yakni transparansi pemegang saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).

MSCI menegaskan status pasar modal Indonesia yang saat ini tetap di kelas Emerging Market dalam laporannya pada Rabu (24/6/2026). Namun, penyedia indeks global tersebut akan memantau implementasi reformasi pasar modal RI hingga pengumuman selanjutnya pada November 2026.

"MSCI akan memantau implementasi berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator hingga November 2026 sebelum menentukan langkah lanjutan terhadap status Indonesia di indeks globalnya," tulis laporan MSCI 2026 Market Classification Review.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus bersama Turki terkait isu transparansi kepemilikan saham dan perilaku perdagangan di pasar modal.

MSCI mengungkapkan investor institusi internasional selama ini kerap menyampaikan kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan saham yang tidak transparan serta dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kedua persoalan tersebut menghambat kemampuan investor untuk menilai besaran free float yang sesungguhnya dan mengandalkan harga pasar sebagai dasar pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

"Untuk Indonesia, pelaku pasar menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terkait tingkat investasi (investability) yang timbul akibat persoalan tersebut," tulis MSCI dalam laporannya.

Lembaga penyedia indeks tersebut menjelaskan bahwa isu transparansi pemegang saham dan perdagangan terkoordinasi berkaitan langsung dengan aspek Information Flow dan Market Infrastructure dalam kerangka penilaian aksesibilitas pasar MSCI.

Meski demikian, MSCI mengakui sejumlah langkah reformasi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Beberapa kebijakan Reformasi Pasar Modal yang mendapat perhatian MSCI antara lain peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan minimumfree floatmenjadi 15%.

MSCI menilai kebijakan tersebut merupakan langkah ke arah yang tepat. Namun, bagi investor institusi global, faktor yang lebih penting adalah konsistensi implementasi serta dampak nyata dan berkelanjutan dari reformasi tersebut terhadap pasar.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak yang berkelanjutan dari langkah-langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI.

Karena itu, MSCI menyatakan akan terus mengevaluasi cakupan, konsistensi, serta efektivitas kebijakan tersebut dalam penentuan free float dan penilaian keterinvestasian pasar secara lebih luas.

Periode evaluasi itu akan berlangsung hingga MSCI Index Review pada November 2026. Apabila pada saat itu kemajuan yang memadai belum terlihat, MSCI membuka kemungkinan untuk mengambil langkah lebih lanjut terhadap Indonesia.

"MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi terkait perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, termasuk kemungkinan melakukan konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Markets," tulis MSCI.

MSCI menegaskan akan terus menerima masukan dari investor dan pelaku pasar terkait transparansi kepemilikan saham serta perilaku perdagangan di Indonesia sebagai bagian dari proses evaluasi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — MSCI memberikan peringatan terhadap pasar modal Indonesia terkait persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu aksesibilitas investor institusi global.

Dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratanfree floatminimum menjadi 15%.

Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, serta efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian keteraksesan pasar secara lebih luas.

Lembaga indeks global itu bahkan memberikan sinyal peringatan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat hingga MSCI Index Review pada November 2026, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai opsi terhadap status pasar Indonesia.

"Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah konsultasi untuk mereklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," tulis MSCI.

Saat ini, Indonesia masih berstatus Emerging Market dalam klasifikasi MSCI.

Selain Indonesia, MSCI juga menyoroti Turki yang menghadapi persoalan serupa terkait dugaan perdagangan terkoordinasi dan transparansi kepemilikan saham.

Dalam kajian tahunannya, MSCI juga mengumumkan peningkatan status Bulgaria dari Standalone Market menjadi Frontier Market yang akan berlaku pada Mei 2027. Sementara itu, Yunani dipastikan naik kelas dari Emerging Market menjadi Developed Market pada periode yang sama.

MSCI menegaskan bahwa klasifikasi pasar tidak bersifat permanen dan akan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman nyata investor institusi internasional dalam mengakses suatu pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – MSCI Inc., dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis 18 Juni 2026, menyatakan bahwa status Indonesia tetap berada di kategori emerging market. Namun, MSCI secara resmi menurunkan penilaian (downgrade) terhadap aspek Information Flow (Arus Informasi) Indonesia dan menyoroti sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian investor asing.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyoroti bahwa perubahan paling signifikan dalam tinjauan tersebut adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-".

Dia menjelaskan, MSCI menilai transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, informasi pasar dan perusahaan tidak selalu tersedia dengan mudah dalam bahasa Inggris, adanya kekhawatiran terhadap kualitas free float dan tingkat investabilitas beberapa saham Indonesia, serta adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar.

"Risiko yang lebih besar dari laporan ini bukanlah penurunan klasifikasi pasar, melainkan meningkatnya risk premium yang dibebankan investor terhadap Indonesia," kata Liza, Jumat (19/6/2026).

Liza menilai, apa yang dilaporkan MSCI memberikan dasar tambahan bagi investor global untuk berpendapat bahwa Indonesia mungkin terlihat murah, tetapi transparansi dan kualitas proses pembentukan harga di pasar masih menjadi perhatian.

Narasi tersebut sejalan dengan perkembangan pasar belakangan ini. Misalnya, investor asing telah mencatatkan penjualan bersih (net sell) hampir Rp80 triliun sejak awal tahun. Kemudian, MSCI secara khusus juga menyoroti kekhawatiran terkait transparansi free float.

Selain itu, pertanyaan mengenai pemegang saham pengendali akhir (ultimate controlling shareholders) di sejumlah perusahaan tercatat masih terus bermunculan. Kemudian, pergerakan harga beberapa saham juga semakin dianggap tidak mencerminkan fundamental perusahaan.

Alih-alih menciptakan narasi baru, sambung dia, laporan MSCI justru memperkuat berbagai kekhawatiran yang telah beredar di kalangan komunitas investasi global selama beberapa bulan terakhir.

"Risiko utama bukanlah hilangnya status emerging market, melainkan kemungkinan diskon valuasi Indonesia bertahan lebih lama. Sampai terdapat perbaikan yang nyata dalam transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing kemungkinan akan tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia," tandasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – MSCI Inc., dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis 18 Juni 2026, menyatakan bahwa status Indonesia tetap berada di kategori emerging market. Namun, MSCI secara resmi menurunkan penilaian (downgrade) terhadap aspek Information Flow (Arus Informasi) Indonesia dan menyoroti sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian investor asing.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyoroti bahwa perubahan paling signifikan dalam tinjauan tersebut adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-".

Dia menjelaskan, MSCI menilai transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, informasi pasar dan perusahaan tidak selalu tersedia dengan mudah dalam bahasa Inggris, adanya kekhawatiran terhadap kualitas free float dan tingkat investabilitas beberapa saham Indonesia, serta adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar.

"Risiko yang lebih besar dari laporan ini bukanlah penurunan klasifikasi pasar, melainkan meningkatnya risk premium yang dibebankan investor terhadap Indonesia," kata Liza, Jumat (19/6/2026).

Liza menilai, apa yang dilaporkan MSCI memberikan dasar tambahan bagi investor global untuk berpendapat bahwa Indonesia mungkin terlihat murah, tetapi transparansi dan kualitas proses pembentukan harga di pasar masih menjadi perhatian.

Narasi tersebut sejalan dengan perkembangan pasar belakangan ini. Misalnya, investor asing telah mencatatkan penjualan bersih (net sell) hampir Rp80 triliun sejak awal tahun. Kemudian, MSCI secara khusus juga menyoroti kekhawatiran terkait transparansi free float.

Selain itu, pertanyaan mengenai pemegang saham pengendali akhir (ultimate controlling shareholders) di sejumlah perusahaan tercatat masih terus bermunculan. Kemudian, pergerakan harga beberapa saham juga semakin dianggap tidak mencerminkan fundamental perusahaan.

Alih-alih menciptakan narasi baru, sambung dia, laporan MSCI justru memperkuat berbagai kekhawatiran yang telah beredar di kalangan komunitas investasi global selama beberapa bulan terakhir.

"Risiko utama bukanlah hilangnya status emerging market, melainkan kemungkinan diskon valuasi Indonesia bertahan lebih lama. Sampai terdapat perbaikan yang nyata dalam transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing kemungkinan akan tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia," tandasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia Indeks Global MSCI akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terhadap saham-saham Indonesia dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI mengungkapkan pihaknya menyadari terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

Adapun dengan reformasi tersebut, MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upward migration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sekaligus memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut atas reformasi yang baru diumumkan,” kata MSCI.

MSCI juga mengungkapkan akan terus berinteraksi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, serta membuka ruang masukan dari pelaku pasar terkait sumber data dan kebijakan baru tersebut, termasuk efektivitasnya dalam penentuan free float dan penilaian investabilitas.

MSCI memperkirakan akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terkait hal ini dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Hong Leong Investment Bank (HLIB) menyebut bahwa CIMB Group Holdings Bhd berpotensi membukukan keuntungan satu kali (one-off gain) sebesar 810 juta ringgit atau setara Rp3,49 triliun dari pengurangan kepemilikan saham di PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) guna memenuhi potensi kenaikan ketentuan free float minimum di Indonesia menjadi 15%.

Potensi divestasi sebesar 7,4% saham di anak usaha tersebut tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat basis permodalan grup perbankan asal Malaysia itu.

HLIB mengatakan, dana hasil divestasi tersebut dapat memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar bagi grup untuk mendukung pertumbuhan kredit atau membagikan dividen spesial kepada pemegang saham.

"Setelah divestasi, kami memperkirakan dana sekitar RM810 juta akan digunakan untuk meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham. Analisis skenario kami menunjukkan grup dapat memanfaatkan dana tersebut untuk ekspansi portofolio kredit,” jelas HLB, dilansir dari The Edge Malaysia, Minggu (1/3/2026).

Lembaga riset itu juga tidak menutup kemungkinan pembagian dividen spesial apabila pengurangan kepemilikan saham terjadi. Ini akan menjadi tambahan dari rencana pengembalian modal sebesar RM2 miliar hingga 2027, yang berpotensi meningkatkan rasio pembayaran dividen dan imbal hasil pada FY26-27 masing-masing menjadi sekitar 70% dan 6,5%.

Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran terbaru dari MSCI terkait aspek keterjangkauan investasi dan transparansi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulator Indonesia dilaporkan tengah menyiapkan kerangka aturan baru, termasuk proposal untuk menaikkan ketentuan free float minimum di seluruh bursa dari 7,5% menjadi 15%. Keputusan final diperkirakan akan diumumkan pada Mei menjelang peninjauan ulang oleh MSCI.

Saat ini, CIMB menguasai 92,4% saham CIMB Niaga, yang berkontribusi sekitar 25% terhadap laba sebelum pajak (PBT) grup.

Dampak ke CIMB Niaga (BNGA) Minim

Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai divestasi ini berdampak minim terhadap strategi bisnis hingga fundamental BNGA. Dia mengatakan, divestasi porsi kepemilikan induk tidak otomatis mengubah operasional bank.

"Selama CIMB masih tetap jadi pemegang pengendali, arah bisnis, ekspansi kredit, dan kebijakan manajemen pada dasarnya tetap jalan seperti biasa," kata Ekky kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Ekky menyampaikan, kinerja seperti ROA, ROE, kualitas aset, dan permodalan lebih ditentukan oleh eksekusi bisnis dan kondisi ekonomi, bukan karena kepemilikan induk turun beberapa persen.

Senada, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan bahwa strategi bisnis CIMB Niaga secara umum belum mengalami perubahan lantaran pemilik mayoritas masih sama. Demikian halnya untuk fundamental bisnis yang juga relatif tidak banyak mengalami perubahan.

"Ekspansi kredit juga relatif masih sama, demikian juga arah kebijakan manajemen karena pemegang saham mayoritas masih sama," ujar Trioksa kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Ancaman penurunan peringkat pasar saham Indonesia menjadi berisiko tinggi alias frontier market oleh MSCI Inc. telah mengguncang Bursa Efek Indonesia dan memicu aksi jual yang dinilai jarang terjadi. Tekanan tersebut sekaligus memperkuat sorotan dari pelaku pasar agar pembuat kebijakan melakukan reformasi struktural agar pasar domestik agar tetap relevan bagi investor asing.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (5/2/2026), penurunan peringkat berpotensi membuat Indonesia tersisih dari radar banyak investor internasional yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan utama alokasi dana. Teruma pemilik dana jumbo pasif seperti pengelola SWF pendidikan, dana pensiun, hingga reksa dana global.

John Foo, pendiri Valverde Investment Partners Pte. yang berfokus pada Asia Tenggara menyebut masalah struktural seperti rendahnya saham beredar bebas (free float) dan kedalaman likuiditas pasar telah lama menjadi beban bagi daya tarik pasar saham Indonesia. Sejumlah investor menilai, pembenahan atas dua isu tersebut dapat membuka peluang peningkatan peringkat pasar secara menyeluruh. India didorong menjadi contoh.

“Ikuti saja persis apa yang dilakukan India, pasar di sana berkembang pesat," kata Jhon.

Disebutkan, India saat ini menjadi salah satu tujuan utama investor global untuk pasar negara berkembang. Pasar sahamnya tengah mengalami lonjakan, penawaran umum perdana (IPO) mencetak rekor, dan jumlah investor ritel terus bertambah. Namun, kondisi tersebut merupakan hasil reformasi panjang sejak 2010, ketika India menghadapi persoalan serupa dengan Indonesia.

Pada periode tersebut, otoritas India mengambil langkah tegas untuk mengatasi dominasi pemegang saham pengendali, keterbatasan saham publik, dan ketergantungan pasar pada dana spekulatif. Inti reformasi adalah kewajiban bagi perusahaan tercatat untuk mempertahankan kepemilikan saham publik minimum 25%.

Perusahaan yang berada di bawah ambang batas diwajibkan meningkatkan porsi saham publik setidaknya lima poin persentase per tahun. Sementara itu, emiten baru diberi waktu tiga tahun untuk memenuhi ketentuan tersebut. Kebijakan itu diperkuat dengan peningkatan transparansi dan perluasan akses bagi investor asing.

Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi bagi revaluasi pasar saham India. Sejak 2010, India mencatat arus masuk investasi asing sebesar US$1,25 triliun dan membangun salah satu basis investor ritel terbesar di dunia. Status India sebagai tujuan utama alokasi pasar negara berkembang pun semakin menguat.

“Dalam jangka menengah hingga panjang, aturan float yang lebih kuat dan transparansi cenderung memperluas cakupan investasi, mengurangi premi risiko yang diminta oleh investor, dan menarik modal yang lebih berkelanjutan,” kata Direktur Investasi PT BNP Paribas Asset Management di Jakarta, Djumala Sutedja.

Indonesia sejauh ini mulai menempuh jalur serupa. Otoritas pasar modal mendorong penerapan free float minimum 15% yang ditargetkan mulai berlaku pada Maret mendatang. Selain itu, porsi free float untuk IPO direncanakan naik menjadi 15–25% dari sebelumnya 10–20%.

Namun, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada respons sektor korporasi. Banyak konglomerat di Indonesia masih dikendalikan oleh keluarga tertutup dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Setidaknya satu pengendali memilih melakukan pembelian kembali saham, yang dinilai dapat menopang harga, tetapi justru menekan free float.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai peringatan dari MSCI sebagai momentum perbaikan. “Peringatan MSCI ‘adalah hal yang baik’ untuk perilaku pasar yang lebih baik,” katanya. Ia menambahkan telah berulang kali meminta regulator pasar saham untuk membersihkan pasar dari 'praktik manipulasi' harga saham.

Di sisi lain, investor institusional domestik menyambut baik rencana peningkatan free float, tetapi mengingatkan agar implementasinya tidak tergesa-gesa. “Mereka harus memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan tanpa menciptakan pasar yang kacau,” kata Kepala Riset Maybank Sekuritas di Kuala Lumpur, Jeffrosenberg Chen Lim. Menurut dia, tenggat yang terlalu singkat berisiko memicu gelombang penjualan saham.

Pengalaman India menunjukkan bahwa peningkatan free float tidak berdiri sendiri. Pemerintah India juga melonggarkan pembatasan investasi asing di berbagai sektor, termasuk pertahanan, konstruksi, pertambangan batubara, manufaktur kontrak, dan perantara asuransi, dengan membuka kepemilikan asing hingga 100%.

Hasil reformasi tersebut bersifat struktural. Bobot India dalam Indeks Pasar Berkembang MSCI meningkat dari 8,3% pada Agustus 2020 menjadi sekitar 18 persen pada akhir 2024. Meski sempat tertunda pada 2020, arah kebijakan dinilai konsisten.

Analis menilai Indonesia dan India memulai dari posisi yang berbeda. “Posisi pasar India saat ini adalah hasil dari reformasi selama bertahun-tahun,” kata analis portofolio senior T. Rowe Price, Clarence Li.

Untuk saat ini, tekanan di pasar saham Indonesia dinilai lebih mencerminkan ujian terhadap kredibilitas kebijakan dibandingkan penilaian terhadap fundamental emiten. Sebagian investor menilai koreksi pasar justru membuka peluang masuk.

“Sebelum Mei tahun ini, kami akan memenuhi apa yang diinginkan MSCI,” kata Purbaya.

Pengalaman India menjadi cermin sekaligus peringatan bagi Indonesia bahwa reformasi pasar membutuhkan konsistensi dan ketekunan jangka panjang. “Indonesia ‘sudah bergerak di jalur yang serupa dan menggembirakan’ seperti yang dilakukan India,” kata Djumala.

Bisnis.com, JAKARTA— Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia mengumumkan pembekuan sementara terhadap penambahan emiten baru dan perubahan bobot pada kumpulan saham terpilih dari indeks harga saham gabungan (IHSG).

Bahkan, MSCI mengancam menurunkan kasta IHSG dari saat ini kelas pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market). Lembaga riset itu mempersoalkan masalah transparansi kepemilikan saham publik di lantai bursa RI.

Ultimatum MSCI itu membuat lantai bursa merah darah. Apalagi diperparah dengan langkah Goldman Sachs dan UBS memangkas rating IHSG menjadi underweight pada Rabu (29/1/2026).

Kontan saja, dalam dua hari ini kapitalisasi IHSG menguap nyaris Rp1.500 triliun. Dari posisi akhir tahun lalu mencapai rekor sejarah sebesar Rp16.000 triliun.

Secara historis, Indonesia resmi masuk dalam perhitungan MSCI Emerging Markets Index sejak kumpulan indeks tersebut diluncurkan pada 1 Januari 2001. Adapun data peforma indeks ini memiliki riwayat sejak 29 Desember 2000.

MSCI sebenarnya memiliki tiga klaster indeks. Pertama, MSCI Developed Markets Index yang terdiri 23 negara maju, yakni Amerika Serikat, Kanada, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris, Australia, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Israel.

Kedua, MSCI Emerging Markets Index (EMI) yang terdiri 24 negara berkembang, yakni Indonesia, China, India, Korsel, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand, Brasil, Meksiko, Chili, Peru, Kolombia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Turki, Afrika Selatan, Polandia, Republik Ceko, Hungaria, Yunani, dan Mesir.

Ketiga, MSCI Frontier Market Index yang terdiri 28 negara, yakni Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Kroasia, Estonia, Islandia, Latvia, Lituania, Rumania, Serbia, Slovenia, Bahrain, Yordania, Kazakstan, Oman, Maroko, Kenya, Mauritius, Tunisia serta negara anggota WAEMU, seperti Pantai Gading, Senegal, Benin dan Burkina Faso.

Penurunan kasta dari pasar berkembang menjadi perintis bakal menjadi momok di lantai bursa. CIO BPI Danantara Pandu Sjahrir menyebut dana asing bakal kabur sekitar US$50 atau setara Rp839,4 triliun.

Sebenarnya cukup ironis. Lantai bursa RI hanya dinilai berbobot 1,1%-1,3% dari total kapitaliasi MSCI EMI. Total kapitalisasi indeks pasar berkembang itu mencapai US$10,23 triliun pada posisi akhir 2025.

China mendominasi bobot MSCI EMI mencapai 27,63%. Kemudian diikuti Taiwan, India dan Korea Selatan (lihat tabel).

Perusahaan teknologi mendominasi MSCI EMI dengan kontribusi bobot mencapai 25%. Raksasa semikonduktor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TMSC), berada di puncak klasemen dengan kapitalisasi US$1,22 triliun dengan bobot mencapai 11,88% dan diikuti Tencent Holding sebesar US$492,11 miliar berbobot 4,82%. (lihat tabel).

Penyebab Bobot IHSG Rendah di MSCI Emerging Market

Wajar apabila Indonesia hanya memiliki bobot 1,1%. Pasalnya, total kapitalisasi lantai bursa RI itu hanya 1:9 dengan raksasa semikonduktor TMSC.

Sebagai perbandingan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang memiliki kapitalisasi tertinggi, yakni US$22,55 miliar, hanya berbobot 0,2%-03% bila dibandingkan dengan kapitalisasi MSCI EMI.

Perlu diketahui 10 emiten yang masuk dalam MSCI Indonesia memiliki kapitalisasi US$96,55 miliar. Nilai itu setara dengan 81% dari total kapitalisasi di IHSG Rp16.000 triliun per akhir 2025.

Satu sisi, bobot IHSG terlalu rendah karena jumlah saham publik (free float) di Indonesia jauh di bawah negara lain yang tergabung di MSCI EMI. Rata-rata negara lain memiliki free float sebesar 15%, sedangkan Indonesia masih 7,5%.

Jumlah free float ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan nilai kapitalisasi di lantai bursa. Sebagai contoh, kapitalisasi TMSC bisa mencapai US$1,22 triliun, karena free float mencapai 90%.

Sejatinya Indonesia dijanjikan oleh MSCI untuk mengerek bobot nilai di pasar berkembang menjadi 1,25% pada awal tahun ini asalkan menambah free float di lantai bursa. Namun, hal itu belum berjalan, Indonesia tiba-tiba dibekukan dari radar MSCI EMI.

Apa Korelasi Transparansi dengan Menambah Free Float

Tidak semua negara yang tergabung dalam MSCI EMI memiliki batasan free float yang jelas. Hal ini sebelumnya yang diprotes oleh pihak PT Bursa Efek Indonesia, karena tidak ada perlakukan yang sama.

Ambil contoh China. Negeri Panda ini tidak ada persentase tunggal yang ketat pada syarat melantai di bursa. Namun, fokus otoritas China pada pengawasan yang ketat tata kelola dan kepemilikan strategis.

Adapun MSCI menggunakan faktor inklusi asing (Foreign Inclusion Factors/FIF) untuk membedakan saham seri A domestik dengan akses investor asing.

Berbeda lagi dengan Taiwan dan Korsel. Dua negara ini tidak ada persentase minimum free float, tetapi ada aturan pengungkapan kepemilikan asing yang ketat. Adapun, emiten besar umumnya sangat likuid dan memenuhi standar free float MSCI.

Permasalahannya, dua hal yang dilakukan oleh China, Taiwan hingga Korsel tidak ada di Indonesia. Hal itu seperti yang dipermasalahkan oleh MSCI. Lembaga riset internasional itu menuding tidak ada transparansi dalam pengungkapan kepemilikan.

Padahal, semula MSCI hanya meminta penambahan free float dan pemisahan entitas dengan pemegang saham ritel. MSCI memberikan tenggat hingga akhir Desember 2025. Namun, hal tersebut tidak dipenuhi sehingga vonis MSCI pun jatuh pada bulan ini.

Upaya Prabowo Selamatkan Lantai Bursa

Gonjang-ganjing di lantai bursa itu akhirnya direspons oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Prabowo disebut telah memberikan arahan ke pembantunya untuk menyelamatkan IHSG dengan merespons ultimatum MSCI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI, antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," terangnya.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia menjadi sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Isu tersebut mendorong MSCI menerapkan perlakuan sementara terhadap indeks saham Indonesia dan memicu tekanan tajam di pasar domestik.

Dalam pengumuman hasil konsultasi yang dirilis Rabu (28/1/2026), MSCI menyatakan kekhawatiran investor tidak hanya berkaitan dengan metodologi perhitungan free float, tetapi juga menyentuh persoalan fundamental aksesibilitas dan kemampuan investasi (investability) pasar modal Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu pembentukan harga yang wajar.

“Mengingat kekhawatiran di atas, MSCI akan menerapkan pembekuan sementara pada perubahan terkait indeks tertentu untuk sekuritas Indonesia yang dihasilkan dari Tinjauan Indeks (termasuk Tinjauan Indeks Februari 2026) atau peristiwa korporasi,” tulis MSCI dalam pengumumannya.

Dalam skema perlakuan sementara tersebut, MSCI membekukan seluruh peningkatan foreign inclusion factor (FIF) dan number of shares (NOS). Selain itu, tidak akan ada penambahan konstituen pada MSCI Investable Market Index (IMI), serta tidak dilakukan migrasi ke atas di seluruh segmen indeks berdasarkan ukuran kapitalisasi, termasuk perpindahan saham dari MSCI Indonesia Small Cap ke MSCI Indonesia Global Standard.

MSCI menegaskan, langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko perputaran indeks dan menjaga kemampuan investasi, sembari memberikan waktu bagi otoritas pasar terkait untuk menghadirkan peningkatan transparansi yang dinilai bermakna.

Respons BEI

Menanggapi keputusan tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan koordinasi lintas otoritas pasar modal guna menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menindaklanjuti pengumuman MSCI yang dirilis pada Rabu (28/1/2026).

Menurut Kautsar, masukan yang disampaikan MSCI dipandang sebagai bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia, mengingat indeks MSCI menjadi salah satu referensi utama investor internasional dalam menentukan alokasi aset global.

“Sejalan dengan hal tersebut, kami berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik dalam rangka meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI,” ujar Kautsar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan transparansi data pasar, termasuk penyediaan informasi yang lebih akurat dan andal sesuai praktik terbaik global. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah membuka akses data free float secara lebih luas dan terstruktur.

“BEI telah menyampaikan pengumuman data free-float secara komprehensif melalui website resmi BEI sejak 2 Januari 2026 serta akan disampaikan secara rutin setiap bulannya,” jelas Kautsar.

Ke depan, BEI bersama SRO dan OJK akan terus berkoordinasi dengan MSCI guna memastikan keselarasan pemahaman serta implementasi peningkatan transparansi informasi pasar.

Sebelum pengumuman resmi tersebut, MSCI sempat mengusulkan perubahan metodologi perhitungan free float khusus untuk pasar Indonesia. Dalam skema yang diusulkan, perhitungan free float didasarkan pada angka terendah dari dua sumber data, yakni data resmi perusahaan seperti laporan tahunan dan siaran pers, serta estimasi dari KSEI Holding Composition Report.

Dalam laporan KSEI, kategori scrip shares, corporates (lokal dan asing), serta others (lokal dan asing) diklasifikasikan sebagai non-free float. Pada skenario alternatif, hanya scrip shares dan corporates yang dimasukkan sebagai non-free float.

MSCI juga mengaitkan usulan tersebut dengan rencana penerapan konvensi pembulatan global mulai review Mei 2026. Dalam skema ini, free float di atas 25% dibulatkan ke kelipatan 2,5%, kisaran 5–25% ke 0,5% terdekat, dan di bawah 5% ke 0,1% terdekat. Berdasarkan simulasi MSCI, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan FIF sejumlah emiten berkapitalisasi besar.

Samuel Sekuritas mencatat sejumlah saham utama diperkirakan terdampak signifikan jika metodologi tersebut diterapkan. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) berpotensi mengalami penurunan FIF sebesar 0,125 atau setara berkurangnya kapitalisasi pasar float-adjusted sekitar US$7,0 miliar. Dampak serupa diperkirakan terjadi pada AMMN sebesar US$3,9 miliar, BBRI US$3,5 miliar, TLKM US$1,8 miliar, serta ASII US$1,7 miliar.

“Dari sudut pandang analis Samuel Sekuritas Indonesia, kebijakan ini merupakan bentuk pengetatan metodologi yang berpotensi menurunkan total kapitalisasi pasar float-adjusted Indonesia,” tulis Samuel Sekuritas.

Dalam skenario tersebut, bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index diperkirakan turun dari sekitar 1,4% menjadi 1,2%, dengan potensi arus keluar dana pasif asing mencapai US$2,0 miliar akibat penyesuaian eksposur dana indeks global.

Tekanan terbesar diperkirakan terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, AMMN, BBRI, BMRI, dan TLKM yang selama ini menjadi kontributor utama dalam indeks MSCI Indonesia.

IHSG Sesi I Anjlok 7,34%

Tekanan dari keputusan MSCI langsung tercermin di pasar saham domestik. IHSG ditutup melemah tajam 7,34% ke level 8.221,21 pada sesi I perdagangan Rabu (28/1/2026). Sepanjang sesi, indeks bergerak di rentang 8.269–8.596, dengan 764 saham melemah dan kapitalisasi pasar turun menjadi Rp15.087 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) terjun lebih dari 14%. Tekanan pasar muncul seiring kekhawatiran bahwa ketidakjelasan transparansi struktur kepemilikan saham dapat berujung pada penurunan bobot Indonesia di indeks global, bahkan potensi reklasifikasi dari emerging market menjadi frontier market jika hingga Mei 2026 tidak ada perbaikan yang dinilai memadai oleh MSCI.

Pasar modal Indonesia berisiko kehilangan arus dana global lebih dari US$2 miliar atau sekitar Rp33,8 triliun (kurs Rp16.900) dalam beberapa bulan ke depan seiring rencana MSCI Inc. mengubah metodologi pengindeksannya, khususnya terkait pengetatan definisi free float.

MSCI dijadwalkan mengambil keputusan pada akhir Januari 2026 setelah menerima masukan dari pelaku industri. Jika disetujui, kebijakan baru akan mulai berlaku pada peninjauan indeks MSCI Mei 2026. Free float menjadi faktor kunci karena menentukan jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan dan bobot emiten dalam indeks.

Risiko meningkat karena Indonesia saat ini memiliki rata-rata free float terendah di Asia. Apabila MSCI menilai saham yang dapat diperdagangkan lebih sedikit dibandingkan yang dilaporkan, investor pasif yang mengacu pada indeks tersebut akan dipaksa melepas kepemilikan. Dampaknya berpotensi signifikan bagi pasar saham Indonesia senilai US$971 miliar, baik dari sisi arus dana maupun persepsi investor.

“Langkah ini menjadi ujian penting bagi agenda reformasi pasar modal Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya perbaikan tata kelola perusahaan untuk membuka partisipasi internasional yang lebih besar dan aliran investasi jangka panjang,” kata Gary Tan, manajer portofolio di Allspring Global Investments, mengutip Bloomberg, Rabu (21/1/2026).

Tekanan diperkirakan paling besar menghantam emiten berkapitalisasi besar dengan kepemilikan terkonsentrasi. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dengan 84% saham dimiliki Prajogo Pangestu, serta PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang 71% sahamnya dikuasai pemegang saham pengendali, masuk dalam daftar emiten berisiko terdampak.

Menanggapi hal tersebut, sumber yang mengatasnamakan Grup Barito menyampaikan kepada Ipotnews bahwa free floatBRPT telah mencapai 27% sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara free float Petrindo berada di level 15%. Ia meyakini BRPT tidak akan terdampak perubahan metodologi MSCI apa pun. Adapun Petrindo berpotensi terdampak jika aturan baru diterapkan, namun tidak diperkirakan menghadapi arus keluar terbesar.

Dalam bisnis penyusunan indeks, free float kerap luput dari perhatian meski krusial. Penyedia indeks seperti MSCI dan FTSE Russell menggunakannya untuk mengukur kemudahan investor membeli saham. Ketika free float rendah, saham menjadi kurang likuid. Analis Aletheia Capital, Nirgunan Tiruchelvam, menyebut saham semacam ini sebagai “koleksi museum: bisa dilihat, tetapi tidak bisa dibeli dalam jumlah berarti”.

Lebih dari 200 saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki free float di bawah 15%. Data Bloomberg menunjukkan IHSG memiliki rata-rata free float terendah di Asia-Pasifik. Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan arus keluar dana pasif asing sekitar US$2 miliar jika aturan baru diadopsi.

Perbedaan metodologi juga tercermin pada kinerja indeks. Tahun lalu, IHSG menguat lebih dari 22% ke rekor tertinggi, sementara Indeks MSCI Indonesia turun 3%, menciptakan selisih terbesar sepanjang sejarah karena keterbatasan likuiditas sejumlah saham IHSG.

Secara teori, free float dihitung dari total saham beredar dikurangi kepemilikan investor strategis. Namun, struktur kepemilikan yang kompleks menyulitkan identifikasi pemegang saham strategis—isu yang disoroti MSCI dalam dokumen konsultasi September lalu. MSCI menyebut ketersediaan dataset baru memungkinkan estimasi free float yang lebih akurat dan mengusulkan penggunaan angka terendah antara laporan publik dan dataset tersebut, yang berpotensi memangkas kapitalisasi free float 15 emiten.

Di sisi regulator, BEI merencanakan kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 10%–15%, dengan target jangka panjang 25%, meski belum ada jadwal pasti. Sebagai perbandingan, Hong Kong dan India menetapkan 25%, sementara Thailand 15%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan akan mengirimkan surat ke penyedia indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai peninjauan ulang metodologi free float.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menuturkan BEI telah mengirimkan surat ke MSCI mengenai peninjauan ulang free float tersebut. Selain itu, kata Irvan, beberapa perusahaan juga mengirimkan surat keberatan terhadap penyesuaian free float tersebut.

“Bursa mengirim surat ke MSCI untuk menjelaskan beberapa hal, dan juga mengatakan eksklusi ini kurang tepat menurut kami,” ujar Irvan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurut Irvan, dalam surat tersebut, Bursa mempertanyakan mengapa perubahan tersebut hanya untuk Indonesia, dan Bursa juga menjelaskan bagaimana BEI menghitung free float, serta kondisi free float perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

“Kami jelaskan corporate and others itu sebenarnya investor seperti apa dan berapa banyak free float di masing-masing itu. Berdasarkan reviu sementara kami adalah investor yang masuk dalam corporate itu justru memiliki jumlah saham free float lebih banyak dibanding non-free float, jadi ini kami infokan dan kami luruskan ke MSCI,” tuturnya.

Setelah menyurati MSCI, kata Irvan, Bursa akan mengatur jadwal agar bisa mengadakan pertemuan dengan MSCI.

Adapun mengacu pada presentasi dari MSCI, MSCI membuat simulasi dua skenario perhitungan baru, yaitu dengan proposed methodology dengan memperhitungkan scrip shares atau saham yang tidak dilaporkan di KSEI, corporate holdings lokal dan asing, serta others lokal dan asing, sebagai non-free float.

Sementara itu, untuk skenario kedua yaitu alternate methodology hanya menganggap script shares dan corporates sebagai non-free float.

Dalam skenario pertama atau proposed methodology, banyak saham besar mengalami penurunan Free Float Inclusion Factor (FIF), seperti BBCA dari 0,45 menjadi 0,325, AMMN dari 0,2 menjadi 0,075, dan GOTO dari 0,75 menjadi 0,45.

Dengan simulasi tersebut, porsi saham publik yang diakui MSCI akan menjadi lebih kecil, dan kapitalisasi pasar yang diakui MSCI juga turun. Apabila aturan ini diterapkan, maka 13% dari bobot indeks akan berubah.

Sementara itu, jika menggunakan skenario kedua, maka penurunan FIF akan lebih kecil dibandingkan dengan tabel pertama. Saham BBCA misalnya dari 0,45 menjadi 0,40, AMMN dari 0,2 menjadi 0,11, dan ASII dari 0,5 menjadi 0,425. Hanya 5% dari bobot indeks akan berubah

Sebagai informasi, FIF mencerminkan porsi kapitalisasi pasar suatu saham yang dianggap dapat dimiliki investor publik, khususnya asing. Semakin kecil nilai FIF, maka semakin kecil pula kapitalisasi saham yang diperhitungkan MSCI dalam indeksnya.

Dengan demikian, penurunan FIF berarti bobot saham tersebut di dalam indeks MSCI juga akan menurun, meskipun nilai pasar saham di bursa sebenarnya tidak berubah.