Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan segera melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk lima posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), pada hari ini, Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang hari ini, Selasa (10/3/2026). Sebanyak 10 nama akan diseleksi oleh DPR setelah disaring melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) OJK.

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," terang Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kesepuluh nama itu akan diseleksi untuk mengisi lima posisi di Dewan Komisioner OJK, yaitu Ketua merangkap Anggota; Wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota.

"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kita dan itu nanti untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres [surat presiden] yang disampaikan kepada pimpinan DPR," terangnya.

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai. "Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Berikut 10 nama Calon Dewan Komisioner OJK:

• Friderica Widyasari Dewi
• Agus Sugiarto
• Hernawan Bekti Sasongko
• Ari Zulfikar
• Hasan Fawzi
• Darmansyah
• Dicky Kartikoyono
• Danu Febrianto
• Adu Budiarso
• Anton Daryono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama peserta yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah. Nama calon ADK OJK tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat, menurut Ketua Panitia Seleksi ADK OJK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pengumuman di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Peserta yang lulus seleksi administratif wajib mengikuti tahapan berikutnya berupa masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan atau informasi mengenai integritas dan rekam jejak calon pengganti ADK OJK melalui laman seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id pada menu Aspirasi hingga 26 Maret 2026. Panitia menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang diberikan.

Sementara itu, peserta melanjutkan proses dengan mengikuti arahan persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen secara daring pada 6 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada 9 Maret 2026 pukul 06.45 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Sedangkan asesmen daring wajib diselesaikan paling lambat 8 Maret 2026, dan asesmen luring dilaksanakan pada 10 dan 11 Maret 2026 sesuai jadwal masing-masing.

Selanjutnya, proses wawancara berlangsung pada 25 dan 26 Maret 2026.

“Calon pengganti ADK OJK yang tidak mengikuti asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan/atau wawancara dinyatakan gugur dalam proses seleksi,” tegas Panitia Seleksi.

Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Adapun 20 nama peserta yang lolos adalah sebagai berikut:

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah, pada Rabu (4/3/2026). Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Ketua Panitia Seleksi Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat untuk tahapan administratif.

Para peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara.

Panitia Seleksi juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan dan informasi terkait integritas, rekam jejak, serta perilaku para calon.

Berikut daftar lengkap 20 nama yang lolos seleksi administratif beserta jabatan terakhirnya:

1. Adi Budiarso — Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.

2. Agus Sugiarto — Komisaris Independen PT Danantara Asset Management.

3. Anton Daryono — Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia.

4. Ary Zulfikar — Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Bambang Mukti Riyadi — Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan.

6. Boby Wahyu Hernawan — Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.

7. Danu Febrianto — Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan.

8. Darmansyah — Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan.

9. Dhani Gunawan Idat — Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan.

10. Dicky Kartikoyono — Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

11. Dwityapoetra Soeyasa Besar — Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan.

12. Friderica Widyasari Dewi — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

13. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan.

14. Hernawan Bekti Sasongko — Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

15. Hidayat Prabowo — Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

16. Iskandar Simorangkir — Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia.

17. Lasmaida Gultom — Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015–2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti).

18. Orias Petrus Moedak — Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics.

19. Pahala Nugraha — Komisaris Utama Danantara Investment Management.

20. Rizal Ramadhani — Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) (OJK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah, pada Rabu (4/3/2026). Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Ketua Panitia Seleksi Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat untuk tahapan administratif.

Para peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara.

Panitia Seleksi juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan dan informasi terkait integritas, rekam jejak, serta perilaku para calon. Masukan dapat disampaikan melalui laman resmi seleksi mulai 4 Maret 2026 hingga 26 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Identitas pemberi masukan dijamin kerahasiaannya dan panitia tidak melakukan korespondensi atas informasi yang diterima.

Selanjutnya, para calon akan mengikuti briefing persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen pada 6 Maret 2026. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung pada 9 Maret 2026 di RSPAD Gatot Soebroto, sementara asesmen akan dilaksanakan pada 10–11 Maret 2026.

Tahap wawancara direncanakan berlangsung pada 25–26 Maret 2026. Hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Berikut daftar 20 nama yang lolos seleksi administratif beserta jabatan terakhirnya:

1. Adi Budiarso — Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.
2. Agus Sugiarto — Komisaris Independen PT Danantara Asset Management.
3. Anton Daryono — Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia.
4. Ary Zulfikar — Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Bambang Mukti Riyadi — Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Boby Wahyu Hernawan — Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.
7. Danu Febrianto — Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan.
8. Darmansyah — Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dhani Gunawan Idat — Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan.
10. Dicky Kartikoyono — Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.
11. Dwityapoetra Soeyasa Besar — Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Friderica Widyasari Dewi — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.
13. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan.
14. Hernawan Bekti Sasongko — Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
15. Hidayat Prabowo — Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
16. Iskandar Simorangkir — Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia.
17. Lasmaida Gultom — Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015–2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti).
18. Orias Petrus Moedak — Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics.
19. Pahala Nugraha — Komisaris Utama Danantara Investment Management.
20. Rizal Ramadhani — Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bergulir.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa hingga saat ini sejumlah pejabat internal OJK telah mendaftarkan diri.

“Kalau teman-teman internal OJK banyak,” ujarnya singkat saat ditanya mengenai perkembangan seleksi Dewan Komisioner OJK ketika ditemui dalam acara Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Senin (23/2/2026).

Sebelumnya, Friderica secara terbuka mendorong pejabat internal OJK, khususnya para deputi komisioner, untuk maju dan mengikuti seleksi calon ADK OJK.

“Kami sih mendorong internal OJK maju, maksudnya ini ya pejabat-pejabat deputi komisioner, silakan maju,” ujar Friderica, dikutip Senin (16/2/2026).

Namun demikian, saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dia menepis spekulasi tersebut. “Kan [saya] sudah ADK,” imbuhnya singkat.

Pansel Tunggu Figur Berkualitas

Di sisi lain, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon ADK OJK, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa nama yang masuk dalam daftar pendaftar.

"Saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa saja. Mungkin masih kami tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk," ujar Purbaya.

Menurutnya, sebagian besar peserta yang telah mendaftar belum sepenuhnya merupakan figur-figur unggulan di bidang jasa keuangan. "Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jagonya-jagonya gitu," katanya.

Adapun, pemerintah telah membentuk Panitia Seleksi calon ADK OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pansel diketuai oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan beranggotakan delapan orang, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, serta Gusti Aju Dewi.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026, proses pendaftaran calon ADK OJK telah dibuka sejak 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB dan akan ditutup pada 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Sekretariat Pansel menyatakan panitia bekerja secara sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon ADK OJK guna menjaring figur terbaik untuk memperkuat kepemimpinan otoritas sektor jasa keuangan tersebut.

Pengunduran Diri Bos OJK

Adapun, proses seleksi tersebut dilaksanakan usai tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

"Harus dipastikan kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Ekonom CELIOS Bhima Yudistira, (4/2/2026).

Bhima menambahkan latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua (OJK) Friderica Widyasari Dewi secara terbuka mendorong pejabat internalnya untuk maju dan mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK.

“Kami sih mendorong internal OJK maju, maksudnya ini ya pejabat-pejabat deputi komisioner, silakan maju,” ujar Friderica, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner, dia menepis spekulasi tersebut. “Kan [saya] sudah ADK,” imbuhnya singkat.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses seleksi calon ADK OJK yang resmi dibuka pemerintah. Presiden telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon ADK OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

“Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon,” demikian dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Pansel Calon ADK OJK.

Adapun jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Pengisian jabatan tersebut dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga independen dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, sesuai Pengumuman Nomor PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026 yang juga dapat diakses melalui laman Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Proses seleksi akan melalui empat tahapan, yakni seleksi administratif, penilaian masukan masyarakat dan rekam jejak serta makalah, asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta tahap afirmasi atau wawancara. Keputusan pansel bersifat final dan mengikat.

Dengan dibukanya seleksi ini, pemerintah mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengunduran Diri Bos OJK

Adapun, proses seleksi tersebut dilaksanakan usai tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

Dalam perkembangannya, muncul nama politisi dari Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK. Namun, kemunculan Misbakhun dikhawatirkan oleh pasar.

"Harus dipastikan memang kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Bhima, (4/2/2026).

Bhima menambahkan latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026.

Tim Pansel Dewan Komisioner OJK dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D ini telah menjabat sebagai Ketua DK LPS sejak 24 September 2020, setelah dilantik oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI kala itu.

Sebelumnya Purbaya menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain kiprahnya di pemerintahan, Purbaya juga memiliki pengalaman di dunia korporasi. Purbaya pernah dipercaya menjadi salah satu komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID. Sebagaimana diketahui, Inalum merupakan holding BUMN pertambangan yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia.

Purbaya menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro. Namun demikian, ketertarikannya pada bidang ekonomi kemudian membawanya melanjutkan studi doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Ph.D.

Perry Warjiyo

Sebagai anggota pansel, terdapat Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Perry merupakan bankir sentral yang telah lama berkarier di Bank Indonesia dan menjabat sebagai Gubernur BI dua periode.

Berdasarkan situs resmi BI, Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 1959. Perry menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) pada 1982.

Perry melanjutkan pendidikan magister di Iowa State University hingga meraih gelar Master pada 1989, juga meraih gelar Ph.D pada 1991. Dia memulai kariernya sebagai staf di desk penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan dan pengawasan kredit.

Pada 1992, dia diangkat sebagai Staf Gubernur BI. Sebelum menduduki pucuk tertinggi bank sentral, dia menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013–2018.

Pria kelahiran Sukoharjo, 1959, itu juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional, serta pernah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI.

Dia juga pernah menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007–2009.

Perry memiliki karier yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

Suahasil Nazara

Anggota lainnya adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di Kementerian Keuangan, Suahasil menangani berbagai isu fiskal dan kebijakan anggaran negara.

Merujuk laman resmi Kementerian Keuangan, Suahasil lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Dirinya meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.) dari Universitas Indonesia pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dari Cornell University USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999, dan pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar alias Profesor di bidang Ilmu Ekonomi.

Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi dari 2004 sampai dengan 2005, Kepala Lembaga Demografi dari 2005 sampai 2008, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dari 2009 sampai 2013.

Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009 sampai 2011. Dia juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009 sampai 2015.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI dari 2010 hingga 2015, serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Maju.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik Suahasil bersama 11 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB.

Suahasil terpilih kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada 7 Februari 2025 ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Bambang Eko Suhariyanto

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto juga tercatat sebagai anggota pansel. Bambang Eko Suhariyanto lahir tanggal 1 Oktober 1961, di Jember, Jawa Timur. Ia memiliki perjalanan pendidikan yang mengesankan.

Setelah menyelesaikan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1987, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2003. Dia meraih gelar doktor pada tahun 2018 dari Universitas Brawijaya.

Melansir laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, selama berkarir di TNI, Bambang terus mengembangkan pengetahuannya melalui berbagai pendidikan di dalam dan luar negeri, seperti Sekkau tahun 1996, Law Operation Course (Amerika) tahun 1999, Seskoau tahun 2002, Legal Adviser Course (Australia) tahun 2003, dan Ilomo Course (Amerika) tahun 2004.

Lalu Air Law Course (Belanda) tahun 2005, International Law Development Programs (Amerika) tahun 2006, Susopsgab IV tahun 2007, Operation Law Course For Senior Officer (Hawaii) tahun 2007 dan Sesko TNI tahun 2010. Semua pengalaman ini membekalinya dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan strategi militer.

Karier Bambang dimulai sebagai Kasi Kumniter Subdis Kumdira Diskumau, dan sejak saat itu, karirnya terus menanjak dengan menjabat berbagai posisi penting, termasuk Kakum Koopsau II, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Hukum Setjen Kemhan), hingga kemudian dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial pada tahun 2018.

Aida S. Budiman

Dari Bank Indonesia, Deputi Gubernur Aida S. Budiman turut menjadi anggota pansel. Aida S. Budiman Lahir di Bogor pada tahun 1965.

Setelah menempuh pendidikan di bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan mendapatkan gelar Master di bidang Economics pada tahun 1996. Aida juga melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Phd di bidang Ekonomi pada tahun 2001.

Merujuk situs resmi Bank Indonesia, Aida pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter periode 2018 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018.

Aida S. Budiman resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027.

Erwan Agus Purwanto

Anggota berikutnya adalah Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Erwan Agus Purwanto.

Erwan lahir di Klaten, Jawa Tengah pada 2 Agustus 1968. Dirinya merupakan jebolan sarjana hingga magister di Universitas Gajah Mada (UGM) dengan fokus administrasi publik dan kebijakan publik. Dia mendapatkan gelar Ph.D dari Universiteit van Amsterdam, Belanda tahun 2004.

Erwan pernah mengajar di UGM bahkan sempat menduduki kursi Dekan Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik UGM pada 2016 sampai dengan 2021. Dalam rentang waktu tersebut, tepatnya pada 2019, dia diresmikan sebagai Guru Besar di bidang Kebijakan Publik.

Dhahana Putra

Dari unsur hukum, terdapat Dhahana Putra yang menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Hukum. Dhahana menjabat beberapa kedudukan strategis.

Pada 2014, dirinya merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Lalu pada 2015 dirinya menduduki kursi Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pada 2020, dia pernah menduduki Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga. Tiga tahun kemudian yakni pada 2023, Dhahana menjadi Direktur Jendral Hak Asasi Manusia dan setahun kemudian menduduki kursi Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan.

Dhahana merupakan jebolan Universitas Sulawesi Tenggara dengan sarjana Ilmu Hukum. Dia lalu melanjutkan studi magister atau S2 Hak Asasi Manusia di Universitas Indonsia. Lalu menyabet S3 Ilmu Politik di Universitas Nasional.

Muhammad Rullyandi

Selain unsur pemerintah dan otoritas moneter, pansel juga melibatkan pakar yakni Muhammad Rullyandi yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara.

Rullyandi merupakan dosen tetap pada fakultas hukum Universitas Jayabaya Jakarta, dan saat ini juga menjadi staf ahli pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan staf ahli pada Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri).

Gusti Aju Dewi

Sementara itu, Gusti Aju Dewi tercatat sebagai pakar grafologi dalam susunan pansel. Adapun grafologi merupakan ilmu yang mempelajari kepribadian seseorang melalui tulisan tangan.

Gusti Aju Dewi merupakan jebolan School of Computer Science Universitas Nusa Putra dengan studi Magister Informatika atau Master AI. Gusti Aju juga mendirikan ISOG (Indonesian School of Graphologist), sebuah institusi yang bertujuan memfasilitasi masyarakat yang berminat mendalami grafologi secara profesional yang didukung oleh beberapa praktisi Grafolog Internasional.

Pada tahun 2018, Gusti Aju Dewi menjadi orang Indonesia pertama yang tersertifikasi grafologi secara global. Dia diakui melalui skema EC0-293 di bawah SEP-CONOCER Meksiko, dan tercatat dalam Gaceta Official (Lembaran Negara Meksiko) yang berlaku di 83 negara.

Kandidat anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan disebut harus memiliki pengalaman di bidang keuangan minimal 10 tahun. Ketua Sekretariat Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK Arief Wibisono mengatakan akan memilih calon yang terbaik.

"Saya sudah 33 tahun bergelut di bidang jasa keuangan. Saya akan bisa mengidentifikasinya," ucap Arief dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/2).

Pendaftaran calon anggota dewan komisioner tersebut mulai dibuka pada 11 Februari hingga 2 Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk Pansel Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 pada 9 Februari 2026.

Pansel ini berisikan sembilan orang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota. Lalu delapan anggota lainnya, yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Syarat lainnya bagi calon yang mendaftar adalah menyertakan pernyataan bahwa tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit.

Calon tersebut juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara. "Jadi tidak pernah penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” kata Arief.

Calon anggota Dewan Komisioner OJK juga tidak boleh menjabat sebagai pengurus maupun anggota partai politik. “Kalau dia masih sebagai pengurus, pada saat ditetapkan menjadi ADK OJK dia harus mengundurkan diri,” katanya.

Panitia seleksi saat ini sedang mencari pengisi kursi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Mekanisme seleksi dilakukan dalam empat tahapan. Tahap pertama adalah seleksi administratif. Tahap kedua, penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah. Lalu tahap ketiga, asesmen dan pemeriksaan kesehatan. Terakhir, tahap afirmasi atau wawancara. Keputusan akhir akan diumumkan di laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, dan https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk panitia seleksi (pansel) calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Simak nama-nama pengisi pansel tersebut.

Dalam rilis yang disampaikan pada Rabu (11/2/2026), pembentukan pansel oleh presiden tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

"Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon," demikian dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Pansel Calon ADK OJK.

Dalam seleksi kali ini, jabatan yang akan diisi yaitu Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Pengisian jabatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga yang independen, kredibel, dan berintegritas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional.

Pembukaan Pendaftaran

Pendaftaran calon petinggi OJK tersebut dibuka mulai 11 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026. Para calon petinggi regulator bidang jasa keuangan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.

Di samping itu, calon juga harus memenuhi syarat, ketentuan pendaftaran dan ketentuan khusus sesuai pengumuman pendaftaran Nomor PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026 pada laman www.kemenkeu.go.id dan www.bi.go.id.

"Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB," tulis Pansel.

Selanjutnya, mekanisme seleksi dilakukan dalam 4 tahap terdiri dari Tahap I (Seleksi Administratif), Tahap II (Penilaian Masukan dari Masyarakat, Rekam Jejak, dan Makalah), Tahap III (Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan), dan Tahap IV (Afirmasi/Wawancara).

Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan melalui laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, dan https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Panitia Seleksi pun mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon ADK OJK guna memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

"Panitia Seleksi mengharapkan masyarakat mengawal proses ini dengan memberikan masukan kepada Panitia Seleksi atau melalui Sekretariat Panitia Seleksi."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan progres pembentukan panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya mengatakan pembentukan Pansel akan mengikuti Undang-Undang yang ada. Sebab, pimpinan OJK akan mempertaruhkan integritas dalam mengelola pasar.

Dia pun menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan OJK akan berlangsung lama, sebab terdapat kaidah-kaidah yang harus diikuti, termasuk dalam proses pembentukan Pansel.

"Jadi pada dasarnya sih kita biarkan saja yang jago-jago [calon pimpinan OJK] untuk tempur di situ. Nanti kita lihat di Pansel kerja mereka seperti apa ketika dilakukan sesi tanya jawab maupun pengetesan pengaturan mereka tentang pasar modal dan pasar finansial," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).

Sebagaimana diketahui, tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

Terpisah, Purbaya menyebut sudah seharusnya para petinggi OJK, termasuk Direktur Utama BEI bertanggung jawab akibat koreksi yang dalam pada IHSG.

"Ketika pasar mengalami koreksi mendalam, maka mereka seharusnya bertanggung jawab. Karena kami tahu bahwa mereka tidak merespons apa yang diinginkan MSCI, dan OJK bertanggung jawab mengendalikan pasar. Keduanya [BEI dan OJK] bertanggung jawab atas hal tersebut, termasuk Ketua OJK. Menurut saya itu adalah hal yang bagus, artinya mereka mengerti mereka berbuat salah dan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung membeberkan terkait dengan tukar posisi dirinya dengan Thomas Djiwandono. Menurutnya, adanya tukar posisi akan mendorong sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Juda Agung telah dilantik menjadi Wamenkeu di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) sore. Sebelum menjadi Wamenkeu, Juda Agung mundur dari posisinya sebagai Deputi Gubernur BI pada Januari 2026.

Kemudian, posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggal Juda akan diisi Wamenkeu sebelumnya Thomas Djiwandono. Thomas mengundurkan diri dari jabatan tersebut seiring penetapannya sebagai Deputi Gubernur BI.

Thomas juga telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani proses fit and proper test serta rapat paripurna DPR pada akhir Januari 2026.

Juda mengatakan pertukaran posisi antara dirinya dan Thomas Djiwandono akan menambah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada arahan khusus Presiden Prabowo Subianto mengenai calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengatakan bahwa pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk memilih Ketua Dewan Komisioner OJK definitif telah resmi dimulai. Purbaya juga menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih kuat untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi belakangan ini.

“Siapa Ketua OJK definitif mungkin masih menunggu. Tapi kalau saya sih pengen serok ke bawah, kenapa? Fondasi ekonomi kita masih bagus dan akan membaik terus ke depan,” ujar Purbaya, Senin kemarin.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua OJK akan melalui panitia seleksi. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan proses ini bersifat pra-perantara dan ditargetkan berlangsung cepat. Pemerintah menargetkan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan sudah dapat ditetapkan Ketua OJK definitif.

“Ini pra perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” tegasnya.

Terkait jadwal pendaftaran calon Ketua OJK, Menkeu menyebutkan bahwa hal tersebut akan diumumkan setelah pansel bekerja dan proses seleksi resmi berjalan. “Nanti-nanti, kan pansel baru dimulai,” pungkasnya.

Pimpinan OJK Saat Ini

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan, tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk memilih Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif telah resmi dimulai.

Hal tersebut disampaikan Menkeu usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada nama yang ditetapkan sebagai Ketua OJK definitif. Menurutnya, proses seleksi masih berjalan dan akan dilakukan secara cepat mengingat pentingnya kepastian kepemimpinan di OJK.

“Siapa Ketua OJK definitif mungkin masih menunggu. Tapi kalau saya sih pengen serok ke bawah, kenapa? Fondasi ekonomi kita masih bagus dan akan membaik terus ke depan,” ujar Purbaya.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua OJK akan melalui panitia seleksi. Proses pansel tersebut, kata dia, sudah resmi dimulai pada hari ini.

“Sudah dimulai prosesnya hari ini,” katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan nama-nama calon yang muncul atau bocoran kandidat, Purbaya menegaskan bahwa hingga kini belum ada. Ia juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan khusus terkait sosok yang akan dipilih.

“Belum-belum. Tidak ada arahan dari Presiden,” ujarnya.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan proses ini bersifat pra-perantara dan ditargetkan berlangsung cepat. Pemerintah menargetkan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan sudah dapat ditetapkan Ketua OJK definitif.

“Ini pra perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” tegasnya.

Terkait jadwal pendaftaran calon Ketua OJK, Menkeu menyebutkan bahwa hal tersebut akan diumumkan setelah pansel bekerja dan proses seleksi resmi berjalan.

“Nanti-nanti, kan pansel baru dimulai,” pungkasnya.

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan, tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).