Bisnis.com, JAKARTA - Istana memastikan telah menerima usulan nama-nama calon panitia seleksi (pansel) untuk memilih pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) usai pengunduran diri massal beberapa waktu lalu. Tahap ini menjadi awal proses seleksi pimpinan OJK definitif.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, saat ini fokus pengisian pimpinan OJK yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal pada penjaringan pansel. Dia memastikan belum ada detail pembahasan nama calon pimpinan OJK termasuk nama ketua Komisi XI Misbakhun yang santer dirumorkan oleh pasar. Menurut dia, sejumlah nama calon anggota pansel telah dikantongi dari berbagai unsur.

“[Nama-nama bakal calon pimpinan OJK] belum ada. [Nama calon pansel] beberapa sudah, karena itu [pansel] kan berasal dari berbagai unsur ya, dari Kementerian Keuangan, nama-nama itu,” kata Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers, Selasa (10/2/2026).

Prasetyo menyampaikan, proses seleksi diharapkan menghasilkan pimpinan OJK yang memiliki kompetensi kuat di bidang pengawasan sektor jasa keuangan. Ia menekankan peran OJK dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan nasional.

“Kita juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sama, yang penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita. Supaya kejadian seperti kemarin misalnya [dinamika pasar modal] kita ada sedikit masalah itu tidak berulang kembali,” ujarnya.

Pembentukan pansel dilakukan setelah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara, serta Anggota Dewan Komisioner Inarno Djajadi mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah anjloknya harga saham gabungan akibat pengumuman MSCI yang mengancam Indonesia menjadi negara berisiko jika tidak berbenah hingga Mei 2025 mendatang. Kondisi itu memaksa dilakukan pendinginan pasar selama 2 hari berturut (trading halt). Direktur Utama BEI Imam Rachman hingga komisioner OJK mengundurkan diri imbas kejadian ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Istana memberikan tanggapan terkait munculnya nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dia berharap seleksi pimpinan regulator bidang jasa keuangan bisa menemukan pimpinan yang betul-betul menguasai bidangnya.

"Kita juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sama, yang penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita, supaya kejadian seperti kemarin misalnya [dinamika pasar modal] kita ada sedikit masalah itu tidak berulang kembali," ujar Prasetyo Hadi di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia juga menyatakan saat ini proses pemilihan pimpinan OJK masih dalam tahap pembentukan panitia seleksi (pansel). Ditanya terkait munculnya nama politisi Misbakhun sebagai calon pimpinan OJK, Prasetyo menjawab nama-nama bakal calon belum muncul.

"[Nama-nama bakal calon pimpinan OJK] belum ada. [Nama calon pansel] Beberapa sudah, karena itu kan berasal dari berbagai unsur ya, dari Kementerian Keuangan, nama-nama itu," kata Prasetyo.

Adapun, proses seleksi tersebut dilaksanakan usai tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia.

Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur. Dalam perkembangannya, muncul nama politisi dari Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK. Namun, kemunculan Misbakhun dikhawatirkan oleh pasar.

Fokus Utama

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kualitas kandidat pengganti Ketua OJK harus menjadi fokus utama dalam proses seleksi. Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi teknis dan integritas yang kuat agar mampu menjaga kredibilitas OJK di mata pasar.

"Harus dipastikan memang kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Bhima, (4/2/2026).

Bhima menambahkan, latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan progres pembentukan panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya mengatakan pembentukan Pansel akan mengikuti Undang-Undang yang ada. Sebab, pimpinan OJK akan mempertaruhkan integritas dalam mengelola pasar.

Dia pun menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan OJK akan berlangsung lama, sebab terdapat kaidah-kaidah yang harus diikuti, termasuk dalam proses pembentukan Pansel.

"Jadi pada dasarnya sih kita biarkan saja yang jago-jago [calon pimpinan OJK] untuk tempur di situ. Nanti kita lihat di Pansel kerja mereka seperti apa ketika dilakukan sesi tanya jawab maupun pengetesan pengaturan mereka tentang pasar modal dan pasar finansial," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).

Sebagaimana diketahui, tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

Terpisah, Purbaya menyebut sudah seharusnya para petinggi OJK, termasuk Direktur Utama BEI bertanggung jawab akibat koreksi yang dalam pada IHSG.

"Ketika pasar mengalami koreksi mendalam, maka mereka seharusnya bertanggung jawab. Karena kami tahu bahwa mereka tidak merespons apa yang diinginkan MSCI, dan OJK bertanggung jawab mengendalikan pasar. Keduanya [BEI dan OJK] bertanggung jawab atas hal tersebut, termasuk Ketua OJK. Menurut saya itu adalah hal yang bagus, artinya mereka mengerti mereka berbuat salah dan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung membeberkan terkait dengan tukar posisi dirinya dengan Thomas Djiwandono. Menurutnya, adanya tukar posisi akan mendorong sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Juda Agung telah dilantik menjadi Wamenkeu di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) sore. Sebelum menjadi Wamenkeu, Juda Agung mundur dari posisinya sebagai Deputi Gubernur BI pada Januari 2026.

Kemudian, posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggal Juda akan diisi Wamenkeu sebelumnya Thomas Djiwandono. Thomas mengundurkan diri dari jabatan tersebut seiring penetapannya sebagai Deputi Gubernur BI.

Thomas juga telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani proses fit and proper test serta rapat paripurna DPR pada akhir Januari 2026.

Juda mengatakan pertukaran posisi antara dirinya dan Thomas Djiwandono akan menambah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.