Bisnis.com, JAKARTA — Proses pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bergulir.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa hingga saat ini sejumlah pejabat internal OJK telah mendaftarkan diri.

“Kalau teman-teman internal OJK banyak,” ujarnya singkat saat ditanya mengenai perkembangan seleksi Dewan Komisioner OJK ketika ditemui dalam acara Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Senin (23/2/2026).

Sebelumnya, Friderica secara terbuka mendorong pejabat internal OJK, khususnya para deputi komisioner, untuk maju dan mengikuti seleksi calon ADK OJK.

“Kami sih mendorong internal OJK maju, maksudnya ini ya pejabat-pejabat deputi komisioner, silakan maju,” ujar Friderica, dikutip Senin (16/2/2026).

Namun demikian, saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dia menepis spekulasi tersebut. “Kan [saya] sudah ADK,” imbuhnya singkat.

Pansel Tunggu Figur Berkualitas

Di sisi lain, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon ADK OJK, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa nama yang masuk dalam daftar pendaftar.

"Saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa saja. Mungkin masih kami tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk," ujar Purbaya.

Menurutnya, sebagian besar peserta yang telah mendaftar belum sepenuhnya merupakan figur-figur unggulan di bidang jasa keuangan. "Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jagonya-jagonya gitu," katanya.

Adapun, pemerintah telah membentuk Panitia Seleksi calon ADK OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pansel diketuai oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan beranggotakan delapan orang, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, serta Gusti Aju Dewi.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026, proses pendaftaran calon ADK OJK telah dibuka sejak 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB dan akan ditutup pada 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Sekretariat Pansel menyatakan panitia bekerja secara sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon ADK OJK guna menjaring figur terbaik untuk memperkuat kepemimpinan otoritas sektor jasa keuangan tersebut.

Pengunduran Diri Bos OJK

Adapun, proses seleksi tersebut dilaksanakan usai tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

"Harus dipastikan kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Ekonom CELIOS Bhima Yudistira, (4/2/2026).

Bhima menambahkan latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan proses pengunduran diri sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah selesai dan pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mengisi kekosongan jabatan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi menjelang agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Sudah. Sudah kemarin siang. Sudah selesai,” ujar Prasetyo saat ditanya mengenai penyelesaian pengunduran diri pejabat OJK.

Menanggapi kemungkinan pembentukan kembali tim seleksi (timsel) untuk mengisi jabatan yang kosong, Prasetyo mengatakan opsi tersebut masih dipertimbangkan.

“Rencananya begitu, untuk mengisi kekosongan yang tiga. Tetapi kan juga sebetulnya mungkin tidak perlu timsel ya untuk mempercepat waktu,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) yang menjadi kewenangan Presiden RI dalam mengusulkan nama-nama calon pengganti.

“Karena mengisi PAW masih menjadi ranah kewenangan dari Bapak Presiden untuk bisa mengusulkan nama-nama. Nanti akan kita bicarakan setelah ini,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri 3 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prasetyo menjelaskan bahwa sesuai mekanisme hasil rapat ADK OJK, bahwa tiga ADK OJK berkirim surat ke Presiden untuk proses pengunduran diri.

Sebanyak tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

"Kami proses penetapan pengunduran diri. Baru setelah itu kami ikuti mekanisme proses melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Untuk sementara, pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Prasetyo menjelaskan ke depannya akan terdapat pengisian jabatan di pucuk pimpinan OJK secara definitif. "Untuk mengisi kan orang baru, yang [mengisi] 3 itu [3 ADK OJK yang mengundurkan diri]," kata Prasetyo.

Imbas IHSG Jeblok

Seperti diketahui, pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang menjadi pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan di OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri 3 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prasetyo menjelaskan bahwa sesuai mekanisme hasil rapat ADK OJK, bahwa tiga ADK OJK berkirim surat ke Presiden untuk proses pengunduran diri.

Sebanyak tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

"Kami proses penetapan pengunduran diri. Baru setelah itu kami ikuti mekanisme proses melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Untuk sementara, pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Prasetyo menjelaskan ke depannya akan terdapat pengisian jabatan di pucuk pimpinan OJK secara definitif. "Untuk mengisi kan orang baru, yang [mengisi] 3 itu [3 ADK OJK yang mengundurkan diri]," kata Prasetyo.

Imbas IHSG Jeblok

Seperti diketahui, pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang menjadi pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan di OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pergantian tiga pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan sesuai mekanisme atau aturan yang berlaku. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga belum menetapkan nama pengganti pimpinan OJK.

Seperti diketahui, tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

Pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa perlu merampungkan administrasi pengunduran diri dari tiga pimpinan OJK. Setelah itu, pihak-pihak terkait memproses nama-nama calon pimpinan sesuai dengan hasil rapat dewan komisioner OJK untuk nantinya menjalani fit & proper test.

"Iya, sesuai mekanisme kan hasil dari rapat dewan komisioner tadi kan berkirim surat kepada Bapak Presiden," katanya usai konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Prasetyo menyatakan Presiden Prabowo belum mengantongi nama calon untuk menggantikan tiga jabatan definitif di OJK.

"Belum dong [Prabowo tentukan nama pengganti DK OJK]. Untuk mengisi orang baru yang tiga itu [mundur]," jelasnya.

Kemudian pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku UsahaJasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Jadi tidak ada kekosongan [jabatan]," tegas Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sector jasa keuangan," katanya.

Jika sinyal penggantian yang kredibel muncul cepat dan tepat, tekanan bisa mereda dan IHSG kembali mengikuti faktor fundamental

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi pasar modal masih akan bergerak hati-hati selama beberapa hari ke depan usai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Proyeksi pergerakan pasar dalam waktu dekat, dalam jangka sangat pendek, pasar masih akan bergerak hati-hati dan volatil, terutama di sektor keuangan dan saham berkapitalisasi besar,” tuturnya dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan investor cenderung menunggu kejelasan arah transisi kebijakan dan kepemimpinan di sektor pasar modal terlebih dahulu sebelum mengambil langkah investasi selanjutnya.

Hal tersebut mengingat sejumlah pejabat di sektor pasar modal, yakni Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengundurkan diri pada Jumat (30/1).

“Jika sinyal penggantian yang kredibel muncul cepat dan tepat, tekanan bisa mereda dan IHSG kembali mengikuti faktor fundamental. Namun, tanpa kejelasan, volatilitas berisiko bertahan lebih lama,” ujar M Rizal Taufikurahman.

Selain ketiga petinggi tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga turut menyampaikan pengunduran diri mereka di hari yang sama.

Dalam pernyataan resmi OJK, pengunduran diri itu disebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan pasar modal domestik usai terkoreksi tajam imbas dari pengumuman MSCI terkait review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi dari 8.980,23 pada penutupan perdagangan Selasa (27/1) menjadi 8.232,20 pada penutupan perdagangan Kamis (29/1). IHSG kembali menguat pada Jumat (30/1) dengan ditutup pada posisi 8.329,61.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bagi pasar, yang utama bukan nama, tetapi proses pemilihan yang transparan dan berbasis meritokrasi,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya pemilihan yang transparan berdasarkan prinsip meritokrasi untuk pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru.

Ia mengatakan, kriteria ideal pejabat pengganti yang dibutuhkan untuk meredam sentimen negatif di pasar modal saat ini adalah figur yang independen, teknokratis, dan memahami risiko sistem keuangan secara utuh.

“Bagi pasar, yang utama bukan nama, tetapi proses pemilihan yang transparan dan berbasis meritokrasi,” ucap M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, para pejabat pengganti nantinya harus memiliki rekam jejak profesional, minim konflik kepentingan, serta kredibilitas yang dipercaya luas oleh pelaku pasar. Namun, ia tidak mau berspekulasi terkait siapa yang nantinya akan terpilih.

“Bagi pasar, yang utama bukan nama, tetapi proses pemilihan yang transparan dan berbasis meritokrasi,” katanya.

Rizal menyatakan, menentukan pengganti sejumlah petinggi OJK yang mundur pada Jumat (30/1) kemarin merupakan langkah yang paling mendesak untuk dilakukan agar dapat mengembalikan kepastian dan kepercayaan pasar, daripada langsung membuat terobosan kebijakan.

Ia menilai, pasar perlu diyakinkan bahwa fungsi pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan investor tetap berjalan normal serta independen.

“Komunikasi yang jelas dan konsisten menjadi kunci, agar pelaku pasar tidak berspekulasi dan sentimen negatif tidak berkembang lebih jauh,” ujarnya.

Pada Jumat sore (30/1), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara menyampaikan pengunduran diri dari jabatan masing-masing.

Malam harinya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara juga turut menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.

Dalam pernyataan resmi OJK, pengunduran diri itu disebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan pasar modal domestik usai terkoreksi tajam imbas dari pengumuman MSCI terkait review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara, secara resmi menyatakan pengunduran diri dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026).

Pengunduran diri tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang OJK.

Mirza Adityaswara merupakan sosok yang memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan dan pemerintahan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun.

Mengutip laman resmi OJK, Mirza lahir di Surabaya pada 9 April 1965. Dari sisi pendidikan, Mirza meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia, pada 1995. Dia juga memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1992.

Mirza mengawali karirnya sebagai dealer di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Lalu dirinya terjun ke ranah pasar modal dengan menjabar sebagai posisi Head of Securities Trading & Research di Bahana Sekuritas pada periode 2002 sampai dengan 2005.

Selain itu, dirinya juga pernah mencicipi peran sebagai Director sekaligus Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005 sampai dengan 2008.

Lalu, Mirza pernah menjabat sebagai Managing Director dan Head of Capital Market di Mandiri Sekuritas. Bahkan dia diangkat menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri Group pada 2008 sampai dengan 2010.

Mirza pernah mengemban berbagai posisi strategis di lembaga keuangan negara. Dia pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada periode 2010 sampai 2013.

Selanjutnya yaitu Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2015 sampai 2019, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada periode 2013 sampai 2019.

Kemudian, Mirza dipercaya sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan pada 2020 sampai dengan 202 dan menjabar juga sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Selain itu, Mirza tercatat pernah menduduki Komisaris Utama PT Visionet Internasional (OVO) dan posisi sebagai Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulis dalam keterangan, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengunduran diri petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sektor pasar modal memiliki dampak positif secara jangka panjang bila ditunjang dengan pembenahan pasar modal.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana mengatakan pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek, menjadi peristiwa institusional yang sangat signifikan bagi pasar modal Indonesia.

"Ketiga posisi tersebut berada di jantung arsitektur pengawasan pasar, mulai dari perumusan kebijakan strategis, pengawasan perdagangan dan emiten, hingga implementasi reformasi struktural yang selama ini menjadi sorotan investor global, khususnya terkait standar transparansi, kepemilikan saham, free float, dan tata kelola bursa," katanya, Jumat (30/1/2026).

Dia berpendapat mundurnya para pejabat kunci ini di tengah tekanan tajam IHSG tidak dapat dilepaskan dari konteks menurunnya kepercayaan pasar, terutama setelah meningkatnya perhatian MSCI terhadap kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Menurutnya, bagi investor terutama investor asing, stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan regulator merupakan fondasi utama dalam menilai risiko pasar, sehingga peristiwa ini secara alami memperbesar tekanan psikologis dan memperkuat sikap defensif pelaku pasar.

Secara institusional, lanjutnya, pengunduran diri ini dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menjaga kredibilitas OJK di tengah meningkatnya kritik terhadap efektivitas pengawasan dan kecepatan reformasi pasar modal. Namun dari perspektif pasar, langkah tersebut justru menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar isu teknis jangka pendek, melainkan akumulasi masalah struktural yang selama ini tertunda penyelesaiannya.

Hendra mengatakan mundurnya pejabat yang langsung membawahi pengawasan pasar modal dan transaksi efek memperkuat persepsi bahwa agenda reformasi membutuhkan pendekatan yang lebih tegas, konsisten, dan berani, khususnya dalam penegakan aturan terhadap emiten dan pelaku pasar yang tidak memenuhi standar tata kelola.

Ketidakpastian mengenai kesinambungan kebijakan dan arah kepemimpinan selanjutnya menjadi faktor yang membuat investor cenderung menahan diri dan menunggu kejelasan lebih lanjut.

Dalam jangka pendek, dinamika tersebut tecermin jelas pada pergerakan IHSG yang bergerak dalam rentang volatilitas yang lebar, yakni di kisaran 8.210 hingga 8.550. Rentang yang luas ini mencerminkan tarik-menarik kuat antara sentimen negatif akibat ketidakpastian institusional dan upaya bargain hunting pada saham-saham berfundamental kuat.

Pola pergerakan tersebut mengindikasikan bahwa pasar belum memiliki keyakinan arah yang solid, sehingga setiap katalis negatif mudah memicu tekanan jual, sementara sentimen positif hanya mampu mendorong penguatan terbatas dan bersifat teknikal.

Dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, peristiwa ini berpotensi menjadi momentum penting untuk mempercepat pembenahan menyeluruh pasar modal Indonesia, asalkan diikuti dengan langkah konkret, transparan, dan konsisten dari regulator.

Percepatan reformasi free float, penegakan exit policy, peningkatan transparansi kepemilikan saham, serta penguatan tata kelola Bursa Efek Indonesia akan menjadi kunci untuk menurunkan volatilitas dan mengembalikan tren penguatan IHSG secara lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, pasar akan menilai bukan pada siapa yang mundur, melainkan pada apa yang dilakukan setelahnya. Kecepatan penunjukan pengganti, kejelasan arah kebijakan, serta bukti nyata penegakan aturan akan menjadi penentu apakah episode ini akan dikenang sebagai titik terendah yang melahirkan reformasi struktural, atau justru menjadi faktor yang memperpanjang krisis kepercayaan.

"Jika dikelola dengan baik, pengunduran diri para petinggi OJK dapat menjadi awal dari fase transformasi pasar modal yang lebih kredibel, berdaya saing, dan selaras dengan standar global. Namun tanpa tindak lanjut yang kuat, pergerakan IHSG yang volatil dalam rentang lebar tersebut berisiko bertahan lebih lama dan terus membayangi kepercayaan investor," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor pasar modal kompak mengundurkan diri hari ini, Jumat (30/1/2026).

Pengunduran diri ini buntut volatilitas pasar saham yang terjadi dalam dua hari terakhir, disulut pengumuman MSCI. Pengunduran pejabat OJK ini menyusul Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman yang pagi ini juga mengumumkan pengunduran dirinya.

Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama Kepala Eksekutif PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku ndustri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor pasar modal kompak mengundurkan diri hari ini, Jumat (30/1/2026).

Pengunduran diri ini buntut volatilitas pasar saham yang terjadi dalam dua hari terakhir, disulut pengumuman MSCI. Pengunduran pejabat OJK ini menyusul Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman yang pagi ini juga mengumumkan pengunduran dirinya.

Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama Kepala Eksekutif PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku ndustri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.