Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan segera melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk lima posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), pada hari ini, Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang hari ini, Selasa (10/3/2026). Sebanyak 10 nama akan diseleksi oleh DPR setelah disaring melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) OJK.

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," terang Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kesepuluh nama itu akan diseleksi untuk mengisi lima posisi di Dewan Komisioner OJK, yaitu Ketua merangkap Anggota; Wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota.

"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kita dan itu nanti untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres [surat presiden] yang disampaikan kepada pimpinan DPR," terangnya.

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai. "Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Berikut 10 nama Calon Dewan Komisioner OJK:

• Friderica Widyasari Dewi
• Agus Sugiarto
• Hernawan Bekti Sasongko
• Ari Zulfikar
• Hasan Fawzi
• Darmansyah
• Dicky Kartikoyono
• Danu Febrianto
• Adu Budiarso
• Anton Daryono

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR mempercepat proses seleksi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke hari ini, Rabu (11/3/2026) lantaran tingginya gejolak pasar keuangan akibat perang AS-Israel vs Iran. Sosok pimpinan OJK sangat krusial untuk memperkuat kualitas kelembagaan.

Apabila merujuk pada Pengumuman No.PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, seharusnya 10 Maret 2026 baru dilaksanakan asesmen secara fisik (luring) bagi 20 peserta yang lolos tahapan seleksi administratif. Namun, hari ini Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang pada Selasa (10/3/2026).

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, percepatan proses seleksi calon bos OJK lantaran terjadinya gejolak di pasar keuangan akibat perang.

"Kan gini, dipercepat karena kan keadaan goncang, gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, sehingga memerlukan lebih cepat lagi orang-orang definitif di OJK. Gitu aja, tetapi tesnya tercapai juga kemarin," ujar Purbaya yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Selasa (10/3/2026).

Purbaya menyebut tahapan-tahapan di tingkat pansel sudah terlaksana. Dia membantah apabila adanya anggapan bahwa pemerintah sudah memiliki calon sendiri sehingga proses seleksi berjalan begitu cepat.

"Nanti kan masih bertingkat kan? Dari Presiden ke sana [DPR]. Jadi enggak ada calon itu, kecuali jika anda bisa pengaruhi Presiden sama DPR. Itu kan berat," tuturnya.

Kriteria Ideal Pemimpin OJK saat Situasi Ekonomi Penuh Tekanan

Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Menurutnya, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," ujar Misbakhun dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pucuk pimpinan OJK nantinya harus mampu memperkuat kualitas kelembagaan otoritas, karena dalam kondisi penuh tantangan ini kredibilitas pemimpin menjadi aspek vital.

"Intinya, penekanan utama seleksi ini seharusnya bukan sekadar mencari sosok individu, melainkan figur yang memiliki visi konkret untuk mentransformasi OJK secara menyeluruh," ujar Dipo kepada Bisnis, Selasa (11/3/2026).

Sejalan dengan pandangan lembaga internasional seperti Moody’s, Dipo menilai bahwa persoalan mendasar bukan terletak pada kapasitas personal masing-masing kandidat, melainkan pada penguatan kualitas institusi OJK dan predictability kebijakan.

"Pansel harus menguji bukan sekadar rekam jejak karier, tapi program konkret: Bagaimana calon akan memperkuat kualitas kelembagaan OJK? Bagaimana enforcement akan ditegakkan tanpa tebang pilih? Pergantian orang tanpa agenda transformasi kelembagaan hanya akan mengulang masalah yang sama," ujar Dipo.

Jadwal Fit and Proper Test Anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu (11/3/2026)

Berdasarkan jadwal yang diterima, uji kelayakan dimulai pukul 10.00 WIB dengan kandidat pertama Friderica Widyasari Dewi. Setelah itu, sesi dilanjutkan secara bergiliran dengan durasi masing-masing sekitar 30 menit untuk setiap calon.

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi pagi:

• 10.00—10.30 Friderica Widyasari Dewi
• 10.30—11.00 Agus Sugiarto
• 11.00—11.30 Hernawan Bekti Sasongko
• 11.30—12.00 Ary Zulfikar
• 12.00—12.30 Hasan Fawzi

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi siang:

• 13.30—14.00 Darmansyah
• 14.00—14.30 Dicky Kartikoyono
• 14.30—15.00 Danu Febrianto
• 15.00—15.30 Adi Budiarso
• 15.30—16.00 Anton Daryono

(Akbar Maulana al Ishaqi)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan segera melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk lima posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang hari ini, Selasa (10/3/2026).

Sebanyak 10 nama akan diseleksi oleh DPR setelah disaring melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) OJK.

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," terang Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kesepuluh nama itu akan diseleksi untuk mengisi lima posisi di Dewan Komisioner OJK, yaitu Ketua merangkap Anggota; Wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota.

"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kita dan itu nanti untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres [surat presiden] yang disampaikan kepada pimpinan DPR," terangnya.

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dia menyebut keputusan harus segera diambil untuk segera memberikan respons terhadap berbagai situasi ketidakpastian. Nantinya, setelah penetapan dari Komisi XI DPR, lima anggota DK OJK terpilih akan ditetapkan di rapat paripurna dan dilantik oleh presiden.

Untuk diketahui, sebelumnya tiga posisi DK OJK kosong usai pengunduran diri dari Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara serta Inarno Djajadi dari masing-masing posisi Ketua merangkap anggota; Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Berikut 10 nama Calon Dewan Komisioner OJK yang diseleksi pada hari ini berdasarkan surat presiden (supres) ke DPR:

1. Friderica Widyasari Dewi
2. Agus Sugiarto
3. Hernawan Bekti Sasongko
4. Ari Zulfikar
5. Hasan Fawzi
6. Darmansyah
7. Dicky Kartikoyono
8. Danu Febrianto
9. Adu Budiarso
10. Anton Daryono

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proses seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dipercepat lantaran terjadinya gejolak di pasar keuangan akibat perang.

Untuk diketahui, apabila merujuk pada Pengumuman No.PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, seharusnya 10 Maret 2026 baru dilaksanakan asesmen secara fisik (luring) bagi 20 peserta yang lolos tahapan seleksi administratif.

Namun demikian, Komisi XI DPR hari ini menyebut sudah akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 nama peserta pada esok hari, Rabu (11/3/2026).

"Kan gini, dipercepat karena kan keadaan goncang, gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, sehingga memerlukan lebih cepat lagi orang-orang definitif di OJK. Gitu aja, tetapi tesnya tercapai juga kemarin," terang Purbaya yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) OJK di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Purbaya menyebut tahapan-tahapan di tingkat pansel sudah terlaksana. Dia membantah apabila adanya anggapan bahwa pemerintah sudah memiliki calon sendiri sehingga proses seleksi berjalan begitu cepat.

"Nanti kan masih bertingkat kan? Dari Presiden ke sana [DPR]. Jadi enggak ada calon itu, kecuali jika anda bisa pengaruhi Presiden sama DPR. Itu kan berat," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang hari ini, Selasa (10/3/2026). Sebanyak 10 nama akan diseleksi oleh DPR setelah disaring melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) OJK.

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," terang Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Adapun 10 nama yang diseleksi itu berasal dari surat presiden (supres) yang telah dikirimkan Presiden ke DPR, yaitu:

1. Friderica Widyasari Dewi

2. Agus Sugiarto

3. Hernawan Bekti Sasongko

4. Ari Zulfikar

5. Hasan Fawzi

6. Darmansyah

7. Dicky Kartikoyono

8. Danu Febrianto

9. Adu Budiarso

10. Anton Daryono

Kesepuluh nama itu akan diseleksi untuk mengisi lima posisi di Dewan Komisioner OJK, yaitu Ketua merangkap Anggota; Wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota.

"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kita dan itu nanti untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR," terangnya.

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dia menyebut keputusan harus segera diambil untuk segera memberikan respons terhadap berbagai situasi ketidakpastian. Nantinya, setelah penetapan dari Komisi XI DPR, lima anggota DK OJK terpilih akan ditetapkan di rapat paripurna dan dilantik oleh presiden.

Untuk diketahui, sebelumnya tiga posisi DK OJK kosong usai pengunduran diri dari Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara serta Inarno Djajadi dari masing-masing posisi Ketua merangkap anggota; Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (10/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Dari total tersebut, lima di antaranya berasal dari internal OJK. Kelima kandidat tersebut yakni Darmansyah yang saat ini menjabat sebagai Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, ada pula Friderica Widyasari Dewi yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK, sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain Friderica, nama Hasan Fawzi juga menghiasi daftar ini. Untuk diketahui, Hasan Fawzi saat ini merupakan Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK.

Lalu, ada Hernawan Bekti Sasongko yang saat ini merupakan Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, Agus Sugiarto yang pernah menjabat sebagai Advisor OJK dan Mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

Digelar Besok

Adapun fit and proper test seleksi anggota DK OJK akan digelar terhadap 10 kandidat pada Rabu (11/3/2026). Kesepuluh kandidat ini akan memperebutkan lima kursi pimpinan otoritas pengawas industri jasa keuangan.

Lima posisi itu yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Dalam catatan Bisnis, Misbakhun sebelumnya menyampaikan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki tahap baru. Usai pengumuman 20 nama yang lolos seleksi administrasi, Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat pada Rabu (11/3/2026).

Sepuluh nama tersebut akan memperebutkan 5 kursi pimpinan otoritas pengawas industri jasa keuangan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Adapun lima posisi yang akan diisi yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Misbakhun, Presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Misbakhun menjelaskan Komisi XI telah menggelar rapat pimpinan dan memutuskan pelaksanaan uji kelayakan dilakukan dalam satu hari penuh. “Tadi Komisi XI baru selesai mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan, yaitu pada Rabu 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” ujarnya.

Dia menambahkan keputusan terhadap kandidat yang terpilih juga akan diambil pada hari yang sama setelah proses fit and proper test selesai. “Sesuai tradisi kita, setelah fit and proper selesai tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kita langsung ambil keputusan,” kata Misbakhun.

Adapun, berikut profil 10 nama kandidat yang akan menjalani fit and proper test anggota DK OJK:

1. Ari Budiarso

Dalam catatan terakhir menjabat Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Dia lahir di Salatiga pada tahun 1970.

Meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Pada tahun 2001, beliau berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California and dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014.

Pada 24 Agustus 2020, dia dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

2. Anton Daryono

Saat ini menjabat Direktur Eksekutif Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Melansir data Bank Indonesia, Anton Daryono lahir di Kota Semarang pada 24 Juni 1968.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada bidang Akuntansi pada tahun 1993. Anton kemudian melanjutkan pendidikan magister di The University of Melbourne dengan konsentrasi Accounting dan lulus pada tahun 2006.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1 April 1996, saat ini Anton menjabat sebagai Kepala Departemen Surveilans SP & Pelindungan Konsumen sejak 1 April 2024.

Sebelumnya, Anton menjabat sebagai Kepala Grup Pengawasan Sistem Pembayaran & Pengawas Spesialis (2020–2024), Kepala Grup SP PUR Layanan & Administrasi (2019–2020), serta Analis Eksekutif Divisi Pengembangan Pengawasan (2018–2019).

3. Ary Zulfikar

Ary merupakan Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan. Dia meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 1994.

Kemudian Ary meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Terakhir dirinya meraih gelar Doktor bidang Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 2019.

Sebelum bergabung dengan LPS, dia merupakan praktisi dan pengamat hukum pasar modal dan bisnis. Awal mulai karir, dia bergabung dengan Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan pada tahun 1994.

Selanjutnya, dia mendalami bidang pasar modal dengan menjadi Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan (Legal & Compliance Dept. Head) pada PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) pada tahun 1997, suatu lembaga penyelenggara pasar modal (Self-Regulatory Organization/SRO), yang kemudian menjadi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada 2004, dia menjadi pendiri Kantor Konsultan Hukum AZP Legal Consultants yang bergerak dibidang konsultan hukum pasar modal, investasi perbankan, restrukturisasi perusahaan dan terlibat sebagai konsultan dalam penerbitan Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2019 beliau menjadi Tenaga Ahli Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan LPS.

4. Danu Febrianto

Danu Febrianto merupakan Direktur Eksekutif Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terakhir Danu meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dia diangkat menjadi Direktur Group Peraturan LPS periode 2012-2016, Direktur Group Perumusan Kebijakan LPS periode 2016-2017, Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS pada tahun 2019-September 2020 dan Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS periode 2017-2019 dan kembali menjabat pada 2020-2022.

5. Darmansyah

Darmansyah merupakan Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat Kepala OJK Regional IX Kalimantan dari Maret 2023 hingga Februari 2024.

Selain itu pernah mengemban peran sebagai juru bicara lembaga sebelum rotasi kepemimpinan di OJK yaitu sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan Logistik.

6. Dicky Kartikoyono

Saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dicky Kartikoyono lahir di Kota Adm. Jakarta Pusat pada 19 Desember 1967.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada tahun 1994. Dicky kemudian melanjutkan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada tahun 1999.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995, saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2 Mei 2023.

Sebelumnya, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022–2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022).

7. Friderica Widyasari Dewi

Friderica tak hanya merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana diketahui dia adalah Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Friderica meraih gelar sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karir di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

8. Hasan Fawzi

Hasan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan. Tak hanya itu, saat ini dirinya merupakan Pejabat Sementara Kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan Fawzi lahir di Purwakarta 27 April 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993, dan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Université Pie​rre Mendes, France. Kemudian mendapat gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Hasan Fawzi memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997, kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Selanjutnya, Hasan Fawzi menjadi Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018 - 2022.

Hasan sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit (2022–2023), Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia (2022–2023), dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk (2023).

9. Hernawan Bekti Sasongko

Hernawan tercatat sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Dia juga tercatat pernah mengikuti proses seleksi Dewan Komisioner OJK pada periode sebelumnya yakni pada 2017.

10. Agus Sugiarto

Agus saat ini menjabat Komisaris Independen Danantara Asset Management. Pernah menjabat sebagai Advisor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses seleksi calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki babak baru usai pengumuman sebanyak 20 nama yang lolos pada tahap administrasi. Ekonom pun memberikan respons terkait nama-nama tersebut.

Proses seleksi calon petinggi OJK berlangsung di tengah sorotan kondisi sektor keuangan nasional. Dalam beberapa waktu belakangan, pasar modal Indonesia mendapat perhatian dari lembaga indeks global, seperti MSCI dan FTSE.

Tak hanya itu, lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Revisi outlook oleh Fitch diumumkan pada Rabu (4/3/2026) kemarin.

Revisi outlook ini disebut mencerminkan peningkatan ketidakpastian kebijakan dan pelemahan konsistensi bauran kebijakan Indonesia, yang berpotensi menekan prospek fiskal jangka menengah, sentimen investor, serta cadangan eksternal.

Sementara itu, sebanyak 20 nama kandidat petinggi OJK yang berhak lanjut ke tahapan berikutnya berasal dari latar belakang yang beragam. Mayoritas berasal dari internal OJK, yaitu sebanyak 8 orang.

Lalu dari Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masing-masing 3 nama, kemudian masing-masing 2 kandidat dari Kementerian Keuangan dan Danantara, serta 2 nama lain dari pelaku usaha dan juga mantan petinggi di lembaga pemerintahan.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kandidat tersebut cukup bervariasi dengan pengalaman beragam yang masih bersentuhan dengan dunia keuangan, baik dengan background regulator atau praktisi.

Karyawan beraktivitas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (4/7/2024). Bisnis/Arief Hermawan P

"Harapannya dapat memberikan sentimen positif dan dapat mengemban amanah untuk menjaga kondusivitas jasa keuangan yang baik. Tentu, semakin profesional dan kredibel maka dapat memperkuat kepercayaan investor termasuk investor global," jelasnya saat dihubungi pada Rabu (4/3/2026).

Untuk itu, lanjut Trioksa, bagi para kandidat yang terpilih diharapkan serius membenahi kekurangan di pasar modal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

"Calon yang paling kuat menurut saya akan kombinasi antara berlatar belakang regulator dan praktisi, siapapun itu, harus tetap profesional, serius membenahi dan menjaga amanah yang diberikan."

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai dari daftar nama calon yang lolos tidak ada kebaruan dan dinilai berpotensi menyokong status quo OJK. Padahal, ujarnya, dibutuhkan sosok profesional baru, dari industri yang punya insight dan tidak bisa di intervensi politik.

Menurutnya, petinggi OJK terpilih ke depan setidaknya harus membangun ulang ekspektasi publik dan pelaku jasa keuangan terhadap pengawas yang independen dan berintegritas. Tak hanya itu, peremajaan internal OJK termasuk di tingkat direktur dan staf harus jadi prioritas.

"Tantangan OJK juga tidak mudah, ada inflationary pressure yang muncul akibat konflik Timur Tengah, berisiko meningkatkan suku bunga perbankan, cost of financing naik. Perubahan Outlook Moodys dan Fitch menjadi negatif untuk utang pemerintah berimplikasi pada likuiditas sektor keuangan," jelasnya.

Bhima juga menyampaikan stress test bersama BI dengan indikator makro dan sektor keuangan yagn dinamis harus terus dilakukan secara cepat oleh para ADK OJK yang baru. Pada saat yang bersamaan keluarnya dana asing di pasar modal ikut menambah tekanan.

"Investor ritel juga perlu mendapat perhatian dan perlindungan lebih. Upaya OJK memberikan sanksi bagi influencer yang rugikan investor ritel bisa dilanjutkan," tutup Bhima.

Berikut 20 Kandidat Lolos Seleksi Administratif ADK OJK:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 8 orang:

1. Bambang Mukti Riyadi : Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan
2. Darmansyah : Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan
3. Friderica Widyasari Dewi : Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
4. Hasan Fawzi : Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan
5. Hidayat Prabowo : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah
6. Rizal Ramadhani : Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
7. Hernawan Bekti Sasongko : Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
8. Lasmaida Gultom : Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti)

- Bank Indonesia (BI) 3 orang:

1. Anton Daryono : Direktur Eksekutif / Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia
2. Dicky Kartikoyono : Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia
3. Iskandar Simorangkir : Wakil Ketua, Badan Supervisi Bank Indonesia

- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 3 orang:

1. Ary Zulfikar : Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan
2. Danu Febrianto : Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan
3. Dwityapoetra Soeyasa Besar : Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2 orang:

1. Adi Budiarso : Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
2. Boby Wahyu Hernawan : Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

- Danantara (grup) 2 orang:

1. Agus Sugiarto : Komisaris Independen, PT Danantara Asset Management
2. Pahala Nugraha : Komisaris Utama, Danantara Investment Management

- BPRS 1 orang:

1. Dhani Gunawan Idat : Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan

- Korporasi Swasta 1 orang:

1. Orias Petrus Moedak : Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama peserta yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah. Nama calon ADK OJK tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat, menurut Ketua Panitia Seleksi ADK OJK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pengumuman di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Peserta yang lulus seleksi administratif wajib mengikuti tahapan berikutnya berupa masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan atau informasi mengenai integritas dan rekam jejak calon pengganti ADK OJK melalui laman seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id pada menu Aspirasi hingga 26 Maret 2026. Panitia menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang diberikan.

Sementara itu, peserta melanjutkan proses dengan mengikuti arahan persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen secara daring pada 6 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada 9 Maret 2026 pukul 06.45 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Sedangkan asesmen daring wajib diselesaikan paling lambat 8 Maret 2026, dan asesmen luring dilaksanakan pada 10 dan 11 Maret 2026 sesuai jadwal masing-masing.

Selanjutnya, proses wawancara berlangsung pada 25 dan 26 Maret 2026.

“Calon pengganti ADK OJK yang tidak mengikuti asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan/atau wawancara dinyatakan gugur dalam proses seleksi,” tegas Panitia Seleksi.

Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Adapun 20 nama peserta yang lolos adalah sebagai berikut:

Jakarta (ANTARA) - Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama peserta yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah.

Nama calon ADK OJK itu tertuang dalam surat Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat, menurut Ketua Panitia Seleksi ADK OJK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pengumuman di Jakarta, Rabu.

Peserta yang lulus seleksi administratif wajib mengikuti seleksi berikutnya berupa masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan atau informasi mengenai integritas dan rekam jejak calon pengganti ADK OJK melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id pada menu Aspirasi hingga 26 Maret 2026. Panitia menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang diberikan.

Sementara itu, peserta melanjutkan proses dengan mengikuti arahan persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen secara daring pada 6 Maret 2026, pukul 08.30 WIB.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada 9 Maret 2026 pukul 06.45 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Sedangkan asesmen daring wajib diselesaikan maksimal 8 Maret 2026, dan asesmen luring dilaksanakan pada 10 dan 11 Maret 2026 sesuai dengan jadwal masing-masing.

Berikutnya, proses wawancara berlangsung pada 25 dan 26 Maret 2026.

“Calon pengganti ADK OJK yang tidak mengikuti asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan/atau wawancara dinyatakan gugur dalam proses seleksi,” tegas Panitia Seleksi.

Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Adapun 20 nama peserta yang lolos adalah sebagai berikut.

• Adi Budiarso - Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
• Agus Sugiarto - Komisaris Independen PT Danantara Asset Management
• Anton Daryono - Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia
• Ary Zulfikar - Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan
• Bambang Mukti Riyadi - Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan
• Boby Wahyu Hernawan - Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
• Danu Febrianto - Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan
• Darmansyah - Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan
• Dhani Gunawan Idat - Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan
• Dicky Kartikoyono - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia
• Dwityapoetra Soeyasa Besar - Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan
• Friderica Widyasari Dewi - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
• Hasan Fawzi - Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan
• Hernawan Bekti Sasongko - Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
• Hidayat Prabowo - Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah
• Iskandar Simorangkir - Wakil Ketua, Badan Supervisi Bank Indonesia
• Lasmaida Gultom - Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti)
• Orias Petrus Moedak - Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics
• Pahala Nugraha - Komisaris Utama, Danantara Investment Management
• Rizal Ramadhani - Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah, pada Rabu (4/3/2026). Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Ketua Panitia Seleksi Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat untuk tahapan administratif.

Para peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara.

Panitia Seleksi juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan dan informasi terkait integritas, rekam jejak, serta perilaku para calon.

Berikut daftar lengkap 20 nama yang lolos seleksi administratif beserta jabatan terakhirnya:

1. Adi Budiarso — Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.

2. Agus Sugiarto — Komisaris Independen PT Danantara Asset Management.

3. Anton Daryono — Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia.

4. Ary Zulfikar — Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Bambang Mukti Riyadi — Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan.

6. Boby Wahyu Hernawan — Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.

7. Danu Febrianto — Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan.

8. Darmansyah — Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan.

9. Dhani Gunawan Idat — Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan.

10. Dicky Kartikoyono — Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

11. Dwityapoetra Soeyasa Besar — Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan.

12. Friderica Widyasari Dewi — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

13. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan.

14. Hernawan Bekti Sasongko — Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

15. Hidayat Prabowo — Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

16. Iskandar Simorangkir — Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia.

17. Lasmaida Gultom — Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015–2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti).

18. Orias Petrus Moedak — Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics.

19. Pahala Nugraha — Komisaris Utama Danantara Investment Management.

20. Rizal Ramadhani — Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) (OJK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah, pada Rabu (4/3/2026). Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Ketua Panitia Seleksi Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat untuk tahapan administratif.

Para peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara.

Panitia Seleksi juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan dan informasi terkait integritas, rekam jejak, serta perilaku para calon. Masukan dapat disampaikan melalui laman resmi seleksi mulai 4 Maret 2026 hingga 26 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Identitas pemberi masukan dijamin kerahasiaannya dan panitia tidak melakukan korespondensi atas informasi yang diterima.

Selanjutnya, para calon akan mengikuti briefing persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen pada 6 Maret 2026. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung pada 9 Maret 2026 di RSPAD Gatot Soebroto, sementara asesmen akan dilaksanakan pada 10–11 Maret 2026.

Tahap wawancara direncanakan berlangsung pada 25–26 Maret 2026. Hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Berikut daftar 20 nama yang lolos seleksi administratif beserta jabatan terakhirnya:

1. Adi Budiarso — Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.
2. Agus Sugiarto — Komisaris Independen PT Danantara Asset Management.
3. Anton Daryono — Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia.
4. Ary Zulfikar — Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Bambang Mukti Riyadi — Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Boby Wahyu Hernawan — Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.
7. Danu Febrianto — Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan.
8. Darmansyah — Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dhani Gunawan Idat — Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan.
10. Dicky Kartikoyono — Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.
11. Dwityapoetra Soeyasa Besar — Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Friderica Widyasari Dewi — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.
13. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan.
14. Hernawan Bekti Sasongko — Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
15. Hidayat Prabowo — Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
16. Iskandar Simorangkir — Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia.
17. Lasmaida Gultom — Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015–2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti).
18. Orias Petrus Moedak — Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics.
19. Pahala Nugraha — Komisaris Utama Danantara Investment Management.
20. Rizal Ramadhani — Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut hingga hari ini belum menerima pendaftaran calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari kalangan Anggota DPR.

Bahkan menurutnya proses seleksi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah berlangsung sejak dua pekan lalu juga belum menarik minat lantaran jumlah kandidat yang mendaftar dinilai belum banyak.

“DPR belum kelihatan sekarang,” ujar Purbaya usai Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Onshore LNG Abadi Masela di Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).

Purbaya juga menampik isu bahwa Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pun belum terlihat mendaftarkan dirinya.

“Saya belum lihat (Friderica mendaftar). Bukan kemarin, tapi kemarinnya lagi, belum lihatlah,” ujarnya.

Purbaya pun mengaku hingga saat ini pendaftaran dipenuhi oleh pegawai internal OJK hingga pelaku industri jasa keuangan.

“Ada OJK, ada orang keuangan juga yang daftar,” ujarnya.

Sekadar informasi pendaftaran ini sudah dibuka sejak 11 Februari 2026 dan akan ditutup pada 2 Maret 2026.

Jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Dengan seleksi ini terbuka luas bagi putra-putra terbaik Indonesia dengan kualifikasi yang ketat.

Persyaratan utama antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, serta cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, calon peserta tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, sehat jasmani, serta berusia paling tinggi 65 tahun pada 2 Juni 2026.

Sebelumnya, Kursi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mengalami kekosongan usai ditinggal Mahendra Siregar (Ketua) dan Mirza Adityaswara (Wakil Ketua) Januari lalu.

Hingga kini pendaftaran posisi tersebut masih terus dibuka.

Menteri Keuangan (Menkeu) yang juga sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sudah melihat daftar para calon yang mendaftar.

Sampai saat ini ia masih menunggu calon lain yang diharapkan lebih berkualitas untuk mendaftar.

“Lupa saya berapa orangnya. Saya sempat lihat list-nya tadi pagi, saya lihat, saya browse, orang-orangnya siapa saja. Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk,” kata Purbaya kepada awak media di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Namun Purbaya, banyak orang hebat di Indonesia yang bisa menjadi pimpinan OJK. Dalam sisa waktu pendaftaran, diharapkan sosok tersebut bisa ikut seleksi.