Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk memilih Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif telah resmi dimulai.

Hal tersebut disampaikan Menkeu usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada nama yang ditetapkan sebagai Ketua OJK definitif. Menurutnya, proses seleksi masih berjalan dan akan dilakukan secara cepat mengingat pentingnya kepastian kepemimpinan di OJK.

“Siapa Ketua OJK definitif mungkin masih menunggu. Tapi kalau saya sih pengen serok ke bawah, kenapa? Fondasi ekonomi kita masih bagus dan akan membaik terus ke depan,” ujar Purbaya.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua OJK akan melalui panitia seleksi. Proses pansel tersebut, kata dia, sudah resmi dimulai pada hari ini.

“Sudah dimulai prosesnya hari ini,” katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan nama-nama calon yang muncul atau bocoran kandidat, Purbaya menegaskan bahwa hingga kini belum ada. Ia juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan khusus terkait sosok yang akan dipilih.

“Belum-belum. Tidak ada arahan dari Presiden,” ujarnya.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan proses ini bersifat pra-perantara dan ditargetkan berlangsung cepat. Pemerintah menargetkan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan sudah dapat ditetapkan Ketua OJK definitif.

“Ini pra perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” tegasnya.

Terkait jadwal pendaftaran calon Ketua OJK, Menkeu menyebutkan bahwa hal tersebut akan diumumkan setelah pansel bekerja dan proses seleksi resmi berjalan.

“Nanti-nanti, kan pansel baru dimulai,” pungkasnya.

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan, tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan segera mengalami rebound seiring dengan proses penunjukan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif yang telah mulai berjalan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait pergerakan IHSG yang masih menunggu kepastian kepemimpinan OJK, Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pasar akan segera merespons positif. “Ah, saya pikir sebentar lagi juga naik,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) Ketua OJK telah resmi memulai prosesnya pada hari yang sama. Menurutnya, tahapan awal seleksi sudah berjalan dan akan berlangsung cepat.

“Pansel dimulai sekarang kan. Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Saya pikir cepat, seminggu ini sudah ada yang disiapkan siapa yang akan jadi ketua,” jelasnya.

Purbaya menargetkan dalam waktu paling lambat dua minggu ke depan, OJK sudah memiliki ketua definitif. Kepastian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. “Dalam waktu dua minggu paling lambat kita sudah punya ketua OJK baru,” pungkasnya.

Pengunduran Diri

Sebelumnya, Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK pada Jumat (30/1/2026), menyusul gejolak pasar saham dalam dua hari terakhir yang dipicu pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut terjadi setelah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam rangka mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan di tengah dinamika pasar.

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan segera mengalami rebound seiring dengan proses penunjukan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif yang telah mulai berjalan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait pergerakan IHSG yang masih menunggu kepastian kepemimpinan OJK, Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pasar akan segera merespons positif. “Ah, saya pikir sebentar lagi juga naik,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) Ketua OJK telah resmi memulai prosesnya pada hari yang sama. Menurutnya, tahapan awal seleksi sudah berjalan dan akan berlangsung cepat.

“Pansel dimulai sekarang kan. Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Saya pikir cepat, seminggu ini sudah ada yang disiapkan siapa yang akan jadi ketua,” jelasnya.

Purbaya menargetkan dalam waktu paling lambat dua minggu ke depan, OJK sudah memiliki ketua definitif. Kepastian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. “Dalam waktu dua minggu paling lambat kita sudah punya ketua OJK baru,” pungkasnya.

Pengunduran Diri

Sebelumnya, Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK pada Jumat (30/1/2026), menyusul gejolak pasar saham dalam dua hari terakhir yang dipicu pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut terjadi setelah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam rangka mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan di tengah dinamika pasar.

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.