JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit empat bank besar Indonesia di level BBB. Prospek peringkat atau outlook ditetapkan negatif.

Bank yang dimaksud meliputi PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penilaian tersebut sejalan dengan peringkat kredit Indonesia yang berada di level BBB dengan outlook negatif.

Fitch sebelumnya merevisi outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Maret 2026. Perubahan ini dipicu peningkatan ketidakpastian kebijakan yang berpotensi memengaruhi arah fiskal jangka menengah dan bantalan eksternal.

Risiko global turut menjadi perhatian. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan menekan kemampuan bayar debitur.

Meski begitu, Fitch menilai kondisi perbankan nasional masih solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5,1 persen pada 2026 dan 5 persen pada 2027.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata negara dengan peringkat BBB yang hanya sekitar 2,4 persen pada tahun ini.

"Seharusnya (kondisi perekonomian tersebut) terus mendukung pertumbuhan sektor ini (perbankan) secara stabil," tulis Fitch Ratings.

Secara fundamental, industri perbankan ditopang permodalan kuat dan cadangan kerugian kredit yang memadai. Kondisi ini dinilai memberi ruang untuk menyerap tekanan.

BCA

Fitch menegaskan peringkat Issuer Default Rating jangka panjang BCA di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat nasional jangka panjang berada di level AAA dengan outlook stabil.

Penilaian didasarkan pada kekuatan profil kredit BCA. Bank ini memiliki posisi kuat di pasar domestik dengan basis pendanaan yang luas.

Akses terhadap dana murah menopang margin bunga bersih. Kinerja keuangan juga dinilai konsisten unggul dalam berbagai siklus bisnis.

"Keunggulan kompetitif tersebut, yang diperkuat oleh bantalan modal yang kokoh, telah membantu menghasilkan kinerja keuangan yang secara konsisten mengungguli bank-bank lain di berbagai siklus bisnis," tulis Fitch.

BCA menguasai sekitar 12 persen aset perbankan nasional per akhir 2025. Posisi kuat di transaction banking juga menopang pendanaan dan pendapatan berbasis komisi.

"kami memandang hal ini sebagai keunggulan kompetitif yang akan bertahan dalam jangka menengah," lanjut Fitch.

BRI

Fitch mengafirmasi peringkat BRI di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat nasional jangka panjang berada di level AAA dengan outlook stabil.

Penilaian mempertimbangkan dukungan pemerintah. BRI memiliki peran penting dalam inklusi keuangan, terutama di sektor mikro.

Profil kredit standalone tercermin dari Viability Rating di level bbb-. Posisi kuat di segmen mikro mendukung profitabilitas dan permodalan.

"Hal ini diimbangi oleh risiko yang lebih tinggi yang terkait dengan segmen debitur intinya, yang membatasi terhadap penilaian kami atas profil risiko dan kualitas asset BRI," tulis Fitch.

BNI

Fitch menetapkan peringkat jangka panjang BNI di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat nasional jangka panjang berada di level AAA dengan outlook stabil.

Penilaian didukung peran BNI sebagai bank milik negara. Bank ini dinilai memiliki kepentingan besar dalam sistem perbankan nasional.

Profil kredit juga ditopang franchise domestik yang kuat. Kondisi ini mendukung profitabilitas dan permodalan yang stabil.

Perbaikan kualitas aset dan profil risiko dalam beberapa tahun terakhir turut menjadi faktor pendukung.

Bank Mandiri

Fitch mempertahankan peringkat Bank Mandiri di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat nasional jangka panjang berada di level AAA dengan outlook stabil.

Penilaian didasarkan pada dukungan pemerintah dan posisi kuat di pasar domestik. Bank Mandiri dinilai memiliki kualitas aset yang tangguh dan profitabilitas yang terjaga.

Faktor lain yang mendukung meliputi profil risiko yang stabil, likuiditas memadai, serta permodalan yang kuat.

Secara umum, Fitch melihat perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi resilien, meski menghadapi tekanan dari ketidakpastian global dan domestik.

Bisnis.com, JAKARTA –Keputusan Fitch Ratings yang menurunkan outlook kredit dari stabil menjadi negatif menambah daftar tekanan terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu segera memitigasi risiko penurunan outlook itu supaya tidak menimbulkan efek domino terhadap prospek perekonomian selama setahun ke depan.

Laju ekonomi Indonesia sejak awal tahun memang menghadapi berbagai tekanan baik eksternal maupun internal mulai dari menyempitnya ruang fiskal akibat pelebaran defisit anggaran 2025, gonjang-ganjing di pasar keuangan, tekanan terhadap mata uang rupiah, revisi outlook dari sejumlah lembaga pemeringkat global, hingga kondisi geopolitik global yang terus bergejolak.

Pemerintah maupun bank sentral menyatakan masih mampu mengendalikan berbagai macam tekanan tersebut. Fundamental ekonomi diklaim masih kuat. Lewat sejumlah program yang telah berjalan pada kuartal 1/2026 serta bauran kebijakan antara fiskal dan moneter, pemerintah juga belum berencana menurunkan ekspektasinya terhadap target pengelolaan fiskal maupun perekonomian pada tahun ini.

"Penyesuaian outlook [Fitch Rating] diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dikutip Jumat (6/3/2026).

Menurut Perry, kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Dia kemudian menyebut stabilitas sistem keuangan tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Dari sisi sistem pembayaran, digitalisasi yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, lanjutnya, BI memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali. Sementara itu dari segi ketahanan eksternal, perekonomian Indonesia juga dinilai tetap kuat di tengah gejolak global. Perry memperkirakan NPI pada 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1% PDB.

Dia menyampaikan bank sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah

“Otoritas moneter juga disebut akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.”

Senada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026)

Purbaya Yakin Ekonomi Solid

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa prospek perekonomian Indonesia masih baik. Hal ini tercermin dari mencatatkan kinerja penerimaan pajak yang positif. Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas makro dan fiskal.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal, serta memperbaiki iklim usaha usai

Kementerian Keuangan pun memaparkan sejumlah perbaikan indikator ekonomi: setelah mencatatkan pertumbuhan 5,39% pada triwulan IV 2025, berbagai indikator awal 2026, seperti indeks kepercayaan konsumen, Purchasing Manager's Index (PMI), konsumsi listrik bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan, terus menunjukkan momentum perbaikan. Kinerja APBN juga diklaim mencatatkan perbaikan signifikan.

"Pendapatan negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5% YoY [year on year] dan Februari tumbuh 12,8% YoY," jelas Purbaya, Rabu (4/3/2026).

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang naik 30,7% (YoY) pada bulan Januari dan 30,4% (YoY) pada Februari. Di sisi lain, akselerasi belanja negara juga tumbuh signifikan, yaitu mencapai 25,7% (YoY) pada Januari dan melompat 41,9% (YoY) pada Februari 2025.

Percepatan belanja dan pemberian stimulus ekonomi ini diklaim dilakukan secara terukur demi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tengah menanjak, dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal.

Terkait pengelolaan dana investasi di luar APBN, pemerintah memastikan kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan semakin diperkuat sebagai mesin pertumbuhan baru. Investasi strategis yang dikelola Danantara akan tetap berfokus pada perolehan profit yang berkelanjutan dan upaya mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi.

Tata kelola dan operasional Danantara dijanjikan akan terus dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga diharapkan menjadikan instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, serta tetap selaras dengan upaya menjaga stabilitas makrofiskal dalam jangka panjang.

“Ke depan, Kementerian Keuangan menyatakan akan terus menjadikan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai prioritas utama untuk menjaga kepercayaan pasar.”

Risiko di Beban Utang

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah tetap perlu mewaspadai efek lanjutan dari keputusan lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, yang menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Josua menjelaskan perkembangan tersebut berpotensi menaikkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya membuat beban bunga utang pada APBN membengkak.

Meski mempertahankan peringkat kredit di level 'BBB', Josua memandang langkah Fitch yang menurunkan prospek Indonesia sebagai sinyal peringatan bahaya terkait ketidakpastian kebijakan. Keputusan Fitch, sambungnya, mengindikasikan bahwa konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan makroekonomi Indonesia dinilai melemah oleh pelaku pasar global.

"Penurunan outlook ini bisa memperburuk prospek fiskal jangka menengah, menekan kepercayaan investor, dan mengurangi external buffer [penyangga eksternal]," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Josua menjelaskan bahwa ruang gerak fiskal pemerintah saat ini sejatinya sudah dibatasi oleh kinerja penerimaan negara yang lemah dan tingginya biaya pembayaran bunga utang. Alhasil, setiap guncangan sentimen akan dengan mudah memicu kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) pemerintah.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa sumber kekhawatiran utama Fitch bermuara pada risiko pelonggaran disiplin kerangka fiskal, utamanya terkait wacana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, yang berpotensi meninjau ulang batas defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bila kerangka ini melemah, persepsi risiko naik karena pasar akan menilai pembiayaan defisit akan lebih berat tanpa dukungan kebijakan yang sangat kredibel," tegasnya.

Dari sisi pasar keuangan, Josua mewanti-wanti rapuhnya sentimen investor ini memperbesar risiko arus modal keluar. Tekanan ini bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, sebagai kompensasi atas peningkatan risiko tersebut, investor akan meminta imbal hasil atau yield SBN yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut, jelas Josua, sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat lain, seperti Moody’s, yang juga menyoroti bahwa berkurangnya kepastian kebijakan akan memicu gejolak pasar dan mendongkrak biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Masalahnya, peningkatan yield akan membebani APBN melalui biaya pembayaran bunga utang. Josua memaparkan, yield SBN yang lebih tinggi saat pemerintah menerbitkan utang baru secara otomatis akan mengerek alokasi belanja bunga ke depan.

"Dampaknya, ruang belanja produktif akan semakin menyempit," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara pada APBN 2026 diperkirakan tidak naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Shortfall terlebar adalah pada penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, yakni sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 trilliun atau melebihi target APBN.

Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Bisnis.com, JAKARTA — Reksa dana pendapatan tetap diperkirakan menghadapi peningkatan volatilitas dalam jangka pendek seiring dengan memburuknya sentimen pasar obligasi yang turut dipicu oleh penurunan outlook kredit Indonesia oleh Moody’s.

CEO Pinnacle Investment Guntur Putra mengatakan sentimen negatif tersebut meningkatkan ketidakpastian dan volatilitas pasar, yang berpotensi memengaruhi minat investor. Reksa dana pendapatan tetap yang berfokus pada Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi negara diperkirakan mengalami fluktuasi kinerja yang lebih tinggi, mengingat sensitivitasnya terhadap pergerakan yield.

Sebaliknya, reksa dana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi dinilai relatif lebih stabil dengan volatilitas yang lebih terbatas.

Menanggapi kondisi tersebut, manajer investasi mulai melakukan penyesuaian strategi portofolio secara aktif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menerapkan strategi active tactical duration strategy alias penyesuaian durasi secara aktif guna meredam dampak volatilitas akibat potensi kenaikan yield obligasi.

“Kami menurunkan/memperpendek durasi portfolio untuk mengurangi volatilitas terhadap potensial yield movement/pergerakan yield dan untuk obligasi korporasi kami fokus ke kualitas kredit,” ujarnya, Rabu (11/1/2026).

Guntur melanjutkan meski volatilitas meningkat dan potensi koreksi jangka pendek membayangi, prospek reksa dana pendapatan tetap dalam jangka menengah hingga panjang dinilai masih menarik. Kenaikan yield obligasi membuka peluang imbal hasil yang lebih kompetitif dibandingkan instrumen pasar uang maupun deposito, sehingga tetap relevan bagi investor dengan horizon investasi lebih panjang.

Sentimen penurunan outlook kredit Indonesia oleh Moody’s dinilai mulai memberikan tekanan nyata terhadap pasar obligasi dan secara tidak langsung memengaruhi kinerja reksa dana pendapatan tetap. Peningkatan persepsi risiko terhadap perekonomian nasional, terutama terkait ketidakpastian kebijakan dan potensi risiko fiskal, mendorong kenaikan yieldobligasi pemerintah dan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan.

YieldSurat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat melonjak ke level di atas 6,4%, mencerminkan penilaian pasar terhadap meningkatnya risiko kredit serta membuka potensi arus keluar dana asing dari pasar obligasi.

Dia pun memperkirakan kinerja produk reksa dana berbasis obligasi ke depan akan bergantung pada strategi pengelolaan yang diterapkan masing-masing manajer investasi.

Dari sisi industri, total dana kelolaan reksa dana pendapatan tetap pada tahun ini dinilai masih berpotensi tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi jangka panjang.

Berdasarkan data OJK Sepanjang 2025, AUM reksa dana tumbuh signifikan sebesar 35,94% secara year on year menjadi Rp658,69 triliun. Nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana juga meningkat 35,26% menjadi Rp675,32 triliun.

Per Januari 2026 ini, OJK mencatat AUM reksa dana mencapai Rp705,26 triliun. Dari total dana kelolaan tersebut, dana kelolaan reksa dana pendapatan tetap mengambil portofolio terbesar dengan porsi 35,96% atau senilai lebih dari Rp253,68 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan komitmennya menjaga fundamental di tengah dinamika global. Hal ini disampaikan menyusul perubahan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit global Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski begitu, peringkat Indonesia tetap dipertahankan pada level Baa2, atau satu tingkat di atas batas investment grade.

Dalam pengumumannya, Moody’s menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, serta kualitas koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang berlangsung. Moody’s juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sementara itu, lembaga pemeringkat lain, S&P Global, belum menyampaikan laporan terbarunya. Dalam laporan terakhir, S&P masih mempertahankan outlook stabil untuk Indonesia.

Merespons dinamika tersebut, Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan penilaian eksternal terhadap sektor perbankan dipengaruhi banyak faktor. “Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri menegaskan bahwa penilaian eksternal terhadap sektor perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika makroekonomi, pergerakan nilai tukar, serta kondisi fundamental perseroan. Hal tersebut turut menjadi pengingat bagi Bank Mandiri untuk mengantisipasi dinamika eksternal guna menjaga fundamental secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Menurut dia, langkah antisipasi menjadi penting agar stabilitas tetap terjaga. Bagi masyarakat, kondisi perbankan yang sehat berdampak langsung pada keamanan simpanan, kelancaran kredit usaha, hingga pembiayaan rumah dan kendaraan.

Adhika memastikan perseroan akan memperkuat pengelolaan risiko. “Ke depan, Bank Mandiri akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal melalui penguatan pengelolaan likuiditas dan permodalan, serta pemeliharaan kualitas pembiayaan,” katanya.

Ia menambahkan, disiplin manajemen risiko tetap dijaga seiring strategi pertumbuhan berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan regulator. Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung untuk pertama kalinya berbicara ke publik mengenai isu risiko fiskal yang disorot oleh sejumlah lembaga pemeringkat kredit mulai dari Moody's maupun S&P.

Juda mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan catatan Moody's maupun S&P sebagai pelajaran. Perbaikan akan dilakukan termasuk untuk lembaga pemeringkat lain yang rencananya juga akan bertemu dengan pemerintah pada 23 Februari mendatang.

"Nanti [lembaga] rating yang lain akan datang di tanggal 23 Februari, ya. Kami siapkan semua, itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin. Nah, ini harus kami perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Moody's pekan lalu mengumumkan bahwa outlook peringkat kredit Indonesia turun dari stabil ke negatif. Namun, peringkatnya saat ini masih bertahan di kategori Baa2. Sementara itu, S&P mempertahankan outlook stabil. Keduanya sama-sama menyoroti sejumlah hal salah satunya adalah risiko pengelolaan fiskal.

Khusus mengenai fiskal, Juda kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga defisit APBN di bawah batas 3% terhadap PDB.

Sebagai informasi, defisit APBN pada akhir 2025 lalu melebar dari target 2,53% menjadi 2,92% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Pada tahun ini, UU APBN menargetkan defisit fiskal berada di level 2,68% terhadap PDB.

"Oh iya ya, kami jaga 3% itu harga mati lah. Enggak [akan melebar dari itu]," terang Wamenkeu yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Rasio Utang

Adapun pada sisi rasio utang, Juda juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga rasio utang di level 40% terhadap PDB. Hal ini kendati sampai dengan 2025 lalu, rasio utang pemerintah sudah mencapai 40,08% terhadap PDB yakni Rp9.549,46 triliun.

"Di undang-undang kan 60%, tetapi kami akan jaga sekitar 40%," ujarnya.

Adapun komitmen yang sama juga disampaikan oleh pihak Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sejauh ini pengelolaan belanja negara tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit anggaran di 3% juga masih terjaga.

"Yang penting kami berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kuat, sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kami optimistis dengan pengelolaan [anggaran]," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang perubahan outlooksovereign credit rating Indonesia menjadi negatif berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang, menyusul keputusan Moody’s merevisi outlook dari stabil menjadi negatif.

“Kalau negara dulunya Baa2 menjadi Ba2, maka tentunya corporate rating-nya juga sama. Lalu dampaknya apa? Kalau kita menerbitkan surat utang lagi, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai konferensi pers paparan kinerja di Jakarta, Senin.

Namun, BTN sendiri belum berencana masuk ke pasar pendanaan global dalam waktu dekat. Nixon menilai ketersediaan investor domestik masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sekaligus menawarkan struktur biaya yang lebih efisien.

Selain itu, ia juga mencatat bahwa saat ini penerbitan instrumen utang dalam mata uang dolar AS kurang ekonomis bagi BTN, mengingat portofolio pembiayaan perseroan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), seluruhnya berbasis rupiah.

Pendanaan dalam valuta asing akan menimbulkan biaya (cost) tambahan, terutama dari selisih nilai tukar dan biaya lindung nilai (swap), yang pada akhirnya membuat biaya dana menjadi lebih mahal dibandingkan pendanaan dalam rupiah.

Terkait hubungan dengan lembaga pemeringkat internasional, Nixon menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan komunikasi secara aktif dan rutin.

Ia menambahkan, pertemuan dengan lembaga pemeringkat sebenarnya merupakan praktik standar, di mana bank menyampaikan penjelasan secara mendetail mengenai strategi, profil risiko, dan proyeksi bisnis jangka menengah hingga panjang yang menjadi dasar penilaian peringkat.

Mengenai pencadangan, Nixon mengamini bahwa rasio pencadangan BTN relatif lebih rendah dibandingkan bank-bank anggota Himbara lainnya, namun tetap berada di atas ketentuan minimum regulator.

Rasio pencadangan (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125 persen, yang dinilai memadai mengingat kuatnya kualitas agunan pada portofolio KPR. Ke depan, rasio pencadangan akan ditingkatkan hingga 150 persen pada 2030.

Nixon menekankan bahwa kredit perumahan didukung oleh agunan yang kuat, sehingga perlindungan risiko tidak hanya tercermin dari tingkat pencadangan, tetapi juga dari nilai agunan yang menyertai kredit tersebut.

“Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” kata Nixon.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, termasuk BTN. Bank lain yang terdampak adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk peringkat penerbit (issuer ratings), peringkat simpanan (deposit ratings), peringkat utang senior tanpa jaminan (senior unsecured ratings), serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Khusus untuk BTN, Moody’s mempertahankan deposit ratings pada level Baa2 dan Baseline Credit Assessment (BCA) pada level ba2, dengan mencatat bahwa tingkat pencadangan bank masih relatif rendah dibandingkan dengan risiko asetnya, terutama akibat tingginya porsi kredit restrukturisasi.

Menurut Moody’s, peringkat BTN ini turut ditopang oleh kuatnya dukungan pemerintah, sejalan dengan peran strategis bank dalam pembiayaan perumahan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Ramon Armando memastikan fundamental keuangan perseroan terjaga di tengah koreksi ratingoutlook kredit Indonesia dan lima bank besar nasional oleh lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat, Moody's Ratings.

"Kendati outlook BTN diturunkan, BTN tetap memiliki credit rating di level investment grade dengan fundamental keuangan yang tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, likuiditas, maupun kualitas aset," kata Ramon, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara selektif, ditopang oleh pengelolaan risiko yang prudent (hati-hati) untuk menjaga kepercayaan pasar dan investor di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Ia menyatakan perseroan juga akan terus meningkatkan kualitas kredit dengan menerapkan manajemen risiko yang ketat, serta memperkuat proses bisnis yang lebih cermat, terukur, dan disiplin.

BTN pun mengapresiasi pemberian berbagai stimulus fiskal dan moneter oleh pemerintah dan regulator untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan nasional.

"BTN mengapresiasi langkah pemerintah dan regulator dalam memberikan dukungan kepada industri perbankan nasional melalui stimulus fiskal dan moneter untuk membantu perbankan dalam mengoptimalisasi fungsi intermediasinya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan sehat ke depannya," ujar Ramon.

Pada Kamis (5/2/2026), Moody's Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, tapi dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Penyesuaian tersebut juga berimbas terhadap penurunan outlook dari stabil menjadi negatif bagi lima bank besar nasional, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BCA, serta tujuh perusahaan nonkeuangan pada Jumat (6/2/2026).

Meskipun demikian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang bahwa penyesuaian outlook negatif tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan kinerja ekonomi domestik tetap solid di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Moody's dapat kembali mengembalikan outlook kredit perusahaan-perusahaan tersebut menjadi stabil, jika prospek sovereign credit Indonesia kembali stabil serta kondisi perusahaan secara umum tidak berubah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.876 per dolar AS pada Jumat (6/2) sore. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.887 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,12 persen, baht Thailand menguat 0,41 persen, yuan China melemah 0,02 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,35 persen.

Dolar Singapura menguat 0,13 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,01 pada penutupan perdagangan sore ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,23 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen.

Dolar Australia menguat 0,12 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,18 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah melemah masih terimbas perubahan outlook kredit Indonesia menjadi negatif.

"Rupiah melemah terhadap dolar AS, terbebani downgrade kredit rating Indonesia oleh Moody's. Data cadev yang menurun ikut membebani," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.