Bisnis.com, JAKARTA – Setumpuk risiko masih membayangi kinerja anggaran tahun 2026 menyusul rapor negatif dalam pengelolaan anggaran tahun 2025. Tingginya risiko dalam pengelolaan anggaran ini juga secara eksplisit disorot oleh 2 lembaga pemeringkat global, Moody’s dan S&P.

S&P Global Ratings, misalnya, dalam publikasinya belum lama ini, menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

Adapun, APBN 2026 berisiko tidak sesuai ekspektasi menyusul kinerja buruk pengelolaan anggaran pada tahun lalu. Defisit APBN melebar ke angka 2,92%. Shortfall penerimaan pajak telah memicu lonjakan target penerimaan tahun 2026 hingga menembus angka 22%.

Sementara itu, rasio utang telah membengkak di angka 40,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Sekadar catatan, total utang pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp9.549,46 triliun atau bertambah sekitar Rp736,3 triliun dari posisi tahun 2024 sebesar Rp8.813,16 triliun.

Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) nominal pada tahun 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun. Artinya jika total utang dibagi dengan PDB nominal tahun 2025, maka rasio utang pemerintah pusat tercatat sebesar 40,08%.

Kendati masih lebih rendah dibandingkan batas aman dalam Undang-undang Keuangan Negara yang dipatok sebesar 60% dari PDB, rasio utang tahun 2025 tercatat membengkak dibandingkan tahun 2024 yang hanya 39,81%.

Pembengkakan rasio utang ini sejalan dengan tren pelemahan daya pungut pajak di angka 8,05% serta pelebaran defisit anggaran pada tahun yang sama yakni di angka 2,92% dari PDB.

Menariknya, pengumuman realisasi defisit APBN 2025 itu dilakukan sebelum BPS merilis data terbaru tentang PDB Indonesia pada 2025.

Beban Fiskal Menumpuk

Beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun.

Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang.

Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Komitmen Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan catatan Moody's maupun S&P sebagai pelajaran. Perbaikan akan dilakukan termasuk untuk lembaga pemeringkat lain yang rencananya juga akan bertemu dengan pemerintah pada 23 Februari mendatang.

"Nanti [lembaga] rating yang lain akan datang di tanggal 23 Februari, ya. Kami siapkan semua, itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin. Nah, ini harus kami perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Moody's pekan lalu mengumumkan bahwa outlook peringkat kredit Indonesia turun dari stabil ke negatif. Namun, peringkatnya saat ini masih bertahan di kategori Baa2. Sementara itu, S&P mempertahankan outlook stabil. Keduanya sama-sama menyoroti sejumlah hal salah satunya adalah risiko pengelolaan fiskal.

Khusus mengenai fiskal, Juda kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga defisit APBN di bawah batas 3% terhadap PDB.

Sebagai informasi, defisit APBN pada akhir 2025 lalu melebar dari target 2,53% menjadi 2,92% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Pada tahun ini, UU APBN menargetkan defisit fiskal berada di level 2,68% terhadap PDB.

"Oh iya ya, kami jaga 3% itu harga mati lah. Enggak [akan melebar dari itu]," terang Wamenkeu yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Rasionalisasi Anggaran

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia atau LPEM UI Teuku Riefky menuturkan bahwa yanng perlu dilakukan pemerintah adalah mengembalikan kembali trust investor dan kredibilitas kebijakan.

“Seperti catatan yang diberikan oleh Moody’s dan S&P serta MSCI. Apabila tidak diindahkan, maka ada potensi penurunan rating yang akan meningkatkan cost of fund dari government bonds kita, ini tentu akan mempersempit ruang fiskal yang saat ini sudah sangat terbatas (defisit tahun lalu 2,92%). Sehingga catatan-catatan ini perlu diperhatikan,” ujar Riefky.

Riefky juga menyarankan kepada pemerintah untuk merasionalisasi anggaran. Dia menyebut pemerintah perlu mengatur ulang anggaran yang tidak tepat sasaran namun memiliki porsi cukup besar dalam APBN, seperti makan bergizi gratis alias MBG.

“Ini perlu diatur ulang agar tidak mengganggu pos belanja lain yang produktif.”

Adapun soal perbaikan rasio utang dan rasio pajak, Riefky menekankan bahwa sampai saat ini belum ada proyeksi pasti. Namun demikian, dia memperkirakan kondisinya tidak akan lebih buruk dari tahun sebelumnya. “Kami belum ada angka proyeksinya, tapi tampaknya tidak membaik dari 2025.”

Sebelumnya, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mewanti-wanti bahwa peningkatan pendapatan negara juga tidak sebanding dengan pertumbuhan beban bunga utang pemerintah.

Akibatnya, dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan perlindungan sosial semakin tergerus. Fenomena tersebut, sambungnya, menuntut adanya strategi mendongkrak pendapatan dalam waktu dekat.

"Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung untuk pertama kalinya berbicara ke publik mengenai isu risiko fiskal yang disorot oleh sejumlah lembaga pemeringkat kredit mulai dari Moody's maupun S&P.

Juda mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan catatan Moody's maupun S&P sebagai pelajaran. Perbaikan akan dilakukan termasuk untuk lembaga pemeringkat lain yang rencananya juga akan bertemu dengan pemerintah pada 23 Februari mendatang.

"Nanti [lembaga] rating yang lain akan datang di tanggal 23 Februari, ya. Kami siapkan semua, itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin. Nah, ini harus kami perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Moody's pekan lalu mengumumkan bahwa outlook peringkat kredit Indonesia turun dari stabil ke negatif. Namun, peringkatnya saat ini masih bertahan di kategori Baa2. Sementara itu, S&P mempertahankan outlook stabil. Keduanya sama-sama menyoroti sejumlah hal salah satunya adalah risiko pengelolaan fiskal.

Khusus mengenai fiskal, Juda kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga defisit APBN di bawah batas 3% terhadap PDB.

Sebagai informasi, defisit APBN pada akhir 2025 lalu melebar dari target 2,53% menjadi 2,92% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Pada tahun ini, UU APBN menargetkan defisit fiskal berada di level 2,68% terhadap PDB.

"Oh iya ya, kami jaga 3% itu harga mati lah. Enggak [akan melebar dari itu]," terang Wamenkeu yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Rasio Utang

Adapun pada sisi rasio utang, Juda juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga rasio utang di level 40% terhadap PDB. Hal ini kendati sampai dengan 2025 lalu, rasio utang pemerintah sudah mencapai 40,08% terhadap PDB yakni Rp9.549,46 triliun.

"Di undang-undang kan 60%, tetapi kami akan jaga sekitar 40%," ujarnya.

Adapun komitmen yang sama juga disampaikan oleh pihak Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sejauh ini pengelolaan belanja negara tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit anggaran di 3% juga masih terjaga.

"Yang penting kami berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kuat, sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kami optimistis dengan pengelolaan [anggaran]," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2026 mendapat sorotan dari sejumlah lembaga pemeringkat utang seperti Moody's dan S&P. Istana pun buka suara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sejauh ini pengelolaan belanja negara tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit anggaran di 3% juga masih terjaga.

"Yang penting kami berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kuat, sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kami optimistis dengan pengelolaan [anggaran]," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Sebagaimana diketahui, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% secara tahunan (Year on Year/YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade. Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's.

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.

Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja pengelolaan anggaran mendapat sorotan dari sejumlah lembaga pemeringkat utang. Di sisi lain, rasio utang telah membengkak di angka 40,08% dari produk domestik bruto (PDB).

Sekadar catatan, total utang pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp9.549,46 triliun atau bertambah sekitar Rp736,3 triliun dari posisi tahun 2024 sebesar Rp8.813,16 triliun.

Sementara itu, berdasarkan rilisan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) nominal pada tahun 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun. Artinya jika total utang dibagi dengan PDB nominal tahun 2025, maka rasio utang pemerintah pusat tercatat sebesar 40,08%.

Kendati masih lebih rendah dibandingkan batas aman dalam Undang-undang Keuangan Negara yang dipatok sebesar 60% dari PDB, rasio utang tahun 2025 tercatat membengkak dibandingkan tahun 2024 yang hanya 39,81%.

Pembengkakan rasio utang ini sejalan dengan tren pelemahan daya pungut pajak di angka 8,05% serta pelebaran defisit anggaran pada tahun yang sama yakni di angka 2,92% dari PDB.

Menariknya, pengumuman realisasi defisit APBN 2025 itu dilakukan sebelum BPS merilis data terbaru tentang PDB Indonesia pada 2025.

Disorot Lembaga Pemeringkat Utang

Adapun, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody'sRatings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'. Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2.

Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Peringkat Stabil S&P

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.