Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan berbagai layanan transaksi nontunai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program digitalisasi sistem pembayaran dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Di sektor pengeluaran daerah, Bank Jateng telah mengintegrasikan layanan perbankan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Integrasi tersebut memungkinkan proses pencairan dana daerah dilakukan secara daring melalui sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) digital.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng Mas Waris mengatakan bahwa digitalisasi juga diperkuat melalui penyediaan layanan pembayaran berbasis QRIS guna mempermudah transaksi masyarakat maupun pemerintah daerah secara lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Bank Jateng menghadirkan layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi pemerintah daerah untuk mendukung transaksi pengeluaran secara online yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi layanan turut diperluas hingga tingkat desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan layanan Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Hingga kini, implementasi Siskeudes telah berjalan di 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Meski demikian, Waris mengakui percepatan transaksi nontunai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait resistensi masyarakat terhadap perubahan pola transaksi dari tunai ke digital.

“Tantangan terbesar masih pada resistensi terhadap transaksi nontunai. Generasi muda relatif sudah terbiasa menggunakan sistem cashless, sementara kelompok usia yang lebih senior masih cenderung memilih transaksi tunai,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun. OJK menilai program tersebut positif, namun tetap perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, bank perlu memastikan kualitas tata kelola dan manajemen risiko tetap terjaga agar program berjalan berkelanjutan.

“Program kredit rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Ahad (17/5/2026).

Dian menjelaskan, OJK mendorong pelaksanaan stress test secara berkala untuk mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut. “Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” ujar Dian.

Selain itu, perbankan diminta melakukan pencadangan yang memadai serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat di tengah ekspansi kredit.

OJK juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar program KUR tepat sasaran serta memiliki mitigasi risiko yang memadai.

Dari sisi suku bunga, Dian menyebut rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 berada di level 8,76 persen, menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen. Penurunan ini ditopang oleh turunnya suku bunga kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi, yang masing-masing turun 67 basis poin dan 68 basis poin secara tahunan.

Penurunan suku bunga kredit juga sejalan dengan tren penurunan biaya dana, di mana rerata tertimbang Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah turun 55 basis poin menjadi 2,66 persen. Kondisi ini dipengaruhi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026.

Dian menilai tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut, meski bergantung pada strategi masing-masing bank, terutama dalam mengelola biaya dana. Karena itu, perbankan didorong meningkatkan porsi dana murah agar memiliki ruang lebih besar untuk menurunkan bunga kredit.

“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar,” kata Dian.

Di sisi lain, dinamika global juga perlu diperhatikan. Keputusan bank sentral Amerika Serikat yang menahan suku bunga acuan pada kisaran 3,50 hingga 3,75 persen dinilai turut memengaruhi arah suku bunga global dan domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kecil. “Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun,” kata Prabowo dalam pidato Hari Buruh di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Prabowo menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil. “Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun,” ujar Prabowo.

Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan skema kepemilikan rumah bagi buruh dengan tenor panjang hingga 40 tahun agar cicilan lebih ringan dan terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk diketahui, rasio utang terhadap penerimaan dikenal sebagai debt to service ratio (DSR). Ini membandingkan rasio utang pemerintah dan bunganya terhadap penerimaan negara yang dihasilkan dalam neraca APBN.

Purbaya menyebut telah menyampaikan berbagai kebijakan fiskal maupun realisasinya pada 2025 dan 2026 secara sementara kepada S&P. Dia mengeklaim lembaga pemeringkat itu merespons positif terhadap kondisi fiskal Indonesia, dan tercermin pada outlook stabil yang dipertahankan dan rating pada BBB.

"Saya kan meeting-nya [dengan S&P] Selasa. Jadi, sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang, dan di hari Selasa saya meeting sama mereka, mereka memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah, masih stable dengan rating BBB. Artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Washington DC, Rabu (15/4/2026) waktu setempat.

Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA.

Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah setiap tahunnya menerbitkan utang untuk menutup defisit antara belanja dan penerimaan APBN. Setiap tahunnya juga pemerintah harus membayar bunga utang jatuh tempo sehingga menjadi belanja wajib yang perlu didukung oleh penerimaan negara.

"Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan. Sebagai contoh, dia menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik.

Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Dia menyebut kementeriannya pun telah melakukan berbagai perombakan di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya adanya peningkatan kinerja.

"Ada concern sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan kita, pajak kita. Tetapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali" ujarnya.

Secara umum, terang Purbaya, S&P menggali cukup detail soal kondisi fiskal Indonesia termasuk defisit 2025 dan proyeksi 2026. Purbaya menyampaikan bahwa defisit fiskal tahun lalu versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ternyata 2,8% terhadap PDB atau lebih rendah dari estimasi sementara yakni 2,92% terhadap PDB.

Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.

"Utamanya mereka ingin melihat apakah kami konsisten menjaga defisit di bawah 3% PDB. Kami bilang kami konsisten dengan kebijakan itu, Presiden sudah memberikan arahan bahwa defisit harus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Jadi komitmen kami amat kuat," tuturnya.

Menkeu yang pernah malang melintang di berbagai kementerian/lembaga itu mengaku senang atas keputusan S&P mempertahankan outlook stabil dan rating kredit BBB untuk Indonesia.

S&P juga disebut melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal IV/2025 lalu.

"Dan indikator awal sekarang sepertinya mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi ke saya kemarin bahwa outlook peringkat kami tetap stabil," tuturnya.

Adapun S&P direncanakan bakal ke Indonesia untuk berdiskusi lagi dengan pemerintah pada Juni 2026 terkait dengan kondisi perekonomian maupun kondisi fiskal.

Keputusan S&P untuk mempertahankan outlook stabil ini berbeda dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan Moody's yang telah menurunkan outlook rating kredit Indonesia ke negatif. Hal ini kendati keduanya masih memertahankan rating di masing-masing BBB dan Baa2 (investment grade).

Pertemuan Purbaya dengan S&P dilakukan di sela-sela acara IMF and World Bank Group Spring Meeting di Washington DC, AS. Pada kunjungan perdananya sebagai Menkeu ke luar negeri, Purbaya turut bertemu dengan IMF, World Bank, serta 18 investor global seperti Goldman Sachs hingga Fidelity.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (BBNI) atau BNI tengah menguji selera investor global melalui rencana penerbitan instrumen Additional Tier 1 atau AT1 dalam denominasi dolar AS, sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan refinancing, tetapi juga menjadi indikator bagaimana pasar internasional memandang risiko kredit Indonesia saat ini.

Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI menjelaskan bahwa perseroan berencana menerbitkan AT1 baru di pasar internasional yang dilakukan bersamaan dengan tender offer atas instrumen AT1 yang telah beredar sebelumnya.

AT1 merupakanobligasi konvertibel bersyarat (CoCo bonds) yang diterbitkan bankyang dapat dihitung sebagai modal inti tambahan bank. Surat utang jenis ini lazim digunakan untuk memperkuat struktur permodalan tanpa melakukan penambahan saham.

“Dalam rangka memperkuat rasio dan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis, Perseroan berencana melakukan penerbitan AT1 Baru dan secara bersamaan melaksanakan tender offer kepada pemegang AT1 eksisting,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

BNI juga menjelaskan bahwa tender offer ini ditujukan kepada pemegang obligasi AT1 yang diterbitkan sebelumnya, dengan tujuan memberikan opsi keluar bagi investor lama sekaligus membuka ruang bagi penerbitan instrumen baru dengan struktur yang lebih optimal.

Periode penawaran tender berlangsung pada 14 April hingga 22 April 2026, dengan tanggal penyelesaian diperkirakan pada 24 April 2026. Perseroan menekankan bahwa seluruh aksi ini tetap mempertimbangkan kondisi pasar global.

Selain itu, manajemen juga mengindikasikan bahwa dana hasil penerbitan AT1 baru akan digunakan untuk melakukan refinancing atas obligasi lama yang akan jatuh tempo, sekaligus menjaga fleksibilitas permodalan di tengah dinamika likuiditas global yang masih ketat.

Paparan BNI ini menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh bukan sekadar mengganti utang lama, tetapi juga melakukan penyesuaian struktur pendanaan agar lebih efisien di tengah kenaikan biaya dana dan volatilitas pasar.

Seiring dengan aksi korporasi ini, Bisnis telah mencoba menghubungi BNI untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak penerbitan AT1 dapat memperkuat struktur permodalan, peluang tertariknya investor, hingga pengoptimalan penerbitan AT1. Namun hingga berita ini ditulis, perseroan belum merespons pesan Bisnis.

Respons Investor terhadap Obligasi Konvertibel BNI (BBNI)

Sejalan dengan langkah tersebut, laporan CreditSights memberikan gambaran bagaimana investor global kemungkinan akan merespons transaksi ini. Lembaga riset yang berada di bawah Fitch Solutions itu menyebut BNI tengah masuk pasar dolar AS untuk menerbitkan instrumen perpetual AT1.

Instrumen ini guna membiayai kembali obligasi senilai US600 juta yang akan jatuh tempo pada 2027. Dalam tahap awal, BNI menawarkan indikasi imbal hasil atau initial price thoughts sebesar 7,5%.

IPT ini merupakan kisaran awal yield yang digunakan untuk mengukur minat investor sebelum harga final ditentukan melalui proses bookbuilding. Namun, CreditSights menilai bahwa tingkat imbal hasil yang lebih mencerminkan nilai wajar atau fair value berada di kisaran 7,2%.

“IPT berada di 7,5%, sementara kami melihat fair value di 7,2%, atau pengetatan sekitar 30 basis poin dari IPT,” tulis analis CreditSights dalam dokumen yang didapatkan Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Fair value sendiri mengacu pada tingkat yield yang dinilai sepadan dengan risiko instrumen tersebut, berdasarkan perbandingan dengan obligasi serupa di pasar. Selisih antara IPT dan fair value ini menjadi indikasi bahwa jika permintaan investor cukup kuat, maka yield final berpotensi turun.

Dalam konteks ini, penurunan yield berarti harga obligasi naik, yang menguntungkan penerbit namun mengurangi imbal hasil bagi investor.

Investor Berhati-hati

Meski demikian, CreditSights mengambil posisi yang cenderung konservatif. Mereka menilai bahwa meskipun yield BNI cukup menarik secara absolut, investor tetap perlu mempertimbangkan kualitas relatif dibandingkan penerbit global lainnya.

“Kami tidak akan mengejar instrumen ini di bawah level tersebut dan lebih memilih memiliki BNP dalam portofolio pada yield yang sama,” tulisnya.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa dalam kondisi yield yang setara, investor global cenderung memilih bank dengan profil risiko yang lebih rendah atau lebih stabil. Di sisi lain, CreditSights justru melihat tender offer yang dilakukan BNI sebagai bagian yang paling menarik dari keseluruhan transaksi.

Harga penawaran kembali disebut berada di sekitar 99,7% dari nilai nominal atau par, yaitu nilai pokok obligasi yang biasanya ditetapkan sebesar 100%. Dengan harga tersebut, investor lama dapat menjual obligasi mereka hampir tanpa diskon, sehingga memberikan insentif yang cukup kuat untuk berpartisipasi.

“Kami melihat tender offer ini menarik dan investor sebaiknya melakukan tender atas obligasi mereka, baik berpartisipasi dalam penerbitan baru atau tidak,” tulis CreditSights.

Namun demikian, CreditSights juga menyoroti adanya fitur yang relatif tidak umum dalam struktur AT1 BNI, yaitu klausul early redemption berbasis rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Dalam skema ini, BNI memiliki hak untuk melunasi obligasi lebih awal jika CAR mencapai atau melampaui 24%.

Saat ini, CAR BNI berada di kisaran 20,7%, sehingga masih terdapat buffer sebelum klausul tersebut aktif.

“Ini merupakan mekanisme call mendekati par yang tidak biasa dan dapat membatasi potensi harga obligasi naik di atas par,” tulis CreditSights.

Istilah call merujuk pada hak penerbit untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Bagi investor, fitur ini menjadi pertimbangan karena dapat membatasi potensi keuntungan jika obligasi ditarik lebih awal.

Dari sisi fundamental, CreditSights menilai kondisi BNI masih relatif solid meskipun menghadapi tekanan. Laba bersih tercatat sebesar Rp20 triliun pada 2025, turun 6,6% secara tahunan akibat melemahnya pendapatan bunga bersih dan meningkatnya biaya operasional serta pencadangan.

Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga mengalami penurunan, mencerminkan tekanan pada selisih antara bunga kredit dan biaya dana. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan yield kredit wholesale dan meningkatnya kompetisi di sektor perbankan. Di sisi lain, pertumbuhan kredit masih cukup kuat, terutama dari segmen korporasi dan BUMN, yang menunjukkan bahwa fungsi intermediasi tetap berjalan.

Meski demikian, CreditSights menegaskan bahwa risiko terbesar bagi BNI justru berasal dari faktor eksternal. Ketidakpastian makro ekonomi Indonesia menjadi perhatian utama, terutama terkait tekanan terhadap nilai tukar, likuiditas, dan posisi fiskal.

Ketidakpastian Makro Indonesia

“Kami berhati hati terhadap ketidakpastian makro Indonesia yang dapat berdampak pada BNI, termasuk jika terjadi penurunan peringkat sovereign,” tulis mereka.

Tekanan ini antara lain dipicu oleh potensi kenaikan harga energi akibat konflik global, yang dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan beban subsidi pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pendanaan di dalam negeri.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, CreditSights melihat adanya kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia ke batas bawah investment grade. Jika hal ini terjadi, maka persepsi risiko investor global terhadap aset Indonesia, termasuk obligasi perbankan, berpotensi memburuk.

Seiring dengan hal ini, penerbitan AT1 oleh BNI tidak hanya menjadi langkah korporasi untuk memperkuat modal, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana bank BUMN harus menavigasi kombinasi antara kebutuhan pendanaan, tekanan makro, dan persepsi risiko global.

Yield yang ditawarkan memang terlihat menarik, tetapi keputusan investor pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar positif dari kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Usai bertemu dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat, Purbaya mengonfirmasi Indonesia berhasil mempertahankan peringkat utang pada level Triple B (BBB) dengan outlook stabil.

Peringkat Triple B (BBB) ini menempatkan Indonesia tetap dalam kategori Investment Grade atau layak investasi, yang menandakan risiko gagal bayar yang rendah di mata investor global.

Dalam pertemuan tersebut, S&P menggali secara mendalam konsistensi kebijakan fiskal Indonesia, terutama mengenai batasan defisit anggaran.

"Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga dibawah 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Purbaya menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap disiplin dalam menjaga batas defisit tersebut.

"Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga dibawah 3 persen,” kata Purbaya.

Terkait perhatian S&P mengenai rasio pembayaran utang terhadap pendapatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai perbaikan kinerja pengumpulan pajak dan cukai. Purbaya meyakinkan kondisi tersebut masih terkendali seiring dengan restrukturisasi internal di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai.

"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik. Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan dibulan januari-maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas,” ujar Purbaya.

Dampaknya, kata Purbaya, S&P memberikan respons positif terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

"Dan beritanya agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap triple B dengan outlook yang tetap stabil,” ujarnya.

Selain kedisiplinan fiskal, S&P menyoroti perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025 yang dinilai lebih baik dari periode sebelumnya. Menkeu juga memberikan indikasi angka defisit yang diproyeksikan berada di kisaran 2,8 persen.

“Dan yang terpenting adalah mereka melihat pertumbuhan kita membaik di kuartal IV dibanding sebelumnya. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi saya kemarin bahwa outlook peringkat kita tetap stabil,” kata Purbaya.

Mengenai diskusi mendalam soal pembayaran bunga utang yang dibandingkan dengan pendapatan, Menkeu memastikan pengawasan ketat terus dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal.

"Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran,” ujarnya.

Dengan demikian, Purbaya juga meluruskan isu mengenai laporan risiko tinggi di kawasan Asia. Dia menjelaskan, penilaian tersebut mengacu pada laporan lama yang muncul sebelum pertemuan resmi dengan S&P dilakukan, sehingga hasil konfirmasi terbaru ini menjadi acuan utama kondisi ekonomi terkini Indonesia.

(Dhera Arizona)

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun menda

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2026 menjadi momentum yang penuh tekanan bagi stabilitas dan kredibilitas perekonomian nasional. Dalam hitungan pekan, dua sinyal penting datang berturut-turut.

Pertama, tentang keputusan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menurunkan outlook Peringkat Kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang diumumkan pada 4 Maret 2026.

Kedua, laporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa APBN 2026, hingga akhir Februari telah mencatat defisit cukup tajam, mencapai Rp135,7 triliun. Kombinasi keduanya menciptakan atmosfer yang seolah menguji ketahanan kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan ekonomi nasional.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah tetap menargetkan defisit APBN tahun 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen, sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Hanya saja, lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan tekanan fiskal yang meningkat dapat membuat defisit mendekati 2,9 persen terhadap PDB.

Tekanan secara simultan antara revisi outlook kredit dan pelebaran defisit APBN ini tentunya juga membawa kompleksitas permasalahan terhadap ketahanan ekonomi makro dalam pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah.

Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Namun, di sisi lain, disiplin fiskal tetap harus dijaga agar kepercayaan investor dan stabilitas makro ekonomi tidak terganggu.

Sinyal pasar

Keputusan Fitch Ratings untuk merevisi outlook Indonesia menjadi negatif bukan berarti peringkat kredit Indonesia langsung turun. Peringkat BBB tetap dipertahankan karena Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat. Stabilitas makroekonomi, rasio utang pemerintah yang moderat, serta ketahanan eksternal yang memadai menjadi faktor yang menopang rating tersebut.

Perubahan outlook menjadi negatif memberikan sinyal bahwa terdapat risiko yang perlu diwaspadai dalam jangka menengah. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan konsistensi bauran kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi prospek fiskal Indonesia ke depan.

Faktor-faktor lainnya yang juga disoroti adalah potensi kenaikan belanja sosial pemerintah serta masih terbatasnya kemampuan mobilisasi penerimaan negara.

Secara garis besar Fitch mengurai kekhawatiran mereka dalam tiga poros utama.

Pertama, sinyal bahwa pemerintah berencana meninjau Undang-Undang Keuangan Negara yang selama bertahun-tahun menjadi pagar kokoh untuk menjaga disiplin defisit maksimal 3 persen PDB. Revisi aturan ini, jika tidak dirancang dengan presisi, dapat dianggap pasar sebagai pelonggaran kerangka fiskal yang justru mengikis kepercayaan.

Kedua, lembaga pemeringkat tersebut menyoroti tekanan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana besar. Beban belanja yang terus meningkat berpotensi mendorong pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dan itu adalah sesuatu yang dinilai berisiko bagi stabilitas makro.

Ketiga, Fitch mencatat bahwa rasio penerimaan pemerintah masih tertinggal dibanding negara-negara lain di kategori yang sama. Penerimaan yang lemah dan biaya layanan utang yang relatif tinggi menjadi titik rentan fiskal Indonesia.

Meskipun demikian, Fitch tetap mempertahankan rating Indonesia karena melihat fondasi yang masih kuat dari stabilitas makro, utang pemerintah yang moderat, serta prospek pertumbuhan jangka menengah yang positif.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa revisi outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi, sembari memaparkan bahwa cadangan devisa Indonesia masih tinggi, yakni 154,6 miliar dolar AS pada akhir Januari 2026, setara dengan lebih dari enam bulan impor. Untuk itu BI juga optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan berada di kisaran 4,9–5,7 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun masih terdapat tekanan fiskal, namun landasan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Stabilitas tersebut perlu terus didukung melalui konsistensi kebijakan dan penguatan struktur fiskal yang pruden dan kredibel.

Tantangan struktural

Selain faktor kebijakan, pelebaran defisit APBN pada awal tahun 2026 juga mencerminkan dinamika fiskal yang cukup kompleks. Belanja negara meningkat cukup cepat, sementara penerimaan negara belum menunjukkan akselerasi yang sebanding.

Pada Januari 2026 saja, belanja pemerintah meningkat sekitar 26 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan belanja ini didorong oleh berbagai program sosial serta percepatan realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Program perlindungan sosial, termasuk program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB, menjadi salah satu komponen belanja yang cukup signifikan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dari perspektif fiskal. Program ini juga meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara.

Di sisi penerimaan negara, tantangan juga tidak kecil. Beberapa faktor, seperti pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, tingginya restitusi pajak, serta pengalihan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dana investasi negara telah mempengaruhi penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini memperlihatkan tantangan struktural fiskal Indonesia yang intinya kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan, sementara kapasitas penerimaan negara belum meningkat secara signifikan.

Padahal dalam konteks global, banyak negara dengan tingkat pembangunan yang setara memiliki rasio penerimaan negara yang jauh lebih tinggi. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), misalnya, memiliki rata-rata rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB di atas 30 persen. Bahkan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia Tenggara telah mencapai rasio di atas 18 persen.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ruang fiskal di Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan rasio pajak serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak secara berkesinambungan yang ditopang oleh kejelasan legalitas dan akuntabilitas serta praktik implementasi yang tegas.

Strategi kebijakan

Menghadapi ujian fiskal dan sinyal dari lembaga pemeringkat internasional, pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.

Pertama, penguatan basis penerimaan negara harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta perluasan basis pajak menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia. Reformasi sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Kedua, efektivitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja pemerintah tidak hanya harus besar, tetapi juga harus produktif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan transformasi industri akan memberikan efek pengganda yang lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Ketiga, konsistensi kebijakan ekonomi perlu dijaga agar kepercayaan pasar tetap stabil. Lembaga pemeringkat internasional sangat memperhatikan stabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, bank sentral, serta otoritas keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi.

Selain itu, penguatan koordinasi melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan berjalan secara selaras dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam jangka panjang, strategi pembangunan ekonomi Indonesia juga perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas nasional. Transformasi ekonomi berbasis industri, penguatan sektor manufaktur, serta pengembangan ekonomi digital akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal negara.

Disiplin fiskal

Revisi outlook oleh Fitch Ratings dapat dipandang sebagai pengingat bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya soal angka defisit semata, tetapi juga tentang kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun hingga Februari 2026 memang menunjukkan tekanan fiskal yang perlu diwaspadai. Hanya saja, selama pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan belanja negara tetap produktif, maka fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki landasan yang kuat.

Pada akhirnya negara ini tidak sedang menghadapi krisis, tetapi sedang diuji kredibilitas perekonomiannya. Meski potensi risiko muncul di permukaan, namun fondasi ekonomi masih cukup kuat. Fondasi tersebut harus diperkuat dengan kebijakan yang konsisten, disiplin anggaran, dan komunikasi publik yang transparan.

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun mendatang.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Momen Idulfitri yang tinggal menghitung hari membuat masyarakat mulai bersiap untuk mudik ke kampung halaman masing-masing.

Karenanya, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengimbau masyarakat agar membekali diri dengan asuransi, demi perjalanan mudik yang lebih aman dan selamat sampai tujuan

"Menjelang musim mudik lebaran seperti sekarang ini, asuransi kecelakaan diri (personal accident) menjadi penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan," ujar Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Penekanan tersebut, disampaikan Fankar dalam rangka pelaksanaan Safari Ramadan 1447 H, yang digelar Askrindo di 11 kota di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari pemaksimalan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan.

Menurut Fankar, peningkatan mobilitas seperti mudik lebaran berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Karenanya, masyarakat bisa memanfaatkan asuransi yang memiliki premi terjangkau dengan santunan hingga Rp20 juta.

"Sebenarnya kalau kita bicara tentang asuransi kecelakaan diri, banyak masyarakat memang belum menyadari bahwa itu sebenarnya preminya kecil sekali," ujar Fankar.

Selain asuransi kecelakaan diri, Askrindo juga memiliki asuransi mikro seperti Asuransi Mikro Rumahku dan Asuransi Mikro Usahaku, di mana kedua produk tersebut memang ditujukan untuk melindungi rumah atau tempat usaha dari risiko kebakaran, pencurian, hingga bencana alam.

Fankar menjelaskan, fasilitas asuransi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk memproteksi keamanan rumah dan tempat usaha saat ditinggal mudik oleh para pemiliknya.

Untuk asuransi rumah, Askrindo menyediakan santunan hingga Rp20 juta dengan premi hanya Rp50 ribu per tahun. Sedangkan bagi pelaku usaha, santunan yang diberikan sebesar Rp2,5 juta untuk gerobak, Rp5 juta untuk kios dengan membayar premi sekitar Rp40 ribu per tahunnya.

Sedangkan terkait gelaran Safari Ramadan sendiri, Fankar menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan santunan untuk anak yatim dalam bentuk uang tunai maupun alat sekolah yang disalurkan melalui 13 yayasan panti asuhan, dengan nilai mencapai Rp550 juta.

Bagi Fankar, momen Safari Ramadan ini merupakan kesempatan bagi Askrindo yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk dapat memberikan peran dan manfaat sebesar-besarnya di tengah masyarakat.

"Kami berharap ini bukan sekadar bentuk kepedulian, namun juga sekaligus berbagi semangat dengan anak-anak yatim di Bulan Ramadan, untuk terus berkontribusi secara maksimal dan berkelanjutan di tengah masyarakat," ujar Fankar.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan melakukan roadshow ke luar negeri usai kredibilitas pengelolaan fiskal disorot Fitch hingga Moody's.

Sekadar informasi, Moody's Ratings pada Februari 2026 memberikan outlook negatif terhadap Indonesia namun tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2. Langkah serupa juga dilakukan Fitch pekan ini dengan merevisi prospek Indonesia dari stabil ke negatif meskipun mempertahankan peringkat BBB.

Salah satu alasan penurunan sovereign credit rating Indonesia itu adalah kondisi fiskal Indonesia. Di tengah basis penerimaan yang lemah, akselerasi belanja pemerintah dan beban bunga utang dikhawatirkan semakin memperlebar defisit APBN.

Purbaya pun menyampaikan rencananya ke luar negeri untuk memberitahukan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Meskipun sebelumnya dia menyatakan tidak ingin ke luar negeri sebelum ekonomi Indonesia tumbuh sampai 6%.

"Jadi itu kesalahan saya juga karena saya enggak ke luar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya enggak akan ke luar negeri. Tetapi sekarang mesti berubah, mesti marketing juga keadaan kita seperti apa. Jadi April saya akan ke luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngertilah apa yang dikerjakan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya kemudian mempertanyakan mengapa lembaga-lembaga pemeringkat asing itu justru tidak membandingkan Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya, dengan kondisi fiskal defisit hingga di atas 4%.

Belum lagi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sesumbar bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% atau tertinggi di negara-negara G20.

"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung," tuturnya.

Purbaya juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berhasil dikendalikan tanpa harus menembus batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

"Tanpa menembus batas fiskal, kami bisa membalikkan ekonomi yang tumbuhnya tertinggi ngalahin China segala macem. Tetapi tetap saja tidak laku, artinya ada visi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga pemeringkat tadi," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keputusan lembaga pemeringkat internasional yang merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Menurut dia, penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kuat.

Purbaya mengatakan, jika dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit fiskal, hingga pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada dalam kondisi yang relatif aman. Pada 2025 misalnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20.

“Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan juga aman. Bahkan kita tertinggi di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Thailand, Malaysia, hingga Vietnam disebut memiliki defisit fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4 persen. Malaysia juga di atas 4 persen kalau tidak salah. Vietnam di atas 4 persen,” ujarnya.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings sebelumnya merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit pada level BBB atau masih dalam kategori layak investasi.

Perubahan outlook tersebut didorong oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan fiskal dan potensi tekanan terhadap penerimaan negara dalam jangka menengah.

Meski demikian, lembaga tersebut tetap menilai Indonesia memiliki sejumlah kekuatan, seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, rasio utang pemerintah yang relatif rendah dibanding negara dengan peringkat serupa, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang masih solid.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mempertanyakan alasan Indonesia justru menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Menurut dia, keraguan tersebut bisa saja dipengaruhi faktor lain, termasuk transisi pemerintahan dan pergantian pejabat ekonomi.

“Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangsi jangan-jangan Menteri Keuangan tidak bisa mengelola anggaran,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (6/3/2026) sore ditutup melemah seiring dengan sikap risk-off (menghindari aset berisiko) investor akibat masih berlangsungnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

IHSG ditutup melemah 124,85 poin atau 1,62 persen ke posisi 7.585,68. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 11,77 poin atau 1,49 persen ke posisi 776,04.

"Investor cenderung risk-off dan defensif. Investor menghindari instrumen berisiko tinggi dengan melikuidasi saham big caps dan merotasi ke aset safe haven seperti emas dan dolar AS," ujar Head of Research PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Muhammad Wafi di Jakarta, Jumat.

Wafi menjelaskan, sikap risk-off investor disebabkan oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah serta tingginya yield US Treasury akibat ekspektasi suku bunga The Fed yang tertahan tinggi.

Dari mancanegara, pelaku pasar menantikan berbagai data ekonomi, di antaranya rilis data inflasi (CPI) dan tenaga kerja (NFP) AS yang akan dijadikan acuan untuk melihat arah kebijakan The Fed, serta kejelasan resolusi atau eskalasi konflik Timur Tengah. Dari dalam negeri, ia menjelaskan pemangkasan outlook kredit Indonesia menjadi negatif oleh Fitch Ratings memicu depresiasi nilai tukar rupiah dan capital outflow (dana asing keluar) yang masif.

Sementara itu, pelaku pasar juga menantikan rilis data cadangan devisa, respons kebijakan Bank Indonesia (potensi kenaikan BI Rate) untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, serta tanda-tanda meredanya tekanan net sell (aksi jual) asing.

Dibuka melemah, IHSG bertahan di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih berada di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, semua atau sebelas sektor melemah, yaitu sektor industri turun paling dalam sebesar 3,67 persen, diikuti sektor barang konsumen nonprimer dan sektor energi yang masing-masing turun sebesar 3,54 persen dan 2,80 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan harga terbesar yaitu SKBM, ALKA, TPIA, ICON, dan EURO. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan harga terbesar yakni KOTA, RODA, LAND, ENRG, dan ENZO.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.946.837 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 34,18 miliar lembar saham senilai Rp 17,77 triliun. Sebanyak 168 saham naik, 555 saham menurun, dan 94 saham tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 342,69 poin atau 0,62 persen ke 55.620,80, indeks Shanghai menguat 15,62 poin atau 0,38 persen ke 4.124,18, indeks Hang Seng menguat 435,94 poin atau 1,72 persen ke 25.757,28, dan indeks Strait Times menguat 1,68 poin atau 0,03 persen ke 4.848,25.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) memastikam bahwa data transaksi yang wajib dilaporkan oleh bank atau penyelenggara laru kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mencakup data penggunaan kartu di merchant atau toko, bukan data transaksi individul.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta, sekaligus menanggapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

“Pertama-tama yang perlu disampaikan adalah bahwa DJP meminta penyelenggara kartu kredit untuk memberikan data penggunaan kartu kredit di merchant/toko. Bukan data atas transaksi individual pemegang kartu kredit,” kata Steve kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Dalam peraturan terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi ke DJP mulai Maret 2027.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

Seiring adanya kebijakan tersebut, Steve memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya.

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yg masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

27 Entitas Wajib Lapor

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027. Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Berikut Daftar Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit:

1. PT Bank Central Asia Tbk.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. PT Bank OCBC NISP Tbk.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

7. PT Bank Permata, Tbk.

8. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

10. PT Bank HSBC Indonesia

11. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

12. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

13. PT Bank UOB Indonesia

14. PT Bank DBS Indonesia

15. PT Bank Mega, Tbk.

16. PT Bank Mega Syariah

17. PT Bank MNC Internasional, Tbk

18. PT Bank Panin, Tbk

19. PT Bank KB Indonesia Tbk.

20. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

21. PT Bank Sinarmas Tbk

22. PT Bank ICBC Indonesia

23. PT AEON Credit Services

24. PT Honest Financial Technologies

25. PT Shinhan Indo Finance

26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk

27. PT Bank QNB Indonesia Tbk

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat sovereign pada level BBB.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan dinamika risiko eksternal dan kebijakan yang berkembang, serta tidak mewakili penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Fitch juga tetap mengakui rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum masih kuat.

Friderica menambahkan bahwa kondisi sektor keuangan domestik saat ini masih solid. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.

Di sisi lain, intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi sehingga mampu mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.

OJK juga menegaskan reformasi struktural di sektor pasar modal terus berjalan sesuai Roadmap Pasar Modal 2023–2027. Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, hingga penegakan hukum guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memastikan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut OJK, permintaan domestik yang stabil, kebijakan yang dikelola secara prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor jasa keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.