Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 39 lokasi pembangunan bandar udara baru untuk memperkuat konektivitas nasional, memperluas akses transportasi udara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.

"Saat ini, Indonesia memiliki 257 bandar udara yang beroperasi. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandar udara baru," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) Tahun 2026 di Jakarta.

Lukman mengungkapkan rencana tersebut telah tercantum dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional, sehingga total Rencana Induk Bandar Udara Nasional mencakup 296 bandar udara.

"Jaringan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Menurut Lukman, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan jaringan bandar udara yang andal untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung sektor pariwisata, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

Ia menjelaskan pembangunan bandar udara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil.

Pembangunan bandar udara di berbagai karakteristik wilayah berhasil mengatasi tantangan geografis melalui penerapan teknologi rekayasa dan inovasi konstruksi, sekaligus menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur kebandarudaraan.

"Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," jelas Lukman.

Lebih lanjut, Lukman menekankan keberhasilan pembangunan bandar udara tidak terlepas dari peran para ahli di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian bandar udara.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi kebandarudaraan nasional.

Lukman mendorong agar IABI terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para ahli bandar udara Indonesia, termasuk mengembangkan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dia juga berharap IABI menjadi rumah besar bagi para ahli bandar udara Indonesia, melahirkan SDM yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

"Serta mampu berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan bandar udara di Indonesia, tetapi juga pada berbagai proyek kebandarudaraan di tingkat regional maupun global," kata Lukman.

Melalui penyelenggaraan Munas IABI Tahun 2026, Kemenhub berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, operator bandar udara, industri, dan organisasi profesi semakin erat dalam membangun ekosistem kebandarudaraan yang inovatif, aman, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan para pakar kebandarudaraan dan penerbangan.

Alvin mengatakan pihaknya mengumpulkan para pakar untuk berdiskusi tidak hanya mengenai pengembangan bandar udara, tetapi juga berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi industri penerbangan saat ini.

"Kami berharap dari forum ini lahir berbagai gagasan dan solusi yang dapat berkontribusi dalam memperbaiki ekosistem penerbangan Indonesia," ujar Alvin Lie.

Munas IABI Tahun 2026 juga menjadi momentum peralihan kepengurusan organisasi dari Ketua Umum IABI periode 2016–2026 Moh. Iksan Tatang kepada M. Pramintohadi Soekarno sebagai Ketua Umum IABI untuk masa bakti 2026–2029.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyatakan hingga kini belum ada permintaan dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali penerbangan internasional di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

"Terkait internasional seperti disampaikan Pak Menteri (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi), memang belum ada permintaan, jadi belum ada permintaan sampai dengan hari ini. Biasanya diminta oleh Pemda," kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Lukman, usulan pengoperasian rute internasional umumnya diajukan pemerintah daerah, sehingga Kementerian Perhubungan belum memproses tahapan lanjutan karena permintaan resmi tersebut belum diterima hingga sekarang.

Apabila permintaan diajukan, Kementerian Perhubungan akan menyampaikan seluruh persyaratan operasional internasional, termasuk dukungan layanan Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) beserta instansi terkait lainnya.

Selain dukungan bea cukai, imigrasi, dan karantina, pengoperasian penerbangan internasional juga memerlukan keterlibatan Kementerian Pertahanan serta penyempurnaan berbagai fasilitas bandara sesuai ketentuan yang berlaku.

Lukman menjelaskan pemerintah juga mempertimbangkan efektivitas pengoperasian bandara internasional karena dari 38 bandara berstatus internasional, hingga kini baru 17 bandara yang benar-benar melayani penerbangan internasional.

Sebanyak 21 bandara lainnya masih belum beroperasi untuk penerbangan internasional, sehingga kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan tambahan bandara berstatus internasional di Indonesia.

"Jadi saat ini saja yang 38 (bandara) itu baru 17 yang beroperasi (melayani internasional). Jadi ada 21 yang sampai dengan hari ini belum beroperasi internasional. Jadi baru 17," jelasnya.

Ia menambahkan keputusan mengenai pengoperasian penerbangan internasional di Bandara Husein nantinya akan mempertimbangkan kebutuhan pasar, termasuk adanya permintaan maskapai serta potensi rute internasional yang akan dilayani.

"Nah ini juga menjadi pertimbangan ketika menambah internasional padahal di sini ada Jakarta, ada Halim, ada Kertajati internasional juga. Tapi kita lihat apakah ada permintaan terkait rute internasional," katanya.

Adapun Kemenhub menyebutkan 17 bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional hingga saat ini meliputi Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh; Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara; Bandara Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Selanjutnya Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau; Bandara Hang Nadim, Banten, Kepulauan Riau; Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten; Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta; Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Kemudian Bandara Kulonprogo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur; Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali; Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah, NTB; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur

Berikutnya Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan; Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara; Bandara Sentani, Jayapura, Papua; dan Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026