Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua pedagang online otomatis dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 setelah kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace berlaku.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat enam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Ada beberapa exemption, pengecualian, untuk pemungutan PPh pasal 22 marketplace tidak dilakukan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Keenam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22 yakni pertama, wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

"Silakan disampaikan surat pernyataan ke marketplace, maka marketplace tidak akan melakukan pemungutan," ujar Bimo.

Kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.

"Jadi untuk penjualan jasa pengiriman ekspedisi sekali lagi oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri sebagai mitra dari perusahaan aplikasi berbasis teknologi itu dikecualikan," ujar Bimo.

Ketiga, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang telah menyampaikan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Keempat, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace juga tidak berlaku untuk penjualan pulsa dan kartu perdana. Kelima, transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Keenam, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

"Pesannya, tidak semua pedagang di marketplace otomatis akan dipungut," ujar Bimo.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Bimo menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online oleh marketplace mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat budaya antigratifikasi hingga level Account Officer (AO) sebagai bagian dari upaya memperkokoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan integritas pelayanan kepada jutaan nasabah tetap terjaga, mulai dari tingkat manajemen hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan perusahaan, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan PNM. Menurut dia, setiap proses bisnis harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terhadap perusahaan terus terpelihara.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebagai implementasi komitmen tersebut, PNM menerapkan budaya kepatuhan hingga tingkat operasional. Salah satunya melalui komitmen yang diucapkan para Account Officer pada setiap pertemuan kelompok nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dalam komitmen tersebut, para AO menyatakan siap menjalankan amanah secara jujur, menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan, tidak menyalahgunakan dana nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampingi.

Selain memperkuat integritas petugas di lapangan, PNM juga mengoptimalkan penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran maupun tindakan kecurangan (fraud). Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen perusahaan dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Menurut Kindaris, penerapan tata kelola yang baik harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Karena itu, prinsip kepatuhan diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi, manajemen, unit kerja, hingga seluruh petugas yang memberikan layanan kepada nasabah di berbagai daerah.

PNM saat ini melayani sekitar 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Layanan tersebut didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang tersebar di 58 kantor cabang di 36 provinsi. Dengan cakupan layanan yang luas, penerapan budaya integritas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Komitmen tersebut turut mengantarkan PNM meraih predikat Indonesia Most Trusted Companies pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Kindaris menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi PNM dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat. Karena itu, perusahaan akan terus memperkuat budaya kepatuhan dan integritas agar setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui komitmen yang dijalankan oleh setiap Account Officer di lapangan," kata Kindaris.

Faozan Amar

Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

ADA fenomena yang terasa asing bagi generasi milenial dan baby boomers: anak muda datang ke kantor untuk wawancara kerja, tapi ada yang menemani, yaitu orang tua yang ikut mendampingi, memberi motivasi, bahkan dalam beberapa kasus ikut terlibat dalam proses komunikasi dengan perusahaan.

Fenomena ini menjadi perbincangan setelah muncul laporan bahwa sekitar 40 persen Gen Z pernah melibatkan orang tua dalam proses pencarian kerja, termasuk saat wawancara dan negosiasi gaji. Fenomena tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar: apakah Gen Z kehilangan kemandirian atau justru sedang menghadapi dunia kerja yang semakin penuh tekanan? Jawabannya tidak sederhana.

Melihat fenomena ini hanya dari sudut pandang “ anak muda tidak mandiri” tentu terlalu menyederhanakan persoalan. Di baliknya ada perubahan pola keluarga, tekanan ekonomi, dan tantangan dunia kerja yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.

Dukungan Orang Tua dan Tantangan Perubahan Dunia Kerja

Bagi kebanyakan keluarga, anak bukan sekadar individu yang harus dilepas begitu saja ketika dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak meraih masa depan terbaik. Setelah bertahun-tahun mendampingi pendidikan dan kehidupan anak, sangatlah beralasan jika sebagian orang tua masih ingin hadir ketika anak memasuki dunia kerja. Sebab pendampingan itu lahir dari kasih sayang. Namun, kasih sayang membutuhkan keseimbangan. Dukungan yang baik adalah ketika orang tua membantu anak mempersiapkan diri, bukan menggantikan anak menjalani prosesnya.

Menurut psikolog perkembangan Jeffrey Jensen Arnett (2000), usia 18–29 tahun sebagai fase emerging adulthood, yaitu masa ketika seseorang sedang membangun identitas, menentukan arah hidup, dan belajar menjadi pribadi yang mandiri. Pada fase ini, pengalaman menghadapi tantangan menjadi bagian penting dari proses pendewasaan.

Seseorang tidak tumbuh kuat karena selalu diselamatkan dari masalah, tetapi karena diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Pada sisi lain, Gen Z memasuki dunia kerja dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Menghadapi kompetisi yang lebih ketat, teknologi yang berubah cepat, serta biaya hidup yang semakin meningkat.

Laporan Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2025 menunjukkan bahwa persoalan finansial menjadi salah satu tekanan utama generasi muda saat ini. Banyak Gen Z di berbagai negara merasa khawatir terhadap stabilitas ekonomi, keamanan pekerjaan, dan kemampuan mencapai kesejahteraan finansial.

Kondisi itu membuat sebagian anak muda masih membutuhkan dukungan lebih besar dari keluarga. Namun, rasa aman tidak boleh berubah menjadi ketergantungan. Dunia kerja tetap menuntut seseorang memiliki keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan sendiri.

Membangun Gen Z yang Mandiri

Kemandirian bukan sesuatu yang bersifat instan dan otomatis muncul ketika seseorang memasuki usia dewasa. Kemandirian dibentuk melalui pengalaman. Gen Z perlu memahami bahwa dunia kerja membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan akademik dan kecakapan teknologi. Dunia profesional memerlukan kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, menerima kritik, menyelesaikan masalah, dan melakukan negosiasi.

Dalam wawancara kerja, perusahaan tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam CV, tetapi juga bagaimana seseorang menjelaskan kemampuan, menunjukkan sikap profesional, dan menghadapi tekanan. Karena itulah, strategi yang tepat bukan memisahkan orang tua, tetapi mengubah pola relasi. Orang tua tetap hadir sebagai mentor, bukan pengambil keputusan.

Sebelum wawancara, orang tua boleh membantu latihan. Sebelum negosiasi gaji, orang tua boleh memberikan pandangan. Tetapi ketika pintu ruang interview terbuka, anak harus mampu masuk dengan keyakinannya sendiri. Perguruan tinggi juga memiliki peran penting. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan nilai akademik tinggi, tetapi harus melahirkan individu yang siap memasuki dunia profesional. Karena itu, mahasiswa harus dibekali kemampuan career readiness: komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, pemecahan masalah, dan kesiapan menghadapi dinamika pekerjaan.

Peter Senge (1990) melalui konsep learning organization menjelaskan bahwa kemampuan belajar dan beradaptasi merupakan kunci menghadapi perubahan. Prinsip ini relevan bagi Gen Z: mereka harus menjadi generasi yang tidak takut mencoba, tidak takut gagal, dan mampu belajar dari pengalaman.

Sebab, kegagalan dalam interview bukan akhir perjalanan. Ditolak perusahaan bukan berarti kehilangan masa depan. Justru dari proses tersebut seseorang belajar mengenali kemampuan dan memperbaiki diri.

Fenomena Gen Z membawa orang tua ke ruang interview layak untuk menjadi bahan refleksi bersama. Ini bukan untuk menghakimi generasi Z, tepatnya untuk memahami bahwa setiap zaman memiliki tantangannya berbeda. Orang tua tetap menjadi tempat pulang. Namun, anak harus belajar menjadi pribadi mandir yang siap melangkah.

Karena tujuan akhir pendidikan dan keluarga adalah menyiapkan manusia yang berdikari, meminjam istilah Bung Karno, yang suatu hari nanti mampu berdiri tegak dengan kemampuan dan keyakinannya sendiri, bukan membuat seseorang selalu ditemani dalam setiap langkahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Aminudin, mengatakan ada sejumlah manajemen BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dia menyampaikan, telah melayangkan surat kepada stakeholder BUMN terkait pemberian sanksi bagi manajemen yang tidak melaporkan harta kekayaan.

"Sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya, yang per 31 Maret itu belum melaporkan," katanya saat konferensi pers di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Sementara itu, bagi pegawai di lingkungan BUMN, penerapan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme internal yang berlaku di masing-masing BUMN.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan merupakan bagian dari materi audiensi bedama COO Danantara Dony Oskaria. Lebih lanjut, Aminudin menuturkan pelaporan harta kekayaan juga berlaku bagi pejabat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Dia menegaskan hal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan.

"Jadi untuk termasuk WNA, ya walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top management ya di BUMN dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28, dia struktur ya, struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri dari tim kami sudah melakukan bimtek ya pada direksi yang berstatus WNA," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria memastikan akan mengontrol secara sendiri ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengharapkan seluruh pelaporan tepat waktu karena tidak ada toleransi yang diberikan.

"Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses komplay terhadap laporan ini dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu per satu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensi untuk adanya korupsii masa yang akan datang," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat keterisian atau okupansigedung perkantoran di Jakarta yang terintegrasi langsung dengan jaringan transportasi massal seperti MRT hingga LRT kian meningkat.

Head of Office Services Colliers Indonesia Bagus Adikusumo menjelaskan kemudahan aksesibilitas dari dan menuju simpul transportasi terpadu kini menjadi magnet utama bagi para tenant. Alhasil, sejumlah area perkantoran di koridor tersebut mencatatkan okupansi di atas 70%.

"Konektivitas berperan dalam mentransformasi nilai aset real estat. Gedung kantor yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi menunjukkan daya tarik permintaan yang lebih tinggi serta ketahanan yang lebih baik," ujar Bagus dalam riset terbarunya, dikutip Senin (29/6/2026).

Sementara mengacu pada laporan yang dibagikan, area perkantoran yang berlokasi di area Sudirman dan Thamrin tercatat menjadi yang paling ramai di sewa dengan tingkat okupansi mencapai 77,4%.

Adapun, area Sudirman dan Thamrin diketahui terkoneksi hampir seluruh jaringan transportasi umum mulai dari KRL, LRT Dukuh Atas, MRT Jakarta, hingga Transjakarta.

Kemudian, area perkantoran sub area Rasuna Said dan Gatot Subroto yang juga terkoneksi dengan LRT Jabodetabek hingga Trans Jakarta juga mencatatkan okupansi di level 75,9%.

Posisinya berbeda dengan area perkantoran yang berlokasi di area Mega Kuningan dan Satrio yang hanya parkir di level 67,9%. Pada area tersebut tidak tersedia jaringan kereta, baik KRL, LRT, maupun MRT.

“Tingkat okupansi yang 8%-9% lebih tinggi tercatat pada gedung perkantoran di Jakarta yang memiliki akses ke MRT dan LRT dibandingkan dengan yang tidak memiliki konektivitas tersebut,” jelas Bagus.

Fenomena suburnya keterisian wilayah ini dipicu oleh kebutuhan korporasi dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Akses transportasi yang terintegrasi dinilai efektif memangkas waktu tempuh, mengurangi stres di perjalanan hingga membantu perusahaan mempertahankan talenta terbaiknya.

Selain MRT dan LRT, integrasi dengan KRL Commuter Line serta Transjakarta turut memperkuat posisi tawar klaster perkantoran tertentu. Gedung-gedung di koridor ini dinilai lebih adaptif dalam merespons dinamika pasar properti yang fluktuatif.

Di sisi lain, kondisi ini memicu tantangan baru bagi pemilik gedung perkantoran yang berada di luar koridor utama transportasi massal. Pengelola gedung di luar area transit dituntut untuk memutar otak dan menerapkan strategi adaptif agar tidak kehilangan daya saing.

Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain menawarkan skema harga sewa yang lebih kompetitif serta menyediakan fasilitas bus antar-jemput menuju simpul transit terdekat. Selain itu, peningkatan fasilitas internal gedung dan penyediaan opsi ruang kerja fleksibel turut menjadi solusi krusial.

“Seiring dengan berkembangnya sistem transportasi Jakarta, aksesibilitas diperkirakan akan terus menjadi salah satu pendorong utama permintaan di masa mendatang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ajang tahunan Jakarta Fair akan dimeriahkan dengan kehadiran musisi-musisi papan atas mulai dari Superman Is Dead hingga Slank pada akhir pekan ini.

Jakarta Fair merupakan ajang tahunan terbesar dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta. Tahun ini, Jakarta Fair hadir selama sebulan penuh sejak 11 Juni hingga 12 Juli mendatang, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam perhelatan ini, tak hanya warga Jakarta yang menikmatinya, tetapi juga seluruh warga Indonesia dari beragam wilayah.

Jakarta Fair juga akan dimeriahkan oleh penampilan musisi-musisi dalam Jakarta Fair Music Concert. Pada akhir pekan ini, Sabtu (27/6/2026) dan Minggu (27/6/2026), konser Jakarta Fair akan dimeriahkan oleh deretan band.

Pada Sabtu (27/6/2026), Superman Is Dead atau SID akan menjadi penampil utama di Jakarta Fair Music Concert. Kehadiran SID dilengkapi oleh penampil lain yakni ChanChan, Farrt!, dan Sukses Lancar Rejeki.

Kemudian, pada Minggu (28/6/2026), band legendaris Slank akan menjadi penampil utama. Selain dalam format Slank, akan tampil juga format lain yakni SUKA2X.

Sementara itu, Jakarta Fair Music Concert menampilkan sekitar 150 band nasional. Sejak hari pertama digelar, telah tampil deretan musisi Fiersa Besari, Souljah, hingga Tony Q, For Revange, Maliq & D'Essentials, The Adams, hingga JKT 48.

Selain itu, deretan musisi lain yang akan tampil antara lain Rizky Febian, Hindia, The Sigit, hingga Juicy Luicy.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan hiburan lainnya seperti parade karnaval, kontes Miss Jakarta Fair, wahana permainan anak, festival kuliner nusantara, hingga pesta kembang api.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.

Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.

"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.

Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.

Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang resmi mengimplementasikan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization untuk pembayaran pajak restoran di wilayahnya secara otomatis dengan memanfaatkan QRIS mulai Jumat (26/6/2026).

Kepala KPw BI Sumut Ameriza M Moesa mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang sigap beradaptasi dan bergerak cepat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan menggunakan QRESTO.

Hal itu disebutnya menunjukkan komitmen serius Pemkab Deli Serdang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan dari sektor pajak.

"Kami sangat senang bisa terus mendorong penerapan QRESTO secara luas. Pemkab Deli Serdang ini patut diapresiasi karena jadi kabupaten pertama dan tercepat di Indonesia yang mengimplementasikan QRESTO. Banyak daerah-daerah dari provinsi lain yang antre untuk mengimplementasikan QRESTO ini," kata Ameriza saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Dijelaskan Ameriza, QRESTO menjadi inovasi yang digagas Bank Sumut dengan memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi pada sektor horeka. Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang memanfaatkan QRESTO sejak April 2026.

Dengan memindai kode QR yang disediakan merchant QRESTO, lanjutnya, pajak horeka dan tagihan makanan yang dibayar pelanggan saat transaksi akan otomatis terpisah. Nilai pajak yang dibayarkan pelanggan pun akan langsung masuk ke kas daerah saat itu juga.

Dia mengatakan peningkatan pendapatan pada sektor horeka yang telah mengadaptasi pembayaran digital ini dapat mencapai 100%.

BI pun disebutnya akan terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, khususnya untuk kategori retribusi yang masih manual seperti parkir pinggir jalan dan retribusi pasar.

"Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Terlebih, ini memudahkan konsumen serta lebih efisien bagi merchant. Mudah-mudahan seluruh pihak akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini," ujarnya.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik inovasi QRESTO yang mendukung digitalisasi pembayaran pemerintah dalam rangka mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

Asri mengatakan pajak horeca berkontribusi cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak Kabupaten Deli Serdang. Hingga Triwulan II/2026, capaian penerimaan pajak Pemkab Deli Serdang berkisar 58%.

Implementasi QRESTO pun diharapkan Asri akan menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Selain menjadi kabupaten pertama yang mengadopsi penggunaan QRESTO pada sektor horeka di wilayahnya, Deli Serdang juga menjadi daerah pertama yang memberi insentif kepada pelanggan berupa pemotongan pajak restoran (PB1) sebesar 5% setiap transaksi.

"Kami berharap cara ini akan meningkatkan pendapatan merchant, mendorong transaksi digital yang lebih transparansi, termasuk juga meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengesampingkan kemudahan serta manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Asri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ajang HR Asia Awards 2026 kembali digelar oleh Business Media International belum lama ini. Penghargaan untuk berbagai korporasi dari negara-negara di Asia inimengukur tiga aspek utama, yaitu CORE (Collective Organisation for Real Engagement), SELF (Heart, Mind, Soul), dan GROUP (Think, Feel, Do).

Penilaian tersebut membawa salah satu perusahaan asal Indonesia untuk menyabet tiga penghargaan di bidang ketenagakerjaan.Pertama, BCA kembali menyabet penghargaan sebagai Tempat Kerja Terbaik di Asia. Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia untuk tahun 2026 ini, merupakan penghargaan sejenis yang diperoleh BCA untuk kedelapan kalinya atau delapan tahun berturut-turut.

Bank ini juga sekaligus membawa pulang penghargaan kategori khusus, HR Asia Tech Empowerment Award 2026. Terakhir, perseroan meraih LinkedIn Talent Awards 2025 untuk kategori Best Employer Branding bagi perusahaan dengan skala besar di atas 10.000 karyawan.

Direktur BCA, Lianawaty Suwono, menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan cerminan dari komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik dan kebijakan yang senantiasa mengutamakan kesejahteraan karyawan, serta menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang positif.

“Tiga penghargaan ini menjadi bentuk cerminan atas konsistensi seluruh insan BCA dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan positif. Pencapaian ini adalah buah dari usaha bersama. Kami akan terus berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap individu bertumbuh, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaiknya baik secara profesional maupun personal,” ujar Lianawaty lewat keterangan tertulis, Jumat(26/6/2026).

Perusahaan pun kembali dinobatkan sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Asia. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei internal karyawan dimanaBCA dinilai konsisten mencatatkan nilai di atas rata-rata industri.

Menurut Lianawaty, penghargaan khusus HR Asia Tech Empowerment Award pun menegaskan keberhasilan BCA dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengalaman kerja dan transformasi sumber daya manusia.

Apresiasi ini diraih atas usaha nyata perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi guna mendukung produktivitas, kolaborasi, dan efektivitas proses kerja di berbagai lini bisnis. Pemanfaatan teknologi tersebut turut menciptakan proses bisnis yang lebih terintegrasi dan agile.

Perseroan tidak hanya mampu menghadirkan layanan yang lebih optimal kepada nasabah, tetapi juga menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan transformasi digital yang menjaga pengalaman kerja karyawan tetap adaptif serta relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini.

Sementara itu, Best Employer Branding dari LinkedIn Talent Awards 2025 ini didasarkan pada penilaian ketat terhadap keberhasilan perusahaan dalam membangun citra yang kuat dan menarik talenta terbaik melalui strategi employer branding yang efektif, pengalaman kandidat yang positif, serta pemanfaatan platform digital untuk menjangkau dan mengembangkan talenta.

"Bagi kami, employer branding bukan sekadar tentang bagaimana perusahaan dipersepsikan dari luar, melainkan bagaimana setiap rekan kerja dapat merasakan ketulusan, saling mendukung, dan menikmati pengalaman bekerja yang positif setiap hari. Pencapaian ini menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus belajar dan menjadi lebih baik,” tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas gejolak geopolitik global telah membuat biaya operasional hotel bengkak, sehingga penyesuaian harga jual dilakukan di tingkat konsumen.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa dampak penyesuaian harga BBM pada April lalu mulai terasa secara akumulatif pada periode Mei dan Juni. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan harga bahan baku operasional, terutama pada bahan baku makanan.

"Efektif kan April ya naik [BBM]. Itu kita sudah terasa di Mei, Juni itu untuk bahan baku, terutama makanan, itu terasa [dampak kenaikan BBM]. Hotel itu rata-rata menyesuaikan antara 5% sampai 12% untuk menu-menu di restoran," kata Hariyadi saat ditemui di acara Travel Meet Asia 2026 di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga menu tersebut merupakan langkah yang harus diambil pengelola hotel untuk mengimbangi tingginya biaya logistik.

Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan di tengah pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) yang banyak terdampak gejolak global pada semester pertama tahun ini.

Sementara itu di lingkup domestik, daya beli masyarakat juga dinilai masih menjadi tantangan. PHRI mencatat adanya penurunan belanja wisatawan domestik, kendati pergerakan wisatawan cenderung stabil.

"Kalau dari volume wisatawan, trafiknya masih naik, tapi spending-nya kecil. Untuk harga kamar saja, kalau rata-rata mungkin [turun] sekitar 5%," imbuhnya.

Selain melemahnya daya beli, Hariyadi juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Pemotongan alokasi perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L) dinilai lebih terasa dampaknya terhadap sektor perhotelan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, memasuki semester II/2026, dia menilai terdapat sejumlah sinyal positif yang dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Tanah Air.

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang mengarah kepada kesepakatan damai diharapkan dapat memberikan kepastian bagi rantai pasok global, sehingga biaya energi dan logistik juga berangsur turun.

Di samping itu, Hariyadi menyebut bahwa upaya promosi terus dilakukan pelaku usaha pariwisata bersama sektor terkait agar kunjungan wisatawan dapat terjaga.

“Kalau harga BBM-nya turun, otomatis biaya logistik juga turun. Bagaimanapun, pasar selalu mencari keseimbangan baru. Tidak mungkin bertahan di harga mahal terus, siapa yang mau beli juga, oleh karenanya dia harus turun,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta sektor hotel, restoran, kafe (horeka) hingga ritel modern meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam menyusul harga kedua komoditas tersebut yang masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) agar meningkatkan pembelian telur dan ayam dari produsen dalam negeri. Langkah itu ditempuh untuk memperluas saluran distribusi sekaligus menopang harga di tingkat peternak.

“Harga telur, harga ayam, tadi saya tanya Ibu, ya semua masih di bawah HET. Kami sudah menyampaikan surat ke horeka, hotel, restoran, kafe, untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel, sudah kita kirim suratnya untuk menyerap produk-produk kita di sana. Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya. Butuh tempat untuk jualan," kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi juga mendorong restoran menambah penggunaan telur dan ayam dalam menu makanan agar permintaan terhadap kedua komoditas tersebut meningkat.

“Kalau di restoran, misalnya ya oke lah, menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya. Karena misalnya ini Ayam Gepuk, jadi kami harapkan tadi banyak menyerap dari produsen-produsen ayam kita,” ujarnya.

Jika menengok Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, tren harga telur ayam ras dan daging ayam ras kompak anjlok selama sebulan terakhir, yakni pada 25 Mei—19 Juni 2026.

Untuk telur ayam misalnya, pada 19 Juni, harga komoditas ini turun 0,11% menjadi Rp27.543 per kilogram dari Rp27.573 per kilogram pada 18 Juni 2026. Sementara itu, harga daging ayam ras naik 0,02% dari Rp36.039 per kilogram pada 18 Juni 2026 menjadi Rp36.046 per kilogram pada 19 Juni 2026.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan mengawal implementasi harga acuan penjualan (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak untuk melindungi peternak telur domestik dari kerugian yang lebih dalam.

“Kami sudah mengambil beberapa kebijakan agar kita bisa lindungi peternak telur agar jangan sampai merugi. Pertama, HAP. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya adalah Rp 26.500 per kilo,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Penegakan HAP telur ayam ras di tingkat peternak ini untuk menjaga kepentingan peternak dalam negeri dan keberlanjutan produksi telur nasional. Amran memastikan akan melayangkan surat imbauan kepada seluruh peternak untuk sama-sama menaati HAP Rp26.500 per kilogram tersebut.

“Kami akan kirim surat, insyaallah hari ini, imbauan kepada seluruh peternak, tembusan Satgas Pangan agar memantau. HAP ini kita kawal bersama agar jangan merugikan peternak Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Amran mengatakan, penyerapan telur ayam ras hasil produksi peternak melalui program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), juga telah dipastikan. Menurutnya, intensitas penyajian menu berbahan telur dalam program MBG akan terus ditingkatkan.

Amran menuturkan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, BGN menyatakan siap secara konsisten menyerap telur hasil produksi peternak melalui program MBG. Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis harga telur di tingkat peternak dapat segera pulih.

Bapanas sebelumnya juga mendukung percepatan penyerapan telur untuk program MBG di Jawa Timur. Melalui penerapan menu telur sebanyak tiga kali dalam sepekan, program tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 8%—10% dari total produksi telur di Jawa Timur.

BGN melaporkan, untuk memenuhi kebutuhan program MBG di 22 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mencakup 2.501 penerima manfaat, dibutuhkan sekitar 170 kilogram telur per unit atau setara sekitar 16 ton telur untuk kebutuhan selama dua pekan. Adapun khusus di Kabupaten Blitar, implementasi menu telur tiga kali dalam sepekan diperkirakan membutuhkan pasokan hingga 49 ton telur per minggu.

Selanjutnya, Bapanas bersama BGN akan melakukan pemetaan daerah surplus dan defisit pangan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan agar BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi penyerap hasil produksi petani dan peternak di wilayah yang mengalami surplus.

Jakarta: Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 kembali menjadi magnet bagi masyarakat. Bukan hanya dipadati pengunjung yang berburu promo dan hiburan, ajang tahunan terbesar di Indonesia ini juga menjadi sumber perputaran ekonomi bagi pelaku usaha, UMKM, hingga bisnis jasa titip (jastip) yang semakin populer.

Digelar di JIExpo Kemayoran mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026, Jakarta Fair tahun ini menghadirkan sekitar 2.800 peserta pameran dan 1.800 stan yang berasal dari berbagai sektor industri, mulai dari otomotif, makanan dan minuman, fesyen, elektronik, hingga produk UMKM.

Ramainya pengunjung membuat peluang bisnis di sekitar PRJ ikut tumbuh. Salah satu yang mencuri perhatian adalah fenomena jasa titip atau jastip yang memanfaatkan berbagai promo dan produk eksklusif selama pameran berlangsung.

Jastip PRJ jadi peluang bisnis

Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk promo di Jakarta Fair, banyak pelaku jastip mulai menawarkan layanan belanja dari lokasi pameran.

Salah satunya adalah Edde yang mengaku baru pertama kali mengikuti bisnis jastip khusus Jakarta Fair tahun ini.

"Alhamdulillah ramai. Ini pertama kali aku ikut jastipan PRJ. Dan alhamdulillah ramai," ungkapnya kepada tim Medcom.id, Jumat, 19 Juni 2026.

Menurutnya, banyak pelanggan yang memilih menggunakan jasa titip karena tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke lokasi atau ingin mendapatkan produk tertentu yang sedang diskon.

Berdasarkan pengalamannya di awal PRJ 2026, produk dengan desain unik dan bonus tambahan menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen.

"Mereka pada suka yang lucu-lucu. Kalau di aku paling bangak yang bonus koper gitu. Oatside sama Wow spageti," tuturnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengunjung Jakarta Fair tidak hanya mencari kebutuhan sehari-hari, tetapi juga produk dengan nilai tambah dan promo menarik yang sulit ditemukan di luar pameran.

Selain produk makanan dan minuman, berbagai barang rumah tangga, perlengkapan perjalanan, hingga produk lifestyle juga menjadi incaran pengunjung.

Cuan ada, tapi persaingan ketat

Meski terlihat menjanjikan, bisnis jastip di Jakarta Fair ternyata tidak selalu menghasilkan keuntungan besar secara instan.

Menurut Edde, margin keuntungan dari jasa titip di PRJ relatif terbatas karena tingginya persaingan antar pelaku jastip.

"Cuan sih iya besar banget sih so so ya. Karena ambil margin di PRJ nggak bisa besar-besar banget. Saingannya banyak. Jadi kalo mau cuan besar ya kuantitinya musti banyak juga," ucapnya.

Karena itu, pelaku jastip harus mengandalkan volume transaksi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan selama event berlangsung.

Jakarta Fair 2026

Setiap tahun, Jakarta Fair dikenal sebagai salah satu event yang mampu menggerakkan roda ekonomi dalam skala besar.

Selain mendatangkan jutaan pengunjung, ajang ini juga menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan.

Kehadiran ribuan peserta pameran dari sektor swasta maupun UMKM membuat Jakarta Fair menjadi etalase produk lokal sekaligus wadah transaksi ekonomi yang signifikan.

Dengan harga tiket mulai Rp40 ribu hingga Rp60 ribu, serta berbagai promo yang ditawarkan tenant, PRJ tetap menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berbelanja sekaligus menikmati hiburan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)