Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua pedagang online otomatis dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 setelah kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace berlaku.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat enam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Ada beberapa exemption, pengecualian, untuk pemungutan PPh pasal 22 marketplace tidak dilakukan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Keenam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22 yakni pertama, wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

"Silakan disampaikan surat pernyataan ke marketplace, maka marketplace tidak akan melakukan pemungutan," ujar Bimo.

Kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.

"Jadi untuk penjualan jasa pengiriman ekspedisi sekali lagi oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri sebagai mitra dari perusahaan aplikasi berbasis teknologi itu dikecualikan," ujar Bimo.

Ketiga, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang telah menyampaikan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Keempat, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace juga tidak berlaku untuk penjualan pulsa dan kartu perdana. Kelima, transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Keenam, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

"Pesannya, tidak semua pedagang di marketplace otomatis akan dipungut," ujar Bimo.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Bimo menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online oleh marketplace mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak dari perdagangan digital meningkat hingga Rp24 triliun per tahun setelah pemberlakuan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital selama lima tahun terakhir terus meningkat, yakni berkisar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

"Potensi kalau kita melihat kinerja total revenue dari para pelaku atau wajib pajak di sektor perdagangan digital itu memang kita melihat ada banyak potensi yang bisa lebih kami amankan untuk pendanaan pembangunan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, DJP berharap penerimaan pajak dari perdagangan digital dapat meningkat hingga 100 persen.

"Nah mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat, kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100 persen lah. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun sampai Rp24 triliun setahun," ujar Bimo.

Ia mengatakan proyeksi tersebut telah mempertimbangkan hasil pengujian kepatuhan, perbaikan sistem perpajakan, serta masukan dari pelaku usaha, khususnya UMKM dan marketplace.

Pemungutan pajak dari pedagang oleh marketplace ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Melalui aturan tersebut, mekanisme pembayaran pajak berubah dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah. Bimo menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru.

"Ini bukan pajak baru, ini penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Sekali lagi dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan offline, sekaligus memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pedagang kecil tetap mendapat perlindungan. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025.

Sementara itu, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp10 ribu.

Pajak sebesar Rp10 ribu tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri, melainkan dapat diperhitungkan dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.

Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh Pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli resmi ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa keempat perusahaan ini merupakan yang terbesar dengan tingkat kesiapan tertinggi.

Penunjukkan empat perusahaan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Mulai 1 Agustus 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan mulai memungut PPh pasal 22 pedagang lokapasar.

"Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Penunjukan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bimo, penunjukan ini didasari oleh pertimbangan kesiapan sistem dan marketplace, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme escrow account. Keempat marketplace masih diberikan waktu satu bulan untuk melakukan persiapan sampai 1 Agustus 2026.

Ke depan, Bimo tidak menutup kemungkinan adanya marketplace lain yang ikut ditunjuk memungut PPh pasal 22. Semuanya akan didasari dengan pertimbangan yang sama yakni kesiapan maupun skala transaksi.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa kriteria pemilihan perusahaan pemungut pajak e-commerce didasarkan pada besaran omzet serta jumlah traffic. Untuk itu, perusahaan yang bakal ditunjuk lagi ke depannya untuk memungut PPh pasal 22 bakal ditentukan oleh kriteria tersebut.

"Penunjukan pemungut tentu berdasarkan perkembangan, kami mengevaluasi siapa saja yang sudah memiliki kriteria yang tadi. Kalau jumlah omzet itu Rp600 juta dalam 12 bulan atau juga kalau dalam trafficnya itu 12.000 dalam 12 bulan. Nanti apabila perkembangannya kami temukan yang lain tentu juga secara bertahap akan kami masukkan," papar Yon dalam kesempatan yang sama.

Kredit Pajak

Yon turut menjelaskan bahwa pemungutan PPh pasal 22 atas merchant di lokapasar memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk tarifnya, bagi merchant dengan peredaran bruto di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun, maka tetap dikenakan tarif final 0,5% sebagaimana pedagang luring.

"Tetapi kalau nanti kemudian ternyata penghasilannya itu dalam empat [platform] digabungkan menjadi lebih dari Rp4,8 miliar tentu yang sudah dipotong di dalam empat platform tadi akan menjadi kredit pajak di dalam SPT tahunannya," papar Yon.

Dari segi alurnya, Bimo menjelaskan bahwa nantinya konsumen akan melakukan pembayaran melalui marketplace. Lalu, perusahaan memungut PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

Selanjutnya, marketplace akan menerbitkan invoice atau tagihan atas transaksi tersebut. Isinya mengenai besaran PPh pasal 22 yang dipungut.

Bimo menyebut tagihan yang dikeluarkan marketplace ini dipersamakan dengan bukti potong PPh pasal 22.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," lanjut Bimo.

Terakhir, marketplace nantinya diwajibkan untuk turut melaporkan pemungutan melalui SPT PPh.

Di sisi lain, terdapat beberapa pengecualian atas pungutan pajak e-commerce ini. Salah satunya wajib pajak dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun, dengan syarat memberitahu marketplace.

Kemudian, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh WP orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan PPh; penjualan pulsa dan kartu perdana; serta transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Terakhir, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau PPJB atas tanahdan/atau bangunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Keempat marketplace tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan dilakukan setelah DJP mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem hingga kapasitas administrasi masing-masing marketplace.

Menurut dia, pemerintah juga mempertimbangkan skala transaksi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," ujar Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan penunjukan keempat marketplace tersebut berlaku pada 1 Juli 2026.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace akan mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Selama sebulan, marketplace diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian.

Ia mengatakan DJP masih membuka peluang untuk menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Menurut dia, kriteria tersebut meliputi kesiapan sistem, skala transaksi, serta kapasitas administrasi.

"Ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ujar Bimo.

Pemungutan pajak dari pedagang oleh marketplace ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

PMK 37/2025 mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap pemungutan pajak terhadap pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace, kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo mengatakan penunjukan empat marketplace pemungut pajak pedagang online sudah melalui pertimbangan DJP, mulai dari kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, hingga kesiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan mekanisme pemungutan pajak oleh marketplace ke pedagang ini sederhana, terdiri dari enam langkah. Pertama, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace.

Kedua, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Ketiga, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice atas transaksi tersebut, yang di dalamnya berisi informasi besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut.

Keempat, dokumen tagihan atau invoice elektrik yang diterbitkan marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.

"Jadi, tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan," ujar Bimo.

Kelima, marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke kas negara. Keenam, marketplace setelah menyetorkan pemungutan, melaporkan pemungutan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan marketplace memiliki waktu satu bulan untuk bisa melakukan edukasi, sosialisasi bersama DJP.

Dalam satu bulan itu, mereka juga diberi waktu melakukan penyesuaian dalam sistem mereka.

"Kewajiban pemungutan baru dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Jadi ada waktu 1 bulan setelah penunjukan sebagai pemungut PPh pasal 22 tadi," ujar Inge.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan bahwa pajak perdagangan elektronik atau pajak e-commerce tak ubahnya pajak penghasilan (PPh) pasal 22 seperti yang berlaku biasanya. Pedagang di lokapasar dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta tetap tidak dikenai pajak.

Untuk diketahui, PPh atas pedagang di lokapasar atau marketplace akan mulai dipungut melalui empat perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli pada 1 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pemungutan pajak ini, meski dengan metode anyar, bukanlah jenis pajak baru. Pemungutan pajak melalui marketplace ini diharapkan bisa menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pedagang khususnya UMKM luring maupun daring.

Tarif PPh pasal 22 pun tidak berubah. Usaha dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun dikenai tarif 0%, sedangkan besaran di atasnya sampai Rp4,8 miliar setahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo mengatakan bahwa usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta perlu menyertakan surat pernyataan mengenai status penghasilan mereka. Tujuannya agar mereka tidak ikut dipajaki melalui empat marketplace sebelumnya mulai bulan depan.

"Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil," terangnya pada konferensi pers di kantor DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, pajak 0,5% yang dipungut kepada pedagang dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar ini bisa dijadikan kredit pajak tahun berjalan.

Bimo menyatakan bahwa penunjukan empat marketplace ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek dari hulu sampai hilir. Kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi dan penggunaan mekanisme rekening escrow turut menadi cakupan pemilihan empat marketplace ini.

Di sisi lain, keempat marketplace ini dinilai siap untuk melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut pihaknya sudah memeroleh jumlah pedagang atau pelaku usaha di lokapasar. Jumlahnya semakin meningkat seiring dengan pengayaan data DJP yang diintegrasikan atau mirroring dengan data transaksi lain.

Adapun, kebijakan ini sudah dliuncurkan sejak tahun lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Namun, implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026 ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menunjuk empat perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli untuk menjadi pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 bagi pedagang yang beraktivitas di lokapasar (marketplace).

Hal ini resmi diumumkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025, Rabu (1/7/2026).

"Kami sebagai wakil pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 ini sebagai bagian dari langkah kami untuk terus memperbaharui dan membangun tata kelola perpajakan yang lebih fair dan simple mengikuti perkembangan ekonomi digital," terang Bimo di Gedung Buddhi, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menegaskan bahwa PPh pasal 22 yang dipungut atas pedagang (merchant) di lokapasar bukanlah hal baru. Tarifnya pun berlaku sebagaimana pedagang yang berjualan secara luring, di mana bagi UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak.

Kemudian, pedagang di lokapasar dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun dikenai tarif PPh pasal 22 0,5%.

"Jadi sinyal yang ingin kami sampaikan, kami tidak akan membebani masyarakat, kami tidak membenani pelaku usaha kecil. Peredaran sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut," kata Bimo.

Di sisi lain, pajak 0,5% yang dipungut kepada pedagang dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar ini bisa dijadikan kredit pajak tahun berjalan.

Adapun implementasi pemungutan PPh pedagang online di lokapasar oleh Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Hitung mundur penerapan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace dimulai. Mulai 1 Juli 2026, pemerintah menargetkan platform digital menjadi pemungut pajak atas transaksi merchant atau penjual, menggantikan mekanisme setor mandiri yang selama ini berlaku.

Di atas kertas, kebijakan ini bukan pajak baru. Pemerintah menegaskan aturan tersebut hanya mengubah tata cara pemungutan, bukan menambah jenis maupun tarif pajak. Namun, menjelang implementasi, masih ada pekerjaan rumah berupa kesiapan sistem, aturan teknis, hingga sosialisasi kepada pelaku usaha.

Pelaku industri pun berharap implementasi dilakukan secara bertahap agar penyesuaian sistem dan proses bisnis tidak mengganggu aktivitas perdagangan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut penunjukan marketplace sebagai pemungut bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan skema tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak, yakni dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh wajib pajak menjadi dipungut langsung oleh platform marketplace yang ditunjuk pemerintah.

“Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pajak e-commerce bukan pajak baru ya. Jadi sebetulnya ini sudah berlaku sejak lama. Yang namanya pajak yang akan diberlakukan kepada platform nanti untuk menjadi pemungut, itu merupakan suatu hal yang sudah lama terjadi,” kata Inge dalam UMKM Insight di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan pelaku usaha yang selama ini berjualan secara mandiri tetap memiliki kewajiban membayar PPh. Bedanya, setelah aturan berlaku, proses pemungutan akan dilakukan oleh marketplace sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana.

Inge menegaskan pajak yang dipungut marketplace tetap dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga tidak menimbulkan pemungutan ganda. Seller yang hanya berjualan melalui marketplace juga tidak perlu lagi menyetor PPh setiap bulan, melainkan cukup melaporkannya dalam SPT Tahunan.

DJP juga memastikan pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pemotongan PPh. Penjual hanya perlu menyampaikan surat keterangan kepada marketplace bahwa omzet usahanya masih berada di bawah batas tersebut.

Apabila omzet telah melampaui Rp500 juta, marketplace mulai memungut PPh sesuai ketentuan. Meski demikian, penjual tetap wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik dari marketplace maupun penjualan di luar platform, dalam SPT Tahunan.

Untuk mendukung pengawasan, DJP menyiapkan integrasi data transaksi dari berbagai marketplace. Data penjualan akan digabungkan berdasarkan identitas wajib pajak sehingga transaksi dari lebih dari satu platform dapat diakumulasi.

“Kalau misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP," terangnya.

Selain itu, bukti potong yang diterbitkan marketplace akan langsung masuk ke akun Coretax wajib pajak sehingga memudahkan pelaporan dan rekonsiliasi pajak.

Meski pemerintah menargetkan implementasi dimulai pada 1 Juli 2026, Inge mengatakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh masih menunggu keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut dia, DJP telah berdiskusi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan sejumlah platform digital. Namun, kesiapan masing-masing marketplace masih berbeda-beda karena mereka perlu menyesuaikan sistem untuk melakukan pemotongan, menerbitkan bukti potong, hingga melaporkan transaksi kepada DJP.

Pandangan serupa disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memastikan mekanisme baru tersebut tidak menambah beban pajak bagi pelaku usaha.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan kewajiban membayar pajak sebenarnya telah berlaku sejak lama. Melalui kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Juli nanti, marketplace hanya ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak dari transaksi penjual.

"Sebetulnya pajak itu tetap harus bayar. Cuma di PMK ini, PMK yang sebetulnya tahun lalu ini sudah keluar, tapi ditunda, baru diberlakukan nanti mulai tanggal 1 Juli. Sebetulnya adalah menugaskan platform sebagai pemungut pajak. Ini menciptakan persamaan nih, yang offline dipajakin, masa yang online tidak dipajakin," kata Temmy.

Dia menegaskan skema tersebut tidak mengubah besaran pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme pemungutan yang kini dilakukan oleh marketplace.

“Kalau memang dia orang PPh pribadi, di bawah Rp4,8 miliar per tahun, kayaknya sama aja kok pajak. Hanya yang ngutip adalah sekarang platform. Itu pun dengan syarat tertentu, platform dengan syarat tertentu yang transaksinya ada batasan juga,” ujarnya.
Temmy menilai mekanisme tersebut tidak akan menyulitkan platform karena seluruh transaksi penjual telah terdokumentasi secara digital dan dapat dijadikan dasar penghitungan pajak.

Dia juga mengingatkan bahwa potongan yang selama ini dikenakan marketplace kepada penjual bukan merupakan pajak, melainkan biaya layanan berupa komisi, biaya administrasi, promosi, dan iklan. Menurutnya, admin fee platform berkisar 10%–18% dari nilai transaksi dan dapat meningkat hingga sekitar 25% apabila seluruh fitur promosi digunakan.

Implementasi Diharapkan Bertahap

Pelaku industri e-commerce menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh. Namun mereka meminta implementasi dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa industri mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field yang lebih adil.

“Pada prinsipnya, idEA mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan level playing field yang lebih baik. Kami juga memahami bahwa ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan," kata Budi kepada Bisnis.

Meski demikian, Budi menjelaskan implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan sejumlah persiapan. Saat ini, industri masih berkoordinasi dengan DJP untuk memfinalisasi berbagai aspek teknis, termasuk aturan pelaksana melalui Keputusan Dirjen, Peraturan Dirjen, Surat Edaran, maupun Nota Dinas agar marketplace memiliki kepastian hukum dan pedoman operasional yang jelas.

Selain itu, setiap marketplace juga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, hingga menyusun strategi komunikasi kepada seller. Dia mengapresiasi langkah DJP yang telah menyiapkan frequently asked questions (FAQ), pendampingan teknis, serta dedicated team guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Budi menilai sosialisasi kepada seller menjadi faktor krusial agar perubahan mekanisme pemungutan pajak tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. idEA berharap implementasi dilakukan secara bertahap dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri, disertai masa penyesuaian yang memadai.

“Harapannya, implementasi dapat dilakukan secara bertahap, dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri serta waktu penyesuaian yang memadai. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dapat tercapai tanpa mengganggu aktivitas perdagangan digital maupun pertumbuhan UMKM,” ujarnya.

Transisi jadi Kunci

Kalangan ekonom menilai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan persaingan yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Sama seperti aspirasi pelaku usaha, implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan masa transisi yang memadai agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku UMKM yang belum siap secara administrasi.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) tidak ditujukan untuk menciptakan objek pajak baru, melainkan memperbaiki mekanisme administrasi perpajakan.

Dengan sistem pemungutan otomatis melalui platform, menurutnya, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sekaligus menciptakan level playing field yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Namun, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan. Menurutnya, tidak semua seller telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan yang memadai. Kondisi tersebut membuat marketplace perlu menyediakan edukasi dan pendampingan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

“Jika masih dipaksakan untuk dilaksanakan per Juli, para seller tersebut berpotensi keluar dari ekosistem marketplace dan makin membatasi peluang mereka untuk bisa naik kelas. Sebab, mereka hanya akan terbatas berjualan di media sosial dan secara offline saja,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Menurut Izzudin, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antar-UMKM apabila hanya seller yang telah siap secara administrasi yang mampu bertahan di marketplace, sementara pelaku usaha yang lebih kecil tertinggal dari kompetitor yang lebih mapan.

Selain itu, Izzudin menekankan pentingnya integrasi data transaksi di DJP untuk menghindari pemungutan berganda bagi merchant yang berjualan di lebih dari satu marketplace.

“Masa transisi yang cukup dan edukasi serta pendampingan yang memadai dibutuhkan agar industri ecommerce tetap tumbuh dan UMKM tetap bisa punya peluang besar untuk naik kelas,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai semangat utama kebijakan tersebut adalah menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pedagang daring dan luring.

“Saya selalu menilai bahwa pajak marketplace semangatnya adalah memberikan level of playing field yang sama antara pedagang di luring dan daring. Ketika yang pedagang luring dikenakan pajak, seharusnya juga diberikan pajak bagi pedagang di daring. Tentu tidak adil jika pedagang luring ada pajak, namun di satu sisi pedagang daring tidak,” kata Nailul ketika dihubungi.

Kendati demikian, Nailul menilai penerapan mekanisme baru pemungutan PPh melalui marketplace perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih diwarnai pelemahan daya beli.

Menurutnya, meski tujuan kebijakan untuk menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring patut didukung, implementasinya harus disiapkan secara matang dengan memanfaatkan data penjualan yang dimiliki platform sesuai skala usaha masing-masing penjual.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi data antarmarketplace melalui identitas tunggal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), agar pemerintah dapat mengakumulasi omzet penjual yang beroperasi di lebih dari satu platform.

Selain itu, integrasi data antara toko daring dan luring juga hal yang krusial untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Penyisiran ini perlu dilakukan untuk penghindaran double taxation bagi pemilik toko. Jangan sampai toko sudah bayar PPh, kemudian diterapkan juga PPh e-commerce. Agar penerapannya bisa lebih adil bagi semua pihak,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sudah melakukan komunikasi terhadap berbagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) jelang penunjukan sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang lokapasar atau merchant.

Namun demikian, otoritas pajak masih enggan memberi konfirmasi apabila pemberlakuannya akan mulai 1 Juli. Keputusannya nanti akan berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan.

"Apakah akan diberlakukan 1 Juli, mohon ditunggu pengumuman resminya. Kami masih menunggu, keputusannya merupakan kewenangan Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Adapun landasan hukum pengenaan PPh bagi merchant marketplace yang dipungut melalui perusahaan PMSE, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, sudah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Implementasi aturan ini sempat ditunda sebelumnya dengan pertimbangan kondisi ekonomi dalam negeri.

Dalam PMK itu, otoritas fiskal mengatur penunjukan pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan PMSE alias marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 pedagang PMSE dalam negeri.

Untuk ditunjuk sebagai perusahaan PMSE, entitas dimaksud harus memiliki rekening eskro atau escrow account. Data DJP terkait dengan perusahaan pemungut PPN PMSE, terdapat total 233 entitas yang sudah ditunjuk otoritas sebagai pemungut PPN.

Inge masih enggan mengungkap lebih lanjut ihwal jumlah perusahaan PMSE yang ditunjuk untuk memungut PPh merchant di marketplace. Akan tetapi, fiskus sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait.

"Saat ini sudah dilakukan komunikasi dengan beberapa marketplace sambil dicek kesiapannya untuk implementasi. Namun berapa yang akan ditunjuk masih akan dilakukan asesmen sambil menunggu kepastian berlakunya," pungkas Inge.

Di sisi lain, Inge turut memastikan bahwa tarif pajak UMKM bagi merchant UMKM yang akan dipungut pajak penghasilannya melalui perusahaan PMSE akan merujuk pada aturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026.

Pelaku UMKM yang mendapatkan tarif insentif 0,5% masih berlaku untuk omzet dari pengusaha dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun. Hanya saja, dengan beleid itu, kini penerima manfaat insentif ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), perseroan perseorangan serta koperasi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memastikan kesiapan pihaknya untuk mengimplementasikan PMK No.37/2025.

Bimo menegaskan bahwa pajak ini bukan skema baru, sebab sebelumnya sudah ada penunjukan PMSE pemungut PPN. Hanya saja, kini belum ada pemungutan bagi PPh untuk merchant yang berusaha di lokapasar.

Skema pemungutan pajak melalui marketplace sudah dilakukan untuk pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

Beberapa perusahaan PMSE untuk memungut PPN meliputi Tokopedia, Lazada, Shopee maupun Blibli. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital di Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut seperti Google, Netflix, Spotify, Disney dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Bimo menilai pelaku marketplace maupun pelaku UMKM di berbagai platform online seharusnya sudah siap untuk menyambut kebijakan baru ini. Sebab, tujuan dari pemungutan PPh melalui marketplace adalah untuk menciptakan keseimbangan antara UMKM yang berjualan secara offline maupun online.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," jelas Bimo saat ditemui di DPR pekan lalu.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha mengusulkan agar ada masa transisi yang memadai sebelum menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Izzudin menilai masa transisi diperlukan karena sebagian pelaku UMKM yang berjualan di marketplace masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan keuangan yang memadai.

"Dibuat masa transisi yang lebih memadai sehingga ketika penerapan secara penuh dilakukan, seluruh UMKM di marketplace tersebut sudah memiliki NPWP dan kesiapan pembukuan atau pencatatan keuangan yang rapi," katanya.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace atau lokapasar mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Izzudin menjelaskan mekanisme tersebut bukan merupakan jenis pajak baru bagi UMKM, melainkan hanya mengalihkan mekanisme pemungutan pajak kepada marketplace sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah dan terintegrasi.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah dan penyelenggara marketplace perlu memberikan edukasi serta pendampingan kepada para pelaku UMKM agar siap memenuhi ketentuan baru tersebut.

Menurut dia, apabila kebijakan diterapkan mulai Juli tanpa masa transisi yang cukup, terdapat risiko sebagian pelaku UMKM memilih keluar dari ekosistem marketplace.

Akibatnya, lanjut dia, mereka hanya akan mengandalkan penjualan melalui media sosial maupun toko fisik sehingga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala usaha menjadi lebih terbatas.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antarpelaku UMKM. Penjual yang mampu bertahan di marketplace diperkirakan hanya mereka yang telah memiliki administrasi usaha dan pencatatan keuangan yang lebih baik.

"Kemampuannya masih sangat terbatas, yang dapat teridentifikasi dari sebagian UMKM yang belum memiliki pembukuan keuangan, sebagian belum memiliki pembukuan keuangan yang rapi, dan sebagian lain masih mencampuradukkan keuangan pribadi atau keluarga dengan usaha," ujarnya.

Ia menilai pemerintah bersama marketplace perlu memperkuat edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM siap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghambat proses digitalisasi usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pedagang (merchant) melalui platform lokapasar (marketplace) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa payung hukum untuk implementasi kebijakan ini pun sudah siap. Dia juga menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan konfirmasi mengenai rencana tersebut, sejalan dengan dukungan dari DPR.

Kini, pemerintah masih akan berdiskusi lebih lanjut dengan pelaku industri guna memastikan kesiapan dari implementasi kebijakan itu.

"Diminta kan tahun ini, bulan Juli. Mudah-mudahan," terang Bimo usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bimo memastikan bahwa ini bukan pajak baru. Skema pemungutan pajak melalui marketplace sudah dilakukan untuk pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

Bimo mengatakan, DJP sebelumnya sudah menunjuk 261 perusahaan PMSE untuk memungut PPN. Contohnya, Tokopedia, Lazada, Shopee maupun Blibli. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital di Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut seperti Google, Netflix, Spotify, Disney dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Bimo menilai pelaku marketplace maupun pelaku UMKM di berbagai platform online seharusnya sudah siap untuk menyambut kebijakan baru ini. Sebab, tujuan dari pemungutan PPh melalui marketplace adalah untuk menciptakan keseimbangan antara UMKM yang berjualan secara offline maupun online.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," jelas Bimo.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026 lalu menyebut kebijakan ini awalnya direncanakan berlaku tahun lalu. Akan tetapi, kondisi perekonomian yang belum pulih menghalangi rencana otoritas fiskal untuk memajaki merchant di marketplace.

Saat itu, Purbaya mengaku bakal mulai menerapkan kebijakan ini apabila ekonomi kuartal II/2026 tetap menunjukkan performa yang baik. Sebagaimana diketahui, ekonomi kuartal I/2026 sebelumnya tercatat tumbuh 5,61% (yoy).

"Sekarang [ekonomi] udah lumayan, nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kami akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kami miliki," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut Purbaya, rencana untuk memungut pajak pedagang UMKM di marketplace seperti Tokopedia hingga Shopee itu sejalan dengan keluhan pedagang yang berjualan secara luring. Untuk itu, dia memastikan bakal melakukan asesmen lebih lanjut mengenai kebijakan dimaksud.

"Kalau kami ke pasar rakyat, mereka bilang, 'Pak, yang online dibatasin, dong. Supaya saya bisa bersaing.' Yaudah saya lihat dulu, tetapi kami akan assess," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun per akhir 28 Februari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp37,4 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,74 triliun hingga akhir Januari 2026.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,96 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,09 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,31 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,64 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,32 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,64 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,61 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujar Inge dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.