Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Aminudin, mengatakan ada sejumlah manajemen BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dia menyampaikan, telah melayangkan surat kepada stakeholder BUMN terkait pemberian sanksi bagi manajemen yang tidak melaporkan harta kekayaan.

"Sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya, yang per 31 Maret itu belum melaporkan," katanya saat konferensi pers di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Sementara itu, bagi pegawai di lingkungan BUMN, penerapan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme internal yang berlaku di masing-masing BUMN.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan merupakan bagian dari materi audiensi bedama COO Danantara Dony Oskaria. Lebih lanjut, Aminudin menuturkan pelaporan harta kekayaan juga berlaku bagi pejabat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Dia menegaskan hal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan.

"Jadi untuk termasuk WNA, ya walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top management ya di BUMN dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28, dia struktur ya, struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri dari tim kami sudah melakukan bimtek ya pada direksi yang berstatus WNA," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria memastikan akan mengontrol secara sendiri ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengharapkan seluruh pelaporan tepat waktu karena tidak ada toleransi yang diberikan.

"Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses komplay terhadap laporan ini dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu per satu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensi untuk adanya korupsii masa yang akan datang," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang masa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sampai 31 Mei 2026.

Keputusan tersebut diumumkan setelah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memantau penyampaian SPT pada hari terakhir, Kamis (30/4/2026), dan menyatakan merelaksasi pelaporan SPT badan hingga 31 Mei 2026, karena ada masukan dari asosiasi wajib pajak dan sejumlah korporasi.

Bimo menyebut perpanjangan ini merupakan respons atas permintaan pelaku usaha untuk mendapatkan kelonggaran waktu menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT tahunan badan karena berbagai hambatan administrasi dan kesiapan internal.

"Konsultasi kami tadi pagi dengan Pak Menteri, Pak Menteri memutuskan untuk memberikan relaksasi," terang Bimo kepada wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Secara teknis, ketentuan asli berdasarkan UU KUP menetapkan batas akhir 30 April tiap tahun, tetapi kebijakan ini memberi tambahan waktu satu bulan bagi WP Badan untuk menyampaikan SPT tanpa sanksi administratif yang dipertegas pemerintah.

Pemerintah juga mendorong badan atau perusahaan memanfaatkan perpanjangan ini untuk memastikan kepatuhan data dan dokumen yang akurat terkait pelaporan SPT tahunan badan.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Sementara itu, Bimo juga menegaskan bahwa relaksasi yang sudah diputuskan untuk diberikan baru terkait dengan pelaporan SPT saja. Adapun DJP Kemenkeu masih akan menghitung dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan relaksasi bagi pembayaran SPT WP Badan.

"Relaksasi ini ada dua hal. Yang sudah diputuskan untuk pelaporan SPT. Yang pembayaran SPT kami masih akan menghitung dahulu terkait pengamanan target April 2026," pungkasnya.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.