JAKARTA, KOMPAS.com – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg masih berlaku sama di seluruh Indonesia hingga Minggu (28/6/2026).

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, pembaruan harga terakhir dilakukan pada 18 April 2026. Harga tersebut merupakan harga jual ex-agen yang sudah termasuk margin agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Bright Gas mulai 18 April 2026. Saat itu, harga Bright Gas 5,5 kg naik sekitar 18 persen, sedangkan Bright Gas 12 kg juga mengalami kenaikan dengan besaran yang hampir sama.

Meski demikian, hingga akhir Juni 2026 belum ada perubahan harga baru, sehingga masyarakat masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak April lalu.

Berikut daftar harga resmi Bright Gas 5,5 kg dan Bright Gas 12 kg di berbagai provinsi di Indonesia.

Daftar harga LPG 5,5 kg dan 12 kg di setiap provinsi

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, berikut harga Bright Gas per tabung yang berlaku hingga Minggu (28/6/2026).

1. Aceh

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

2. Sumatera Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

3. Sumatera Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

4. Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

5. Kepulauan Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

• Bright Gas 12 kg: Rp 208.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 100.000

7. Jambi

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

8. Bengkulu

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

9. Sumatera Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

10. Bangka Belitung

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

11. Lampung

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

12. DKI Jakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

13. Banten

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

14. Jawa Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

15. Jawa Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

16. DI Yogyakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

17. Jawa Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

18. Bali

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

19. Nusa Tenggara Barat (NTB)

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

20. Nusa Tenggara Timur (NTT)

• Belum tersedia SPBE.

21. Kalimantan Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

22. Kalimantan Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

23. Kalimantan Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

24. Kalimantan Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

25. Kalimantan Utara (Tarakan)

• Bright Gas 12 kg: Rp 265.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 124.000

26. Sulawesi Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

27. Gorontalo

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

28. Sulawesi Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

29. Sulawesi Tenggara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

30. Sulawesi Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

31. Sulawesi Barat

• Belum tersedia SPBE.

32. Maluku (Ambon)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

33. Maluku Utara

• Belum tersedia SPBE.

34. Papua (Jayapura)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

35. Papua Barat

• Belum tersedia SPBE.

36. Papua Selatan

• Belum tersedia SPBE.

37. Papua Pegunungan

• Belum tersedia SPBE.

38. Papua Tengah

• Belum tersedia SPBE.

39. Papua Barat Daya

• Belum tersedia SPBE.

Ketentuan harga Bright Gas

Pertamina menjelaskan, harga yang tercantum merupakan harga jual ex-agen yang berlaku untuk wilayah dengan radius maksimal 60 kilometer dari SPBE.

Untuk lokasi yang berada di luar radius tersebut, harga dapat bertambah sesuai biaya distribusi yang dikenakan secara wajar.

Selain itu, harga jual Bright Gas sudah mencakup margin agen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diketahui pula, hingga saat ini belum tersedia SPBE untuk distribusi Bright Gas di sejumlah wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Hasil pemantauan kami lakukan, seluruh SPBU dan lembaga penyalur BBM tetap melaksanakan pelayanan

Palu (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan operasional distribusi energi BBM di Sulawesi Tengah (Sulteng) tetap lancar setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang provinsi tersebut.

"Hasil pemantauan kami lakukan, seluruh SPBU dan lembaga penyalur BBM tetap melaksanakan pelayanan," kata Sales Branch Manager (SBM) Sulteng I Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Made Bilan Asasia melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Selasa.

Ia mengemukakan, sejauh ini tidak terdapat laporan kerusakan maupun gangguan operasional yang berdampak pada penyaluran energi kepada masyarakat.

Pertamina menjamin stok BBM dan elpiji di Sulteng dalam keadaan terpenuhi, dipastikan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian proses distribusi dari terminal BBM maupun fasilitas elpiji juga berjalan lancar, sehingga pasokan energi tetap terjaga di seluruh wilayah layanan.

Sebagai langkah antisipasi Pertamina menginstruksikan seluruh lembaga penyalur tetap menjalankan operasional sesuai standar keselamatan yang berlaku, melakukan pengecekan sarana dan fasilitas secara berkala, serta segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan atau kondisi yang berpotensi mengganggu pelayanan.

"Koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan, guna memastikan kondisi lapangan tetap aman dan kondusif, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan," ujarnya

Sementara itu, Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat, pekerja, dan mitra kerja menjadi perhatian utama dalam setiap kondisi kedaruratan.

“Kami terus memantau perkembangan situasi bersama instansi terkait dan memastikan kesiapan operasional penyaluran energi di Sulawesi Tengah tetap terjaga. Seluruh lembaga penyalur tetap meningkatkan kewaspadaan serta menjalankan prosedur keselamatan secara disiplin,” ucapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM maupun elpiji secara berlebihan (panic buying).

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami meminta masyarakat beli produk energi sesuai kebutuhan supaya pelayanan dan distribusi tetap optimal,” kata dia.

Ia menyarankan masyarakat bila membutuhkan informasi terkait layanan energi Pertamina atau menemukan kendala pada penyaluran BBM dan elpiji, dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang siap melayani selama 24 jam.

"Kami berharap kondisi di Sulawesi Tengah tetap aman dan aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa," tuturnya.

Lilik turut menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi seluruh masyarakat yang merasakan dampak gempa bumi tersebut.

“Semoga masyarakat yang terdampak diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan dalam menghadapi situasi ini. ,” tambahnya.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi berwenang terkait perkembangan kondisi kegempaan serta tetap tenang dalam beraktivitas.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah memitigasi melalui penyaluran tambahan di luar penyaluran reguler

Denpasar (ANTARA) -

Pertamina Patra Niaga menambah sebanyak 417.200 tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tiga kilogram di Bali untuk antisipasi peningkatan kebutuhan libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah serta Hari Raya Galungan dan Kuningan.

“Kami telah memitigasi melalui penyaluran tambahan di luar penyaluran reguler,” kata Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia merinci dari total penyaluran tambahan itu sebanyak 159.040 tabung atau setara 477 metrik ton disalurkan saat libur Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa (16/6).

Alokasi itu mencapai 59 persen dari rata-rata konsumsi harian di Bali. Sedangkan sisanya sebanyak 258.160 tabung ditambah untuk menyambut Hari Raya Galungan yang puncaknya jatuh pada Rabu (17/6) dan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu (27/6).

Jumlah penyaluran tambahan itu mencapai hingga 95 persen dari rata-rata penyaluran harian.

Adapun rata-rata penyaluran harian LPG ukuran tiga kilogram di Bali pada Juni 2026 mencapai 270.568 tabung LPG subsidi.

Di sisi lain untuk layanan bahan bakar minyak (BBM), pihaknya akan melaksanakan penebalan stok sesuai kebutuhan dan pengecekan sarana fasilitas SPBU secara intensif termasuk pengecekan aspek kuantitas dan kualitas BBM.

Ahad juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik memborong dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.

Adapun LPG tiga kilogram subsidi dengan tabung melon berwarna hijau diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan LPG non subsidi berwarna merah muda bagi masyarakat dengan ekonomi mampu.

"Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," imbuh Ahad.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 volt ampere (VA) atau watt, terutama masyarakat di daerah dan pedesaan.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2025) seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Bahlil belum mengungkapkan jumlah kompor listrik yang akan disediakan pemerintah. Ia memperkirakan kepastian mengenai jumlah unit yang akan disalurkan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.

Menurut Bahlil, langkah konversi dari kompor LPG ke kompor listrik diperlukan karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.

Ia menyebut nilai impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Bahkan, dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, kebutuhan devisa untuk impor LPG diperkirakan meningkat menjadi Rp 130 triliun.

Selain itu, beban subsidi LPG juga terus membengkak.

“Subsidinya sudah di atas Rp 80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan program kompor listrik sebagai salah satu strategi mengurangi impor LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Saat itu, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Belakangan, isu transisi energi kembali mengemuka setelah lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk kembali mengkaji peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menutup kebutuhan impor LPG.

Ia menilai ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang berimbas langsung pada besaran subsidi energi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

menyiapkan tambahan alokasi dan rencana penyaluran elpiji tiga kilogram sebanyak 1.265.600 tabung atau setara 3.797 metrik ton

Padang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menambah 1,26 juta lebih tabung elpiji (LPG) tiga kilogram sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan energi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

"Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyiapkan tambahan alokasi dan rencana penyaluran elpiji tiga kilogram sebanyak 1.265.600 tabung atau setara 3.797 metrik ton untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau," kata Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Sumbagut I Gusti Bagus Suteja di Kota Padang, Sumbar, Selasa.

Rincian tambahan tersebut meliputi Aceh sebanyak 197.120 tabung atau setara 591 metrik ton, Sumatera Utara 562.800 tabung atau 1.688 metrik ton, Sumatera Barat 162.400 tabung atau 487 metrik ton, Riau 266.000 tabung atau setara 798 metrik ton, serta Kepulauan Riau 77.280 tabung atau setara 232 metrik ton.

Ia mengatakan dukungan pasokan gas bersubsidi tersebut dilatarbelakangi meningkatnya aktivitas rumah tangga, pengolahan makanan hingga pelaksanaan ibadah kurban setiap Hari Raya Idul Adha. Oleh sebab itu, Pertamina perlu memperkuat kesiapan layanan energi melalui penambahan alokasi serta penguatan penyaluran.

"Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah menyiapkan tambahan alokasi elpiji tiga kilogram serta memperkuat monitoring distribusi di seluruh wilayah operasional," ujar dia.

Selain menambah pasokan gas, perusahaan minyak negara tersebut juga mengintensifkan koordinasi dengan agen, pangkalan serta seluruh jaringan penyalur agar kebutuhan energi masyarakat selama periode Idul Adha dapat terpenuhi dengan aman dan lancar.

Kemudian termasuk juga memperkuat monitoring operasional distribusi di seluruh wilayah kerja Sumbagut guna memastikan penyaluran berjalan lancar hingga tingkat lembaga penyalur. Koordinasi dengan agen, pangkalan serta pemangku kepentingan terkait terus dilakukan sebagai langkah menjaga keandalan distribusi selama periode Hari Raya Idul Adha.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji tiga kilogram melalui jalur distribusi resmi.

"Kami imbau masyarakat untuk membeli elpiji tiga kilogram di pangkalan resmi agar memperoleh produk sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah," imbau dia.

Terakhir, dengan penguatan distribusi dan tambahan pasokan tersebut, Pertamina berharap kebutuhan energi bagi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha dapat terpenuhi secara aman, lancar dan optimal. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) di nomor 135.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jateng (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) meningkatkan stok di lembaga penyalur dengan menambah pasokan elpiji 3 kg sebanyak 1.567.660 tabung di Jawa Tengah dan DIY.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional JBT Taufiq Kurniawan di Semarang, Jateng, Senin, menjelaskan tambahan pasokan itu setara dengan 99,31 persen konsumsi normal harian.

"Kami memastikan tambahan pasokan elpiji 3 kg ini dapat menjaga keandalan stok di lapangan, terutama di tingkat pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan elpiji 3 kg selama perayaan Idul Adha," katanya.

Ia menjelaskan tambahan stok elpiji tersebut, terdiri atas 1.087.860 tabung di Jateng dan 479.800 tabung di DIY.

"Harapannya dengan tambahan tabung tersebut masyarakat semakin merasa aman dan nyaman dalam menjalankan rangkaian ibadah Idul Adha dan libur panjang akhir Mei ini," katanya.

Menurut dia, Pertamina terus memastikan keandalan stok hingga level distribusi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Ia menjelaskan tambahan pasokan tersebut disalurkan melalui dua skema, yakni pertama lewat penyaluran fakultatif sebanyak 1.048.440 tabung yang disalurkan pada 27 Mei 2026.

Fakultatif merupakan skema penyaluran tambahan yang dilakukan pada hari libur atau tanggal merah, di luar jadwal penyaluran reguler yang hanya berlangsung pada hari kerja, guna memastikan stok tetap tersedia di tengah tingginya permintaan masyarakat.

Kedua, skema extra dropping sebanyak 519.220 tabung yang dilaksanakan pada minggu keempat Mei 2026.

Extra dropping adalah penambahan volume di atas penyaluran harian normal, yang ditujukan untuk memperkuat stok di tingkat pangkalan secara lebih cepat seiring meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan energi, sekaligus mengantisipasi peningkatan konsumsi elpijirumah tangga yang umumnya terjadi selama periode Idul Adha.

"Saat kegiatan memasak dalam skala besar meningkat signifikan di tingkat keluarga maupun komunitas," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, sebagai dukungan terhadap program subsidi elpiji yang dijalankan pemerintah, Pertamina mengimbau masyarakat yang mampu untuk menggunakan elpiji nonsubsidi agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran.

Pertamina menyediakan produk elpiji nonsubsidi Bright Gas dalam dua varian ukuran, yakni Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg.

"Meskipun jumlah melimpah, kami juga mengimbau masyarakat agar bijak mengkonsumsi energi dan melakukan pembelian elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina," katanya.

Selain stoknya terjamin, kata dia, harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan masyarakat pun dapat dengan mudah mengetahui lokasi pangkalan terdekat melalui laman subsiditepatlpg.mypertamina.id.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebuah satu rumah yang berada di Jalan Tambora 2, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat porak-poranda diduga akibat ledakan tabung gas, Jumat (22/5/2026). Seorang lansia penghuni rumah tersebut mengalami luka bakar.

Kasiops Suku Dinas (Sudin) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakbar Syaiful Kahfi menuturkan bahwa ledakan tersebut terjadi pada Jumat pagi tadi. “Betul, ada (ledakan akibat tabung gas),” kata Syaiful Kahfi kepada wartawan.

Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat turut membenarkan ledakan tersebut akibat kebocoran tabung gas berukuran 12 kg. “Benar, ada (ledakan). Itu (penyebab) terkait kebocoran gas,” ungkap dia.

Ia menyebutkan, ledakan itu mengakibatkan seorang lansia berinisial SKC (71) mengalami luka bakar. Dia menuturkan, ledakan tersebut tidak berdampak pada rumah lainnya.

“Iya (korban) satu orang. Ngga parah, luka bakar tapi tidak parah. Engga (berdampak), tadi sudah ada juga dari damkar,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian di antaranya mendatangi dan mengamankan tempat kejadian perkara.

JAKARTA - Sebuah rumah permanen di Jalan Tambora, Jakarta Barat mengalami kerusakan, yang diduga akibat ledakan gas LPG 5 kg, pada Jumat (22/5/2026). Insiden ini mengakibatkan penghuni rumah harus dievakuasi ke rumah sakit.

Dari video yang diterima tim iNews Media Group, ledakan itu membuat rumah berlantai dua itu tampak porak poranda. Pintu pagar besi dan isi dalam rumah mengalami kerusakan parah.

Petugasnya PPSU juga tampak membantu membersihkan serpihan genteng yang rusak akibat ledakan tersebut. Warga sekitar Rustam mengaku sempat mendengar suara keras yang bersumber dari rumah tersebut.

Ia menduga ledakan dari gas itu terjadi ketika penghuni rumah hendak memasak. "Mungkin (dari ledakan gas) juga kali, tapi saya kurang tau juga sih," ucap Rustam kepada wartawan.

Ia menyampaikan bahwa rumah tersebut dihuni oleh lima orang. Namun, kata dia, hanya satu penghuni yang mengalami luka bakar akibat kejadian ini.

"Ada lima orang di rumah itu, yang luka sekarang ada di rumah sakit satu orang," pungkasnya.

Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghentikan operasional sementara akibat kelangkaan gas elpiji 12 kilogram.

Penghentian operasional berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026 dan berdampak pada layanan MBG di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat.

"SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026," ujar Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/5).

Dadang menjelaskan penghentian operasional pertama terjadi di Kabupaten Manggarai pada 8 Mei 2026. Sejumlah dapur MBG di wilayah tersebut tidak dapat melanjutkan produksi makanan karena pasokan gas terbatas.

Penghentian operasional kemudian meluas pada 11 hingga 12 Mei 2026 ke sejumlah wilayah lain di NTT, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Dadang, kelangkaan elpiji berdampak langsung terhadap proses penyediaan makanan karena sebagian besar dapur MBG masih mengandalkan gas elpiji 12 kilogram untuk kegiatan produksi harian.

[Gambas:Youtube]

"Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia," ujar Dadang.

BGN menyatakan saat ini terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi elpiji kembali normal.

Ia berharap pasokan gas dapat segera tersedia kembali agar operasional dapur MBG di sejumlah wilayah NTT bisa kembali berjalan normal dalam waktu dekat.

Dalam sebulan terakhir, keterbatasan stok dan lonjakan harga LPG non-subsidi mulai dikeluhkan masyarakat di Labuan Bajo dan sejumlah wilayah lain di NTT. Harga tabung elpiji 12 kilogram bahkan dilaporkan sempat menyentuh Rp350 ribu per tabung.

Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor berkurang sejak selepas Lebaran. Akibatnya, stok di lapangan cepat habis dan harga terus naik.

"Kalau biasanya saya ambil 20-40 tabung, sejak habis Lebaran tidak bisa terpenuhi. Kadang dikasih 4, kadang cuma 2," ujar pemilik kafe di Labuan Bajo bernama Ebit kepada CNNIndonesia.com.

Keluhan serupa juga disampaikan pedagang kios bernama Polce Salestinus. Ia mengaku harga beli dari agen terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

"Dulu dapat Rp245 ribu, tiba-tiba naik jadi Rp275 ribu, sekarang sudah Rp325 ribu per tabung. Mau tak mau saya jual jadi Rp350 ribu," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram (kg) yang sempat mengganggu operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mendapatkan solusi.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan BGN telah berkoordinasi langsung dengan PT Pertamina (Persero) guna memastikan kebutuhan gas untuk operasional dapur MBG segera terpenuhi.

"Alhamdulillah, setelah saya lapor ke Grup BOC-BOD Pertamina Holding, Pak Dirut SHD langsung turun tangan. SPPG yang kehabisan gas untuk segera membeli ke pangkalan," kata Nanik, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Nanik menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pertamina dalam menangani persoalan distribusi gas di wilayah terdampak. Menurut dia, sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan MBG tetap berjalan dan kebutuhan gizi masyarakat tidak terganggu.

"Kami berterima kasih karena responsnya sangat cepat. Yang terpenting sekarang kebutuhan operasional dapur SPPG bisa segera terpenuhi sehingga pelayanan MBG kepada masyarakat tetap berjalan," kata Nanik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktur Utama Sub Holding Downstream (SHD) PT Pertamina (Persero), Mars Ega Legowo Putra memastikan distribusi gas elpiji untuk SPPG di NTT langsung diprioritaskan.

"Hari ini kami prioritaskan ke SPPG. Tadi sudah kontak PIC di NTT, 220 tabung hari ini dikirim ke wilayah Kefamenanu dan Belu, serta 200 tabung untuk SPPG di Kota Kupang dan kabupaten," ujar Ega.

Dia memastikan, distribusi juga terus diupayakan untuk wilayah lain seperti Sumba dan Manggarai agar seluruh layanan MBG dapat kembali berjalan normal. Pertamina, kata Ega, akan terus mengawal ketersediaan pasokan elpiji di wilayah terdampak agar operasional dapur MBG tidak terganggu.

"Kami akan terus mengupayakan ketersediaan gas agar MBG tetap berjalan normal," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah SPPG di wilayah NTT dan NTB dilaporkan sempat menghentikan operasional sementara akibat sulitnya memperoleh elpiji 12 kilogram. Kondisi tersebut berdampak pada layanan penyediaan makanan dalam Program MBG di beberapa daerah.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin stok minyak dan Elpiji di atas standar minimum nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal ini, ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).

"Tadi saya melaporkan pada presiden kaitannya dengan kesiapaan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude (minyak mentah) semua diatas standar minimun nasional. jadi insya Allah tidak ada masalah," jelas Bahlil dikutip dari Kontan.

Meski berada di atas standar minimum, Bahlil terus memantau cadangan energi nasional secara berkala.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi bila munculnya gangguan.

Ketika bertemu Prabowo, ia juga membahas soal izin usaha pertambangan (IUP) terkhusus bila operasionalnya di kawasan hutan.

Pemerintah segera mengevaluasi IUP yang dinilai tak sesuai ketentuan.

"Ini sudah presiden menginstruksikan sejak dua bulan lalu kalau enggak salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," jelas Bahlil.

Tunda kenaikan royalti

Menyoal penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak, pemerintah menundanya.

Kementerian ESDM tengah menyusun formulasi baru supaya seimbang antara negara dan pelaku usaha.

"Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," jelas Bahlil.

Formulasi baru nantinya menguntungkan negara tapi tanpa membebani pengusaha.

Pada Juni 2026, formulasi baru diharapkan sudah kelar dan bisa diterapkan.

"(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha tetapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Bahlil Lapor kepada Prabowo, Pasokan LPG hingga Minyak Mentah Aman" dan "Bahlil Tunda Kenaikan Royalti Tambang setelah Diprotes Pengusaha"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (elpiji) atau LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini diklaim menjadi solusi atas tingginya impor elpiji yang selama ini membebani anggaran subsidi negara.

Strategi besar disiapkan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai hingga 7 juta ton per tahun. Mulai dari pengembangan DME, pemanfaatan CNG , hingga program B50 dan E20, semua diarahkan untuk mencapai kemandirian energi nasional.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri. Pemerintah menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Kurangi Ketergantungan Impor LPG dengan Sulap Batu Bara Jadi DME



Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), dimana mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo melalui proyek hilirisasi. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita serta amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya jelas yakni batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai diubah menjadi bahan bakar gas setara elpiji, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Ketergantungan Impor Elpiji

Di tengah dinamika global yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan energi menjadi prioritas banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif, yang berdampak pada tekanan terhadap neraca perdagangan, kebutuhan devisa, serta beban subsidi energi.

Melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi DME, PTBA bersama Pertamina berupaya menghadirkan energi alternatif berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri batu bara nasional.

Mengungkap Fakta-fakta DME, Calon Pengganti LPG untuk Masak



CEO/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menegaskan, bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya percepatan proyek strategis nasional dalam memperkuat fondasi ekonomi dan energi Indonesia.

"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang saat ini masih mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional," paparnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II, Kamis (29/4/2026).

Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menegaskan bahwa hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi negara, baik manfaat yang bersifat langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangible).

Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar manfaat tersebut tidak seluruhnya dapat tercermin dalam laporan keuangan korporasi. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap percepatan proyek hilirisasi tersebut demi kepentingan nasional yang lebih luas.

"Proyek DME memberikan keuntungan yang besar bagi negara. Namun banyak keuntungan negara yang tidak dapat dicatat dalam pembukuan korporasi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terwujud dan dijalankan sesuai target supaya kita bisa jadi negara yang mandiri energi dan pangannya," ujar Fuad.

Selama ini, mayoritas kebutuhan elpiji nasional masih dipenuhi dari impor. Setiap kenaikan harga energi global langsung berdampak pada lonjakan subsidi. Di sinilah DME diposisikan sebagai solusi karena berbahan baku batu bara dalam negeri dan dapat diproduksi di sekitar lokasi tambang.

Secara karakteristik, DME memiliki sifat mirip elpiji yakni mudah menguap dan bisa digunakan untuk memasak di rumah tangga.

Tidak Sesederhana Ganti Isi Tabung

Meski terlihat menjanjikan, implementasi DME menghadapi tantangan besar. DME memiliki sifat lebih korosif dibanding elpiji, sehingga tabung gas, katup, dan jaringan distribusi harus dimodifikasi. Artinya, ada biaya tambahan di sisi infrastruktur yang tidak kecil.

Selain itu, proses gasifikasi batu bara menjadi DME membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. Tanpa dukungan fiskal pemerintah, harga DME dikhawatirkan tidak akan kompetitif dibanding elpiji impor.

Meski begitu Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

"MIND ID akan terus mendorong sinergi antar anggota grup dan mitra strategis untuk memastikan proyek hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional," ujar Maroef.

Proyek Strategis yang Sempat Tersendat

Rencana pembangunan pabrik DME di Sumatera Selatan sempat menjadi proyek strategis nasional dengan nilai investasi triliunan rupiah. Namun proyek ini tersendat setelah investor utama mundur dan muncul persoalan keekonomian.

Meski begitu proyek ini akhirnya ambil bagian dalam groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Salah satu dari 13 proyek tersebut yakni Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan).

Antara Hilirisasi dan Beban Fiskal Baru

Narasi besar DME adalah hilirisasi dan kemandirian energi. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor batu bara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Namun jika biaya produksi DME lebih mahal dari elpiji impor, maka beban negara tidak hilang, hanya berpindah bentuk: dari subsidi impor menjadi subsidi produksi dalam negeri.

DME tetap memiliki peluang menjadi alternatif elpiji jika didukung perhitungan ekonomi yang matang, kesiapan infrastruktur, serta kepastian pasar domestik. Tanpa itu proyek ini berisiko menjadi ambisi besar yang sulit direalisasikan secara massal.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan dorongan DME demi kemandirian energi, atau mengevaluasi ulang kelayakannya agar tidak menjadi beban fiskal baru di masa depan.