PT Pertamina (Persero) memastikan kesiapan pasokan dan kualitas bahan bakar pesawat (avtur) di Bali menjelang meningkatnya aktivitas penerbangan selama periode liburan pertengahan tahun dan musim libur sekolah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Bali, pada Sabtu (13/6). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan operasional fasilitas strategis yang menjadi penopang kebutuhan energi penerbangan di Pulau Dewata.

"Saya sengaja melakukan kunjungan ini untuk memastikan seluruh prosedur operasional berjalan dengan baik. Keandalan AFT Ngurah Rai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat konektivitas udara dari dan menuju Bali. Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan," ujar Iriawan dikutip Minggu (14/6).

AFT Ngurah Rai merupakan fasilitas strategis yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan dan menjamin kualitas avtur bagi seluruh maskapai penerbangan domestik maupun internasional yang beroperasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Dengan kapasitas total tangki penyimpanan avtur sebesar 24.300 kiloliter (KL), fasilitas ini menjadi salah satu penopang utama pasokan energi penerbangan di Bali. Saat ini, konsumsi avtur di AFT Ngurah Rai mencapai rata-rata sekitar 1.495 KL per hari.

Aviation Fuel Terminal Manager Ngurah Rai, I Komang Susila Gosa, menjelaskan bahwa kualitas avtur menjadi aspek krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan.

"Pelaksanaan pengecekan rutin, pengujian visual maupun spesifikasi produk, serta penerapan aspek keselamatan kerja pada setiap tahapan penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran menjadi komitmen kami dalam menjalankan operasional," jelas Komang.

Dalam kunjungan tersebut, Iriawan turut meninjau area operasional dan melihat secara langsung proses pemeriksaan kualitas avtur yang dilakukan setiap hari oleh para Perwira Pertamina sebelum bahan bakar disalurkan ke pesawat.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para Perwira Pertamina yang tetap bersiaga dan menjalankan tugas secara profesional meski di hari libur.

Menurutnya, ketelitian, disiplin, dan integritas para pekerja di sektor aviasi memiliki peran penting dalam menjaga standar keselamatan penerbangan.

"Penerapan SOP dengan mengedepankan aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) menjadi prioritas utama sekaligus license to operate bagi Pertamina. Tidak ada toleransi terhadap aspek keselamatan pekerja, keamanan fasilitas, maupun perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan," tegasnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan, kelancaran penerbangan memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Karena itu, lanjut Baron, Pertamina terus menjaga keandalan pasokan avtur sebagai bagian dari dukungan terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bali merupakan salah satu destinasi utama Indonesia yang memiliki tingkat konektivitas udara tinggi, sehingga kesiapan energi penerbangan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas wisata dan bisnis," ujar Baron.

Melalui kesiapan fasilitas, pasokan yang memadai, serta penerapan standar operasional yang ketat, Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran operasional penerbangan dan kenyamanan perjalanan masyarakat, khususnya selama periode liburan pertengahan tahun.

Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) meninjau langsung kesiapan fasilitas dan kualitas pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Denpasar, Bali. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh operasional di lapangan berjalan sesuai standar demi kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

Kunjungan lapangan bermula di SPBU COCO 51.801.30 Denpasar Timur pada Minggu (31/5). Peninjauan kemudian berlanjut ke SPBU 54.80.115 di Jalan Raya Puputan dan SPBU 54.801.06 di Jalan By Pass Ngurah Rai pada Senin (1/6).

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, menjelaskan bahwa Bali memegang peran strategis sebagai etalase pariwisata dunia. Oleh karena itu, kepastian stok BBM dan keandalan fasilitas di wilayah ini menjadi prioritas utama.

Ia juga menginstruksikan para pengelola SPBU untuk menjaga kebersihan lingkungan operasional secara konsisten. Petugas gardu multi-produk diharapkan tetap menerapkan budaya senyum dan sapa guna meningkatkan kepuasan pelanggan.

Sementara itu, Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono, menyoroti tingginya minat masyarakat lokal dalam menggunakan BBM non-subsidi. Berdasarkan pantauannya, jenis bahan bakar berkualitas seperti Pertamax seri terus diminati oleh pengendara roda dua maupun roda empat.

"Saya melihat langsung tadi, berbagai jenis kendaraan, seperti sepeda motor, juga mengantri untuk mengisi Pertamax dan Pertamax Turbo," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Di samping fokus pada distribusi bahan bakar, pihak manajemen mendorong optimalisasi lahan komersial di area SPBU. Langkah inovatif ini diharapkan mampu mengubah SPBU menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang multifungsi.

"Mari lebih berinovasi lagi, kapitalisasi area-area yang masih memungkinkan, agar masyarakat berkunjung ke SPBU tidak saja untuk isi bahan bakar, tapi lebih banyak juga yang berbelanja, ngopi dan sebagainya," tambah Condro.

Menanggapi evaluasi tersebut, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembenahan. Seluruh masukan mengenai aspek keselamatan dan keandalan layanan energi akan segera ditindaklanjuti.

"Hal ini menjadi cambuk bagi kami di Regional Jatimbalinus untuk bekerja lebih baik saat ini dan di masa mendatang, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," pungkas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biodiesel B50 jadi salah satu senjata Indonesia membangun kemandirian energi. Percepatan implementasinya kini semakin didorong di tengah gejolak energy lockdown global karena krisis pasokan minyak dunia.

Kebijakan B50 disebut-sebut akan jadi bagian dari upaya mitigasi risiko dinamika global yang segera diumumkan Pemerintah besok, Selasa (31/3/2026). Selain itu, rincian kebijakan penyesuaian lainnya adalah usulan Work from Home, penyesuaian anggaran, dan lainnya.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan implementasi biodiesel B50 memerlukan kesiapan menyeluruh dari hulu hingga hilir hingga mitigasi risiko. Ini agar kebijakan tersebut efektif menopang stabilitas energi nasional di tengah gejolak konflik di Timur Tengah.

“Kalau bicara percepatan B50, kuncinya ada di hal-hal teknis tapi krusial. Pemerintah perlu memastikan kesiapan dari hulu ke hilir, mulai dari kepastian pasokan minyak sawit mentah (CPO), kapasitas produksi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), sampai infrastruktur blending di kilang dan distribusi,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, standardisasi kualitas juga menjadi faktor penting agar B50 kompatibel dengan mesin, terutama di sektor transportasi dan logistik. Selain itu, menurutnya, insentif fiskal masih dibutuhkan pada tahap awal untuk menjaga keekonomian program, mengingat harga biodiesel tidak selalu lebih murah dibandingkan solar.

“Percepatan ini bukan hanya soal kebijakan, tapi orkestrasi industri yang rapi,” katanya.

Di sisi lain, Yusuf menekankan pentingnya penguatan sisi permintaan (demand) agar implementasi B50 berjalan optimal. Kepastian penyerapan dari sektor transportasi maupun industri dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem biodiesel.

“Tanpa kepastian demand, implementasinya bisa tersendat di tengah jalan,” ujarnya.

Terkait efektivitas B50 di tengah potensi lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, Yusuf menilai kebijakan tersebut cukup strategis, meski tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan.

Menurut dia, B50 dapat berfungsi sebagai “shockabsorber” dengan mengurangi ketergantungan pada impor solar, sehingga membantu meredam tekanan terhadap neraca perdagangan dan harga energi domestik.

“Namun, ini perlu dilihat secara proporsional. B50 tidak menghilangkan risiko, karena harga energi domestik tetap dipengaruhi harga minyak global, terutama untuk komponen yang belum tersubstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar kebijakan substitusi energi seperti B50 diiringi dengan langkah efisiensi konsumsi energi untuk hasil yang lebih optimal.

“Dalam praktik internasional, kombinasi antara efisiensi, pengurangan konsumsi, dan substitusi energi itu yang paling efektif meredam shock energi,” ujar Yusuf.

Dari sisi risiko, dia mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap sektor pangan, khususnya jika peningkatan kebutuhan CPO untuk energi mengganggu pasokan untuk kebutuhan lain.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, ada risiko kenaikan harga minyak goreng atau produk turunannya,” katanya.

Selain itu, ekspansi sawit juga perlu dikendalikan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah aspek fiskal dan teknis.

Ia menjelaskan, ketika harga CPO tinggi, biaya program biodiesel berpotensi meningkat dan membebani anggaran maupun dana sawit. Sementara dari sisi teknis, tantangan dapat muncul jika kualitas bahan bakar tidak terjaga atau kesiapan mesin belum merata.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Sejumlah opsi yang dikaji meliputi efisiensi anggaran, pengaturan kerja fleksibel (work from home/WFH), hingga penguatan kebijakan B50 dan penghematan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (28/3/2026) menyatakan, langkah-langkah tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan respons kebijakan ekonomi di tengah dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan operasional boiler biomassa PT Panca Kraft Pratama (PKP) setelah menerima pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPW LSM GMBI Banten) terkait dugaan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Berdasarkan laporan, aktivitas pembakaran dalam proses produksi kertas perusahaan yang berlokasi di Karawaci, Tangerang, Banten tersebut menghasilkan asap hitam pekat yang mengganggu warga sekitar. Asap yang ditimbulkan tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga menyebabkan gangguan pernapasan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Pengawas dari Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten selaku penerbit persetujuan lingkungan melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan di lokasi PT PKP.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1. Atas temuan tersebut, Gakkum LH dan DLH Provinsi Banten telah menghentikan operasional Boiler Biomassa 1 dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan bakar.

“Apabila boiler akan dioperasikan kembali, hanya diperbolehkan menggunakan woodchip. Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” kata Deputi Bidang Gakkum LH, Rizal Irawan, dikutip dari keterangan pada Jumat (13/2/2026).

KLH/BPLH juga menegaskan bahwa PT PKP wajib melakukan perbaikan terhadap kinerja alat pengendali emisi.

Selain itu, perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada DLH Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali serta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --PT AnekaPetroindoRaya (BP-AKR)menyampaikanadanyapengadaanpasokan tahapduabahanbakarBP 92melaluikerjasama B2BdenganPertaminaPatraNiaga. Langkah inidilakukanuntukmemperkuatrantaipasoknasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) buka suara perihal keluhan masyarakat mengenai kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jawa Timur.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa pihaknya langsung menangani laporan tersebut dengan menurunkan tim investigasi serta membentuk posko pengaduan di beberapa daerah dengan didampingi Kementerian ESDM.

"Dengan kejadian kemarin di Jawa Timur nomor satu tentunya saya juga sudah sampaikan ke seluruh tim bahwa apabila ada kejadian di lapangan, itu kan yang paling utama adalah pelayanan ke masyarakat, jadi ketika ada keluhan ini, ada keluhan ini ya sudah kita bentuk posko pengaduan," kata Simon di Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).

Selain itu, Pertamina juga telah bekerja sama dengan sejumlah bengkel mitra. Setidaknya terdapat sekitar 32 bengkel yang dapat menerima laporan masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, apabila terdapat konsumen yang merasa mengalami gangguan pada kendaraan, mereka diminta segera datang ke bengkel tersebut dengan membawa struk pembelian BBM.

"Nah itu, kalau memang ada yang merasa gangguan, segera datang ke bengkel, datang ke ini untuk tapi syaratnya adalah bawa struk ya karena dengan struk itu kan kita tahu pengisiannya di mana Pengisiannya di SPBU dimana, itu pun kita akan kirimkan tim untuk cek di SPBU setempat," ujarnya.

Simon menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat.

"Jadi kita tidak denial gitu, misalnya ada ini, enggak enggak kami enggak, enggak Kita tidak, tapi karena ini masyarakat Tetapi dalam perjalanan sama juga berbarengan, paralel Kita melakukan pengecekan juga. Memang sejauh ini yang kita cek Alhamdulillah hasilnya bagus di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang berlokasi di Jl. Raya Asrikaton, Boko, Pakis, Malang Jawa Timur, pada Rabu (29/10/2025) malam.

Hal tersebut dilakukan Bahlil setelah dirinya menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya kendaraan bermotor yang brebet usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, sidak ke Malang tersebut bertujuan untuk memastikan secara langsung kualitas BBM yang dijual di SPBU Pertamina.

"Ya malam ini saya ada di Malang Jatim untuk mengecek perkembangan kualitas BBM di SPBU dalam rangka mengecek apakah informasi yang selama ini terjadi benar atau tidak," kata Bahlil saat melakukan sidak, dikutip Kamis (30/10/2025).

Adapun, dari hasil pengecekan awal di SPBU yang ia datangi menunjukkan bahwa kualitas BBM dalam kondisi baik. Karena itu, ia berencana menggelar rapat koordinasi bersama beberapa pihak pada Kamis siang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan hari ini.

"Untuk di pom bensin yang ini saya pikir clear tadi laporan dari Lemigas semuanya baik nanti untuk besok akan kita rapatkan jam 1 siang dengan beberapa tempat yang lain," katanya.

Di samping itu, Bahlil memastikan hingga hari ini belum ditemukan adanya masalah terkait produk BBM Pertalite di Jatim. Namun, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendetail.

"Hari ini laporan dari Lemigas dari Dirjen Migas dan laporan dari tim Pertamina lewat patra niaga yang baru melaporkan kepada saya sampai hari ini belum ada temuan apa apa tapi akan kami tindak lanjut besok untuk mengecek secara lengkap," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos) M Iklas Thamrin menegaskan keyakinannya produk bahan bakar hasil inovasinya akan digunakan secara luas di Indonesia. Ia menyebut, Bobibos lahir dari proses biokimia melalui lima tahap ekstraksi tanaman yang dirancang dengan mesin sendiri, sehingga menghasilkan bahan bakar nabati berkinerja tinggi.

Menurut Iklas, Bobibos dikembangkan dengan visi menghadirkan energi rendah emisi, berkualitas, dan terjangkau agar dapat menjadi identitas energi baru terbarukan Indonesia. Ia menjelaskan, konsep energi hijau tersebut diharapkan mampu mendukung target dekarbonisasi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Kami percaya pada kualitas, harga ekonomis, rendah emisi, aman bagi kendaraan, dan Bobibos memiliki semua itu. Karena itu kami yakin Bobibos bisa bersaing di pasar,” ujar Iklas kepada Republika, pekan ini, dikutip Ahad (9/11/2025).

Ia menerangkan, pengembangan bahan bakar Bobibos dilakukan melalui serangkaian penelitian panjang. Ada tiga tahap utama yang menjadi dasar riset mereka. Tahap pertama adalah penelitian teknologi yang mencakup pemilihan tanaman bahan baku, proses produksi, hingga uji fungsi pada beragam kendaraan roda dua, mobil, dan genset.

Tahap kedua adalah penelitian aspek komersialisasi untuk memastikan harga pokok produksi tetap rendah tanpa mengurangi kualitas. “Visi kami adalah ekonomis. Buat apa kualitas bagus tapi HPP mahal, pasti tidak akan diterima pasar,” kata Iklas.

Tahap ketiga mencakup penelitian keterterimaan secara politik, di mana tim Bobibos membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan regulator agar produk ini dapat memperoleh legalitas sebagai energi alternatif nasional. Menurut Iklas, upaya tersebut terus dilakukan agar Bobibos segera menjadi solusi bahan bakar yang sah secara hukum dan diakui secara nasional.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan. Intinya kami ingin segera legal agar bisa menjadi energi merah putih yang berkualitas dan ekonomis,” ujarnya menegaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder BOBIBOS (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos) M Iklas Thamrin menegaskan keyakinannya produk bahan bakar hasil inovasinya akan digunakan secara luas di Indonesia. Ia menyebut, BOBIBOS lahir dari proses biokimia melalui lima tahap ekstraksi tanaman yang dirancang dengan mesin sendiri, sehingga menghasilkan bahan bakar nabati berkinerja tinggi.

Menurut Iklas, BOBIBOS dikembangkan dengan visi menghadirkan energi rendah emisi, berkualitas, dan terjangkau agar dapat menjadi identitas energi baru terbarukan Indonesia. Ia menjelaskan, konsep energi hijau tersebut diharapkan mampu mendukung target dekarbonisasi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Kami percaya pada kualitas, harga ekonomis, rendah emisi, aman bagi kendaraan, dan BOBIBOS memiliki semua itu. Karena itu kami yakin BOBIBOS bisa bersaing di pasar,” ujar Iklas kepada Republika, pekan ini, dikutip Ahad (9/11/2025).

Ia menerangkan, pengembangan bahan bakar BOBIBOS dilakukan melalui serangkaian penelitian panjang. Ada tiga tahap utama yang menjadi dasar riset mereka. Tahap pertama adalah penelitian teknologi yang mencakup pemilihan tanaman bahan baku, proses produksi, hingga uji fungsi pada beragam kendaraan roda dua, mobil, dan genset.

Tahap kedua adalah penelitian aspek komersialisasi untuk memastikan harga pokok produksi tetap rendah tanpa mengurangi kualitas. “Visi kami adalah ekonomis. Buat apa kualitas bagus tapi HPP mahal, pasti tidak akan diterima pasar,” kata Iklas.

Tahap ketiga mencakup penelitian keterterimaan secara politik, di mana tim BOBIBOS membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan regulator agar produk ini dapat memperoleh legalitas sebagai energi alternatif nasional. Menurut Iklas, upaya tersebut terus dilakukan agar BOBIBOS segera menjadi solusi bahan bakar yang sah secara hukum dan diakui secara nasional.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan. Intinya kami ingin segera legal agar bisa menjadi energi merah putih yang berkualitas dan ekonomis,” ujarnya menegaskan.

PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat, khususnya komunitas otomotif, melalui acara "Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif" yang digelar di Enduro Fastron Lounge, Oil Center Building, Jakarta, Jumat (31/10).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara Pertamina dan sejumlah komunitas otomotif untuk berbagi pandangan, menyampaikan masukan, serta membahas isu-isu yang kerap muncul di media sosial terkait bahan bakar minyak (BBM) dan layanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ketua Harian Innova Community Pusat, Sisca, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini penting untuk mempererat hubungan dan meningkatkan pemahaman bersama antara komunitas dan Pertamina.

Sebelum Covid melanda Indonesia, Innova Community rutin menggelar Fastron Weekend Drive, sebagai ajang bertemu komunitas dan Pertamina.

"Kegiatan Ngobrol Santai hari ini menarik, karena bisa mendengar dari sisi komunitas, mendapatkan edukasi serta penjelasan kondisi terkini," jelasnya di sela acara.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, mengajak para anggota komunitas otomotif agar lebih bijak dalam menyikapi isu-isu viral yang beredar di dunia maya. Menurutnya, tidak semua informasi yang beredar mencerminkan fakta sebenarnya.

"Sekarang banyak isu viral di media sosial yang kadang tidak berimbang dalam menyajikan informasi. Karena itu, kami mengimbau teman-teman komunitas dan masyarakat luas untuk selalu memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan," ujar Arya.

Arya menegaskan, Pertamina selalu terbuka terhadap masukan publik dan berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan. Arya juga mengingatkan bahwa apabila masyarakat menemukan adanya praktik yang tidak sesuai di lapangan, mereka dapat langsung melapor ke Pertamina.

"Komunitas dan masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 dan menyampaikan kode SPBU-nya. Pertamina akan segera menindaklanjuti laporan tersebut," tambahnya.

Dalam sesi diskusi tersebut, Pakar Konservasi Energi Institut Teknologi Bandung, Tri Yuswidjajanto Zaenuri turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya berpikir rasional dalam menyikapi berbagai isu, khususnya yang berkaitan dengan performa kendaraan dan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor.

"Dalam melihat sebuah isu, kita harus menggunakan akal sehat dan logika. Jangan hanya terpaku pada narasi yang muncul di media sosial. Perlu dilihat secara menyeluruh, apakah masalahnya berasal dari bahan bakar, kondisi mesin, atau faktor lain," jelas Tri.

Sementara itu, VP Marketing PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap seluruh jaringan SPBU, baik yang dimiliki langsung oleh Pertamina maupun yang dikelola oleh pihak swasta.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan serta memastikan kualitas bahan bakar sampai ke tangan konsumen tetap terjaga.

"Kami terus melakukan evaluasi dan pembinaan kepada seluruh SPBU. Namun, kami juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Jika menemukan perilaku atau pelayanan yang tidak sesuai, mohon segera sampaikan kepada kami agar bisa ditindak," kata Heppy.

Kegiatan Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif ini disambut positif oleh para peserta yang hadir. Mereka mengapresiasi keterbukaan Pertamina dalam menjalin komunikasi langsung dengan komunitas otomotif dan masyarakat pengguna produk Pertamina.

Melalui acara ini, Pertamina berharap dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendorong budaya komunikasi dua arah yang lebih konstruktif antara perusahaan, pelanggan, dan komunitas otomotif. Dengan demikian, berbagai isu terkait pelayanan dan produk dapat diklarifikasi secara langsung dengan data dan penjelasan yang akurat.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Pertamina Patra Niaga dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas)  melakukan pengujian lapangan terhadap BBM jenis Pertalite yang dilaporkan bermasalah di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Sebelumnya muncul laporan ratusan sepeda motor 'brebet' massal yang diduga akibat penggunaan BBM jenis Pertalite, di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.

Koordinator Pengujian Aplikasi Produk Lemigas, Cahyo Setyo Widodo, menjelaskan pengujian berdasarkan regulasi resmi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis bensin RON 90 yang berlaku.

"Jadi itu acuan standarnya yang diacu di seluruh yang Indonesia itu adalah tadi saya sampaikan berapa kali standar dan mutu dalam kurung spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin [RON] 90. Itu jelas SK di Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017," kata Cahyo, saat Press Conference di SPBU Jemurasi Surabaya, Jumat (31/10) petang

Ia menyebutkan, total terdapat 19 parameter yang diuji, antara lain RON, sulfur, kandungan logam, oksigen, densitas, aromatik, hingga kejernihan visual bahan bakar.

Menurut Cahyo, pemeriksaan mulai dari sampel yang ada di rantai distribusi bahan bakar, sejak penerimaan di terminal BBM, pengiriman menggunakan truk tangki, hingga ke SPBU di lapangan.

Setidaknya ada 16 sampel yang diperiksa. Sebagian besar pengecekan awal dilakukan secara lapangan dengan metode visual clarity, pasta air dan pengukuran densitas.

"Yang bisa dilakukan di lapangan yaitu dengan pasta air, kemudian visual, kemudian density. Yang lainnya semuanya harus di laboratorium," ujar Cahyo.

Ia menegaskan, hasil identifikasi awal menunjukkan sampel Pertalite yang diambil dari SPBU dalam posisi 'on spec' atau sesuai standar, yang artinya BBM itu tak terkontaminasi bahan apapun, termasuk air.

"Jadi yang kami sampaikan tadi posisinya on spec, adalah sampel yang berada di situ, stok di SPBU. Nah, itu seperti itu. Karena apa? itu kan yang memang bisa kami secara aturan kita lakukan, ya," ujar dia.

Namun, lanjut Cahyo, Lemigas tetap melanjutkan pengujian lanjutan terhadap sampel yang diambil dari bengkel dan tangki kendaraan masyarakat di laboratorium mereka.

Sejumlah sampel itu dikirimkan ke laboratorium Lemigas di Jakarta untuk diuji lebih mendalam. Pengujian terhadap sampel yang diambil dari sepeda motor atau kendaraan masyarakat disebut masih dalam proses.

Cahyo juga menekankan, Lemigas merupakan laboratorium independen yang tidak hanya menguji sampel milik Pertamina, melainkan juga berbagai produk migas dari hulu hingga hilir.

Ia menjelaskan, setiap pengujian harus mengacu pada standar resmi yang ditetapkan pemerintah, terutama karena menyangkut kebutuhan energi masyarakat luas.

"Kita kalau menguji sesuatu kan harus ada acuannya. Apalagi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," ucapnya.

Namun, soal hasil akhir uji sampel BBM dari kendaraan masyarakat, Cahyo menegaskan Lemigas tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkannya secara langsung.

"Kami di laboratorium sebenarnya kami itu tidak pernah tahu itu sampel dari mana. Jadi, saya kira nanti yang bisa menjawab dari teman-teman Pertamina karena apapun hasilnya nanti akan kami sampaikan ke Pertamina sehingga nanti Pertamina lah yang punya hak itu," ucapnya.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya bersama Lemigas telah melakukan penelusuran menyeluruh di wilayah Pantura Jawa Timur menyusul laporan mogoknya ratusan sepeda motor yang diduga terkait dengan kualitas BBM jenis Pertalite.

Mars Ega mengatakan, pihaknya bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) pun melakukan pemeriksaan lapangan terhadap ratusan SPBU di jalur Pantura.

"Saat ini kurang lebih kami sudah menyisir hampir 300 SPBU sebetulnya di wilayah Pantura Jawa Timur. Mulai Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya dan sebagian ada di Bojonegoro juga, di Malang juga," kata Mars Ega saat Press Conference di SPBU Jemurasi Surabaya, Jumat (31/10).

Mars Ega menyebut, pemeriksaan BBM Pertalite itu dilakukan dengan berbagai metode, termasuk pengujian kadar air, pengukuran densitas, serta pengecekan kejernihan bahan bakar. Hasilnya tak ada kontaminan tertentu yang ditemukan dalam Pertalite.

"Sampai dengan saat ini yang terkait dengan kandungan air ini, kami melakukan pengecekan dengan metodologi pasta air. Kami juga melakukan pengecekan dengan mekanisme densitas," ucapnya.

"Kita juga melakukan pengecekan dengan standar visual clarity dan kejernihan warna daripada BBM untuk mengindikasi apakah ada kontaminan di dalam produk tersebut. Sejauh ini kita tidak menemukan indikasi hal tersebut," tambahnya

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindakan yang merusak mutu bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan seluruh proses penyaluran BBM telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk menjaga kualitas produk.

"Dalam melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan agar BBM itu kualitasnya baik, tidak tercampur air dan tidak menimbulkan kerugian buat masyarakat," kata Mars Ega di SPBU Jemurasi Surabaya, Jumat (31/10).

Mars Ega menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan dari siapa pun, baik pihak internal maupun eksternal yang terbukti melanggar prosedur dan merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Oleh karena itu, kami dari perusahaan dari PT Pertamina Patra Niaga akan bersikap tegas kepada siapapun pihak, baik internal maupun internal perusahaan baik internal maupun eksternal perusahaan ya melakukan hal-hal yang dapat merugikan image perusahaan," ujarnya.

Mars Ega menyebut komitmen perusahaan bukan hanya menjaga mutu penyaluran BBM, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak dan bisa membuktikan telah membeli bahan bakar di SPBU resmi Pertamina.

Menurutnya, Pertamina selalu terbuka dengan kritik publik atau opini di media sosial. Mars Ega juga mengaku dirinya menghormati hak kebebasan berpikir dan berpendapat.

"Jadi pertama-tama perusahaan itu menghormati hak berpikir dan pendapat publik," katanya.

Mars Ega memastikan Pertamina Patra Niaga akan terus berbenah dan memperkuat sistem pengawasan distribusi agar mutu BBM tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

"Oleh karena itu izinkan kami terus berbenah memperbaiki layanan untuk lebih baik ke depan agar Pertamina yang kita cintai ini menjadi rumah kita bersama dan Pertamina ini menjadi rumah energi untuk seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memperluas layanan pengaduan masyarakat dengan menambah titik posko penanganan keluhan menjadi 15 lokasi di wilayah Jawa Timur. Ini demi memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur, menyusul munculnya keluhan terkait gangguan mesin kendaraan usai pengisian bahan bakar jenis Pertalite.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Ahad Rahedi, menjelaskan posko tersebut bagian dari mekanisme pelayanan terbuka yang disiapkan untuk memastikan proses investigasi berjalan menyeluruh. Penambahan dilakukan dari tiga titik awal menjadi lima belas titik posko yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban.

“Prioritas utama kami adalah menjamin keamanan suplai serta mutu produk BBM yang diterima masyarakat sesuai regulasi yang berlaku. Setiap tahapan distribusi dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga,” ujar Ahad di Surabaya, dikutip Kamis (30/10/2025).

Pertamina Patra Niaga juga mengatur mekanisme pelaporan berjenjang bagi konsumen. Masyarakat dapat melapor langsung ke petugas SPBU dengan membawa bukti transaksi untuk diinput dalam formulir pengaduan resmi. Bila ditemukan indikasi kerusakan kendaraan akibat bahan bakar, konsumen akan diarahkan ke bengkel resmi yang ditunjuk Pertamina untuk pemeriksaan lanjutan, dan biaya perbaikan ditanggung oleh perusahaan.

Tim lapangan kemudian akan meneruskan laporan ke wilayah operasional terkait agar dapat segera dilakukan pemeriksaan mutu dan kuantitas BBM di lokasi. Prosedur ini menjadi bagian penting dari langkah investigatif yang kini sedang berjalan di seluruh area terdampak.

Sebagai bagian dari proses verifikasi teknis, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap produk Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya, dua titik suplai utama untuk wilayah Jawa Timur. Hasilnya, bahan bakar dinyatakan on spec atau memenuhi spesifikasi mutu yang berlaku.

“Saat ini sedang berjalan investigasi lanjutan untuk pengecekan Quality and Quantity di tingkat SPBU sebagai titik distribusi akhir kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian produk sampai di tangan konsumen,” kata Ahad.

Pertamina juga membuka kanal pelaporan tambahan bagi masyarakat di luar lokasi posko melalui SPBU terakhir tempat pembelian bahan bakar, atau melalui Pertamina Contact Center 135, email pcc135@pertamina.com, dan pesan langsung ke akun Instagram @pertamina.135.