Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menghitung dampak fiskal atas kemungkinan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax ke BBM subsidi Pertalite.

Untuk diketahui, konsumen diprakirakan beralih ke Pertalite yang harganya disubsidi pemerintah usai PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax, Rabu (10/6/2026).

"Kami belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil [Menteri ESDM] yang mengerti itu," ujarnya kepada wartawan usai rapat kerja (raker) di DPR, Kamis (11/6/2026).

Dari sisi otoritas fiskal, Purbaya mengaku tidak menghitung berapa potensi jumlah peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Namun, dia tidak memungkiri sebagian konsumen bakal berpindah ke Pertalite yang harganya saat ini masih lebih rendah.

Hanya saja, Purbaya meyakini tidak semua konsumen Pertamax akan langsung beralih ke BBM bersubsidi.

"Kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Adapun sampai dengan Mei 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi pemerintah secara keseluruh mencapai Rp203,7 triliun atau naik 208,2% (yoy) dari Mei 2025 Rp66,1 triliun. Kenaikan ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak.

Selain faktor tersebut, depresiasi nilai tukar rupiah turut berdampak ke biaya impor migas. Tidak hanya itu, pola pembayaran kompensasi ke pemerintah menjadi setiap bulan sebesar 70% turut memicu kenaikan belanja pos tersebut.

Realisasi penyaluran BBM sampai dengan bulan lalu juga sudah 6,3 juta kiloliter (kl) atau naik 8,6% (yoy) dari 5,8 juta kl Mei 2025.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di wilayahnya beroperasi sesuai standar takaran dan memiliki pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang aman menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Raiman, usai melakukan kegiatan pengawasan dan tera ulang alat ukur BBM di SPBU Rest Area 207 Tol Palikanci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Senin (22/12/2025).

Kegiatan itu menjadi bagian dari pengawasan awal yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan konsumen selama periode peningkatan mobilitas masyarakat.

Dadang mengatakan, kegiatan tera ulang yang dilakukan merupakan langkah preventif agar masyarakat tidak dirugikan saat melakukan pengisian BBM, terutama pada masa libur panjang Nataru.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim metrologi legal, tidak ditemukan penyimpangan takaran maupun indikasi kecurangan pada alat ukur SPBU.

"Alhamdulillah, hasil tera yang kami lakukan tidak menemukan hal-hal mencurigakan. Takaran BBM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak ada perubahan dari hasil tera sebelumnya," kata Dadang.

Menurutnya, pengawasan terhadap SPBU dilakukan secara berkala sesuai ketentuan. Di Kabupaten Cirebon, proses tera resmi terhadap alat ukur SPBU dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

Untuk SPBU yang menjadi lokasi pemeriksaan kali ini, tera rutin telah dilakukan pada September lalu dan kembali dikonfirmasi menjelang Nataru dengan hasil yang konsisten.

Dadang menegaskan, fungsi pengawasan metrologi legal merupakan tugas negara untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen.

Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir saat melakukan pengisian BBM selama masa libur akhir tahun.

"Ini adalah tugas kami untuk memastikan hak konsumen terlindungi. Semua alat ukur yang kami periksa dinyatakan layak dan sesuai aturan. Undang-undangnya jelas, dan pelaksanaannya di lapangan juga sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain akurasi takaran, Disperdagin juga memastikan ketersediaan pasokan BBM di wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi aman.

Berdasarkan koordinasi dengan pihak manajemen SPBU dan Pertamina, pasokan BBM dipastikan mencukupi hingga melewati puncak arus libur Nataru.

Dadang menjelaskan, kebutuhan BBM harian di SPBU yang diperiksa rata-rata mencapai 8.000 liter per hari.

Namun, menjelang Nataru, pasokan dari Pertamina melalui Patra Niaga bersifat fleksibel dan siap ditambah sewaktu-waktu jika terjadi lonjakan permintaan.

"Pihak manajemen SPBU sudah menyatakan stok BBM aman sampai 1 Januari. Bahkan untuk periode Nataru ini, suplai dari Pertamina bersifat unlimited. Kalau ada kekurangan, langsung dilakukan dropping tambahan," katanya.

Dia menambahkan, hingga saat ini Disperdagin Kabupaten Cirebon belum menemukan adanya SPBU yang melakukan pelanggaran, baik dari sisi takaran maupun distribusi BBM. Seluruh SPBU yang diawasi dinyatakan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Dadang berharap kondisi tersebut dapat terus terjaga hingga puncak arus mudik dan balik libur Nataru. Dengan jaminan akurasi takaran dan ketersediaan BBM, pemerintah daerah ingin memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat selama melakukan perjalanan.

"Mudah-mudahan sampai Nataru nanti semuanya tetap clear. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan aktivitas perjalanan berjalan lancar tanpa kendala BBM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih berlanjut di pekan terakhir Oktober 2025.

Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak.

“Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya.

Merespons kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

"Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar," ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

Opsi Beli Base Fuel dari Pertamina

Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

"B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian," kata Bahlil.

Sayangnya, SPBU swasta belum menyambut hangat penawaran opsi tersebut. Mereka mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kandungan etanol dalam BBM murni milik Pertamina.

Merespons hal tersebut, Pemerintah membuka opsi mekanisme negosiasi yang baru untuk memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta terkait mekanisme pasokan BBM base fuel terus berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.

“Itu kan dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Yuliot menegaskan bahwa sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan operator SPBU swasta telah mencapai titik temu. Hanya beberapa hal teknis yang masih perlu dirapikan sebelum perjanjian bisa segera dieksekusi.

“Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya.

Tambahan Kuota Impor BBM Tahun Depan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut.

“Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan.

Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah.

“Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya