Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), guna mendukung pengembangan UMKM dan program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026, secara virtual pada Selasa (5/5/2026).

“Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan juga program 3 Juta Rumah, OJK melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” kata Kiki, sapaan akrabnya.

Dia menyampaikan, sejumlah penguatan kebijakan SLIK di antaranya dengan menampilkan informasi dalam laporan SLIK untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, dan percepatan pembaruan status pelunasan kredit paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan.

Selain itu, penegasan mengenai pengakuan KPR Bersubsidi sebagai program pemerintah sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai skema pembagian risiko antara lembaga penjamin dan kreditur, serta pemberian akses data SLIK kepada BP TAPERA sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, OJK menargetkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026, guna mempercepat proses pengajuan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Kiki dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan data SLIK OJK terakhir, jumlah permintaan informasi debitur dari bank umum konvensional meningkat signifikan dari 15.937.302 pada Juni 2025 menjadi 20.176.461 pada Desember 2025.

Sementara itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif stabil di kisaran 500.000-an, yakni dari 508.836 menjadi 530.045 pada periode yang sama.

Adapun, jumlah dari BPR konvensional bergerak fluktuatif di rentang 364.000 hingga 425.000, sedangkan BPR syariah berada pada kisaran 32.000 hingga 45.000.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu kewajiban pelaporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan hingga 31 Desember 2027.

Selain itu, OJK juga memberi kelonggaran tenggat penyampaian laporan keuangan tahunan audited untuk industri asuransi dan reasuransi.

Kebijakan tersebut diumumkan OJK sebagai respons untuk menjaga kualitas pelaporan sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam menyiapkan infrastruktur, data, dan tata kelola yang dibutuhkan agar kewajiban pelaporan dapat berjalan lebih optimal.

Perpanjangan terbesar diberikan pada implementasi kewajiban sebagai pelapor SLIK bagi perusahaan asuransi umum, asuransi umum syariah yang memasarkan asuransi kredit dan/atau suretyship, serta perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah.

Semula, kewajiban itu dijadwalkan mulai berlaku penuh paling lambat 31 Juli 2025. Namun, OJK memutuskan tenggat tersebut diundur sekitar dua setengah tahun menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," tulis OJK dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Artinya, perusahaan-perusahaan di sektor ini mendapat waktu lebih panjang untuk membereskan kesiapan teknis sebelum benar-benar wajib mengirim data debitur ke dalam sistem SLIK yang selama ini menjadi basis informasi kredit nasional.

Meski diberi kelonggaran, OJK menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti kewajiban pelaporan dihapus atau ditunda tanpa batas. Pelaku industri tetap diminta segera menyesuaikan kerja sama dengan pihak terkait dan memperkuat sistem informasi internal agar siap saat tenggat baru berlaku.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan," demikian keterangan OJK.

Tak hanya soal SLIK, OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi.

Jika sebelumnya laporan audited berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi wajib masuk paling lambat 30 April 2026, kini tenggatnya digeser menjadi 30 Juni 2026.

Perpanjangan ini diberikan karena OJK menilai industri masih membutuhkan waktu untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan standar akuntansi baru tersebut.

Sejalan dengan itu, OJK ikut menyesuaikan sejumlah kewajiban turunan yang terkait langsung dengan laporan keuangan tersebut.

Pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK ditunda sampai laporan audited diterima, batas penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan publikasi mundur menjadi 31 Juli 2026, dan Laporan Keberlanjutan diperpanjang hingga 30 Juni 2026.

Lewat dua kebijakan ini, OJK pada dasarnya sedang memberi napas tambahan kepada industri asuransi dan penjaminan yang masih beradaptasi dengan standar pelaporan baru sekaligus integrasi sistem data debitur.

Namun di sisi lain, otoritas itu menegaskan pengawasan dan evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelonggaran waktu tersebut benar-benar dipakai untuk memperkuat kesiapan, bukan sekadar menunda kewajiban administratif.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan menyambut positif langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah. Kendati begitu, bank memastikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, OJK beberapa waktu lalu melakukan penguatan kebijakan pada SLIK, guna mendukung percepatan program 3 juta rumah.

Salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni menetapkan hanya kredit dengan nilai di atas Rp1 juta yang dicatat dalam SLIK, baik dari sisi plafon maupun baki debet.

Selain itu, OJK juga mempercepat proses pembaruan data pelunasan kredit dalam SLIK. Lembaga jasa keuangan diwajibkan memperbarui status kredit yang telah lunas paling lambat dalam waktu tiga hari kerja.

Ketentuan ini ditargetkan mulai berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026, guna mempercepat proses pengajuan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Bob Tyasika Ananta menyampaikan, dalam praktiknya, SLIK bukan menjadi faktor utama parameter pembiayaan.

“Yang lebih utama adalah kemampuan membayar [repayment capacity] dari calon nasabah,” kata Bob kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Seiring adanya potensi perubahan kebijakan tersebut, Bob mengungkapkan bahwa perseroan akan melakukan penyesuaian pada proses underwriting. Hal ini termasuk penguatan skema profiling internal guna memastikan mitigasi risiko tetap optimal.

Perseroan juga melihat adanya pendekatan alternatif yang tengah dikaji oleh regulator sehingga dia mengharapkan pembiayaan di segmen ini optimal dan berkelanjutan.

Di sisi lain, BSI hingga saat ini masih berkoordinasi lebih lanjut terkait petunjuk pelaksanaan hingga teknisnya. Bob mengatakan bahwa perseroan akan memastikan kesiapan sistem dan kebijakan internal agar tetap selaras dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga kualitas pembiayaan tetap prudent.

Seiring dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya optimistis perluasan akses pembiayaan dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan risiko yang terjaga.

“Sehingga memberikan manfaat optimal baik bagi masyarakat maupun industri perbankan secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Hera F. Haryn menyampaikan bahwa dalam mendorong penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor secara pruden, pihaknya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin.

Menanggapi penyesuaian kebijakan SLIK, Hera menyebut perseroan akan mencermati kebijakan tersebut. “Kami akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” ujar Hera kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Kredit Macet Berpotensi Meningkat?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, kebijakan pelonggaran SLIK belum sepenuhnya berarti mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Pasalnya, pelonggaran hanya diberlakukan untuk pinjaman di bawah Rp1 juta. Selain itu, bank dalam menentukan kredit tidak hanya mengacu dari SLIK, tetapi turut mempertimbangkan faktor lainnya.

Trioksa juga memandang potensi peningkatan kredit bermasalah akibat kebijakan ini belum dapat diukur.

“Karena tidak begitu berpengaruh hubungannya sehingga potensi peningkatan kredit bermasalah akibat kebijakan tersebut belum dapat diukur,” jelas Trioksa kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman melihat bahwa persoalan utama ada pada insentif kebijakan.

Dia menuturkan bahwa ketika program 3 juta rumah menjadi target prioritas, ada tekanan implisit agar kredit dipercepat, khususnya ke segmen MBR yang secara risiko memang lebih tinggi.

Dalam kondisi ini, Rizal menyebut bahwa pelonggaran SLIK berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya penurunan standar secara bertahap bukan pelanggaran eksplisit, tetapi risk dilution yang perlahan menggeser batas kehati-hatian.

Menurutnya, risiko yang lebih serius justru akan terlihat dalam jangka menengah, sekitar satu hingga tiga tahun ke depan, ketika siklus kredit mulai berjalan penuh.

Rizal mengatakan, MBR secara struktural memiliki pendapatan yang lebih rentan, buffer keuangan yang tipis, dan sangat sensitif terhadap tekanan inflasi maupun perlambatan ekonomi.

“Jika ekspansi kredit didorong tanpa mitigasi yang kuat, maka potensi kenaikan kredit bermasalah akan muncul secara gradual, terutama di bank yang lebih agresif menyalurkan KPR,” kata Rizal kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Rizal menyebut bahwa isu utama bukan pada SLIK, melainkan pada kualitas fundamental debitur dan desain kebijakan pembiayaan.

Tanpa dukungan skema penjaminan risiko, subsidi yang tepat sasaran, dan pengawasan pasca-penyaluran, dia memandang kebijakan ini berisiko menciptakan trade-off klasik di mana akses kredit meningkat di awal, tetapi kualitas kredit memburuk di belakang.

“Jika tidak diantisipasi, ini bisa menjadi tekanan baru bagi stabilitas sektor perbankan di segmen tertentu, meskipun tidak langsung bersifat sistemik,” tegasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan utang atau pembiayaan kredit di bawah Rp1 juta tidak ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan kebijakan ini untuk mendukung program prioritas pembangunan tiga juta rumah.

"Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya," kata Friderica dalam keterangan resmi tertulis, Senin (13/4).

Selain itu, OJK juga menetapkan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

"Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan," terangnya.

Adapun OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

[Gambas:Youtube]

Saat ini, riwayat kredit yang ditampilkan saat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi atau dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mencakup pinjaman dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Friderica menyebut kebijakan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem.

Menurut dia, OJK memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan kebijakan ini ingin diimplementasikan tanpa adanya hambatan birokrasi, baik dari pihak OJK maupun perbankan.

"Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," kata Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan tiga kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung percepatan program prioritas pemerintah, khususnya program 3 juta rumah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya telah memutuskan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung implementasi program tersebut.

Pertama, OJK akan menampilkan informasi kredit atau pembiayaan di atas Rp1 juta dalam laporan SLIK setiap debitor.

Informasi kredit yang akan ditampilkan tersebut bisa berdasarkan akumulasi catatan kredit atau plafon maupun baki debet debitor.

"Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp 1 juta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Kedua, OJK akan mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman debitor di dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan.

Kebijakan yang akan diberlakukan mulai akhir Juni 2026 ini diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

"Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK," ucap wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Ketiga, OJK juga akan membuka akses data SLIK kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Namun tentunya, pemberian akses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Di samping itu, OJK akan menambahkan penegasan bahwa data dalam SLIK tidak menjadi satu-satunya penentu diterima atau ditolaknya pemberian kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Sebab SLIK hanya catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit atau pembiayaan.

Selain kebijakan terkait SLIK tersebut, OJK juga akan menerbitkan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah.

Penegasan tersebut dinilai penting karena memiliki implikasi terhadap aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.

Dia menambahkan, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah.

Satuan tugas ini akan melibatkan OJK, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Adapun Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah dibentuk untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala program perumahan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) untuk memperketat pengawasan influencer dalam penyebaran informasi di industri keuangan.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan POJK terkait sedang disusun dan masuk dalam tahap finalisasi. Aturan tersebut akan berfokus dalam mengatur aktivitas di industri keuangan digital.

Kiki menjelaskan sanksi dalam aturan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang merekomendasikan instrumen investasi yang menyebabkan kerugian.

"Jadi kita nggak ngatur orangnya, tetapi aktivitas siapapun orangnya yang kemudian berkata sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan orang itu ada kerugian. Misalnya dia merekomendasikan produk tertentu, yang dia bilang pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan," ungkap Friderica usai acara launching Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Saat ini, POJK yang mengawasi influencer baru diatur untuk sektor saham melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termasuk sanksi bagi influencer yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

Selain itu, UU tersebut juga dipakai dalam menindak kasus goreng saham atau manipulasi harga saham, seperti sejumlah kasus yang telah diungkap OJK sebelumnya.

"Yang kayak kemarin, saham. Itu dia melakukan pom-pom (goreng saham) dan lain-lain, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat," terang Kiki.

Sementara itu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan POJK terkait ditargetkan selesai pada Semester I tahun ini dan berharap influencer dapat mematuhi peraturan tersebut.

"Jadi kebetulan sekarang di tahun ini kita targetkan akan keluar Peraturan OJK yang khusus terkait dengan pihak yang menyebarkan informasi. Nah dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah influencer tadi," ujar Hasan.

"Semester 1 (POJK influencer), karena sudah kita lakukan pembahasan di forum RDK bahkan, untuk draft atau konsep peraturannya," jawabnya saat ditanya kapan peraturan tersebut rampung.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat 266 pengaduan konsumen sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning sepanjang Januari hingga 6 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, sektor fintech menjadi penyumbang pengaduan terbanyak, disusul bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tingginya pengaduan menunjukkan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, terutama layanan berbasis digital.

Namun, di sisi lain, hal itu juga mengindikasikan masih adanya persoalan serius dalam perlindungan konsumen.

“Pengaduan paling banyak berasal dari sektor fintech, terutama terkait penagihan, data pribadi, dan pemahaman konsumen terhadap kewajiban kreditnya,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data OJK Cirebon, pengaduan terhadap fintech mencapai 101 kasus atau 37,97% dari total laporan. Posisi kedua ditempati bank umum sebanyak 79 pengaduan (29,70%), diikuti perusahaan pembiayaan 36 pengaduan (13,53%).

Sementara itu, pengaduan terkait entitas ilegal tercatat 12 kasus, sedangkan BPR dan asuransi masing-masing berada di bawah lima persen.

Dari sisi jenis permasalahan, pengaduan paling dominan berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 67 kasus atau 25,19%. Masalah lain yang cukup menonjol adalah fraud eksternal atau penipuan sebanyak 38 kasus serta penyalahgunaan data pribadi sebanyak 23 kasus.

Agus menjelaskan, pengaduan SLIK umumnya berkaitan dengan status kredit yang dianggap merugikan konsumen, baik karena keterlambatan pembayaran, sengketa data, maupun kurangnya pemahaman debitur terhadap dampak pencatatan kredit.

"Kami terus mendorong pelaku usaha jasa keuangan agar transparan dan responsif dalam menyelesaikan pengaduan, khususnya yang berkaitan dengan SLIK,” ujarnya.

Secara wilayah, Kabupaten Cirebon menjadi daerah dengan pengaduan tertinggi, yakni 121 kasus atau 45,49%. Disusul Kota Cirebon sebanyak 83 pengaduan (31,20%), Kabupaten Indramayu 27 pengaduan, Kuningan 16 pengaduan, dan Majalengka 15 pengaduan. Dominasi Cirebon Raya menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi dan transaksi jasa keuangan di wilayah tersebut.

Dari sisi demografi, pengaduan paling banyak disampaikan oleh laki-laki dengan 153 laporan (57,52%), sementara perempuan 113 laporan (42,48 %). Berdasarkan pekerjaan, pegawai swasta mendominasi dengan 92 pengaduan, diikuti wirausaha 73 pengaduan dan ibu rumah tangga 48 pengaduan.

Menurut Agus, kelompok usia produktif menjadi yang paling rentan terpapar risiko keuangan, terutama akibat tekanan ekonomi dan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek.

"Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memperkuat literasi dan edukasi keuangan, khususnya di kalangan pekerja dan pelaku usaha,” katanya.

OJK Cirebon memastikan seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, OJK juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan jasa keuangan yang berizin serta segera melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran atau praktik ilegal.

“Pengaduan bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi instrumen perbaikan sistem keuangan agar lebih sehat dan berkeadilan,” pungkas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar negara atau jumlah yurisdiksi partisipan dan daftar tujuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI Common Reporting Standard (CRS).

Pembaruan daftar terbaru yurisdiksi AEOI CRS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta menindaklanjuti perubahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

“Dengan ini kami umumkan Daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dalam rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) sebagaimana terlampir,” tulis laporan itu, dikutip Senin (2/2/2026).

Saat ini ada sebanyak 117 negara yang berpartisipasi atau naik sebanyak 2 negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk yurisdiksi tujuan pelaporan tercatat sebanyak 92 negara.

Adapun, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025 memperluas akses informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Aturan ini berlaku pada tahun ini.

Konsekuensi Logis

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa perluasan objek pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang kini menyasar Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi finansial.

Menurutnya, tanpa regulasi yang mengikuti perkembangan instrumen keuangan baru, Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh akan memiliki 'tempat persembunyian' yang aman dari radar otoritas pajak.

"Konsepnya, ketika ada instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menyimpan aset namun tidak masuk dalam cakupan AEoI, maka instrumen tersebut dapat digunakan oleh 'WP nakal' untuk menyembunyikan asetnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

Fajry menekankan bahwa langkah pemerintah merilis beleid ini patut diapresiasi. Alasannya, regulasi ini menutup celah arbitrase regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan multilateral dan prinsip resiprokal antarnegara, aturan ini dinilai membawa angin segar bagi keadilan iklim usaha di dalam negeri. Dia menyoroti bahwa selama ini terdapat keluhan dari pelaku industri kripto lokal (PJAK dalam negeri) mengenai ketimpangan perlakuan (level playing field). Banyak investor yang memilih bertransaksi melalui exchange luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak yang sudah diterapkan oleh PJAK lokal.

"Ini menjadi peluang untuk kebijakan pajak yang berkeadilan. Aset kripto milik subjek pajak Indonesia yang berada di luar negeri atau PJAK domisili asing kini akan dilaporkan ke otoritas pajak Indonesia," jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Fajry mengakui sulit untuk mengkuantifikasi secara pasti potensi nominal yang bisa digali. Hanya saja, dia meyakini ada korelasi positif antara kekayaan data pihak ketiga dengan peningkatan kepatuhan.

Lebih lanjut, Fajry menilai beleid anyar ini menjadi amunisi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tahun ini dituntut mengejar target penerimaan yang tinggi, yaitu Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5% dibandingkan outlook 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar negara atau jumlah yurisdiksi partisipan dan daftar tujuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI Common Reporting Standard (CRS).

Pembaruan daftar terbaru yurisdiksi AEOI CRS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta menindaklanjuti perubahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

“Dengan ini kami umumkan Daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dalam rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) sebagaimana terlampir,” tulis laporan itu, dikutip Senin (2/2/2026).

Saat ini ada sebanyak 117 negara yang berpartisipasi atau naik sebanyak 2 negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk yurisdiksi tujuan pelaporan tercatat sebanyak 92 negara.

Adapun, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025 memperluas akses informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Aturan ini berlaku pada tahun ini.

Konsekuensi Logis

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa perluasan objek pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang kini menyasar Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi finansial.

Menurutnya, tanpa regulasi yang mengikuti perkembangan instrumen keuangan baru, Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh akan memiliki 'tempat persembunyian' yang aman dari radar otoritas pajak.

"Konsepnya, ketika ada instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menyimpan aset namun tidak masuk dalam cakupan AEoI, maka instrumen tersebut dapat digunakan oleh 'WP nakal' untuk menyembunyikan asetnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

Fajry menekankan bahwa langkah pemerintah merilis beleid ini patut diapresiasi. Alasannya, regulasi ini menutup celah arbitrase regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan multilateral dan prinsip resiprokal antarnegara, aturan ini dinilai membawa angin segar bagi keadilan iklim usaha di dalam negeri. Dia menyoroti bahwa selama ini terdapat keluhan dari pelaku industri kripto lokal (PJAK dalam negeri) mengenai ketimpangan perlakuan (level playing field). Banyak investor yang memilih bertransaksi melalui exchange luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak yang sudah diterapkan oleh PJAK lokal.

"Ini menjadi peluang untuk kebijakan pajak yang berkeadilan. Aset kripto milik subjek pajak Indonesia yang berada di luar negeri atau PJAK domisili asing kini akan dilaporkan ke otoritas pajak Indonesia," jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Fajry mengakui sulit untuk mengkuantifikasi secara pasti potensi nominal yang bisa digali. Hanya saja, dia meyakini ada korelasi positif antara kekayaan data pihak ketiga dengan peningkatan kepatuhan.

Lebih lanjut, Fajry menilai beleid anyar ini menjadi amunisi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tahun ini dituntut mengejar target penerimaan yang tinggi, yaitu Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5% dibandingkan outlook 2025.

Daftar Negara

1. Albania

2. Andorra

3. Anguilla

4. Antigua dan Barbuda

5. Argentina

6. Armenia

7. Aruba

8. Australia

9. Austria

10. Azerbaijan

11. Bahamas

12. Bahrain

13. Barbados

14. Belgia

15. Belize

16. Bermuda

17. Brasil

18. British Virgin Islands

19. Brunei Darussalam

20. Bulgaria

21. Canada

22. Cayman Islands

23. Chile

24. Kolombia

25. Cook Islands

26. Costa Rica

27. Kroasia

28. Curaçao

29. Siprus

30. Ceko

31. Denmark

32. Dominika

33. Ekuador

34. Estonia

35. Pulau Faroe

36. Finlandia

37. Prancis

38. Georgia

39. Jerman

40. Ghana

41. Gibraltar

42. Yunani

43. Greenland

44. Grenada

45. Guernsey

46. Hong Kong, China

47. Hungaria

48. Islandia

49. India

50. Irlandia

51. Isle of Man

52. Italia

53. Jamaika

54. Jepang

55. Jersey

56. Kazakhstan

57. Kenya

58. Korea Selatan

59. Kuwait

60. Latvia

61. Lebanon

62. Liechtenstein

63. Lithuania

64. Luxembourg

65. Macau, China

66. Malaysia

67. Maladewa

68. Malta

69. Pulau Marshall

70. Mauritius

71. Meksiko

72. Moldova

73. Monako

74. Montserrat

75. Nauru

76. Belanda

77. Selandia Baru

78. Nigeria

79. Niue

80. Norwegai

81. Oman

82. Pakistan

83. Panama

84. China

85. Peru

86. Poland

87. Portugal

88. Qatar

89. Romania

90. Rusia

91. Rwanda

92. Saint Kitts dan Nevis

93. Saint Lucia

94. Saint Vincent dan Grenadines

95. Samoa

96. San Marino

97. Arab Saudi

98. Senegal

99. Seychelles

100. Singapura

101. Sint Maarten

102. Slowakia

103. Slovenia

104. Afrika Selatan

105. Spanyol

106. Swedia

107. Swiss

108. Tailan

109. Trinidad dan Tobago

110. Turki

111. Turks & Caicos Islands

112. Uganda

113. Ukraina

114. Uni Emirat Arab

115. Inggris

116. Uruguai

117. Vanuatu

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan seluler global Zimperium mengungkapkan lebih dari 50% perangkat smartphone terancam keamanan sibernya karena masih menggunakan sistem operasi lawas.

Kondisi ini menciptakan lingkungan digital yang tidak aman, aplikasi di HP yang telah menerapkan berbagai langkah keamanan tetap rentan terhadap manipulasi dan serangan siber.

Pihak Zimperium memberikan peringatan keras bahwa teknik mobile phishing atau "mishing" kini mengancam keamanan siber di Android dan iOS.

Dalam analisisnya, Zimperium menegaskan berbagai malware modern kini dirancang secara spesifik untuk mencuri kredensial, informasi keuangan, dan data pribadi sensitif.

Berdasarkan data yang dihimpun, mishing tercatat sebagai ancaman utama nomor satu, baik untuk pengguna Android maupun iOS. Jenis serangan yang teridentifikasi mencakup trojan perbankan, spyware, backdoor, hingga pencuri data.

Para aktor kejahatan kini juga mengeksploitasi aplikasi palsu dan teknik persistensi tersembunyi untuk menyusup ke dalam perangkat korporasi maupun pribadi. Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah kemampuan malware modern untuk melewati pertahanan keamanan tradisional.

"Ancaman saat ini sering kali mampu menghindari deteksi berbasis tanda tangan (signature-based defenses) yang sederhana dengan menggunakan teknik penghindaran tingkat lanjut dan pengiriman muatan dinamis," tulis laporan Zimperium dikutip, Selasa (20/1/2026).

Selain mishing, Zimperium menyoroti perbedaan serangan-serangan yang sering terjadi antara dua sistem operasi utama.

Pada platform Android, aplikasi yang diunduh dari luar toko resmi mewakili ancaman terbesar kedua. Sebaliknya, pada perangkat iOS, ancaman jaringan menduduki peringkat kedua sebagai risiko paling umum.

Pada Desember lalu, situasi ini mendesak Google untuk mengeluarkan peringatan terkait serangan siber yang mulai mengeksploitasi celah pada sistem Android. Dua kerentanan utama, yakni CVE-2025-48633 dan CVE-2025-48572, dilaporkan telah dimanfaatkan dalam beberapa kasus serangan.

Sebagai informasi, CVE-2025-48633 merupakan celah pengungkapan informasi pada Android Framework yang memungkinkan peretas mengakses data terlarang.

Sementara CVE-2025-48572 merupakan kerentanan peningkatan tinggi yang dapat memberikan kendali sistem lebih dalam kepada aplikasi berbahaya.

Google telah merilis perbaikan untuk celah-celah tersebut, namun terbatas hanya untuk pengguna Android 13, 14, 15, dan 16. Bagi miliaran pengguna pada versi di bawahnya, perbaikan keamanan tersebut dipastikan tidak akan pernah tiba. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, SAMARINDA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menginstruksikan perbankan di wilayahnya untuk menunda ekspansi pembiayaan guna memprioritaskan perbaikan sistem pencegahan fraud atau kecurangan.

Langkah ini diambil menyusul terdeteksinya sejumlah kasus kecurangan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Utara yang memiliki pola serupa dengan temuan di provinsi lain.

Kepala OJK Kaltim Kaltara, Parjiman, menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi modus operandi fraud melalui koordinasi intensif dengan kantor pusat serta penelusuran data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Pola-pola kecurangan yang kami temukan di wilayah ini ternyata juga terungkap di Jawa Timur," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026).

Temuan tersebut, kata Parjiman, merupakan hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan OJK terhadap lembaga perbankan di bawah pengawasannya.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini menyebutkan pihaknya telah menggelar serangkaian langkah mitigasi komprehensif.

Pertama, kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak oknum debitur nakal beserta pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kecurangan.

Kedua, pemberlakuan sanksi internal terhadap pegawai bank yang terbukti lalai atau justru memfasilitasi praktik fraud.

Ketiga, OJK juga mewajibkan perbankan melakukan overhaul menyeluruh terhadap Sistem dan Prosedur (Sisdur), manajemen risiko, hingga tata kelola perusahaan.

Sementara itu, tren pembiayaan di Kalimantan yang sempat mengalami stagnasi menjadi perhatian khusus regulator. Alih-alih mendorong ekspansi agresif, OJK justru meminta perbankan menahan diri.

"Kami meminta perbankan untuk fokus pada perbaikan sistem terlebih dahulu sebelum kembali melakukan ekspansi secara masif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan sederet amunisi baru dalam bentuk regulasi untuk mendorong upaya realisasi penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, sederet regulasi baru berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diundangkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku mulai awal 2026. Beleid-beleid yang ditandatangani Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan hingga kepatuhan pajak. Diharapkan pada hilirnya bisa membantu pencapaian target penerimaan pajak.

Salah satu PMK mengatur perluasan akses fiskus terhadap informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Kemudian, ada juga yang mengatur kewenangan otoritas pajak untuk melakukan uji petik kepatuhan serta ada yang bertujuan mencegah praktik penghindaran Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Termasuk PMK menambah unit baru di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu khusus menangani sistem Coretax.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut aturan-aturan yang baru diterbitkan Menkeu Purbaya itu pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, dia menduga dampaknya tidak akan signifikan dalam penerimaan.

"Saya tidak punya angka namun dugaan saya beberapa regulasi tersebut tidak akan signifikan dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2026. Bahkan ada regulasi yang mungkin akan berdampak pada satu atau dua tahun lagi, jadi ada lag-nya," terang Fajry kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

Fajry mengatakan bahwa masalahnya berada pada target penerimaan pajak pada APBN 2026 yang tinggi sekali yaitu Rp2.357,7 triliun. Target itu Rp168 triliun lebih tinggi dari target pada UU APBN 2025 yakni Rp2.357,7 triliun. Dia pun memperkirakan penerimaan pajak tahun ini hanya berada dalam kisaran 85%.

"Atau dalam rentang 82,75% sampai 87,25% artinya pemerintah butuh tambahan penerimaan sekitar Rp546,05 triliun sampai Rp447,54 triliun. Beberapa regulasi yang ada tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan jika dilihat angka tambahan penerimaan negara," terang Fajry.

Adapun regulasi dimaksud meliputi PMK No.108/2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan tersebut, pemerintah memperbarui ketentuan pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) yang kini turut mencakup aset kripto.

Kemudian, PMK No.111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mempertegas kewenangan fiskus dalam melakukan uji petik kepatuhan mulai dari permintaan penjelasan secara digital hingga kunjungan fisik ke lokasi usaha.

Selanjutnya, PMK No.112/2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta PMK No.117/2025 tentang Perubahan atas PMK No.124/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang mengatur penambahan unit baru di Ditjen Pajak terkait Coretax.