Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat efektivitas Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit perbankan melalui sejumlah langkah baru.

Langkah tersebut meliputi menaikkan batas Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI), hingga memperdalam transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral meningkatkan batas maksimal RPLN dari 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, guna mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, BI akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor produktif.

Dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan, BI juga akan mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang diperluas dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor-sektor prioritas penerima insentif KLM.

Langkah tersebut melengkapi penguatan implementasi KLM yang selama ini telah menjadi salah satu instrumen utama BI dalam menjaga likuiditas perbankan.

Hingga minggu pertama Juni 2026, nilai insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp418,1 triliun, terdiri atas Rp355,6 triliun melalui lending channel dan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, insentif tersebut telah disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, bank swasta nasional Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, serta kantor cabang bank asing sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, penyaluran KLM diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat dan perumahan termasuk perumahan rakyat, serta sektor UMKM, koperasi, pembiayaan inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.

Berdasarkan asesmen BI, dukungan KLM juga membantu menjaga daya saing suku bunga kredit pada sektor prioritas.

Pada Mei 2026, suku bunga kredit sektor pertanian, industri dan hilirisasi turun menjadi 8,64%, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif menjadi 7,76%, sementara sektor konstruksi, real estat, dan perumahan tetap stabil di level 6,82%, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih terjaga di bawah 5%.

BI juga akan terus memperkuat implementasi KLM dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan nonkredit dan pendanaan non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp418,1 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Juni 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, insentif tersebut terdiri atas lending channel sebesar Rp355,6 triliun dan interest rate channel sebesar Rp62,5 triliun.

“Hingga minggu pertama Juni 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp418,1 triliun,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM terbesar diterima bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, diikuti bank umum swasta nasional (BUSN) Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, serta kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan untuk mendukung sektor prioritas, antara lain pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

“Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), KLM, dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan,” ujar Perry.

Selain itu, menurut Perry, bank sentral akan memperkuat KLM dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan nonkredit dan pendanaan non-dana pihak ketiga (DPK), serta menerapkan suku bunga kredit yang sejalan dengan kebijakan bank sentral.

“Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan,” kata Perry.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit perbankan tetap menunjukkan tren positif.

Pada Mei 2026, kredit perbankan tumbuh 11,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), naik dibandingkan April 2026 yang tumbuh 9,98 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi yang meningkat 21,95 persen, kredit modal kerja 8,09 persen, dan kredit konsumsi 5,89 persen.

"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen," tambah Perry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp418,1 triliun hingga minggu pertama Juni 2026 sebagai upaya menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bank sentral akan terus mengoptimalkan implementasi insentif KLM agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika kebijakan moneter.

"Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan implementasi insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendukung penyaluran kredit perbankan kepada sektor-sektor prioritas sehingga tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Kamis (18/6/2026).

Hingga minggu pertama Juni 2026, total insentif KLM yang disalurkan kepada industri perbankan mencapai Rp418,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp355,6 triliun disalurkan melalui lending channel, sedangkan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen yang diandalkan BI untuk menjaga likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan ruang ekspansi kredit tetap terbuka meskipun terjadi penyesuaian arah kebijakan moneter.

Insentif KLM juga diharapkan mampu membantu perbankan mengelola biaya dana dan menjaga fungsi intermediasi, terutama apabila tekanan terhadap suku bunga meningkat seiring perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri perbankan menyambut positif keputusan Bank Indonesia (BI) menambah insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga 0,5% dari dana pihak ketiga (DPK). Meski begitu, perbankan masih mencermati dampaknya terhadap ekspansi kredit di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih dinamis.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan, tambahan insentif KLM sejalan dengan berbagai bauran kebijakan otoritas yang diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejalan dengan itu, BCA senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan, berbagai parameter makroekonomi, dinamika pasar serta kondisi likuiditas perbankan baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Selain itu, Hera menyebut bahwa perseroan secara berkala melakukan reviu kebijakan suku bunga kredit agar tetap berada pada level yang dapat diterima pasar, dengan tetap memerhatikan daya beli masyarakat.

Dia menambahkan, pertumbuhan kredit akan berjalan mengikuti kondisi perekonomian. Dengan dukungan likuiditas yang memadai, BCA akan terus mendorong penyaluran kredit di berbagai segmen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Per April 2026, kredit BCA secara bank only tercatat mencapai Rp965 triliun. Perseroan optimistis target pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini tetap tercapai.

“Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas sepanjang 2026 dengan menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan menilai tambahan insentif likuiditas dari BI berpotensi membantu industri perbankan menjaga stabilitas pendanaan di tengah tekanan suku bunga dan pelemahan daya beli masyarakat. Meski demikian, dampak kebijakan tersebut masih perlu dicermati di tengah kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps).

Di sisi lain, Hendri menyebut perseroan saat ini belum menghadapi persoalan likuiditas sehingga masih dapat mengelola dana nasabah dengan baik.

Dia mengatakan pipeline kredit perseroan pada kuartal I/2026 masih cukup terjaga. Sebagai informasi, penyaluran kredit Hana Bank pada 2026 ditargetkan sebesar Rp43,30 triliun. Hingga akhir Maret 2026, kredit Hana Bank mencapai Rp39,67 triliun, meningkat 3,63% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp38,38 triliun.

Namun, Hana Bank tetap mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha.

“Tentunya kita akan melihat bagaimana ke depan, dalam jangka pendek, respon dari nasabah dan respon dari market itu sendiri,” kata Hendri dalam Media Gathering Hana Bank di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Hana Bank juga memastikan belum memiliki rencana merevisi target pertumbuhan kredit tahun ini meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang penyesuaian target pada pertengahan tahun.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Mei 2026, otoritas moneter memutuskan memperkuat KLM dengan memberikan tambahan insentif hingga 0,5% dari DPK, khususnya bagi bank yang rasio intermediasinya sesuai target BI tetapi belum memanfaatkan insentif KLM secara maksimal.

Kebijakan yang efektif berlaku mulai Agustus 2026 itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang lebih tinggi dan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada Mei 2026 dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen disinyalir berpotensi memicu bunga perbankan naik dengan cepat. Mengantisipasi hal itu, BI menggunakan strategi memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) agar bunga perbankan dapat lebih terkendali.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Dhaha P. Kuantan mengatakan BI memperkuat insentif KLM interest rate channel berbasis selisih (spread) BI Rate dan suku bunga kredit bank. Melalui insentif KLM tersebut, bank diyakini akan mempertimbangkan kembali penyesuaian suku bunga kredit. Ia menyampaikan, apabila bank mampu menjaga spread tertentu terhadap BI Rate sehingga kenaikan bunga kredit tidak berlangsung agresif, bank berpeluang memperoleh insentif KLM secara optimal.

“Harapannya saat BI Rate kemarin disesuaikan 50 basis poin (bps), bank-bank itu tidak langsung menaikkan suku bunga kredit,” kata Dhaha dalam acara Pelatihan Wartawan BI bertajuk “Penguatan Kebijakan Valas dan Intermediasi untuk Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Kredit” di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Ahad (24/5/2026).

Dhaha menjelaskan mekanisme insentif KLM interest rate channel sebelumnya dihitung berdasarkan elastisitas antara BI Rate dan suku bunga kredit baru. Kini, skema insentif terbaru yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2026 didasarkan atas spread antara BI Rate dan suku bunga kredit baru, dengan besaran insentif paling tinggi sebesar 1 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk bank umum konvensional, Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sesuai ketentuan yang ditetapkan, bank yang mampu menjaga spread suku bunga kredit baru di bawah 3 persen terhadap BI Rate akan memperoleh insentif maksimum sebesar 100 bps. Sementara spread sebesar 3 persen hingga kurang dari 6 persen memperoleh insentif 40 bps, spread 6 persen hingga kurang dari 10 persen memperoleh 10 bps, sedangkan spread di atas 10 persen tidak memperoleh insentif.

Dengan penguatan mekanisme interest rate channel berbasis spread BI Rate dan suku bunga kredit, BI berharap transmisi kebijakan suku bunga menjadi lebih baik dan kenaikan bunga kredit tetap terkendali sehingga pertumbuhan kredit masih dapat terus berjalan.

Selain interest rate channel, BI juga memperkuat KLM lending channel menjadi financing channel melalui penambahan pembiayaan nontradisional. Dalam skema baru tersebut, kepemilikan bank atas surat berharga atau surat berharga syariah korporasi yang ditetapkan BI dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Dhaha menerangkan langkah tersebut dilakukan karena pertumbuhan pembiayaan UMKM dinilai masih terbatas sehingga masih tersedia ruang besar untuk diperluas melalui berbagai instrumen pembiayaan.

BI mempertahankan besaran insentif financing channel paling tinggi sebesar 4,5 persen dari DPK, termasuk tambahan insentif pembiayaan nontradisional maksimal 1 persen dari DPK. BI juga menambahkan channel baru pada insentif KLM, yakni financing to funding channel untuk memperkuat sumber pendanaan perbankan di luar DPK.

Melalui skema tersebut, tambahan insentif diberikan kepada bank yang belum memperoleh insentif maksimum 5,5 persen dan memenuhi rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sesuai ketentuan BI berdasarkan pencapaian sumber pendanaan selain DPK.

Dhaha melanjutkan, pendanaan non-DPK membutuhkan upaya dan inovasi lebih besar dari perbankan sehingga BI memberikan ruang tambahan insentif melalui channel tersebut maksimal 0,5 persen bagi bank yang mampu memperkuat sumber pendanaan alternatif.

“Karena pendanaan non-DPK itu kan butuh effort atau upaya bagi bank-bank, sehingga kalau mereka melakukan inovasi-inovasi ke arah sana, itu kita bisa memberikan insentif,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026. Kenaikan BI Rate tersebut merupakan yang pertama kali sejak BI sangat gencar menurunkan suku bunga sepanjang 2025.

Tercatat sepanjang 2025, BI telah memangkas BI Rate sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps. Berdasarkan catatan BI, kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49 persen (yoy). Pada periode yang sama, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73 persen, sementara suku bunga deposito satu bulan sebesar 4,16 persen.

BI optimistis pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 tetap terjaga pada kisaran target, yakni 8 sampai 12 persen. BI terus mendorong perbankan meningkatkan efisiensi agar tidak menaikkan suku bunga kredit untuk mendukung implementasi kredit.

JAKARTA, KOMPAS.com-Bank Indonesia (BI) menilai insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial atau KLM dapat meredam kenaikan agresif suku bunga kredit dan bunga dana perbankan.

Kebijakan itu disiapkan setelah BI Rate naik menjadi 5,25 persen.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Dhaha P. Kuantan mengatakan, skema insentif KLM dirancang agar bank tetap menjaga penyaluran kredit.

Skema tersebut juga diarahkan agar bank tidak menaikkan bunga kredit maupun bunga dana secara berlebihan.

Menurut Dhaha, likuiditas perbankan saat ini masih cukup kuat.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga atau DPK yang berada di kisaran 9 persen secara tahunan atau year on year pada April 2026.

“Dengan kondisi itu, target pertumbuhan kredit 8%-12% masih visible untuk tercapai,” ujar Dhaha dalam Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Dhaha menjelaskan, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin memang berpotensi mendorong kenaikan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Kenaikan suku bunga acuan juga berpotensi mendorong biaya dana atau cost of fund dan bunga kredit perbankan.

Namun, BI menilai bank tidak akan menaikkan bunga secara agresif karena ada mekanisme insentif KLM.

Skema tersebut memberi insentif likuiditas lebih besar kepada bank yang menjaga spread bunga kredit tetap wajar terhadap BI Rate.

“Kalau spread antara BI Rate dan suku bunga kredit masih sekitar 3%, itu kita anggap masih wajar dan bank akan mendapatkan insentif penuh,” katanya.

Sebaliknya, bank yang menaikkan bunga kredit terlalu tinggi akan menerima insentif lebih kecil.

Insentif bahkan tidak diberikan jika spread terhadap BI Rate melebar signifikan.

“Kalau spread-nya terlalu tinggi, insentifnya akan semakin berkurang bahkan tidak mendapatkan insentif,” ujar Dhaha.

Menurut Dhaha, pendekatan tersebut dilakukan BI agar transmisi kenaikan suku bunga acuan tetap manageable.

Dengan begitu, kenaikan BI Rate tidak langsung membebani dunia usaha dan debitur.

Dhaha mengatakan, KLM kini juga dirancang lebih forward looking.

Melalui mekanisme baru itu, bank harus lebih dulu menyampaikan komitmen target penyaluran kredit untuk mendapatkan insentif likuiditas.

BI berharap likuiditas yang diberikan benar-benar digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor riil.

Likuiditas tersebut tidak diharapkan beralih ke instrumen lain.

Selain menjaga penyaluran kredit, BI memperkuat efektivitas KLM melalui financing to funding channel.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas pendanaan perbankan.

“Kalau funding-nya kuat, harapannya penyaluran kreditnya juga kuat,” katanya.

Dhaha menambahkan, BI terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan pemerintah.

Koordinasi dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.

Forum tersebut membahas upaya meredam persaingan special rate bunga dana antarbank.

Menurut Dhaha, special rate perlu turun agar biaya dana perbankan tidak meningkat terlalu tinggi setelah BI Rate naik.

“Di forum KSSK juga kami koordinasi untuk menghimbau special rate ini bisa diturunkan,” imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "BI: Insentif KLM Bakal Redam Kenaikan Bunga Kredit Perbankan Pasca BI Rate Naik", Klik untuk baca: https://nasional.kontan.co.id/news/bi-insentif-klm-bakal-redam-kenaikan-bunga-kredit-perbankan-pasca-bi-rate-naik?source=home_terbaru.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat insentif KLM interest rate channel berbasis selisih (spread) BI-Rate dan suku bunga kredit bank usai suku bunga acuan naik 50 bps guna menjaga pergerakan bunga kredit agar lebih terkendali atau manageable.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Dhaha P. Kuantan dalam diskusi bersama media di Makassar, Jumat, menjelaskan bahwa melalui skema Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) tersebut, maka bank akan mempertimbangkan kembali penyesuaian suku bunga kredit.

Apabila bank mampu menjaga spread tertentu terhadap BI-Rate sehingga kenaikan bunga kredit tidak berlangsung agresif, bank berpeluang memperoleh insentif KLM secara optimal.

“Harapannya saat BI-Rate kemarin disesuaikan 50 basis poin (bps), bank-bank itu tidak langsung menaikkan suku bunga kredit,” kata Dhaha.

Sebagai informasi, KLM merupakan insentif yang ditetapkan bank sentral melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Dhaha menjelaskan bahwa mekanisme insentif KLM interest rate channel sebelumnya dihitung berdasarkan elastisitas antara BI-Rate dan suku bunga kredit baru.

Kini skema insentif terbaru yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2026 didasarkan atas spread antara BI-Rate dengan suku bunga kredit baru dengan besaran insentif paling tinggi sebesar 1,0 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Mengutip lampiran siaran pers RDG Mei 2026, BI menyebut bank yang mampu menjaga spread suku bunga kredit baru di bawah 3 persen terhadap BI-Rate akan memperoleh insentif maksimum sebesar 100 bps.

Sementara spread sebesar 3 persen hingga kurang dari 6 persen memperoleh insentif 40 bps, spread 6 persen hingga kurang dari 10 persen memperoleh 10 bps, sedangkan spread di atas 10 persen tidak memperoleh insentif.

Dengan penguatan mekanisme interest rate channel berbasis spread BI-Rate dan suku bunga kredit, BI berharap transmisi kebijakan suku bunga menjadi lebih baik dan kenaikan bunga kredit tetap manageable sehingga pertumbuhan kredit masih dapat berjalan.

Selain interest rate channel, BI juga memperkuat KLM lending channel menjadi financing channel melalui penambahan pembiayaan nontradisional.

Dalam skema baru tersebut, kepemilikan bank atas surat berharga atau surat berharga syariah korporasi yang ditetapkan BI dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Dhaha mengatakan langkah itu dilakukan karena pertumbuhan pembiayaan UMKM dinilai masih terbatas sehingga masih tersedia ruang besar untuk diperluas melalui berbagai instrumen pembiayaan

BI mempertahankan besaran insentif financing channel paling tinggi sebesar 4,5 persen dari DPK, termasuk tambahan insentif pembiayaan nontradisional maksimal 1 persen dari DPK.

Selanjutnya, BI juga menambahkan channel baru pada insentif KLM, yakni financing to funding channel untuk memperkuat sumber pendanaan perbankan di luar DPK.

Melalui skema tersebut, tambahan insentif diberikan kepada bank yang belum memperoleh insentif maksimum 5,5 persen dan memenuhi rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sesuai ketentuan BI berdasarkan pencapaian sumber pendanaan selain DPK.

Dhaha mengatakan, pendanaan non-DPK membutuhkan upaya dan inovasi lebih besar dari perbankan sehingga BI memberikan ruang tambahan insentif melalui channel tersebut maksimal 0,5 persen bagi bank yang mampu memperkuat sumber pendanaan alternatif.

“Karena pendanaan non-DPK itu kan butuh effort atau upaya bagi bank-bank. Sehingga kalau mereka melakukan inovasi-inovasi ke arah sana, itu kita bisa memberikan insentif,” kata Dhaha.

Adapun BI-Rate diputuskan naik sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.

Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Sepanjang 2025, BI sebelumnya telah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Berdasarkan catatan BI, kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49 persen (yoy).

Pada periode yang sama, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73 persen, sementara suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16 persen.

BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (20/5), Gubernur BI Perry Warjiyo juga meminta perbankan untuk meningkatkan efisiensi agar tidak menaikkan suku bunga kredit dan tetap mendorong penyaluran kredit, usai BI-Rate diputuskan naik 50 bps.

“Kami meminta bank-bank juga meningkatkan efisiensi supaya jangan menaikkan suku bunga kredit. Efisiensi harus ditingkatkan supaya betul-betul mendorong kredit,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Bank Indonesia (BI) mencatat kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp424,7triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp361,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp63,7 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp214,2 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp171,1 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp30,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp8,2 triliun.

"Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil RDG Rabu (20/5/2026).

Ke depan, KLM akan terus diperkuat dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan dan pendanaan, termasuk non-kredit dan non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

Bank Indonesia (BI) mengguyur dana Rp427,9 triliun ke perbankan umum hingga April 2026 melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan dana tersebut disalurkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas pemerintah, mulai dari pertanian, perumahan, koperasi, hingga UMKM.

"BI memberikan insentif KLM sampai April Rp427,9 triliun," ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5).

Ia merinci guyuran dana itu disalurkan ke bank-bank BUMN sebesar Rp224 triliun, bank swasta Rp166,6 triliun, serta bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun.

Menurut Perry, kebijakan makroprudensial BI saat ini tetap longgar guna mendorong pertumbuhan kredit di tengah ketidakpastian global.

"Insentif likuiditas makroprudensial ini disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah dalam program Asta Cita, termasuk pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, UMKM, dan koperasi. Kebijakan makro juga longgar untuk pertumbuhan kredit," katanya.

Untuk mempercepat penyaluran kredit, BI juga meluncurkan program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) pada akhir April lalu.

Perry mengatakan program itu menjadi sarana koordinasi antara BI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), regulator, investor, dan perbankan untuk memperkuat pembiayaan sektor riil, termasuk UMKM.

"Koordinasi dengan pemerintah dan KSSK terus mendorong sisi permintaan kredit antara lain melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia atau PINISI," ujarnya.

Selain itu, BI juga memberikan insentif KLM sebesar 1 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk mendukung pembiayaan UMKM, koperasi, sektor inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

Kebijakan KLM sendiri diterapkan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor prioritas sekaligus mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit.

BI mencatat kondisi likuiditas perbankan masih memadai. Hal itu tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 13,55 persen secara tahunan pada Maret 2026.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memandang prospek penyaluran kredit ke depan tetap optimistis namun berhati-hati.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan, bank memiliki amunisi yang cukup untuk menyalurkan kredit, Hal ini tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 13,55% secara tahunan (year on year/YoY), di atas laju pertumbuhan kredit itu sendiri yang berada pada posisi 9,49% YoY.

“Kondisi ini memastikan bahwa bank tidak kekurangan sumber pendanaan,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, bank melihat peluang besar pada sektor produktif. Ganda menuturkan, berdasarkan data Maret 2026, kredit investasi tumbuh 20,85% YoY dengan sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, dan konstruksi menjadi sasaran utama, berkat dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia (BI).

Perbankan juga mencermati masih besarnya ruang ekspansi dari fasilitas kredit yang telah disetujui namun belum ditarik (undisbursedloan). Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau sekitar 22,59% dari total plafon, yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan kredit ke depan.

Ganda menambahkan, sejatinya kebijakan KLM dari BI sudah cukup mampu meningkatkan sisi ketersediaan dana. Kendati begitu, dia menilai kebijakan ini belum sepenuhnya bisa mendorong pertumbuhan kredit jika sisi permintaan tidak tumbuh searah.

“Sejauh ini, pertumbuhan kredit di level 9,49% menunjukkan kebijakan ini bekerja sebagai pelumas yang baik, tetapi motor penggerak utamanya tetaplah kepercayaan diri dunia usaha untuk melakukan ekspansi,” tuturnya.

Pada Maret 2026, BI mencatat kredit perbankan tumbuh 9,49% YoY, lebih tinggi dari posisi Februari 2026 yang tumbuh 9,37% YoY. Dari sisi penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88% YoY.

Otoritas moneter memperkirakan, pertumbuhan kredit pada tahun ini tetap terjaga pada kisaran 8—12%, dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, BI menilai bahwa pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan undisbursed loan yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara itu dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55% YoY pada Maret 2026.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa insentif likuiditas makroprudensial (KLM) pada pekan pertama April 2026 sebesar Rp427,9 triliun.

“Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp358,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,9 triliun,” ucapnya dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara virtual, Jakarta, Rabu (22/4).

Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp224 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp166,6 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp29,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Perry mengatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia.

“Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru (interest rate channel),” kata Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang diperoleh bank pada pekan pertama Maret 2026 mencapai Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lendingchannel sebesar Rp357,6 triliun dan interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun.

"Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Maret 2026 adalah sebesar Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,6 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp225,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp165,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp28 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, realestate, dan perumahan, serta sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Perry menegaskan bahwa insentif KLM terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lendingchannel), serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interestratechannel)," ungkap Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026