REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tambahan dana pemerintah sebesar Rp 100 triliun ke perbankan dinilai akan memperlonggar likuiditas sekaligus menekan biaya bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat kebijakan ini dapat mempercepat penurunan suku bunga yang dirasakan masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah Kementerian Keuangan tersebut memberi ruang bagi bank untuk menurunkan biaya dana, termasuk mengurangi pemberian special rate bagi deposan besar.

“Kalau saya sih welcome saja. Kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) itu membantu likuiditas. Kedua, suntikan dana akan menekan biaya bunga. Sekarang special rate itu sudah lumayan signifikan menurun,” ujar Dian saat ditemui usai pengambilan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurut dia, kondisi likuiditas yang lebih longgar membuat persaingan antarbank dalam menghimpun dana murah tidak lagi seketat sebelumnya. Hal ini penting untuk mempercepat transmisi kebijakan suku bunga acuan ke sektor perbankan.

“Sehingga kecenderungan mengikuti BI rate itu bisa tercapai lebih cepat,” katanya.

Di sisi lain, dana yang ditempatkan pemerintah juga berpotensi digunakan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Langkah ini dinilai membantu pembiayaan negara sekaligus menahan kenaikan imbal hasil obligasi.

Meski demikian, Dian menegaskan pembelian SBN hanya bersifat sementara. Fokus utama perbankan tetap pada penyaluran kredit ke sektor riil.

“Itu kan hanya temporary investment. Masa dibiarkan menganggur, lebih baik diinvestasikan. Namun, tujuan akhir bank adalah memberikan kredit,” ujarnya.

Ia menjelaskan imbal hasil SBN yang sekitar 6 persen masih di bawah bunga kredit yang bisa mencapai 9–10 persen. Karena itu, ketika permintaan kredit meningkat, bank akan mengalihkan dananya kembali ke pembiayaan.

“Kalau demand sudah tinggi, itu bisa dicairkan. Jadi kalau sementara tidak masalah,” kata Dian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tambahan dana pemerintah sebesar Rp 100 triliun ke perbankan dinilai akan memperlonggar likuiditas sekaligus menekan biaya bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat kebijakan ini dapat mempercepat penurunan suku bunga yang dirasakan masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah Kementerian Keuangan tersebut memberi ruang bagi bank untuk menurunkan biaya dana, termasuk mengurangi pemberian special rate bagi deposan besar.

“Kalau saya sih welcome saja. Kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) itu membantu likuiditas. Kedua, suntikan dana akan menekan biaya bunga. Sekarang special rate itu sudah lumayan signifikan menurun,” ujar Dian saat ditemui usai pengambilan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurut dia, kondisi likuiditas yang lebih longgar membuat persaingan antarbank dalam menghimpun dana murah tidak lagi seketat sebelumnya. Hal ini penting untuk mempercepat transmisi kebijakan suku bunga acuan ke sektor perbankan.

“Sehingga kecenderungan mengikuti BI rate itu bisa tercapai lebih cepat,” katanya.

Di sisi lain, dana yang ditempatkan pemerintah juga berpotensi digunakan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Langkah ini dinilai membantu pembiayaan negara sekaligus menahan kenaikan imbal hasil obligasi.

Meski demikian, Dian menegaskan pembelian SBN hanya bersifat sementara. Fokus utama perbankan tetap pada penyaluran kredit ke sektor riil.

“Itu kan hanya temporary investment. Masa dibiarkan menganggur, lebih baik diinvestasikan. Namun, tujuan akhir bank adalah memberikan kredit,” ujarnya.

Ia menjelaskan imbal hasil SBN yang sekitar 6 persen masih di bawah bunga kredit yang bisa mencapai 9–10 persen. Karena itu, ketika permintaan kredit meningkat, bank akan mengalihkan dananya kembali ke pembiayaan.

“Kalau demand sudah tinggi, itu bisa dicairkan. Jadi kalau sementara tidak masalah,” kata Dian.

IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memberikan respons positif terhadap rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyuntikkan tambahan likuiditas sebesar Rp100 triliun ke sistem perbankan.

Langkah itu dinilai sebagai langkah preventif yang krusial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global.

Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah tersebut sangat membantu perbankan dalam memenuhi kebutuhan penyaluran kredit tanpa harus menaikkan biaya dana secara agresif.

"Kami melihatnya penambahan dana SAL ini sesuatu yang baik ya, inisiatif yang baik dari pemerintah untuk menjaga likuiditas di Indonesia itu tetap terjaga. Agar bank itu tidak berebut dana di masyarakat," ujar Rully saat ditemui usai acara MoU dengan KAI Wisata di Lounge Stasiun Gambir, Senin (9/3/2026).

Rully menjelaskan, BTN saat ini dalam kondisi likuiditas yang sehat. Namun, ia mengenang betapa ketatnya kompetisi dana di awal tahun 2025 yang kemudian berhasil diredam oleh penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahap pertama.

Dari total dana yang diterima sebelumnya, BTN telah menyalurkan seluruh porsinya untuk berbagai sektor strategis, tidak hanya terbatas pada sektor perumahan (KPR).

"Pada saat kita kan BTN dapatnya Rp25 triliun, Rp25 triliun itu habis untuk penyaluran kredit kita. Memang saat itu kami membutuhkan, bukan hanya KPR, termasuk juga kredit UMKM, ada SME, termasuk juga saat ini kan ada kredit KPP juga," ungkap Rully.

Meski dunia sedang dibayangi ketegangan di Timur Tengah yang membuat para pengusaha cenderung bersikap wait and see, BTN optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh.

Rully menegaskan bahwa penambahan dana Rp100 triliun tersebut tidak akan menjadi beban bagi perbankan karena porsinya telah disesuaikan dengan kapasitas masing-masing bank.

"Enggak tambah beban, kan Rp100 triliun pasti dibagi-bagi ke semua bank juga. Porsinya masih sesuai. Sektor UMKM juga bertumbuh baik. Mereka pasti membutuhkan financing daripada bank," tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya mengumumkan rencana penggunaan dana belanja pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang belum terserap untuk dialihkan ke perbankan. Berbeda dengan suntikan sebelumnya, Purbaya ingin dana Rp100 triliun ini bersifat jangka pendek.

“Nanti, mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,” kata Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa, Jumat (6/3/2026).

Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa uang yang "menganggur" di BI dapat mengalir ke sistem perekonomian riil melalui akses perbankan.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN menilai tambahan likuiditas sebesar Rp100 triliun ke perbankan belum tentu secara otomatis mendorong pertumbuhan kredit.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menuturkan bahwa ekspansi pembiayaan tetap bergantung pada permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga serta kondisi makroekonomi.

“Perpanjangan penempatan dana pemerintah hingga September tentu memberikan dukungan likuiditas yang positif bagi perbankan dan menjadi faktor yang cukup membantu dalam mendorong pertumbuhan kredit pada 2026,” ujar Ramon kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Meski demikian, Ramon menekankan pertumbuhan kredit pada akhirnya sangat ditentukan oleh permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga, serta kondisi makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar.

Menurutnya, tanpa adanya stimulus likuiditas tersebut, ruang ekspansi kredit kemungkinan akan lebih terbatas dan pertumbuhan berpotensi lebih rendah, terutama jika permintaan kredit belum sepenuhnya pulih.

BTN memperkirakan dengan dukungan likuiditas dan asumsi kondisi makroekonomi tetap stabil, pertumbuhan kredit pada 2026 dapat berada pada kisaran 8% sampai dengan 10% secara konservatif.

Namun demikian, pertumbuhan kredit berpeluang kembali mencapai level dua digit apabila permintaan kredit membaik dan suku bunga bergerak lebih akomodatif.

Di sisi lain, apabila permintaan kredit belum menunjukkan pemulihan yang kuat, perbankan akan memastikan likuiditas tetap produktif melalui penyaluran kredit secara selektif ke sektor-sektor yang relatif resilien.

Selain itu, bank juga akan memperkuat sumber pendapatan berbasis komisi atau fee based income, memperluas layanan transaksi digital, serta meningkatkan komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana.

“Optimisme untuk kembali ke level dua digit tetap ada, terutama jika konsumsi domestik dan investasi menunjukkan akselerasi. Meski demikian, perbankan kemungkinan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset dan pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan,” ujarnya.

Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.

"Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN. "Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belum dibelanjain, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankan enggak punya akses," papar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memastikan pihaknya dapat menyerap tambahan likuiditas dari pemerintah pusat, setelah sebelumnya mendapat injeksi dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara.

Perwakilan Himbara Romy Johnson Nainggolan menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan tambahan dana yang siap diinjeksi lagi ke Himbara. Kendati belum mengetahui secara pasti berapa besaran dana yang akan diterima masing-masing bank BUMN, dia memastikan Himbara dapat menyerap dana tambahan tersebut.

“Saya enggak komen banyak tentang itu, tapi saya pastikan seluruh Himbara akan menyerap,” kata Romy ketika ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Dia juga memastikan bahwa Himbara selalu siap mendukung program pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional. “Kami sebagai bank Himbara pastinya ingin mendukung pemerintah untuk memajukan ekonomi,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah injeksi likuiditas ke Himbara meski belum dapat mengestimasi berapa tambahan dana yang siap diinjeksi lagi ke Himbara. Dia menyebut semuanya tergantung kesiapan perbankan.

Namun, dia memastikan pemerintah pusat masih memiliki kas sekitar Rp250 triliun lagi di Bank Indonesia (BI), setelah sebelumnya Rp200 triliun telah dipindahkan pada September lalu.

Purbaya mengungkapkan sudah ada dua bank BUMN yang meminta tambahan dana, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Sebelumnya, kedua bank tersebut masing-masing telah menerima Rp55 triliun dana pemerintah pusat.

“Kita lihat nanti seperti apa, tapi saya pikir sih sementara sudah cukup. Saya tambah juga sekarang nanti ke depan akan diam-diam. Kecuali untuk yang BPD [bank pembangunan daerah],” kata Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Senin (13/10/2025).

Selain BRI dan BNI, pemerintah juga mengucurkan dana sebesar Rp55 triliun ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) sebesar Rp10 triliun.

Dari total dana tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan Bank Mandiri mencapai 74%, diikuti BRI sebesar 62%, BSI 55%, BNI 50%, dan BTN 19%.

Selain Himbara, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menempatkan dana pemerintah ke bank lainnya. Purbaya menyebut, bank-bank yang tengah dalam tahap diskusi adalah dua bank pembangunan daerah (BPD), yakni PT Bank DKI (Bank Jakarta) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim).