Bisnis.com, DENPASAR – Bank Tabungan Negara (BTN) memperkuat sisi penyediaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang menyasar ekosistem sektor perumahan mulai dari pengembang, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan, hingga UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan hunian produktif.

Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan menjelaskan hingga Maret 2026, BTN telah menyalurkan KPP di Bali sebesar Rp53,6 miliar. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan BTN terhadap percepatan penyediaan rumah sekaligus menggerakkan rantai ekonomi sektor perumahan di daerah.

“Ekosistem perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. Karena itu BTN tidak hanya hadir ketika masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendukung seluruh rantai nilainya. Di Bali, penguatan ekosistem perumahan ini berjalan berdampingan dengan perluasan layanan digital melalui balé by BTN dan kerja sama di sektor pariwisata,” jelas Bagus, Senin (8/6/2026).

Hingga Maret 2026, penyaluran KPR Subsidi BTN di Bali terus menunjukkan tren positif dengan outstanding mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara akumulatif, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebanyak 13.244 unit di Bali.

"Penyaluran kredit di Bali menjadi salah satu kontributor utama dalam mendukung akses kepemilikan rumah bagi masyarakat di Pulau Dewata," kata Bagus.

Penerimaan masyarakat terhadap layanan digital BTN terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah pengguna balé by BTN di Bali mencapai 41 ribu pengguna atau tumbuh 59% secara tahunan (year-on-year/yoy). Jumlah transaksi finansial balé by BTN juga meningkat 76% yoy menjadi 111,2 ribu transaksi.

Kinerja jumlah transaksi tersebut jauh di atas rata-rata industri secara nasional. Bank Indonesia dalam Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan mencatat, volume transaksi menggunakan mobile banking secara nasional tumbuh 26,7% (yoy) per Maret 2026.

Dari sisi merchant, jumlah balé merchant di Bali melonjak 110% yoy menjadi 4,2 ribu merchant. Dengan transaksi balé merchant melesat 205% (yoy) dan nilai transaksi naik 98% (yoy). Catatan positif tersebut menunjukkan semakin banyak pelaku usaha lokal yang memanfaatkan solusi pembayaran digital BTN dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp23,28 triliun hingga Oktober 2025. Angka itu setara 93% dari total dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp25 triliun yang ditempatkan di perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, total penyaluran yang mencapai Rp23,28 triliun itu tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik ke developer maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Hingga akhir bulan Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93%,” kata Nixon, mengutip laman resmi BTN, Senin (10/11/2025).

Nixon menuturkan, debitur korporasi BTN mayoritas terkait dengan sektor perumahan, yaitu para developer, perusahaan properti dan kontraktor, serta sektor-sektor lainnya di sekitar sektor perumahan, yaitu kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, hingga pemerintahan.

Dia menyebut, pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional.

Adapun dia meyakini, dana tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya sebelum pertengahan November 2025, lebih cepat dari yang dijadwalkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni hingga Desember 2025.

“Sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” pungkas Nixon.

Pada September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengalihkan Rp200 triliun kas pemerintah di BI ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025, Purbaya menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) di lima bank, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Perinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun. Penempatan anggaran jumbo tersebut digunakan untuk pertumbuhan sektor riil.