Bank Indonesia (BI) mengguyur dana Rp427,9 triliun ke perbankan umum hingga April 2026 melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan dana tersebut disalurkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas pemerintah, mulai dari pertanian, perumahan, koperasi, hingga UMKM.

"BI memberikan insentif KLM sampai April Rp427,9 triliun," ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5).

Ia merinci guyuran dana itu disalurkan ke bank-bank BUMN sebesar Rp224 triliun, bank swasta Rp166,6 triliun, serta bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun.

Menurut Perry, kebijakan makroprudensial BI saat ini tetap longgar guna mendorong pertumbuhan kredit di tengah ketidakpastian global.

"Insentif likuiditas makroprudensial ini disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah dalam program Asta Cita, termasuk pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, UMKM, dan koperasi. Kebijakan makro juga longgar untuk pertumbuhan kredit," katanya.

Untuk mempercepat penyaluran kredit, BI juga meluncurkan program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) pada akhir April lalu.

Perry mengatakan program itu menjadi sarana koordinasi antara BI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), regulator, investor, dan perbankan untuk memperkuat pembiayaan sektor riil, termasuk UMKM.

"Koordinasi dengan pemerintah dan KSSK terus mendorong sisi permintaan kredit antara lain melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia atau PINISI," ujarnya.

Selain itu, BI juga memberikan insentif KLM sebesar 1 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk mendukung pembiayaan UMKM, koperasi, sektor inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

Kebijakan KLM sendiri diterapkan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor prioritas sekaligus mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit.

BI mencatat kondisi likuiditas perbankan masih memadai. Hal itu tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 13,55 persen secara tahunan pada Maret 2026.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang diperoleh bank pada pekan pertama Maret 2026 mencapai Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lendingchannel sebesar Rp357,6 triliun dan interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun.

"Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Maret 2026 adalah sebesar Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,6 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp225,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp165,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp28 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, realestate, dan perumahan, serta sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Perry menegaskan bahwa insentif KLM terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lendingchannel), serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interestratechannel)," ungkap Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69 persen secara tahunan (yoy), berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia sebesar 8–11 persen.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing tercatat sebesar 21,06 persen, 4,52 persen, dan 6,58 persen secara tahunan.

“Capaian tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dari sisi permintaan, menurut Perry, pelaku usaha perlu terus didorong melakukan ekspansi dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan). Nilainya tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yakni mencapai Rp 2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan dinilai tetap memadai, ditopang rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57 persen serta dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh tinggi sebesar 13,83 persen secara tahunan pada Desember 2025.

Selain itu, BI mencatat minat penyaluran kredit perbankan terus membaik. Hal ini tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Untuk 2026, BI memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan berada pada kisaran 8–12 persen. “Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memperbaiki struktur suku bunga serta mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan,” kata Perry.

Selanjutnya, BI juga menilai ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang kuat, serta risiko kredit yang rendah.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada November 2025 tercatat sebesar 26,05 persen, tergolong tinggi dan kuat dalam menyerap risiko sekaligus mendukung pertumbuhan kredit.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan secara agregat juga tetap rendah, masing-masing sebesar 2,21 persen secara bruto dan 0,86 persen secara neto pada November 2025.

Perry menambahkan hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” ujar Perry.

BI sudah banyak memberikan insentif kepada perbankan untuk pembiayaan. Tapi, kalau itu tidak diserap oleh permintaan, ya sama saja

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan laju pertumbuhan kredit tahun 2025 yang tertahan disebabkan oleh dua faktor utama, yakni permintaan pembiayaan yang belum kuat serta biaya dana perbankan yang masih tinggi.

Sebagai catatan, pertumbuhan kredit perbankan pada November 2025 tercatat 7,74 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79 persen (yoy).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro dalam taklimat media di Jakarta, Senin, menjelaskan, dari sisi permintaan (demand side), korporasi cenderung masih berhati-hati (wait and see) dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Sikap itu tercermin dari tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loans) yang tercatat Rp2.509,4 triliun pada November 2025.

Menurut Solikin, sebagian korporasi masih mengandalkan dana internal dan cenderung menunda penarikan kredit karena suku bunga yang dinilai masih relatif tinggi.

Tren serupa juga terlihat pada permintaan kredit rumah tangga. BI menilai hal ini dipengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan penghasilan yang belum cukup kuat, sehingga konsumsi berbasis kredit masih tertahan.

Meski BI gencar memberikan insentif, katanya, belum cukup untuk mendorong kinerja permintaan.

“BI sudah banyak memberikan insentif kepada perbankan untuk pembiayaan. Tapi, kalau itu tidak diserap oleh permintaan, ya sama saja,” ujar Solikin.

Sementara dari sisi penawaran (supply side), BI mencermati tingginya biaya dana atau cost of loanable funds (CoLF) yang membuat penurunan suku bunga kredit berjalan terbatas.

Solikin menyebut masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus (special rate) kepada deposan besar membuat biaya penghimpunan dana bank meningkat dan mempersempit ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit.

Selain biaya dana, BI menyebut komponen lain seperti biaya operasional, margin, dan premi risiko turut memengaruhi tingkat suku bunga kredit, termasuk kecenderungan perbankan menyesuaikan premi risiko di tengah ketidakpastian ekonomi.

Untuk mendorong penyaluran kredit dan memperkuat transmisi kebijakan, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui dua jalur, yaitu jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

BI juga menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemerintah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025