JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI.

SHUTTERSTOCK/WISNUPRIYONO Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut.

• Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032
• Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031
• Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031
• Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032
• Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan - Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031
• Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu
• Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

DOKUMENTASI OJK Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2026)

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica dalam konferensi pers Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Friderica Widyasari Dewi menjadi salah satu dari 20 peserta yang lolos seleksi administratif calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjalani fit and proper test hari ini.

Dalam proses seleksi tersebut, Friderica memaparkan delapan kebijakan prioritas untuk memperkuat stabilitas dan kredibilitas sektor jasa keuangan nasional.

Saat ini, Friderica menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK. Dia juga dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Dalam pemaparannya, Friderica menegaskan bahwa kepemimpinan OJK ke depan harus mampu memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, kredibel, serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

“Sektor jasa keuangan harus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam Fit and Proper Test di DPR, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, meskipun sektor jasa keuangan nasional saat ini masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik, berbagai tantangan strategis perlu diantisipasi. Tantangan tersebut mencakup dinamika global seperti fragmentasi geopolitik, disrupsi digital di sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, serta maraknya kejahatan keuangan digital.

Di sisi domestik, sektor jasa keuangan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menurunnya kepercayaan publik, dinamika di pasar modal, kompleksitas produk keuangan, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, OJK juga menghadapi tantangan internal seperti perlunya penguatan pengaturan dan pengawasan, peningkatan perlindungan konsumen, kompleksitas birokrasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Friderica mengusulkan delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam memperkuat sektor jasa keuangan ke depan.

Prioritas pertama adalah menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi yang lebih erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk dalam pertukaran data, koordinasi kebijakan, serta penguatan sistem peringatan dini dalam menghadapi potensi krisis.

Prioritas kedua adalah memulihkan kepercayaan publik melalui penguatan integritas, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas, terutama di sektor pasar modal.

Selanjutnya, prioritas ketiga adalah meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah seperti pengembangan UMKM, program perumahan, ketahanan pangan dan energi, serta program prioritas lainnya.

Prioritas keempat adalah memperkuat pengawasan terintegrasi terhadap industri jasa keuangan, termasuk pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital dengan prinsip same activity, same risk, same regulation, serta pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dan produk hibrida.

Prioritas kelima adalah mendorong pendalaman pasar keuangan melalui reformasi struktural industri keuangan, diversifikasi instrumen keuangan, serta perluasan basis investor dan konsumen.

Selain itu, OJK juga akan memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan dan industri keuangan syariah guna memperluas sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Prioritas keenam adalah memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan penanganan pengaduan, serta penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK).

OJK juga berencana membangun National Fraud Portal serta memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Center untuk menangani kasus penipuan dan kejahatan keuangan.

Prioritas ketujuh adalah transformasi kelembagaan OJK menjadi organisasi yang lebih modern dan adaptif, termasuk melalui penyederhanaan birokrasi, integrasi proses pengawasan, serta pemanfaatan teknologi seperti supervisory technology dan analitik data.

Adapun prioritas kedelapan adalah memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional.

Melalui delapan kebijakan prioritas tersebut, Friderica berharap sektor jasa keuangan Indonesia dapat semakin stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, industri perbankan Indonesia dinilai tetap menunjukkan resiliensi yang kuat.

Namun demikian, sejumlah strategi antisipatif perlu dipersiapkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta keberlanjutan pertumbuhan ke depan.

Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi menjelaskan fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96 persen secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63 persen secara tahunan (yoy).

Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 10,8 persen secara tahunan (yoy). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) juga masih terjaga di kisaran 2,14 persen.

Sementara itu, ketahanan permodalan industri perbankan pun tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,9 persen.

“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ucap dia dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).

Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi.

SHUTTERSTOCK/CREATIVE LAB Ilustrasi bank. Bank menyiapkan diri menghadapi lonjakan konsumsi akhir tahun dan menjaga kredit tetap tumbuh.

Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi juga menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL, yang pada akhirnya menuntut perbankan untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.

Untuk itu, Hery menyebutkan industri perbankan perlu memperkuat berbagai langkah mitigasi risiko guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Beberapa protokol mitigasi spesifik harus dipersiapkan oleh perbankan.

Pertama, penguatan manajemen risiko dengan melakukan stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, melakukan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan risk-based pricing.

Selain itu, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Tak ada pilihan lain, perbankan harus memiliki bantalan arus kas yang cukup.

Kemudian, perbankan Indonesia harus mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.

Menurut Hery, langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.

Senada dengan Hery, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menuturkan, kondisi perbankan nasional dinilai masih cukup resilien, terutama dari sisi indikator permodalan.

Industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.

“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” tutup Deden.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat sovereign pada level BBB.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan dinamika risiko eksternal dan kebijakan yang berkembang, serta tidak mewakili penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Fitch juga tetap mengakui rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum masih kuat.

Friderica menambahkan bahwa kondisi sektor keuangan domestik saat ini masih solid. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.

Di sisi lain, intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi sehingga mampu mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.

OJK juga menegaskan reformasi struktural di sektor pasar modal terus berjalan sesuai Roadmap Pasar Modal 2023–2027. Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, hingga penegakan hukum guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memastikan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut OJK, permintaan domestik yang stabil, kebijakan yang dikelola secara prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor jasa keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Februari 2026.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih dalam kondisi terjaga di tengah dinamika global saat ini.

"Perekonomian global masih menunjukkan kondisi yang relatif baik sejalan dengan penguatan manufaktur global dan tren perbaikan keyakinan konsumen," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Namun demikian, Kiki, sapaan akrabnya, juga menyampaikan peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal tahun ini, termasuk yang terjadi di Kawasan Timur Tengah dan dinamika perdagangan Amerika Serikat, menjadi down risk yang bisa meningkatkan risiko keuangan global.

Di AS, ekonomi tumbuh sebesar 1,4% pada kuartal IV/2025, atau jauh di bawah ekspektasi pasar. "Tekanan inflasi meningkat dan ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun menurun dengan kecenderungan kebijakan suku bunga higher for longer," jelasnya.

Sementara itu, di China, ekonomi mengalami tekanan dari pelemahan permintaan domestic di tengah krisis perumahan yang berlanjut, meskipun kinerja eksternal mencatatkan surplus.

"Di Indonesia, ekonomi tumbuh solid 5,39% YoY pada kuartal IV/2025 dengan keseluruhan 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Inflasi headline meningkat akibat low base effect tahun sebelumnya.

Lebih jauh, indeks keyakinan konsumen (IKK) berada dalam zona optimistis meskipun terdapat moderasi dengan industri manufaktur yang ekspansif ada 2026.

Adapun, kebijakan perlakuan khusus kredit kepada para debitur yang terkena bencana di Aceh dan Sumatra melalui restrukturisasi kredit senilai Rp12,6 triliun kepada 246.000 rekening.

Di pasar modal, OJK bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Keuangan dan SRO terus berkomitmen untuk percepatan inisiatif satgas integritas di pasar modal.

Terkait dengan dinamika di Timur Tengah, OJK meminta jasa keuangan mencermati situasi yang terjadi dan mengantisipasi dampak ke debitur serta ke pasar keuangan itu sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko (Dirjen PPR) Suminto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Plt. Dirjen SPSK) Kementerian Keuangan.

Penunjukan Purbaya dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro. "Iya, betul," ujar Deni kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Adapun, Suminto mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Dirjen SPSK sebelumnya yaitu Masyita Crystallin. Sejak 11 Februari 2026, Masyita resmi menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

"Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," demikian rilis Kemenkeu, Jumat (13/2/2026).

Adapun, Kemenkeu berharap Masyita Crystallin dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang.

Apalagi, selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita Crystallin berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan,pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Alih tugas ini, lanjut Kemenkeu, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia. "Seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip good governance," tutup rilis tersebut.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan segera mengalami rebound seiring dengan proses penunjukan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif yang telah mulai berjalan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait pergerakan IHSG yang masih menunggu kepastian kepemimpinan OJK, Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pasar akan segera merespons positif. “Ah, saya pikir sebentar lagi juga naik,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) Ketua OJK telah resmi memulai prosesnya pada hari yang sama. Menurutnya, tahapan awal seleksi sudah berjalan dan akan berlangsung cepat.

“Pansel dimulai sekarang kan. Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Saya pikir cepat, seminggu ini sudah ada yang disiapkan siapa yang akan jadi ketua,” jelasnya.

Purbaya menargetkan dalam waktu paling lambat dua minggu ke depan, OJK sudah memiliki ketua definitif. Kepastian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. “Dalam waktu dua minggu paling lambat kita sudah punya ketua OJK baru,” pungkasnya.

Pengunduran Diri

Sebelumnya, Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK pada Jumat (30/1/2026), menyusul gejolak pasar saham dalam dua hari terakhir yang dipicu pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut terjadi setelah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam rangka mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan di tengah dinamika pasar.

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan segera mengalami rebound seiring dengan proses penunjukan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif yang telah mulai berjalan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait pergerakan IHSG yang masih menunggu kepastian kepemimpinan OJK, Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pasar akan segera merespons positif. “Ah, saya pikir sebentar lagi juga naik,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) Ketua OJK telah resmi memulai prosesnya pada hari yang sama. Menurutnya, tahapan awal seleksi sudah berjalan dan akan berlangsung cepat.

“Pansel dimulai sekarang kan. Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Saya pikir cepat, seminggu ini sudah ada yang disiapkan siapa yang akan jadi ketua,” jelasnya.

Purbaya menargetkan dalam waktu paling lambat dua minggu ke depan, OJK sudah memiliki ketua definitif. Kepastian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. “Dalam waktu dua minggu paling lambat kita sudah punya ketua OJK baru,” pungkasnya.

Pengunduran Diri

Sebelumnya, Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK pada Jumat (30/1/2026), menyusul gejolak pasar saham dalam dua hari terakhir yang dipicu pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut terjadi setelah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam rangka mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan di tengah dinamika pasar.

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulis dalam keterangan, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.