Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan berbagai layanan transaksi nontunai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program digitalisasi sistem pembayaran dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Di sektor pengeluaran daerah, Bank Jateng telah mengintegrasikan layanan perbankan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Integrasi tersebut memungkinkan proses pencairan dana daerah dilakukan secara daring melalui sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) digital.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng Mas Waris mengatakan bahwa digitalisasi juga diperkuat melalui penyediaan layanan pembayaran berbasis QRIS guna mempermudah transaksi masyarakat maupun pemerintah daerah secara lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Bank Jateng menghadirkan layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi pemerintah daerah untuk mendukung transaksi pengeluaran secara online yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi layanan turut diperluas hingga tingkat desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan layanan Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Hingga kini, implementasi Siskeudes telah berjalan di 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Meski demikian, Waris mengakui percepatan transaksi nontunai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait resistensi masyarakat terhadap perubahan pola transaksi dari tunai ke digital.

“Tantangan terbesar masih pada resistensi terhadap transaksi nontunai. Generasi muda relatif sudah terbiasa menggunakan sistem cashless, sementara kelompok usia yang lebih senior masih cenderung memilih transaksi tunai,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) memastikam bahwa data transaksi yang wajib dilaporkan oleh bank atau penyelenggara laru kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mencakup data penggunaan kartu di merchant atau toko, bukan data transaksi individul.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta, sekaligus menanggapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

“Pertama-tama yang perlu disampaikan adalah bahwa DJP meminta penyelenggara kartu kredit untuk memberikan data penggunaan kartu kredit di merchant/toko. Bukan data atas transaksi individual pemegang kartu kredit,” kata Steve kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Dalam peraturan terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi ke DJP mulai Maret 2027.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

Seiring adanya kebijakan tersebut, Steve memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya.

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yg masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

27 Entitas Wajib Lapor

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027. Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Berikut Daftar Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit:

1. PT Bank Central Asia Tbk.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. PT Bank OCBC NISP Tbk.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

7. PT Bank Permata, Tbk.

8. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

10. PT Bank HSBC Indonesia

11. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

12. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

13. PT Bank UOB Indonesia

14. PT Bank DBS Indonesia

15. PT Bank Mega, Tbk.

16. PT Bank Mega Syariah

17. PT Bank MNC Internasional, Tbk

18. PT Bank Panin, Tbk

19. PT Bank KB Indonesia Tbk.

20. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

21. PT Bank Sinarmas Tbk

22. PT Bank ICBC Indonesia

23. PT AEON Credit Services

24. PT Honest Financial Technologies

25. PT Shinhan Indo Finance

26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk

27. PT Bank QNB Indonesia Tbk

Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Provinsi Bali terealisasi Rp21,93 miliar terhitung sejak program ini diluncurkan pada 2023 lampau.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan penggunaan KKI mulai naik pada 2025, dengan realisasi Rp18,12 miliar, sedangkan di 2024 hanya Rp3,9 miliar dan di 2023 hanya Rp210 juta. Penggunaan KKI melalui QRIS Rp17,92 miliar, sedangkan KKI fisik Rp293,131 juta.

Data tersebut menunjukkan penggunaan KKI dalam transaksi atau belanja pemerintah daerah masih rendah. "Perlu didorong lebih masif, terutama dengan memanfaatkan KKI online dalam pengadaan KKI online melalui e-katalog," jelas Erwin, Selasa (10/2/2026).

Bank Indonesia juga mencatat, pada 2025, penggunaan metode digital dan nondigital untuk penerimaan pajak dan retribusi telah mencapai 53,35%, lebih tinggi dari metode konvensional.

Menurut Erwin masih terdapat ruang peningkatan penerimaan retribusi dan pajak dengan menggunakan kanal digital dan QRIS. Data menunjukkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui kanal digital menunjukkan tren peningkatan. Proporsi penerimaan kanal digital juga terus meningkat mencapai 46,82% pada tahun 2025.

Bank Indonesia terus mendorong transaksi Pemda melalui digitalisasi di sisi penerimaan dan pengeluaran mendorong efisiensi transaksi daerah.

"Transaksi yang semakin cepat, transparan, dan nontunai meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta meminimalkan kebocoran penerimaan Pemda," kata Erwin.

Pemprov Bali dan Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah program untuk percepatan digitalisasi, di antaranya mengembangkan layanan digital terintegrasi melalui Samsat Kerti Digital dan penguatan konektivitas lewat Menara Turyapada guna meningkatkan PAD dan pemerataan akses sinyal.

Di Kabupaten Bangli, Pemkab dan BI meningkatkan akurasi dan kepatuhan pajak daerah dengan Perekam Data Transaksi (Pedati) sistem perekaman transaksi usaha secara real time.

Denpasar, Bali (ANTARA) -

BUMD Bank BPD Bali memperluas transaksi digital pemerintah daerah (pemda) melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur baru pembayaran daring (online payment) hingga Rp200 juta dalam setiap transaksi.

"Online payment dalam rangka belanja daerah dengan volume lebih tinggi," kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di sela Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menjelaskan pihaknya sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan transaksi digital pemerintah daerah dengan skema terbaru itu yang mulai diimplementasikan pada 2026.

Sebelumnya, bank milik pemerintah daerah di Bali itu telah mengimplementasikan transaksi KKI segmen pemerintah dengan metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan batasan nilai transaksi hingga Rp10 juta.

Kemudian, lanjut dia, transaksi kartu debit untuk pemerintah dengan batasan nilai transaksi hingga Rp25 juta dan saat ini merambah KKI segmen pemerintah dengan online payment.

Dengan skema tersebut, selain untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, juga mendukung kinerja usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) karena pembayaran menjadi lebih cepat masuk.

"Pemerintah daerah melakukan belanja lebih cepat dan bagi UMKM juga cepat mendapatkan uang kas dan membayar tenaga kerja juga lebih cepat," ucapnya.

Sudharma menambahkan pihaknya gencar melaksanakan literasi keuangan digital kepada masyarakat terkait transaksi digital yang semakin masif dan organisasi perangkat daerah terkait sistem pembayaran menggunakan KKI.

Selain sistem pembayaran, pihaknya juga meningkatkan digitalisasi akses keuangan yang inklusif kepada debitur.

Akses keuangan tersebut di antaranya dalam penyaluran kredit program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit program perumahan, hingga kredit alat, mesin pertanian (alsintan).

Atas partisipasi peningkatan akses keuangan digital, Bank Indonesia Provinsi Bali memberikan dua penghargaan kepada Bank BPD Bali di sela PTBI 2025 sebagai penyedia jasa pembayaran (PJP) teraktif dalam literasi akses keuangan digitalisasi dan pelindungan konsumen (Eling Raga) serta teraktif dalam memberikan akses keuangan.

"BI melihat hal itu sebagai bagian dari upaya industri jasa keuangan khususnya bank membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan mendukung Astacita," ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bank Mega Syariah mencatat produk kartu pembiayaan Syariah Card mengalami pertumbuhan pesat.

Tercatat, realisasi pembiayaan Syariah Card hingga September 2025 mencapai Rp222,06 miliar atau tumbuh 130 persen bila dibandingkan dengan posisi September 2024, Rp125,54 miliar.

Sejalan dengan itu, jumlah kartu yang diterbitkan juga meningkat signifikan, tumbuh sekitar 118 persen (yoy).

Syariah Card Division Head Bank Mega Syariah Eva Dahlia mengatakan pertumbuhan signifikan ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap produk kartu pembiayaan berbasis prinsip syariah yang transparan dan bebas riba.

"Kami melihat tren penggunaan Syariah Card terus meningkat seiring dengan semakin tingginya literasi keuangan syariah masyarakat. Nasabah tidak hanya menggunakan kartu ini untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga produktif dan sosial, seperti berbelanja di merchant halal, perjalanan ibadah, hingga menyalurkan sedekah," ujar Eva melalui keterangan resmi, Jumat (24/10).

Eva menjelaskan strategi pengembangan Syariah Card dilakukan melalui kolaborasi dengan ekosistem CT Corpora, digitalisasi fitur di aplikasi m-Syariah, perluasan jaringan merchant, serta program promosi poin yang dapat ditukar dengan sedekah.

Inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Bank Mega Syariah dalam industri kartu pembiayaan syariah dan meningkatkan loyalitas nasabah di segmen ritel.

Pesatnya pertumbuhan Syariah Card sejalan dengan tren penggunaan kartu kredit di Indonesia.

Data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat, hingga Juni 2025 jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 18,8 juta kartu, tumbuh 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah tren tersebut, bank-bank syariah berperan menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya melalui produk kartu pembiayaan atau Syariah Card.

Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang berbasis bunga, kartu pembiayaan syariah beroperasi dengan prinsip tanpa riba dan menggunakan tiga akad utama: kafalah (penjaminan), ijarah (jasa), dan qardh (pinjaman kebajikan).

Melalui skema ini, bank tidak membebankan bunga atau denda keterlambatan berbasis persentase, melainkan ujrah (fee layanan) yang disepakati di awal, sementara sanksi keterlambatan bersifat sosial (ta'widh) dan disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan.

Sumber pendapatan bank syariah dari kartu pembiayaan berasal dari ujrah, biaya tahunan, biaya keanggotaan, dan merchant fee, seluruhnya dijalankan secara transparan tanpa unsur riba.

Model ini menegaskan pergeseran menuju sistem fee-based income yang etis dan berkelanjutan.

Bagi nasabah, kartu pembiayaan syariah memberikan kemudahan transaksi, cicilan tanpa bunga di merchant tertentu, akses promo, serta kepastian bahwa seluruh aktivitas finansial dilakukan sesuai prinsip halal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penggunaan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terus melonjak, bahkan telah melewati pengguna kartu kredit di Indonesia.

Airlangga melihat bahwa perkembangan tersebut telah membuat para 'operator' gerah. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan siapa operator yang dimaksudnya.

"QRIS rupanya menyalip penggunaan creditcard, makanya berbagai operator mulai jengah melihat bagaimana kita bisa bergerak cepat dan jumlah pengguna QRIS sudah 56 juta," ujar Airlangga dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sebagai perbandingan, Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Bank Indonesia menunjukkan bahwa volume transaksi kartu kredit pada bulan keempat tahun ini mencapai 40,67 juta transaksi. Sementara jumlah kartu kredit tercatat mencapai 18,68 juta per April 2025.

Airlangga menjelaskan bahwa otoritas terus berupaya memperkuat perekonomian dan nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, sambungnya, Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara lain agar QRIS bisa digunakan di Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea, dan United Arab Emirates.

"Jadi kita mempunyai resilience [ketahanan]. Jadi jangan khawatir di bidang digital itu kita kalah, kita di digital ini sangat menguasai," klaimnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$150 miliar. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital yang pesat di Indonesia turut mendorong bisnis logistik dan warehouse yang tumbuh 8% atau di atas pertumbuhan ekonomi (5,12% pada kuartal II/2025).

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) memang sempat menyoroti penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Mereka menganggap sistem pembayaran itu sedikit banyak merugikan AS.

Sorotan tersebut tercantum dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025, yang terbit pada akhir Maret lalu atau beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal.

Menelisik dokumen NTE, perusahaan-perusahaan AS termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan Peraturan Bank Indonesia No. 21/2019 yang menetapkan QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia.

Dokumen menyebutkan para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah.

“Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis dokumen NTE tersebut.