Pada akhirnya, premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kondisi fiskal Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal untuk menekan biaya utang dan menjaga keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kenaikan BI Rate maupun berbagai perkembangan di pasar keuangan global hanya dapat meredakan tekanan dalam jangka pendek. Pada akhirnya, premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kondisi fiskal Indonesia,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Yusuf, pemerintah menghadapi situasi di mana investor meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Minat pada lelang SUN juga cenderung melemah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga biaya pendanaan berpotensi meningkat.

Investor asing sempat mencatat arus keluar pada kuartal pertama mulai kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Namun, sebagian besar dana asing tersebut masih terkonsentrasi pada instrumen berjangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

“Ini menunjukkan bahwa likuiditas masih tersedia, tetapi biaya dana meningkat dan preferensi investor bergeser ke tenor yang lebih pendek,” imbuhnya.

Dalam menghadapi situasi tersebut, lanjut Yusuf, pemerintah perlu mempertahankan strategi pembiayaan yang aktif dan fleksibel.

Pemerintah dinilai tak perlu memaksakan penyerapan dana melalui lelang ketika permintaan rendah dan yield yang diminta investor dinilai terlalu mahal. Sebaliknya, penerbitan surat utang dapat dioptimalkan pada saat kondisi pasar lebih kondusif sehingga biaya pembiayaan dapat ditekan.

Diversifikasi sumber pembiayaan juga dinilai penting. Selain mengandalkan penerbitan SUN konvensional, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen SBN ritel untuk menyerap dana investor domestik.

Penerbitan obligasi valas juga masih berpotensi menjadi alternatif karena tetap mendapat respons positif dari investor global.

Di sisi lain, pengelolaan profil jatuh tempo utang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi konsentrasi pembayaran pada periode tertentu yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan di masa mendatang.

“Ketersediaan bantalan kas serta koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia juga diperlukan agar pemerintah memiliki ruang untuk memilih waktu pembiayaan yang paling efisien,” ujar Yusuf menambahkan.

Meski demikian, Yusuf menggarisbawahi, faktor yang paling menentukan dalam menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali adalah kredibilitas kebijakan fiskal.

Kenaikan suku bunga acuan maupun perubahan kondisi pasar global hanya memberikan pengaruh jangka pendek. Dalam jangka lebih panjang, besaran premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kesehatan fiskal Indonesia.

Kekhawatiran mengenai pelebaran defisit anggaran, lemahnya penerimaan negara, maupun prospek fiskal ke depan dapat mendorong investor meminta yield yang lebih tinggi.

Karena itu, Yusuf berpendapat langkah paling efektif untuk menekan biaya utang bukan sekadar menambah penerbitan surat utang, melainkan menjaga disiplin fiskal, memastikan target penerimaan negara tercapai, mempertahankan status investment grade, serta memperkuat tata kelola dan transparansi pasar keuangan.

“Dengan demikian, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai defisit APBN secara berkelanjutan meskipun ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Senior Policy Advisor Center Policy Development (CPD) Ruddy Gobel menilai reformasi subsidi energi bisa memperkuat kredibilitas fiskal, sekaligus merealisasikan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk transisi energi.

“Reformasi subsidi akan membantu memperkuat atau memberi sinyal pada pasar bahwa pemerintah sedang memperbaiki kredibilitas fiskal, dan itu akan berdampak positif bagi rupiah,” ujar Ruddy dalam acara bertajuk “Reformasi Subsidi BBM Melalui Elektrifikasi Transportasi” yang digelar di Jakarta, Kamis.

Ruddy mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berada dalam kondisi yang lebih baik untuk menjalankan reformasi subsidi energi lantaran berbagai modalitas yang telah disiapkan dua pemerintahan sebelumnya.

Berbagai pilot reformasi subsidi dan uji coba kebijakan, seperti MyPertamina dan biometrik, telah dilakukan.

Tak hanya itu, inklusifitas keuangan masyarakat semakin membaik seiring bertambahnya pembayaran digital. Akurasi penargetan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga telah lebih baik.

“Fiskal kita terbatas, karena itu pemanfaatannya harus fokus pada pembiayaan program yang produktif untuk mendorong investasi atau transformatif, guna mendorong transisi energi,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono mengatakan bahwa reformasi subsidi energi semakin mendesak untuk dilakukan.

Studi IISD menunjukkan sepanjang kuartal I-2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi Indonesia telah mencapai Rp118,7 triliun—meroket 266,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Besaran tersebut diprediksi semakin membengkak di tengah kenaikan harga energi dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Jika Indonesia tetap bertahan dengan mekanisme subsidi yang sama, kata dia, ruang fiskal pemerintah akan terus tertekan dan Indonesia akan selalu rentan terhadap gejolak global.

Meskipun harga minyak dunia tidak mengalami lonjakan, pergerakan nilai tukar rupiah yang fluktuatif tetap dapat menimbulkan tekanan fiskal yang besar bagi pemerintah.

“Melalui mekanisme subsidi yang lebih terarah pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengurangi beban fiskal. Pendekatan ini juga lebih mungkin untuk survive secara politis dalam jangka panjang,” ucap Anissa.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), pertumbuhan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Hanya saja, ada ‘biaya’ yang harus dibayar pemerintah dari pencapaian itu.

Hingga akhir Maret 2026, defisit keseimbangan primer APBN sudah mencapai Rp95,8 triliun. Realisasi itu telah melewati pagu keseimbangan primer APBN 2026 yang sejatinya dipatok defisit Rp89,7 triliun sepanjang tahun.

Apabila keseimbangan primer defisit, artinya pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja pokok pemerintah–bahkan sebelum memperhitungkan bunga utang. Keseimbangan primer berbeda dengan defisit APBN biasa, yang juga menghitung pembayaran bunga utang.

Singkatnya, defisit keseimbangan primer mencerminkan ketimpangan pengeluaran (tanpa menghitung pembayaran utang) daripada pemasukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang menegaskan bahwa pemerintah sengaja menggenjot belanja sejak awal tahun agar efeknya ke perekonomian bisa merata alias tidak menumpuk pada akhir tahun seperti yang kerap terjadi selama ini.

“Ini kan dipercepat belanjanya ke depan, otomatis kan defisitnya [keseimbangan primer] meningkat. Tapi nanti kan dengan jalannya waktu,income[pendapat] juga naik,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Adapun, belanja negara sudah mencapai Rp815,0 triliun pada akhir Maret 2026. Realisasi itu naik drastis 31,4% YoY.

Dampaknya ke perekonomian memang terasa. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.

"Berdasarkan komponen pembentukan PDB menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh jauh lebih tinggi (21,81%) dibandingkan konsumsi rumah tangga (5,52%), investasi (5,96%), ekspor (0,9%), konsumsi lembaga non-profit (6,28%), dan impor (7,18%) pada kuartal I/2026."

Kendati demikian, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai perkembangan defisit keseimbangan primer pada tiga bulan pertama tahun ini merupakan indikasi nyata bahwa tekanan fiskal datang jauh lebih cepat dari desain awal pemerintah.

"Jika belanja yang cepat ini tidak diikuti perbaikan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, maka defisit APBN berisiko melebar lebih cepat dari target. Ini adalah lampu kuning bahwa APBN perlu segera kembali ke jalur yang lebih terkendali," tegas Josua kepadaBisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, strategi percepatan belanja awal tahun menyimpan risiko apabila laju pendapatan negara tidak mampu mengimbangi pada kuartal-kuartal berikutnya. Akibatnya, terjadi pelebaran yang berpotensi memicu sejumlah dampak negatif.

Pertama, peningkatan kebutuhan pembiayaan. Josua memproyeksikan defisit APBN 2026 kini berpotensi melebar ke kisaran 2,75%—2,95% PDB, di atas target awal 2,68%.

'Biaya' yang Harus Dibayar

Konsekuensinya, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat berharga negara (SBN) alias utang. Dia memperkirakan neto penerbitan SBN bisa menembus Rp749,2 triliun, naik dari Rp588 triliun pada 2025.

Akibatnya, tingginya pasokan obligasi di tengah ketidakpastian global dan tren suku bunga tinggi akan membuat imbal hasil (yield) SBN sulit ditekan.

Kedua, tekanan terhadap kredibilitas fiskal. Josua mengingatkan bahwa pasar saat ini sangat menyoroti kualitas defisit anggaran.

Jika defisit digunakan untuk belanja produktif dan perlindungan sosial yang tepat sasaran maka pasar cenderung dapat menoleransi. Sebaliknya, jika pelebaran dipicu oleh belanja rutin dan subsidi yang meleset dari target maka persepsi investor akan memburuk.

Josua mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s sebelumnya telah memangkasoutlookIndonesia menjadi negatif akibat meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal.

Ketiga, ruang fiskal untuk meredam guncangan (shock absorber) semakin sempit. Josua menjelaskan dengan keseimbangan primer yang sudah terkuras, kemampuan APBN untuk menahan gejolak harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi makin terbatas.

Dia memaparkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% berpotensi menambah beban subsidi energi hingga Rp97 triliun. Kondisi ini pada gilirannya dapat memperbesar kekhawatiran pasar, sehingga memperparah tekanan terhadap pasar obligasi dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Ke depan, Josua menyarankan pemerintah untuk memperjelas strategi pengendalian defisit pada paruh kedua tahun ini. Pemangkasan belanja secara drastis tidak direkomendasikan karena dapat memukul laju pertumbuhan.

"Belanja harus dipilah lebih ketat. Belanja operasional yang tidak mendesak, program yang belum siap jalan, dan subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dievaluasi dengan tetap menjaga tata kelola keuangan negara yang baik," pungkasnya.

Senada, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti jika defisit keseimbangan primer sudah dalam sejak awal maka kebutuhan pembiayaan otomatis naik lebih cepat.

Akibatnya, sambung Yusuf, pemerintah jadi harus lebih aktif menerbitkan obligasi dari awal tahun. Dalam situasi tertentu, dia khawatir terjadi tekanan di pasar SBN yang mendorongyieldnaik dan akhirnya biaya utang ikut naik.

“Kalau terus berlanjut, sektor swasta juga bisa ikut terdorong keluar karena ruang pembiayaan makin sempit,” ungkapnya kepadaBisnis, Rabu (6/5/2026).

Di samping itu, Yusuf meyakini strategi belanja awal tahun masih aman apabila semester kedua penerimaan negara bisa terkejar. Sebaliknya, jika penerimaan tidak terakselerasi maka defisit tahunan bisa melebar dari target sehingga ruang fiskal menjadi makin terbatas, padahal kondisi global juga belum stabil.

Selain itu, dia menjelaskan defisit primer yang sudah dalam dari awal akan membuat utang dan beban bunga ke depan juga akan lebih berat. Menurutnya, dampak tersebut tidak langsung terasa melainkan secara perlahan.

“Persepsi investor juga bisa ikut terpengaruh kalau arah fiskalnya terlihat terlalu longgar tanpa penyeimbang di sisi penerimaan,” katanya.

Purbaya sendiri percaya diri penerimaan negara akan terus membaik pada kuartal-kuartal selanjutnya. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengerem belanja negara meski defisit keseimbangan negara sudah melebih pagu sejak kuartal pertama.

Bendahara negara itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah setiap belanja pemerintah bisa semakin berdampak.

“Kita akan kendalikan setiap rupiah kita belanjakan memberikan dampak yang maksimal ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Aliran modal asing di pasar surat berharga negara (SBN) terpantau masih gradual. Analis melihat faktor suku bunga hingga pelemahan rupiah menjadi sorotan investor.

Berdasarkan data PHEI, secara year to date, posisi investor asing di SBN masih mencatatkan net outflow sekitar Rp21 triliun. Meski demikian, porsi kepemilikan asing yang masih di bawah rata-rata historis justru membuka ruang bagi potensi peningkatan ke depan.

Dari sisi imbal hasil, yield SBN mulai menunjukkan perbaikan. Sepanjang tahun berjalan, yield bergerak volatil dengan kecenderungan menurun terbatas, mengikuti pergerakan yield global. Memasuki April, yield mulai stabil dan cenderung turun. Untuk tenor 10 tahun, yield berada di kisaran 6,68% atau naik sekitar 51,27 basis poin sejak awal tahun.

Sementara itu di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai rebound dengan mencatatkan performa gemilang sepanjang periode perdagangan 6 April 2026—10 April 2026. IHSG berhasil menguat signifikan sebesar 6,14% dan parkir di level 7.458,496, naik dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 7.026,782.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI Salvian Fernando menilai penguatan IHSG memang mencerminkan mulai pulihnya minat risiko atau risk appetite investor terhadap aset Indonesia. Namun, transmisi sentimen positif tersebut belum sepenuhnya mengalir ke pasar obligasi.

Investor global dinilai masih lebih sensitif terhadap faktor eksternal seperti arah suku bunga global dan stabilitas nilai tukar, dibandingkan dengan pergerakan di pasar ekuitas.

“Untuk pasar SBN, aliran asing masih cenderung lebih gradual. Investor global umumnya lebih sensitif terhadap faktor suku bunga global dan stabilitas nilai tukar dibandingkan pasar saham, sehingga transmisi rebound equity ke bond belum sepenuhnya kuat,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dia pun memproyeksikan ke depan, peluang kembalinya aliran dana asing ke pasar obligasi Indonesia masih terbuka. Sejumlah faktor kunci yang akan menjadi penentu antara lain arah kebijakan suku bunga global, khususnya dari bank sentral AS, stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi domestik yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai minat asing mulai muncul, meski belum besar. Indikasi tersebut terlihat dari penurunan yield dan kenaikan harga obligasi.

“Kenaikan IHSG diikuti dengan penurunan yield obligasi serta penguatan indeks obligasi, meskipun arus dana asing secara kumulatif masih terbatas,” ujarnya.

Dia menambahkan investor saat ini cenderung memburu obligasi tenor menengah, baik dari kalangan asing maupun domestik. Pergerakan pasar obligasi juga relatif sejalan dengan penguatan IHSG, meskipun arus dana asing secara keseluruhan masih terbatas.

Ke depan, peluang masuknya kembali investor asing ke pasar SBN sangat bergantung pada meredanya ketidakpastian global, terutama konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan ini berdampak luas, mulai dari lonjakan harga minyak hingga tekanan inflasi global.

Selain itu, faktor domestik seperti stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah juga menjadi pertimbangan utama investor asing. Diikuti dengan selisih imbal hasil atau yield spread yang tetap menarik dibandingkan obligasi global menjadi daya tarik tambahan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredibilitas fiskal pemerintah dipertaruhkan ketika wacana untuk memperlebar batas defisit anggaran di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) semakin kuat. Apalagi, wacana itu muncul ketika rasio pajak masih sangat rendah dan beban utang semakin melonjak cukup tinggi pasca pandemi Covid-19.

Selain itu, wacana pelebaran ruang fiskal itu juga bisa menggerus kepercayaan para pelaku pasar yang sejak awal tahun terus dilanda oleh sentimen negatif.

Adapun, wacana pelebaran batas defisit anggaran itu secara eksplisit telah diungkapkan oleh sejumlah menteri di kabinet Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya, misalnya, bahkan mengaku siap jika rencana itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“"Saya tidak tahu. Saya kan cuma tangan Presiden. Kalau ada perintah, ya kita jalankan," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan bicara lebih jauh lagi. Airlangga menyinggung kondisi geopolitik global yang membuat harga minyak mentah mendidih.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Rasio Pajak Masih Rendah

Persoalannya, rencana untuk memperlebar ruang fiskal itu itu terjadi ketika saat rasio pajak rendah dan beban utang di APBN cukup besar. Tanpa ada perubahan baik dari sisi kinerja penerimaan dan pengelolaan utang, perubahan batas defisit APBN itu akan menjadi senjara makan tuan.

Sekadar ilustrasi, penerimaan pajak pada tahun 2025 hanya di angka Rp1.917,6 triliun atau hanya 8,2% dari produk domestik bruto. Angka ini terendah sejak tahun 2017 dengan mengesampingkan kinerja tahun 2020-2021 yang pada waktu itu sedang terjadi pandemi.

Sebaliknya rasio utang pemerintah pusat justru nyaris mencetak rekor pandemi. Total realisasi utang pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp736,3 triliun, jika digabungkan dengan total outstanding utang pada tahun 2024 sebesar Rp8.813,16 triliun, posisi utang pemerintah pada tahun 2025 sebesar Rp9.549,36 triliun.

Artinya jika dibagi dengan estimasi PDB nominal di angka Rp23.272,51 triliun, perbandingan utang dengan PDB mencapai 41,03%.

Tidak sampai di situ, saat ini APBN juga semakin terbebani dengan pembayaran bunga utang yang porsinya cukup besar. Estimasi sementara Bisnis yang dihitung berdasarkan skema selisih defisit anggaran dengan keseimbangan primer, pembayaran bunga utang menembus angka Rp99,8 triliun pada Februari 2026.

Jumlah ini setara 27,8% dari total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau 28,8% jika dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun pada bulan lalu.

Selain itu, kalau mengacu kepada pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), interest debt ratio yang menunjukkan kemampuan pendapatan negara untuk membayar bunga utang tercatat naik dari posisi Februari 2025. Interest ratio Februari tahun lalu tercatat hanya sebesar 24,98%. Sementara pada posisi bulan yang sama tahun 2026, angkanya naik menjadi 28,8%.

Penaikan angka interest debt ratio ini mengonfirmasi bahwa saat ini posisi pemerintah semakin tergantung terhadap utang untuk membiayai operasional.

Risiko ke Pasar Keuangan

Di sisi lain, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Lebih lanjut, CSIS menepis argumen yang menjadikan eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai rasionalisasi untuk memperlebar defisit ruang fiskal. Deni membandingkan situasi saat ini dengan krisis pandemi Covid-19, yang mana pelonggaran defisit di atas 3% masih dapat dimaklumi karena perekonomian global terhenti dan mayoritas negara menempuh langkah serupa.

"Sekarang kalau di saat krisis Timur Tengah hari ini, itu kan tidak semua negara melakukannya [pelebaran defisit]. Nanti investor asing memandangnya lain; yang ada adalah capital outflow yang besar, SBN [surat berharga negara] makin tidak dipercaya oleh pasar, dan rating kita malah makin turun," ujar Deni.

Alih-alih menyalahkan gejolak geopolitik global, Deni justru menyoroti akar masalah dari membengkaknya beban APBN saat ini. Dia menilai wacana pembebasan defisit 3% dipicu oleh keengganan pemerintah untuk mengambil keputusan sulit dan tidak populis dalam menyehatkan postur anggaran.

Pemerintah dinilai tengah mengambil jalan pintas demi mengakomodasi pendanaan berbagai program baru yang membebani kas negara, serta mempertahankan besaran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

"Pembebasan defisit 3% itu kan di saat bersamaan kita punya program-program yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat kayak MBG [makan bergizi gratis], Kooperasi Merah Putih, dan lain-lain, sama subsidi BBM yang besar, yang sebenarnya harusnya tidak kita lakukan," papar Deni.

CSIS mewanti-wanti, jika pemerintah bersikeras mengambil jalan gampang dengan membongkar aturan disiplin fiskal tersebut maka konsekuensi yang harus ditanggung perekonomian domestik akan sangat fatal. Selain memicu kaburnya modal asing secara masif, fundamental nilai tukar rupiah juga akan terus terdepresiasi.

"Jadi kita menghindari masalah, caranya ya ngambil jalan pintas, ngambil jalan gampang saja. Itu takutnya malah konsekuensinya ke perekonomian kita, stabilitas, dan malah mempercepat ke krisis karena capital outflow yang besar, depresiasi rupiah, dan lain-lain," tutup Deni.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (12/3/2026) diramal melemah. Rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp16.880 sampai Rp16.910.

Pada perdagangan kemarin, rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS . Konflik geopolitik dan indikator data ekonomi domestik menjadi sentimen utama yang menyertai rupiah di pasar keuangan.

Melansir Bloomberg, nilai tukar rupiah terdepresiasi 0,14% atau 23 poin ke Rp16.886 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS naik tipis 0,05% ke 98,87.

Rupiah terdepresiasi meskipun indeks dolar AS sedang melemah dari level tertingginya dalam 3 bulan terakhir imbas konflik geopoilitik global. Trading Economics mencatat, faktor domestik membebani sentimen rupiah di pasar keuangan. Cadangan devisa turun ke level terendah tiga bulan pada bulan Februari. Dari sisi data, kepercayaan konsumen juga menurun pada bulan Februari setelah mencapai level tertinggi satu tahun pada bulan Januari, mencerminkan tekanan biaya yang meningkat menjelang Idul Fitri.

Sementara itu, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari sisi sentimen luar negeri, pasar sedang terguncang oleh gangguan pasokan energi global karena Iran mulai memblokir Selat Hormuz sebagai tanggapan terhadap serangan AS dan Israel. Teheran mengatakan akan terus menyerang kapal-kapal di selat tersebut hingga penghentian permusuhan terhadap Republik Islam.

"Presiden AS Donald Trump mengklaim minggu ini bahwa perang hampir berakhir. Tetapi Iran menolak klaimnya, menyatakan bahwa Teheran akan memutuskan kapan konflik berakhir," jelas Ibrahim.

Ibrahim juga menjelaskan bahwa saat ini kredibilitas fiskal Indonesia sedang disorot pasar global, sejalan dengan lembaga pemeringkat dunia yang merilis pandangannya terhadap Indonesia, yakni Moody's, S&P dan Fitch.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mendapat banyak kritikan karena nilai tukar rupiah yang sempat menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, dia memastikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini akibat eskalasi konflik antara Israel-Amerika Serikat Vs Iran. Purbaya juga optimistis nilai tukar rupiah tetap akan terjaga.

Purbaya menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik yang mengerek ketidakpastian, tekanan yang mendera sektor keuangan domestik terbilang moderat. Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini terjadi sejalan dengan tren penguatan dolar AS secara global.

"Rupiah terdepresiasi secara moderat, sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers [sebanding]. Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat," katanya di konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat hanya mengalami depresiasi sebesar 0,3% sejak Israel-AS meluncurkan rudal ke Iran pada 28 Februari 2026 waktu setempat.

Purbaya menjelaskan angka pelemahan tersebut jauh lebih baik apabila disandingkan dengan kinerja mata uang negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dia membandingkan dengan ringgit Malaysia tercatat melemah hingga 0,5%, sedangkan baht Thailand terdepresiasi lebih dalam hingga 1,6%.

"Jadi, kita masih lumayan. Jadi bukan lihat level [kursnya] saja, tetapi kita lihat seberapa besar dampak pelemahannya. Dari situ, posisi kita masih lumayan," tegasnya.

Lebih lanjut, bendahara negara ini menekankan bahwa daya tahan rupiah yang lebih baik dibandingkan negara kawasan memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional. Kondisi tersebut, kata Purbaya, membuktikan bahwa pasar dan investor global masih memandang Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang solid.

"Kita masih oke, artinya kita masih dianggap mampu menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik, serta fondasi ekonomi kita yang tangguh," pungkasnya.

Sebagai catatan, rupiah sempat menembus batas psikologis di atas Rp17.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional baik menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dianggap sebagai biang keladi dari lunturnya kredibilitas fiskal pemerintah.

Sorotan teranyar datang dari tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody's, S&P dan Fitch. Menariknya, dari 3 lembaga tersebut, hanya S&P yang masih mempertahankan prospek atau outlook stabil. Dua lainnya yaitu Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil ke negatif.

Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah. Kinerja setoran pajak, yang menjadi tumpuan pendapatan negara dianggap tidak sejalan dengan beban belanja pemerintah.

Sekadar contoh, pelebaran defisit APBN 2025 yang menembus 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) telah mempersempit ruang fiskal pemerintah. Defisit itu melebar dari target UU APBN 2025 yakni 2,53%. Pemicunya, setoran pajak tidak sesuai ekspektasi hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target tahun 2025.

Selain ketiga lembaga tersebut, isu kredibilitas fiskal dan setoran pajak juga disorot Bank Dunia (World Bank) dalam Country Program Evaluation Report pada tahun fiskal 2013-2023. Bank Dunia menilai selama 10 tahun pemerintah dianggap tidak optimal meningkatkan performa penerimaan pajak. Hal itu tampak dari angka rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah untuk ukuran negara G20. Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia turun ke 9,31% terhadap PDB.

Adapun kalau mengacu kepada kajian Bank Dunia, penyebab kinerja rasio pajak tidak sesuai ekspektasi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. "Kesenjangan pendapatan disebabkan oleh rendahnya kepatuhan di kalangan wajib pajak di banyak sektor dan kebijakan pajak yang penuh dengan pengecualian dan ambang batas," terang Bank Dunia pada laporan yang diterbitkan Februari 2026 itu, dikutip Selasa (10/3/2026).

Meski demikian, lembaga internasional itu mengungkap pernah memberikan asistensi proyek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan proyek bernama PINTAR, atau Project for Indonesian Tax Administration Reform. Namun, proyek itu dibatalkan pada 2012 silam.

Prospek Menurut Fitch

Di sisi lain, Fitch memperkirakan penerimaan negara tidak akan naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal. Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Angka ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, mengalami shotfall sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 triliun atau melebihi target APBN. Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Apa Kata Purbaya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai penurunan outlook kredit rating oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch disebabkan oleh anggapan bahwa adanya kelemahan struktural pada APBN.

Padahal, Purbaya mengeklaim pemerintah masih bisa melakukan ekspansi untuk pertumbuhan ekonomi tanpa harus mendorong defisit fiskal melewati batas 3% terhadap PDB.

"Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan [ekonomi], kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20, tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya defisitnya di atas 4%, Malaysia juga di atas 4% kalau enggak salah ya? Vietnam di atas 4 tuh. Tetapi kenapa yang di-incer Indonesia?," terangnya di kantor Kemenkeu, Jumat (6/3/2026).

Purbaya memahami kekhawatiran berbagai lembaga tersebut terhadap penerimaan negara. Namun, dia memastikan dengan pembenahan internal yang dilakukan olehnya terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa membantu kinerja penerimaan negara tahun ini.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan bahwa penerimaan pajak pada Januari dan Februari 2026 sama-sama tumbuh 30% (yoy). Dia menilai ini menjadi indikasi awal perbaikan ekonomi.

Apabila pajak khususnya bisa tumbuh rata-rata 30% pada tahun ini, maka target Rp2.357,7 triliun diperkirakan bisa tercapai. "Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30%. Artinya stabil di sana dan kami akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan melakukan roadshow ke luar negeri usai kredibilitas pengelolaan fiskal disorot Fitch hingga Moody's.

Sekadar informasi, Moody's Ratings pada Februari 2026 memberikan outlook negatif terhadap Indonesia namun tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2. Langkah serupa juga dilakukan Fitch pekan ini dengan merevisi prospek Indonesia dari stabil ke negatif meskipun mempertahankan peringkat BBB.

Salah satu alasan penurunan sovereign credit rating Indonesia itu adalah kondisi fiskal Indonesia. Di tengah basis penerimaan yang lemah, akselerasi belanja pemerintah dan beban bunga utang dikhawatirkan semakin memperlebar defisit APBN.

Purbaya pun menyampaikan rencananya ke luar negeri untuk memberitahukan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Meskipun sebelumnya dia menyatakan tidak ingin ke luar negeri sebelum ekonomi Indonesia tumbuh sampai 6%.

"Jadi itu kesalahan saya juga karena saya enggak ke luar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya enggak akan ke luar negeri. Tetapi sekarang mesti berubah, mesti marketing juga keadaan kita seperti apa. Jadi April saya akan ke luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngertilah apa yang dikerjakan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya kemudian mempertanyakan mengapa lembaga-lembaga pemeringkat asing itu justru tidak membandingkan Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya, dengan kondisi fiskal defisit hingga di atas 4%.

Belum lagi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sesumbar bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% atau tertinggi di negara-negara G20.

"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung," tuturnya.

Purbaya juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berhasil dikendalikan tanpa harus menembus batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

"Tanpa menembus batas fiskal, kami bisa membalikkan ekonomi yang tumbuhnya tertinggi ngalahin China segala macem. Tetapi tetap saja tidak laku, artinya ada visi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga pemeringkat tadi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam sepekan terkoreksi 1,37% dari 9.075 ke 8.951. Pelemahan indeks juga diikuti dengan net sell asing mencapai Rp3,25 triliun.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata menjabarkan stimulus dan sentimen yang akan menjadi perhatian utama pasar di pekan depan. Dari global, perhatian pelaku pasar akan tertuju pada rapat Federal Open Market Committee (FOMC) 27–28 Januari 2026.

"Termasuk juga konferensi pers pasca keputusan yang biasanya menjadi penentu utama risk appetite pasar emerging market serta arah imbal hasil dolar AS, dengan implikasi langsung ke rupiah dan IHSG," ujar Liza kepada Bisnis, dikutip Minggu (25/1/2026).

Liza mencatat, pada pelemahan IHSG pekan lalu rupiah sempat menyentuh rekor terendah di sekitar Rp16.985 per dolar AS.

Selain itu, juga ada kekhawatiran investor terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan independensi bank sentral sehingga mendorong kenaikan risk premium aset Indonesia, membuat dana asing hengkang dan IHSG melemah.

Masih dari Amerika Serikat, menurutnya pasar juga akan mencermati rilis inflasi AS berbasis personal consumption expenditure price index (PCE) sebagai acuan inflasi favorit The Fed, data aktivitas seperti Purchasing Managers Index (PMI), serta kelanjutan earnings season global yang berpotensi menggeser sentimen ekuitas regional.

Berikutnya sentimen yang datang dari Asia, Liza menjelaskan bahwa dinamika suku bunga Jepang dan pergerakan Japanese Government Bonds (JGB)/yen masih sensitif setelah Bank of Japan menahan suku bunga di 0,75% dengan nada lebih hawkish dan menaikkan proyeksi ekonomi, sementara volatilitas pasar obligasi Jepang meningkat seiring isu politik-fiskal.

"Di dalam negeri, sentimen yang paling ditunggu bukan hanya rilis data ekonomi, tetapi juga konsistensi komunikasi kebijakan, komitmen terhadap disiplin fiskal, independensi BI, serta langkah konkret stabilisasi rupiah melalui instrumen moneter dan intervensi pasar. Faktor-faktor ini lah yang akan menentukan arah risk premium Indonesia dalam jangka pendek," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera memperkuat kredibilitas fiskal dan konsistensi kebijakan dalam menghadapi kondisi pelemahan rupiah saat ini.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan upaya menstabilkan rupiah tidak cukup hanya dengan meredam gejolak jangka pendek di pasar valuta asing. Menurut dia, langkah yang lebih mendasar diperlukan untuk menurunkan sumber kekhawatiran pelaku pasar yang mendorong peningkatan permintaan dolar AS.

“Saat rupiah melemah mendekati rekor terendah karena kekhawatiran fiskal, Pemerintah perlu memperkuat kredibilitas fiskal lewat jalur yang terlihat dan terukur, menutup celah penerimaan, menjaga belanja tetap tepat sasaran, memperjelas sumber pembiayaan defisit, serta memberi sinyal yang konsisten bahwa arah kebijakan tidak berubah-ubah,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Di sisi moneter, Bank Indonesia dipandang perlu menerapkan kombinasi strategi stabilisasi dan penguatan kepercayaan pasar. Langkah tersebut mencakup intervensi valuta asing yang terukur untuk meredam volatilitas, menjaga imbal hasil aset berdenominasi rupiah tetap menarik, memastikan inflasi terkendali, memperluas ketersediaan instrumen lindung nilai, serta menjaga likuiditas agar pasar tidak panik saat permintaan valuta asing meningkat.

Meski demikian, Josua menilai pelemahan rupiah tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kepercayaan investor asing terhadap fundamental ekonomi nasional. “Dalam praktiknya, rupiah bisa tetap tertekan meskipun arus dana asing mengalir ke pasar keuangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap nilai tukar kerap dipicu oleh besarnya kebutuhan dolar untuk impor, pembayaran utang luar negeri, pengadaan bahan baku, hingga aksi berjaga-jaga pelaku usaha. Faktor-faktor tersebut sering kali melampaui pasokan valuta asing harian. Menurut Josua, tekanan rupiah berasal dari kombinasi faktor global, kebutuhan valas domestik, serta persepsi risiko fiskal yang belum sepenuhnya mereda.

Josua juga menilai keberlanjutan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke depan akan ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni stabilitas nilai tukar dan arah kebijakan suku bunga, kredibilitas fiskal serta kepastian kebijakan pemerintah, dan prospek laba emiten yang ditopang kualitas tata kelola perusahaan. Faktor teknis seperti likuiditas pasar dan kemudahan lindung nilai turut memengaruhi daya tahan pasar saham.

Dari sisi global, arus dana asing dinilai masih rentan berbalik arah ketika sentimen risiko memburuk. Ketegangan geopolitik berpotensi mendorong investor beralih ke aset aman, seiring lonjakan harga emas yang menembus rekor tertinggi.

Secara sektoral, pelemahan rupiah diperkirakan berpotensi menguntungkan emiten berorientasi ekspor atau yang memiliki pendapatan dolar dengan struktur biaya berbasis rupiah, khususnya di sektor komoditas serta rantai turunannya seperti energi dan bahan baku. Sektor-sektor tersebut tercatat relatif kuat secara kinerja sepanjang tahun berjalan.

Sebaliknya, emiten yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor dan utang dolar tanpa lindung nilai yang memadai dinilai menghadapi risiko lebih besar. Sektor transportasi dan logistik, sebagian teknologi, kesehatan dan farmasi, otomotif, serta proyek konstruksi berbasis komponen impor disebut sebagai sektor yang paling rentan.

“Dalam skenario pelemahan rupiah yang berkepanjangan, tekanan tambahan juga dapat datang dari inflasi impor dan potensi kenaikan suku bunga, yang pada akhirnya menekan daya beli dan biaya pendanaan serta merembet ke sektor berbasis konsumsi domestik dan penyaluran kredit,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Aliran modal investor asing terpantau kembali masuk ke pasar saham Indonesia usai mengucur keluar (outflow) usai pemerintah mengumumkan angka defisit APBN 2025 yang melebar dekati ambang batas 3%.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 0,13% menjadi 8.936 pada Jumat (9/1/2026) atau sehari setelah pemerintah mengumumkan defisit APBN 2025 sebesar 2,92%.

Pada saat bersamaan, nilai net buy investor asing di lantai bursa tercatat Rp256,88 miliar atau berkurang dibandingkan net buy pada perdagangan sebelumnya Rp948,87 miliar.

Net buy asing kemudian makin berkurang pada perdagangan Senin (12/1/2026),menjadi sebesar Rp107,21 miliar, sedangkan IHSG terjun 0,58% ke 8.884. Sehari berselang, aliran besar modal asing masuk RI dengan torehan net buy Rp1,98 triliun, mendorong indeks komposit ke level all time high (ATH) penutupan baru di 8.948 pada perdagangan Selasa (13/1/2026).

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai defisit APBN 2025 masih dipandang investor asing sebagai alarm kehati-hatian, bukan krisis, selama tetap berada di bawah batas 3% dan kredibilitas fiskal terjaga.

"Pengecilan net buy asing lebih mencerminkan sikap wait and see untuk menilai apakah pelebaran defisit bersifat sementara atau mulai struktural. Risiko capital outflow besar dapat ditekan selama stabilitas rupiah terjaga, Bank Indonesia tetap kredibel, dan prospek penurunan suku bunga global menjaga daya tarik pasar negara berkembang," kata Liza kepada Bisnis, dikutip Rabu (14/1/2026).

Liza menjabarkan, sektor yang paling sensitif terhadap pelebaran defisit adalah konstruksi dan infrastruktur, diikuti bank BUMN besar yang berpotensi terdampak meningkatnya penerbitan SBN. Sebaliknya, consumer staples relatif defensif karena ditopang konsumsi domestik, sementara sektor komoditas ekspor seperti emas, batu bara, dan CPO lebih ditentukan oleh harga global dibanding kondisi fiskal.

"Dalam situasi ini, pasar cenderung melakukan rotasi sektor ketimbang keluar total dari pasar saham Indonesia," tandasnya.

Pada penutupan pasar Selasa (13/1) lalu, saham sektoral yang tumbuh paling besar adalah basic materials (+2,67%), diikuti industrials (+2,12%), serta sektor properti dan real estate (+1,77%). Sebaliknya, sektor paling tergerus adalah consumer cyclicals (-1,85%), diikuti transportasi dan logisti (-0,91%), serta sektor teknologi (-0,73%).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sepinya minat investor dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) belakangan mencerminkan memudarnya daya tarik pasar surat utang domestik di tengah tekanan global dan keraguan terhadap prospek fiskal RI. Kini, langkah agresif Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga diharapkan mampu memulihkan kembali kepercayaan investor terhadap pasar obligasi domestik.

Menengok data historis, realisasi lelang Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencatatkan nilai penawaran yang cenderung menyusut belakangan. Ketegangan geopolitik antara Iran dan AS sehingga memanaskan harga energi, hingga kredibilitas fiskal RI yang belakangan dipertanyakan investor global, menjadi beberapa sentimennya.