JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut menyoroti pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat. KPAI memandang bahwa dugaan ketidakadilan pelaksanaan cerdas cermat harus disikapi secara serius, hati-hati, dan berorientasi pada prinsip dasar perlindungan anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak.

"Dalam perspektif prinsip dasar perlindungan anak, KPAI berpadangan bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak wajib menjunjung tinggi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak," kata Ketua KPAI Aris Adi Leksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2026).

Aris mengatakan anak yang mengikuti lomba hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, pengembangan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri. "Ketika terdapat dugaan kesalahan penilaian, atau perlakuan yang dianggap tidak adil, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan anak," ujarnya.

Selain itu, kata Aris, kegiatan tersebut harus menjalankan prinsip Hak Anak atas Perlakuan yang Adil dan Nondiskriminatif. Semua peserta harus memperoleh kesempatan, penilaian, dan perlakuan yang setara tanpa keberpihakan.

"Penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Aris.

KPAI, kata Aris, berpandangan kompetisi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, menjatuhkan mental, atau mengabaikan suara anak. Polemik yang berkembang di ruang publik juga perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perundungan digital, eksploitasi emosi peserta, maupun serangan personal terhadap anak-anak yang terlibat.

"KPAI mendorong agar penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban. Jika ditemukan kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil demi menjaga kepercayaan publik dan kesehatan psikologis peserta cerdas cermat," ujar Aris.

Seluruh pihak, kata Aris, termasuk masyarakat dan pengguna media sosial, tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik dan tidak menyerang atau mengekspos identitas anak secara berlebihan. "Kegiatan kompetisi pendidikan ke depan harus memiliki mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas, transparan, dan ramah anak," pungkasnya.

Bisnis.com, Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku prihatin dengan kondisi kesehatan mental anak Indonesia kian memburuk di era digital saat ini. Berlakunya PP Tunas diharapkan dapat menjadi benteng di era digital di era sulit ini.

Data terbaru KPAI mengungkap 1 dari 4 anak mengalami gangguan kesehatan mental akibat interaksi negatif yang ditimbulkan dari konsumsi penggunaan internet.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa tren ini menjadi "tsunami" bagi anak-anak Indonesia, terutama setelah masa pandemi COVID-19. Kondisi ini diperburuk dengan durasi screen time anak-anak yang mencapai rata-rata 5 hingga 7 jam setiap hari.

"Kita melihat bagaimana anak-anak kita dengan konten viral, karena tidak diedukasi, akhirnya melakukan aksi berbahaya yang dapat mengakhiri hidup,” ujar Jasra dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

KPAI memaparkan bahwa tingginya angka gangguan kesehatan mental pada anak sangat berkaitan erat dengan paparan "industri candu" yang terus-menerus menggerogoti tumbuh kembang mereka.

Industri destruktif ini mencakup ancaman pornografi, di mana Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di Asia dengan sekitar 5 juta anak yang telah mengaksesnya.

Tak luput, jeratan judi online yang menurut data PPATK tahun 2024 telah memapar hampir 80.000 anak melalui skema top up game online dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar.

Selain itu, anak-anak juga dihantui oleh paparan konten kekerasan dan perundungan dunia maya, termasuk eksploitasi seksual serta ancaman jaringan kriminal daring yang secara spesifik menyasar anak-anak sebagai target mereka.

Melihat fenomena tersebut, Jasra menegaskan kehadiran PP Tunas menjadi krusial bagi negara untuk memberikan perlindungan yang tidak bisa lagi dipikul sendirian oleh keluarga.

Sebagai informasi, PP Tunas merupakan singkatan dari kebijakan "Tunggu Anak Siap", yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda dengan mewajibkan 8 platform digital menerapkan verifikasi usia yang ketat, umumnya batas minimum 16 tahun serta perlindungan privasi guna menghindarkan anak-anak dari risiko radikalisme, perundungan siber, dan konten berbahaya.

Selain itu, data pengaduan KPAI sepanjang tahun 2025 mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana 51% atau sekitar 1.037 kasus justru berakar dari masalah keluarga.

Jasra merinci setidaknya ada tiga dampak positif yang dirasakan langsung oleh orang tua sejak implementasi PP Tunas dalam satu bulan terakhir.

Pertama, aturan ini secara signifikan meredam kecemasan orang tua terkait interaksi sosial anak di dunia maya dengan membatasi kontak dengan orang asing, sekaligus mempersempit ruang gerak bagi pelaku grooming maupun penipu daring.

Kedua, regulasi ini berfungsi sebagai benteng filtrasi konten yang memberikan perlindungan dari paparan materi negatif serta berbahaya yang sebelumnya mudah diakses oleh anak tanpa pendampingan memadai.

Ketiga, kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam membantu keluarga mengatur screen time guna menekan durasi penggunaan gawai yang rata-rata mencapai 5 hingga 7 jam per hari.

Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memitigasi dampak buruk pada kesehatan fisik anak, seperti meningkatnya risiko obesitas akibat kurang gerak serta gangguan pada kesehatan mata.

Bisnis.com, Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai implementasi PP Tunas memberikan angin segar bagi para orang tua yang selama ini risau terhadap keamanan anak-anak mereka di media sosial.

Pada tahap awal, kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan 8 platform digital untuk membatasi akses akun anak di bawah 16 tahun.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai PP Tunas efektif untuk membantu keluarga atau para orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dari bahaya dunia digital sendirian.

"Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi," ujar Jasra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

Jasra juga memaparkan aturan ini mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman industri candu.

Dia merinci bahwa industri candu tersebut mencakup pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang terus menggerogoti tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan data memprihatinkan di mana sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi, sementara sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skema top up game dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar.

Data pengaduan KPAI sepanjang 2025 juga mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana isu keluarga mendominasi hingga 51% atau sebanyak 1.037 kasus.

"Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," tambahnya.

Selain aspek keamanan interaksi, regulasi ini juga diharapkan dapat menekan durasi waktu penggunaan gawai 5 hingga 7 jam per hari.

Jasra juga memperingatkan adanya dampak kesehatan mental anak, di mana data menunjukkan 1 dari 4 anak melaporkan gangguan kesehatan mental belakangan ini.

Ke depannya, KPAI mendorong penguatan digital parenting dan integrasi sistem laporan pengaduan yang lebih ramah anak agar masyarakat maupun anak-anak sendiri lebih mudah melaporkan pelanggaran di dunia maya.

Jasra menekankan bahwa tumbuh kembang anak tidak bisa hanya diasuh secara digital, melainkan harus tetap berinteraksi dengan dunia nyata dan keluarga.

DIY - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta diduga lebih tersistematis. Pola tersebut terdeteksi selama KPAI melakukan pendampingan terhadap kasus ini.

"Saya melihat kasus DC (Daycare) ini agak berbeda dengan DC bermasalah di Depok atau Pekanbaru karena ini jauh lebih tersistematis," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Minggu (26/4/2026).

Diyah menambahkan praktik pengikatan terhadap anak di Daycare tersebut seolah merupakan SOP lantaran dilakukan pada jam-jam tertentu. Ia menduga ada instruksi langsung terhadap pengasuh anak yang bekerja di sana.

"Artinya seolah ada SOP bahwa anak-anak pada jam tertentu mendapatkan perlakuan kaki atau tangan diikat dan orang tua tidak boleh melihat langsung, serta dilakukan masif oleh pengasuh maka seolah sudah ada instruksi demikian," katanya.

Oleh karenanya, Diyah meminta agar aparat penegak hukum untuk menelusuri garis perintah ini. Apalagi menurutnya, praktik seperti ini diduga sudah terjadi berulang. "Maka perlu ditelusuri sampai pada pimpinan dan pemilik yayasan, karena kejadian ini sudah agak lama, berulang dan intens," tegas dia.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Seiring terungkapnya kasus ini, KPAI juga meminta agar Daycare itu ditutup secara permanen. Hal ini diperkuat dengan dugaan aktivitas Daycare itu yang tidak memiliki izin. "Tentu saja KPAI berharap agar Daycare ini ditutup permanen," ucapnya.

Sekadar informasi, sebuah daycare bernama Little Aresha Jogja diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengerebekan pada Jumat, 24 April 2026.

Penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan tindak kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Sejumlah orang tua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.

Berdasarkan data sementara dari aparat penegak hukum, jumlah anak yang terdata di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.

BANTUL - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pengawasan atas meninggalnya pelajar di Bantul , Yogyakarta berinisial IDS usai menjadi korban pengeroyokan. Hasil pengawasan pada 23 April 2026 ditemukan fakta keluarga korban belum mendapat bantuan hukum dan KPAI akan turun tangan untuk hal itu.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban dijemput temannya pukul 21.00 WIB dan sempat menuju warung sebelum melanjutkan perjalanan ke lapangan Gadung Melati Pandak.

"Korban disiksa oleh teman-temannya dengan paralon, tali, gunting, pentungan hingga dilindas menggunakan sepeda motor sebanyak 3 kali dari bawah ke atas berulang. Ada luka sundutan rokok dan kuping nyaris dipotong. Penyiksaan berlangsung hampir 3 jam lebih," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Sabtu (25/4/2026).

Setelah peristiwa itu, IDS dibawa ke rumah sakit oleh temannya sekitar pukul 02.00 WIB untuk menjalani perawatan intensif. "Anak sempat divisum dan juga dirawat di ruang ICU sampai mengembuskan nafas terakhir pada Kamis 16 April," katanya.

Pihak keluarga meyakini jumlah pelaku sebanyak 10 orang. Hal ini berbeda dengan keterangan polisi yang menyebutkan terdapat 7 pelaku. "Keluarga merasa terintimidasi, komisoner juga melihat sendiri ada gerak gerik yang mencurigakan oleh dua orang di dekat rumah anak korban," ucapnya.

"Pihak keluarga, terutama ibu belum mendapatkan pendampingan psikologis. Dalam kasus anak yang meninggal dunia, pihak keluarga terutama Ibu harus mendapatkan pendampingan psikologis," sambungnya.

Temuan KPAI lainnya berupa korban belum diautopsi dan tidak ada tawaran dari kepolisian. Padahal, untuk anak yang meninggal tidak wajar kepolisian wajib menawarkan autopsi.

Dia juga menyoroti sangkaan Pasal terhadap para pelaku yang menggunakan Pasal 76 C junto 80 UU Perlindungan Anak. Menurut Diyah, pasal tersebut kurang pas lantaran dalam kasus ini terdapat penculikan, pembunuhan berencana dan pembunuhan berulang sesuai KUHP yang baru serta senjata tajam.

Dalam kasus perlindungan anak harus berpatokan pada Pasal 59A UU Perlindungan anak, dengan proses harus cepat, mendapatkan pendampingan psikologis, mendapat bantuan sosial, serta perlindungan hukum. Terkait adanya intimidasi, keluarga akan bersurat ke LPSK guna meminta perlindungan.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun langsung melakukan pengawasan ke SMUN 91 dan menjenguk para siswa yang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Hal ini merespons peristiwa keracunan massal program MBG yang disalurkan pada Kamis, 2 April 2026.

Insiden ini mengakibatkan 72 korban siswa dari empat sekolah, yakni SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07. KPAI yang diwakili oleh Wakil Ketua Jasra Putra dan Komisioner Aris Adi Leksono yang berdialog langsung dengan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Perwakilan Sudin Pendidikan Jakarta Timur, serta keluarga korban.

Saat ini, 72 siswa tersebut tengah menjalani perawatan intensif di RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan RS Harum. Dari hasil pemantauan KPAI, dampak kesehatan yang dialami anak-anak tidak hanya terbatas pada penderitaan fisik, tetapi telah menembus batas psikologis yang sangat mengkhawatirkan.

Keluarga korban melaporkan anak-anak mereka mengalami pusing, mual hebat, hingga menggigil parah pada malam hari, yang memaksa pihak rumah sakit menempatkan mereka di ruang khusus untuk menjaga suhu tubuh.

Namun, temuan KPAI yang paling memilukan adalah kondisi kejiwaan anak-anak. Saat pihak rumah sakit menyajikan makanan dengan wadah (omprengan) yang serupa dengan wadah MBG, anak-anak seketika menolak. Trauma itu membekas dalam wujud ketakutan yang terus membayangi mereka, bahkan di ruang perawatan yang seharusnya menjadi tempat pemulihan.

Bayang-bayang "makanan beracun" memicu ketakutan ekstrem, membuktikan bahwa setiap insiden keracunan meninggalkan luka emosional mendalam bagi jiwa anak.

Kekhawatiran ini menjalar luas. Berdasarkan laporan petugas Sudin Pendidikan kepada KPAI, bahwa pasca peristiwa dan banyaknya pemberitaan di media serta jatuhnya korban, para orang tua mengalami kekhawatiran panjang. Kasus di Jakarta Timur ini menambah daftar panjang pemantauan kasus keracunan MBG di Indonesia, di mana angka korban secara nasional telah menembus belasan ribu anak di berbagai provinsi.

Tingginya angka kejadian ini menempatkan keamanan pangan MBG pada tahap Kekhawatiran Tinggi (Kejadian Luar Biasa). KPAI menegaskan, anak-anak sebagai penerima manfaat MBG adalah konsumen yang dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sesuai Pasal 4 UUPK, anak-anak berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang/jasa. Predikat "gratis" pada program ini sama sekali tidak menghapus tanggung jawab hukum, baik perdata maupun pidana, bagi para penyedia dan pengelola SPPG atas kelalaian yang mengancam nyawa.

Negara wajib menjamin standar gizi seimbang yang tidak hanya memenuhi angka kecukupan, tetapi juga mutlak aman dan layak konsumsi. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 148 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman.”

Sebagai Langkah Mitigasi, KPAI Menyampaikan 7 Rekomendasi:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) wajib melakukan investigasi menyeluruh secara transparan dan segera mengumumkan hasil uji laboratorium terkait penyebab keracunan.

2. BGN harus memastikan seluruh pengobatan dan biaya medis anak-anak yang menjadi korban dijamin dan ditanggung sepenuhnya.

3. Meminta BGN mengevaluasi total sistem tata kelola, rantai pasok, dan standar penyimpanan (SOP) di setiap SPPG agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

4. BGN harus mendengarkan suara dan kekhawatiran anak serta orang tua yang terus berkembang. Pemulihan program harus berawal dari pelibatan perspektif penerima manfaat.

5. KPAI meminta seluruh rumah sakit rujukan memberikan penanganan tambahan berupa pemulihan psikologis anak pasca-keracunan. Ini termasuk memodifikasi pendekatan penyajian makanan (menghindari wadah yang memicu memori traumatis).

6. Jangan jadikan anak-anak hanya sebagai deretan angka dalam statistik program. Fenomena trauma massal akibat "omprengan" menunjukkan satu nyawa dan satu kasus saja sudah terlalu banyak.

Untuk memutus rantai kekhawatiran dan mencegah jatuhnya korban baru, KPAI menyerukan gerakan literasi keamanan pangan bagi seluruh ekosistem pendidikan.

4 Gerakan Literasi Keamanan Pangan:

1. Edukasi anak tentang keamanan dasar makanan. Latih mereka mengenali ciri makanan yang tidak layak konsumsi (seperti bau menyengat, asam, lendir, atau perubahan warna). Bangun komunikasi terbuka jika anak merasa cemas untuk makan di sekolah.

2. Anak jangan takut untuk bersuara! Jika menerima makanan yang bentuk, bau, atau rasanya aneh, segera hentikan konsumsi, tolak makanan tersebut, dan laporkan kepada guru.

3. Lakukan Quality Control (uji organoleptik: melihat, mencium, merasakan porsi sampel) sebelum MBG didistribusikan ke meja anak-anak.

Untuk itu pemenuhan gizi tidak boleh mengorbankan masa depan dan kejiwaan anak-anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan harga minyak dunia diproyeksi turut mengerek harga avtur domestik yang membuat industri penerbangan waswas. Sejumlah langkah antisipasi pun telah disiapkan maskapai guna meminimalisasi tekanan terhadap kinerja keuangan.

Melansir Bloomberg, Senin (30/3/2026), ketatnya pasokan hingga kenaikan harga avtur mulai menyengat industri penerbangan di sejumlah negara tetangga Indonesia. Maskapai di Vietnam misalnya mulai mengurangi penerbangan, sedangkan Filipina juga tengah bersiap menghadapi kelangkaan pasokan avtur.

Kemudian, China juga telah mulai membatasi ekspor dan Korea Selatan mempertimbangkan mengalihkan bahan bakar jet ekspor untuk pasar domestik.

Sementara itu, di Indonesia, stok avtur dipastikan masih dalam kondisi aman. PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok avtur di dalam negeri saat ini di atas ketahanan nasional.

"Untuk stok avtur Indonesia dalam kondisi sangat aman. Bahkan di atas ketahan stok yang ditentukan," ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Kendati demikian, Pertamina tak memungkiri penyesuaian harga avtur berpotensi terjadi seiring perkembangan geopolitik yang terjadi.

Berdasarkan daftar harga yang dirilis Pertamina, harga avtur untuk periode 1-31 Maret 2026 di Bandara Soekarno Hatta (CGK) adalah Rp13.656,51 per liter. Harga tersebut naik 4,15% dibandingkan bulan sebelumnya yang seharga Rp13.111,14 per liter.

Hingga saat ini, Pertamina belum merilis harga avtur untuk periode April 2026. Pertamina pun masih mencermati perkembangan geopolitik yang terjadi.

"Untuk penentuan harga saya pikir pasti akan terkoreksi atas dampak geopolitik. Kebijakan dan evaluasi masih dilakukan dalam memonitor kondisi terkini geopolitik dan pastinya faktor kebijakan dalam negeri juga," kata Roberth.

Senada, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketersediaan avtur dalam kondisi aman.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia meyakini Indonesia akan mampu melewati kondisi krisis. Hal ini seiring produksi avtur dari kilang dalam negeri masih memadai.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri [ESDM] sebelumnya, insyaallah kita bisa melewati kondisi ini dengan memperkuat stok energi nasional. Demikian juga untuk avtur, dari sisi stok, kita kuat, karena produksi dari kilang kita juga memadai," jelas Dwi kepada Bisnis.

Kendati demikian, pemerintah akan tetap mencermati perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan dampaknya pada fluktuasi harga energi global. Menurut Dwi, perkembangan pasar minyak dan gas bumi (migas) di tingkat regional juga menjadi perhatian.

"Namun demikian, kami terus memonitor perkembangan pasar migas baik di tingkat regional maupun global," katanya.

Antisipasi Maskapai

Maskapai nasional menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan harga avtur, menjelang pengumuman penyesuaian harga pada 1 April 2026 mendatang oleh Pertamina.

Langkah menyesuaikan tarif tiket pesawat di tengah lonjakan biaya operasional menjadi opsi yang sulit dilakukan untuk penerbangan domestik karena terganjal tarif batas atas (TBA).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto menyampaikan, untuk itu pihaknya mau tidak mau akan meninjau ulang penerbangan yang kurang menguntungkan.

“Antisipasinya, satu, pengurangan flight atau rute yang demand atau load factor-nya rendah atau kurang ekonomis,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Bayu yang juga merupakan pimpinan di PT Transnusa Aviation Mandiri (TransNusa) menuturkan, langkah lainnya yakni memaksimal harga tiket dan fuel surcharge untuk rute-rute dengan permintaan yang masih tinggi.

Saat ini, harga tiket domestik dibatasi oleh TBA, misalnya untuk rute favorit seperti Jakarta (CGK)—Denpasar, harga minimal tiket pesawat (pesawat jet) senilai Rp501.000 per pax dan tarif termahal Rp1.431.000.

Sementara itu, rute Jakarta—Medan (KNO) dibanderol termurah dengan harga Rp630.000 dan termahal dengan tarif Rp1.799.000 per orang.

INACA pun sudah mengajukan permohonan kenaikan TBA sebesar 15%, diikuti dengan penyesuaian fuel surcharge dari 10% menjadi 15%.

Merespons keresahan maskapai penerbangan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang penyesuaian TBA maupun fuel surcharge. Namun, pemerintah masih akan menunggu kepastian penyesuaian harga avtur dari Pertamina yang akan dirilis setiap awal bulan, dalam hal ini pada 1 April 2026.

“Kami sedang menunggu pengumuman dari Pertamina, kita lihat kenaikan avturnya dengan kondisi perang di Timur Tengah saat ini,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Pada dasarnya, Lukman membuka peluang penyesuaian TBA maupun fuel surcharge—sebagaimana permintaan maskapai nasional. Namun, dirinya perlu mendiskusikan hal tersebut dengan seluruh operator penerbangan, Pertamina, MRO, dan kementerian terkait lainnya usai harga avtur terbaru dirilis.

Pasalnya, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi keekonomian maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Kita akan diskusi sebelum diputuskan perubahan TBA dan FS tersebut dan juga mempertimbangkan kondisi perekonomian dan tentunya daya beli masyarakat,” lanjut Lukman.

JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekaligus Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026) pagi. Sebelum diberangkatkan ke Jombang, Jawa Timur, untuk dimakamkan, jenazah almarhumah sempat dibawa ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, untuk disalatkan.

Ratusan pelayat memadati area Kantor PBNU pada siang hari. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal aktif memperjuangkan hak-hak anak serta pemberdayaan perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, memimpin langsung salat jenazah yang didahului dengan salat Zuhur. Dalam sambutannya, Gus Yahya menyampaikan bahwa kepergian almarhumah merupakan kehilangan besar bagi Fatayat NU dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, almarhumah adalah kader terbaik yang telah mendedikasikan hidupnya untuk organisasi dan masyarakat. Ia juga menyebut almarhumah termasuk dalam doa dan perjuangan para pendiri NU.

Margaret Aliyatul Maimunah wafat di usia 47 tahun, pukul 08.25 WIB, setelah menjalani perawatan intensif di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Usai disalatkan di Kantor PBNU, jenazah kemudian diberangkatkan menuju Jombang, Jawa Timur, untuk dimakamkan di kompleks Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar.

JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) Margaret Aliyatul Maimunah meninggal dunia pada Minggu (1/3/2026). Selain memimpin KPAI, Liya juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama.

"Keluarga Besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdukacita atas berpulangnya Ibu Margaret Aliyatul Maimunah. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” tulis keterangan KPAI.

Sebelumnya, kabar duka tersebut beredar melalui pesan berantai di aplikasi perpesanan yang telah dikonfirmasi kebenarannya. Almarhumah meninggalkan seorang anak dan suami.

"Innalillahi wa innailaihirajiun. Telah wafat Ning Margaret Aliyatul Maimunah (Ketua PP Fatayat NU , Ketua KPAI, dzurriyah KH Bisri Syansuri) di RS Fatmawati 1 Maret 2026 pk. 08.25 pagi ini,” demikian bunyi pesan tersebut.

Pesan itu juga mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhumah dengan membaca surat Al-Fatihah. "Mohon doa bagi almarhumah. Al-Fatihah," tulis pesan tersebut.

Margaret Aliyatul Maimunah merupakan Ketua Umum PP Fatahat NU masa khidmat 2022-2027 yang terpilih secara aklamasi dalam Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama yang digelar di Palembang pada 2022.

Dalam forum tersebut, perempuan yang akrab disapa Liya ini memperoleh dukungan mayoritas delegasi dari pimpinan wilayah dan cabang Fatayat NU se-Indonesia.

Liya merupakan putri kedua pasangan KH Mohammad Faruq dan Hj Lilik Chodijah. Ia juga merupakan cucu dari KH M Bisri Syansuri, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai ahli fikih.

Sejak kecil, Liya menempuh pendidikan di Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur, mulai dari tingkat MI, MTs, hingga MAN. Setelah lulus, ia melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang kini menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia kemudian menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia dengan mengambil Program Studi Kajian Wanita.

Aktif berorganisasi sejak muda

Minat Liya terhadap dunia organisasi sudah terlihat sejak usia muda. Saat masih bersekolah, ia aktif dalam berbagai kegiatan seperti OSIS, Pramuka, hingga olahraga.

Saat kuliah, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjabat sebagai Ketua KOPRI PMII Putri Rayon Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2000–2001 serta Ketua PMII Komisariat Adab Cabang Surabaya Selatan pada 2001-2002.

Ia juga aktif di Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Timur sebagai anggota bidang minat dan bakat pada 1999-2001 dan Bendahara II pada 2001-2002.

Karier organisasinya berlanjut saat dipercaya menjadi Sekretaris Umum PP IPPNU periode 2006-2009. Selanjutnya, Liya menjabat Ketua Umum PP IPPNU pada 2009-2012.

Saat memimpin organisasi pelajar perempuan NU tersebut, ia menginisiasi sejumlah program, di antaranya Laskar Pelajar Putri Anti Narkoba, Anti Pornografi, Anti Radikalisme, dan Anti Kekerasan, Rumah Pelajar, serta Sekolah Kebangsaan Pelajar.

Setelah itu, ia aktif di Fatayat NU dengan menjabat Wakil Koordinator Bidang Ekonomi PP Fatayat NU pada 2009-2015 dan Sekretaris Umum pada 2015-2020.

Fokus pada isu perempuan dan anak

Perempuan kelahiran 11 Mei 1979 ini dikenal memiliki perhatian besar pada isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Setelah menyelesaikan studi di Universitas Indonesia, ia bergabung dengan Women Research Institute.

Sejak masa kuliah, Liya aktif melakukan berbagai penelitian terkait perempuan dan anak, termasuk kajian tentang perempuan di pesantren yang dipoligami, pekerja perempuan di salon spa di Jakarta, hingga perempuan penderita HIV.

Selain meneliti, ia juga aktif menulis artikel dan buku mengenai isu perempuan. Salah satu artikelnya berjudul “Analisa Undang-Undang Ketenagakerjaan kaitannya dengan Perlindungan Maternalitas Buruh Perempuan” yang dimuat di majalah Egalita pada 2012.

Ia juga menulis buku berjudul “Perempuan Berdaya Nusantara Jaya: Landasan Advokasi Pemberdayaan Perempuan” yang terbit pada 2015.

Pengalaman profesional

Di luar aktivitas organisasi dan menulis, Liya juga memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ia pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI pada 2008-2009. Selanjutnya, pada 2010-2014 ia menjadi Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Ia juga pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi X DPR RI pada 2014-2017 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta pariwisata.

Selain itu, Liya juga sesekali mengajar di almamaternya, Universitas Indonesia, khususnya pada Program Studi Kajian Wanita dengan materi metodologi feminis dan pengalaman penelitian perempuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak bisa dipandang semata sebagai tragedi personal sebuah keluarga kurang mampu.

Kasus ini membuka kembali persoalan lama yang belum tuntas, yaitu kemiskinan struktural yang secara nyata menghambat pemenuhan hak pendidikan anak.

Siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, berinisial MGT (47 tahun). Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:

“Surat buat Mama
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.

Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya, yang merupakan orangtua tunggal, bekerja sebagai petani dan kerja serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia.

Dugaan bahwa korban mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli perlengkapan alat tulis seharga Rp10.000 memperlihatkan rapuhnya sistem perlindungan sosial di lapisan terbawah masyarakat. Fakta tersebut menjadi alarm bahwa pendidikan dasar, yang diklaim gratis, masih menyisakan beban tidak langsung yang berat bagi keluarga miskin.

Presiden Prabowo Beri Atensi

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap tragedi tersebut. Pemerintah menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam, serta menilai peristiwa ini sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan koordinasi lintas sektor guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Pertama, berkenaan dengan terjadinya kejadian yang menimpa adik kita di NTT, tepatnya di Kabupaten Ngada, kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial untuk memastikan penanganan terhadap keluarga korban sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Langkah ini dimaksudkan agar keluarga miskin yang berhak tidak kembali terlewat dari sistem pendataan dan perlindungan negara.

Namun, dugaan bahwa keluarga korban belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial justru menegaskan adanya masalah sistemik dalam pendataan dan penjangkauan kelompok miskin. Pemerintah meminta publik menunggu hasil pendalaman aparat penegak hukum terkait penyebab pasti tragedi tersebut.

Tekanan Ekonomi

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus ini sebagai bagian dari kondisi darurat yang lebih luas. Data KPAI menunjukkan angka anak yang mengakhiri hidup di Indonesia masih tinggi dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri dan kerap dipicu oleh kombinasi faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan, perundungan, hingga masalah psikososial lainnya.

KPAI juga mencatat bahwa kasus serupa pernah terjadi di sejumlah daerah, menunjukkan adanya pola kerentanan anak dari keluarga miskin yang belum tertangani secara komprehensif. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak meremehkan persoalan ini, terlebih karena kasus anak usia sekolah dasar yang mengakhiri hidup tercatat muncul setiap tahun. Dikatakannya, ada berbagai faktor penyebab kasus anak mengakhiri hidup.

"Data di KPAI menunjukkan bahwa faktor paling besar dari anak mengakhiri hidup itu adalah faktor bullying, kemudian faktor pengasuhan, ekonomi, game online, dan asmara," kata Diyah Puspitarini.

Melihat tingginya angka kasus di Indonesia, pihaknya pun meminta masyarakat jangan meremehkan kasus anak yang mengakhiri hidup.

"Kami berharap masyarakat jangan menganggap remeh karena anak yang mengakhiri hidup, bahkan (kasus mengakhiri hidup anak) SD itu juga ada setiap tahun," kata Diyah Puspitarini.

Korban di Ngada diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani serabutan dan menanggung lima anak. Kondisi ini mencerminkan bagaimana kemiskinan struktural bekerja secara senyap, membebani perempuan, meminggirkan anak, dan memutus akses terhadap kebutuhan pendidikan paling elementer.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun tersebut sebagai momentum bagi negara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan struktural. Ia menilai insiden yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga sangat murah merupakan potret kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar anak.

Menurut Selly, kemiskinan tidak semata soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menilai tragedi ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pendidikan yang layak dan bebas hambatan bagi kelompok paling rentan.

Ia juga menyoroti realitas bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi sering kali dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menanggung dampak psikologis dan sosialnya. Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selama akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti buku dan perlengkapan sekolah, kehadiran negara dinilai belum utuh.

Selly menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan berpihak pada anak-anak miskin. Ia mendorong penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.

Ia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” kata Selly

Tragedi di Ngada menunjukkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi penghalang nyata bagi pemenuhan hak pendidikan anak. Selama kebutuhan dasar pendidikan dan perlindungan sosial keluarga rentan belum dijamin secara menyeluruh, anak-anak miskin akan terus berada dalam posisi paling rawan.

Mereka menanggung beban ekonomi, tekanan psikologis, dan kehilangan masa depan sehingga peristiwa serupa berisiko terus berulang tanpa perubahan kebijakan yang mendasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah sekolah elit di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menolak menjadi penerima manfaat.

Menanggapi situasi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan pendekatan program berbasis kebutuhan gizi anak, bukan paksaan administratif.

KPAI mengimbau agar BGN memiliki rekaman medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak penerima MBG. Menurut KPAI, data tersebut penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Agar tepat sasaran dan akuntabel, KPAI menyarankan BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) punya medical record AKG setiap anak," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin, menanggapi soal SPPG di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang kesulitan memperluas jumlah penerima manfaat, karena beberapa sekolah elit menolak menerima MBG.

Dalam pandangan KPAI, penolakan sekolah seharusnya tidak langsung dipersepsikan sebagai sikap menentang program pemerintah. Jasra menekankan, keputusan menerima atau menolak MBG idealnya didasarkan pada kondisi gizi dan riwayat kesehatan siswa, bukan pendekatan struktural atau tekanan dari pihak luar.

"Jadi bukan buru-buru menggunakan narasi kata menolak, dengan mengatakan ada sekolah yang menolak dan sudah mengerahkan Danramil dan Kapolres, sekolah tersebut tetap menolak," kata Jasra Putra.

Dia juga menilai kurang tepat jika aparat keamanan dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan penolakan MBG. Menurutnya, isu gizi anak seharusnya ditangani oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan gizi.

Seharusnya, kata dia, penolakan ini berbasis AKG, riwayat kesehatan, sehingga baiknya profesi ahli yang menjawab, bukan atas dasar perintah, birokrasi, atau tekanan dari orang-orang yang tak sesuai bidangnya.

"Bukan juga menyebut karena di sana sekolah elite, itu juga bukan jawaban, bisa jadi di sekolah elite ada anak yang mengalami malnutrisi, berlebih nutrisi yang bisa membahayakan, dan lain lain. Untuk Danramil dan Kapolres mungkin bisa menggerakkan anak buahnya yang paham bidang gizi, bukan penekanan harus terima program," tutur Jasra Putra.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memastikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah diinstruksikan untuk menghormati keputusan sekolah.

"Para kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya enggak apa apa," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Nanik menjelaskan pernyataan tersebut merespons keluhan seorang kepala SPPG di salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yang kesulitan meningkatkan jumlah penerima manfaat MBG karena adanya penolakan dari sekolah-sekolah elit dengan jumlah siswa mencapai ribuan orang.

Menurut Nanik, meski pemerintah memiliki target besar untuk meningkatkan kualitas gizi seluruh anak Indonesia, pelaksanaan MBG tetap mengedepankan prinsip sukarela.

Prinsipnya, lanjut Nanik, pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik, tetapi penerimaan MBG sifatnya sukarela.

"Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah," ujar dia.

Ia menegaskan, apabila sekolah-sekolah elit telah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri dan memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan.

"Oleh karena itu, menurutnya, jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah"

"Pokoknya, untuk para kepala SPPG, kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun," ucap Nanik.

Sebagai langkah alternatif, Nanik menyarankan agar para kepala SPPG lebih aktif menjangkau kelompok lain yang lebih membutuhkan bantuan gizi. Sasaran tersebut antara lain pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, serta kelompok rentan lainnya.

Nanik kemudian menyarankan agar para kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya untuk mencari penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan, misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, atau anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) buka suara perihal adanya narasi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sekolah dan anak.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan bahwa narasi tersebut harus disikapi dengan pendekatan psikologis dan medis, bukan sekadar komando birokrasi.

Pasalnya, pihaknya menemukan bahwa alasan siswa penerima MBG tidak menghabiskan makanan terbilang sederhana, antara lain karena kondisi fisik yang sudah kenyang, preferensi selera dan sensorik, hingga kesehatan berupa alergi atau kondisi medis tertentu.

"Jangan sampai narasi penolakan menciptakan stigma negatif bagi sekolah atau anak. BGN [Badan Gizi Nasional] dan SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] harus hadir dengan pendekatan ramah anak, bukan sekadar instruksi yang melibatkan aparat keamanan," kata Jasra dalam keterangannya kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

KPAI juga menyarankan agar Badan Gizi Nasional dan SPPG memiliki tolok ukur data berupa rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk setiap anak, agar MBG dapat disalurkan tepat sasaran.

Lebih lagi, monitoring KPAI disebutnya juga mencatat 12.658 anak mengalami keracunan sajian MBG di 38 provinsi. Tiga wilayah terdampak tertinggi adalah Jawa Barat (4.877 kasus), Jawa Tengah (1.961), dan DI Yogyakarta (1.517).

Selain itu, laporan pengaduan KPAI 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, di mana kekerasan fisik dan psikis di lingkungan pendidikan masih mendominasi.

“KPAI mengingatkan jangan sampai paksaan dalam program MBG menambah beban psikologis atau kekerasan baru bagi anak,” ujar Jasra.

Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan sejumlah kebijakan dalam pelaksanaan MBG tahun ini. Pertama adalah prioritas distribusi di daerah rawan pangan dan kerentanan ekonomi tinggi.

Selain itu, KPAI mendorong pencegahan kontaminasi silang dengan mempertimbangkan model pemberdayaan kantin sekolah yang tersertifikasi, serta pelibatan anak dalam perencanaan menu dan survei untuk memberikan rasa aman.

Jasra lantas menggarisbawahi perihal standar keamanan pangan, edukasi gizi yang komprehensif, hingga penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan orang tua.

“Pastikan tidak ada tekanan birokrasi atau aparat yang berdampak buruk pada psikis anak dan pihak sekolah,” pungkas Jasra.