JAKARTA - Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat penting agar organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Hal tersebut mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?" yang menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan masyarakat sipil di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola yang mampu memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi.

Rektor Universitas Terbuka Prof Ali Muktiyanto mengatakan, pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. "NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik," ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren yang harus tetap menjadi fondasi organisasi.

"Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman," katanya.

Ali menilai akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam tentang amanah. "Governansi yang baik bukan sekadar memenuhi standar administrasi. Ia merupakan pengejawantahan nilai amanah yang menjadi ajaran utama Islam. Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral sekaligus organisasi kepada umat," ungkapnya.

Koordinator Forbes NU 26 Abdul Waidl mengatakan forum ini merupakan awal dari gerakan partisipasi warga NU dalam merumuskan masa depan organisasi. "Serial Rembug Warga NU tidak berhenti di Jakarta. Kami akan melanjutkan forum ini di berbagai daerah sekitar Jabodetabek, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya agar semakin banyak warga NU dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan," ujarnya.

9 Rekomendasi Strategis Serial Rembug Warga NU

Berdasarkan pemaparan para narasumber dan hasil diskusi, Serial Rembug Warga NU merekomendasikan sembilan agenda strategis sebagai pijakan penguatan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua.

1. Menyusun Sistem Tata Kelola NU Berbasis Good Governance dan Nilai Aswaja.

NU perlu membangun tata kelola organisasi yang memadukan nilai amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga organisasi tetap berakar pada tradisi sekaligus mampu menjawab tantangan kelembagaan modern.

2. Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi (APBNU).

NU perlu memiliki mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU) sebagai instrumen resmi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi organisasi dari tingkat PBNU hingga ranting agar setiap program memiliki arah, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban yang jelas.

3. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal dan Transformasi Digital Organisasi.

Penguatan organisasi perlu ditopang oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, digitalisasi administrasi dan keuangan, serta penyusunan laporan organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi meningkatnya kepercayaan publik.

4. Menjadikan Nilai-Nilai Kepesantrenan sebagai Fondasi Tata Kelola NU.

Modernisasi organisasi harus bertumpu pada nilai amanah, keikhlasan, keteladanan, musyawarah, dan pelayanan (khidmah) sebagai budaya organisasi yang hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan.

5. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Amanah Jamaah.

Seluruh pengelolaan program, aset, dan keuangan organisasi harus dipandang sebagai amanah warga NU sehingga pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari etika organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

6. Mengoptimalkan Potensi Intelektual dan Profesional Nahdliyin.

NU memiliki ribuan akademisi, akuntan, auditor, ekonom, ahli hukum, teknokrat, dan profesional lainnya. Seluruh potensi tersebut perlu dihimpun dalam sistem kaderisasi dan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas organisasi tanpa menghilangkan kepemimpinan ulama.

7. Mewujudkan Transparansi Sumber Pendanaan dan Pertanggungjawaban Publik.

NU perlu membangun sistem keterbukaan mengenai sumber-sumber pendanaan organisasi, baik yang berasal dari warga, filantropi, dunia usaha, maupun pemerintah, disertai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga NU dan publik.

8. Membangun Sistem Pencegahan Korupsi dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Organisasi perlu memiliki kebijakan antikorupsi, pakta integritas, mekanisme whistleblower, audit independen, kode etik, serta pedoman pengelolaan konflik kepentingan untuk menjaga integritas kelembagaan.

9. Menjaga Independensi Organisasi melalui Demokratisasi dan Partisipasi Warga.

Hubungan NU dengan negara, dunia usaha, maupun lembaga donor harus dibangun secara transparan tanpa mengurangi independensi organisasi. Karena itu, ruang partisipasi warga perlu diperluas melalui forum-forum musyawarah, termasuk Serial Rembug Warga NU dan Muktamar Nahdliyin, sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan penguatan legitimasi organisasi.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Cak Imin atau Gus Muhaimin, PKB sebagai partai yang lahir dari rahim NU berkepentingan agar organisasi tersebut tetap sehat, kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan pesantren, bangsa, dan negara.

"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," ujar Gus Muhaimin saat menghadiri Sholawat Kebangsaan dan Pentas Budaya di Banyumas, Kamis (25/6/2026) malam.

Ia menegaskan, keberadaan NU yang sehat dan produktif merupakan kepentingan nasional. Sebab, organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.

"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," tuturnya.

Menurut dia, semakin kuat dan produktif peran NU, semakin ringan pula beban pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional. “Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut. Menurutnya, kepedulian PKB lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar NU sekaligus sebagai ikhtiar menjaga peran strategis NU bagi masa depan Indonesia.

"Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan," pungkasnya.

KEDIRI - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Aceh mendukung hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur pada 20-22 Juni. Salah satu poin krusial yang disoroti yakni rekomendasi penyesuaian Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU yang mengacu pada aturan larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk H Nuruzzahri atau Waled Nu menuturkan bahwa usulan perubahan Perkum ini merupakan langkah progresif dan realistis untuk masa depan organisasi. Fokus utama rekomendasi ini adalah usulan penghapusan frasa "Menteri" dari ketentuan Pasal 51 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) NU terkait.

Selama ini, Pasal 51 ayat (5) secara eksplisit menjabarkan bahwa: “Yang dimaksud dengan jabatan politik dalam anggaran rumah tangga ini adalah jabatan presiden, wakil presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.”

Menurut Waled Nu, batasan mengenai jabatan politik tersebut perlu ditinjau ulang secara yuridis dan konseptual pada forum tertinggi organisasi nanti. "Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (5) tersebut, Ketua Umum PBNU dilarang keras merangkap posisi-posisi tersebut karena dikategorikan sebagai jabatan politik," ujar Waled Nu dalam keterangannya di Kediri, Senin (22/6/2026).

"Namun, kita harus melihat secara jernih bahwa jabatan menteri adalah posisi yang tidak melalui proses election atau pemilihan umum. Jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang mekanismenya melalui appointment atau penunjukan langsung. Oleh karena itu, posisi menteri dinilai tidak bisa disamakan atau dikategorikan sebagai pejabat politik praktis seperti anggota DPR atau kepala daerah," sambungnya.

Melalui dinamika pembahasan di Komisi Organisasi Munas dan Konbes NU 2026, forum akhirnya menyepakati rekomendasi strategis untuk mengeluarkan posisi menteri dari ruang lingkup pasal tersebut. PWNU Aceh menilai langkah ini akan memberikan ruang bagi kader-kader terbaik NU, termasuk ketua umum, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur birokrasi pemerintahan tanpa harus terganjal kepengurusan organisasi, sejauh itu merupakan mandat penunjukan dari kepala negara.

Keputusan akomodatif dari Munas dan Konbes NU 2026 ini secara resmi telah masuk ke dalam poin rekomendasi organisasi. Poin usulan penghapusan frasa "Menteri" pada ketentuan larangan rangkap jabatan ini nantinya akan dibawa ke dalam forum Muktamar NU mendatang untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan secara konstitusional menjadi Ad/Art perubahan.

PWNU Aceh berharap seluruh pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia dapat menyamakan persepsi demi kemaslahatan jam'iyah Nahdlatul Ulama yang lebih luas pada muktamar mendatang.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

LAMONGAN - Syiar Islam perlu dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan masyarakat, menggembirakan, sekaligus memperkuat kebersamaan. Semangat itulah yang mewarnai Gowes Muharam Bersama Gus Ma'shum Faqih yang diikuti sekitar 1.000 pesepeda dari Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Gresik, Blora, dan Rembang dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah, Selasa (16/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Babat itu dimulai dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Babat dan berakhir di kawasan wisata Gunung Pegat, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Selain bersepeda, peserta juga mengikuti pembacaan selawat dan tausiah, sehingga memadukan olahraga dengan nilai-nilai keagamaan.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Ma'shum Faqih mengatakan Gowes Muharram bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi yang menggabungkan olahraga, olah rasa, dan olah pikir. "Alhamdulillah, peringatan 1 Muharam ini dilaksanakan dengan gowes bersama masyarakat. Ini momentum kebersamaan, kekeluargaan, mencari sehat, mencari berkah, sekaligus mempererat silaturahmi," kata Gus Ma'shum.



Menurut anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban itu, pergantian Tahun Baru Hijriah perlu diisi dengan kegiatan positif yang mampu melibatkan masyarakat secara luas. "Syiar Islam juga harus dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui pengajian, tetapi juga melalui kegiatan yang menggembirakan, menyehatkan, dan mempererat persaudaraan," ujarnya.

Ia berharap kegiatan seperti Gowes Muharram dapat menghidupkan kembali semangat menyambut Tahun Baru Islam yang belakangan mulai berkurang gaungnya. "Momentum seperti ini sangat positif karena mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah dalam suasana yang penuh persaudaraan," katanya.

Gus Ma'shum mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme peserta, meski persiapan kegiatan dilakukan dalam waktu kurang dari sepekan. "Persiapannya kurang dari satu minggu. Setelah diumumkan hanya beberapa hari, antusiasme masyarakat luar biasa. Ini menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi kami," ujarnya.

Selain menyuguhkan panorama alam Gunung Pegat, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah, termasuk hadiah utama berupa paket umrah gratis. Seluruh peserta juga disambut sarapan khas Sego Gunung setibanya di garis finis.

Gus Ma'shum berharap Gowes Muharram dapat menjadi agenda tahunan. "Ini bukan sekadar acara seremonial. Kami ingin menjadikannya kegiatan yang bermanfaat, menyehatkan, memperkuat silaturahmi, sekaligus menjadi syiar Islam yang menggembirakan. Insyaallah akan terus berlanjut jika antusiasme masyarakat tetap tinggi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) mengumumkan tahun baru, 1 Muharram 1448 H mulai lusa, Rabu (17/6/2026).

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Penjelasan Rukyah Muharram 1448 H nomor 146/PB.08/A.II.11.13/13/06/2026 yang ditandatangani Ketua LF PBNU KH Sirril Wafa dan Sekretaris LF PBNU H Asmui Mansur pada Senin (14/6/2026).

Keputusan tersebut didasari hilal yang tak teramati di seluruh Indonesia pada Senin Pon, 29 Dzulhijjah 1447 H atau bertepatan dengan 15 Juni 2026 M. Baca Juga 5 Keutamaan Puasa Muharram: dari Puasa Paling Utama hingga Pelebur Dosa

"Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Senin Pon 29 Dzulhijjah 1447 H/15 Juni 2026 M pada titik di seluruh Indonesia. Semua lokasi tidak melihat hilal," tulis pengumuman tersebut dilansir dari laman resmi NU.

"Sebagai tindak lanjutnya maka awal bulan Muharram 1448 H bertepatan dengan Rabu Kliwon 17 Juni 2026 M (mulai malam Rabu) atas dasar istikmal," lanjut poin pengumuman itu.

LF PBNU mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam rukyatul hilal ini.

LF PBNU juga mengharapkan jajaran Lembaga Falakiyah PWNU dan PCNU se–Indonesia bertindak aktif untuk menyebarluaskan pengumuman awal bulan Muharram 1448 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya jajaran pengurus di wilayah / cabangnya masing–masing.

Sebagai informasi, hilal awal Muharram 1448 H saat ini sudah berada di atas ufuk, yakni tepatnya 2 derajat 01 menit 24 detik, dengan markaz Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, koordinat 6º 11’ 25” LS 106º 50’ 50” BT. Sementara konjungsi atau ijtimak bulan terjadi pada Senin Pon 15 Juni 2026 M pukul 09:55:14 WIB.

Sementara itu, letak matahari terbenam berada pada posisi 23 derajat 21 menit 58 detik selatan titik barat, sedangkan letak hilal pada posisi 28 derajat 30 menit 15 detik selatan titik barat. Adapun kedudukan hilal berada pada 1 derajat 50 menit 15 detik selatan matahari dalam keadaan miring ke selatan dengan elongasi 9 derajat 31 menit 33 detik.

Sementara lama hilal 37 menit 06 detik. Berdasarkan metode falak yang sama pula, maka diketahui parameter hilal terkecil terjadi di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan dengan tinggi hilal mar’i mar’i 0 derajat 42 menit, elongasi hilal hakiki 5 derajat 37 menit, dan lama hilal di atas ufuk 5 menit 19 detik.

Sementara parameter hilal terbesar terjadi di Kota Lhoknga Provinsi Aceh dengan tinggi hilal mar’i 3 derajat 37 menit, elongasi hilal hakiki 6 derajat 57 menit, dan lama hilal di atas ufuk 18 menit 30+0_ detik.

Karena di seluruh Indonesia tinggi hilal adalah positif, maka pada saat matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk. Sementara wilayah yang sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudur elongasi 6,4 derajat hanya di Indonesia bagian barat, seperti Aceh.

___
Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp (Android/iOS)

JAKARTA - Isu tentang mekanisme pemilihan dan syarat menjadi calon pemimpin PBNU dalam Muktamar ke-35 NU mulai diperbincangkan. Rencananya, Konferensi Besar Konbes dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di PP Al-Falah Ploso, Kediri dan Bangkalan pada 20-23 Juni 2026.

Sebab dalam Konbes dan Munas NU nanti dibahas pengaturan terkait pemilihan, baik melalui perubahan norma dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Terutama, syarat administratif dan moralitas para kandidat calon.

Salah satu syarat calon Ketua Umum PBNU yakni pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. Sedangkan, dalam Perkum NU, disebutkan lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya.

“Gus Salam telah memenuhi syarat lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan. Dan telah memperoleh sertifikasi yang terverifikasi dalam siskader,” kata Katib Syuriyah PCNU Jombang 2017-2022 Ahmad Samsul Rijal, Senin (15/6/2026).

Gus Rijal, panggilan Kiai Ahmad Samsul Rijal menjelaskan, syarat ketentuan calon ketua umum PBNU saat ini yakni, siapa pun yang maju sebagai kandidat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU nanti dapat dicek di sistem informasi kaderisasi (siskader). Apakah yang bersangkutan telah lulus kaderisasi atau belum. Ketentuan itu mengikat bagi semua kandidat.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



Setidaknya untuk memastikan fungsionaris, terutama calon ketua umum PBNU secara formal memiliki kompetensi, militansi, komitmen, dan sikap bertanggung jawab. Di balik syarat lulus kaderisasi bagi mereka yang berada dan calon fungsionaris PBNU adalah rasional kelayakan dan kepatutan menjadi pengurus.

“Prosedurnya begitu. Walaupun saat ini ada upaya untuk merubah ketentuan normatif syarat lulus jenjang kaderisasi bagi calon ketua umum, melalui Konbes dan Munas di Ploso. Syarat lulus Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) bagi tanfidziyah PBNU diusulkan untuk direvisi dengan ketentuan lulus Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU (PMKNU). Kan AKN perdana, Agustus 2025 lalu dibatalkan karena tragedi infiltrasi zionisme di PBNU,” katanya.

Dengan demikian, kata Gus Rijal, standar kaderisasi formal, syarat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 Agustus 2026, melalui Konbes dan Munas di PP Al-Falah, Ploso Kediri akan diturunkan. Bila syarat kaderisasi diputuskan dan ditetapkan dalam Konbes dan Munas melalui perubahan Perkum NU atau draft tata tertib pemilihan, maka ketentuan itu yang akan digunakan dalam muktamar.

“Selanjutnya tinggal verifikasi, apakah kandidat calon ketua umum PBNU yang telah beredar seperti Gus Yahya, Gus Salam, Gus Yusuf, Gus Zulfa Musthofa, Kia Imam Jazuli, Prof Nasaruddin atau lainnya telah lulus PMKNU? Apakah kelulusannya terverifikasi dalam Siskader NU?” ujar Gus Rijal.

pengurus Korbid Pengkaderan PWNU Jawa Timur, 2018-2023 ini tidak menampik soal kemungkinan perubahan ketentuan-ketentuan lain dalam pemilihan AHWA, Rais Aam, dan Ketua Umum PBNU, melalui Konbes dan Munas 2026. Menurut Gus Rijal, dalam Konbes dan Munas yang kurang beberapa hari lagi, akan menjadi arena pertarungan krusial para pihak untuk membuka celah dan saling membatasi melalui ketentuan organisasi.

“Materi Konbes dan Munas sudah memuat draft perubahan-perubahan itu. Dan hal itu telah memantik perdebatan dan kecurigaan kalangan Nahdliyyin; siapa yang ingin mendapatkan keuntungan melalui Konbes dan Munas NU. Yang pasti, beberapa nama seperti Gus Salam, Gus Miftah, Gus Yusuf, Kiai Imam Jazuli dan beberapa lainnya telah mengikuti PMKNU dan dinyatakan lulus,” ucapnya.

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 dipastikan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada 20-23 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut diundang.

"Munas dan Konferensi Besar akan dimulai tanggal 20 Juni dan berakhir pada 23 Juni, insyaallah. Pembukaannya di Pondok Pesantren Ploso," ungkap Ketua Organizing Committee (OC) Munas dan Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Minggu (14/6/2026).

Gus Ipul mengatakan penutupan Munas dan Konbes akan dilaksanakan di Bangkalan, Madura. "Sementara penutupannya, insyaallah direncanakan di Bangkalan, Madura. Namun, ini masih berupa rencana dan belum menjadi keputusan," ucapnya.

Gus Ipul memastikan panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Munas dan Konbes NU 2026. Rencana tersebut mengikuti tradisi penyelenggaraan Munas dan Konbes pada periode-periode sebelumnya yang turut dihadiri kepala negara.

Meski demikian, kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu penyesuaian agenda dan kesediaan dari pihak terkait. "Kalau melihat Munas dan Konbes sebelumnya, kita memang selalu mengundang Presiden. Waktunya tentu menyesuaikan dengan kesediaan dan agenda yang dimiliki presiden," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengatakan panitia saat ini terus melakukan konsolidasi guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah dipersiapkan dengan baik. Berbagai unsur kepengurusan NU di tingkat pusat maupun daerah akan dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



“Panitia terus melakukan konsolidasi. Minggu depan kami akan menggelar rapat lengkap di Pondok Pesantren Ploso, baik dari jajaran PBNU, PWNU, maupun PCNU setempat. Ini untuk memastikan seluruh perencanaan sudah tuntas dan semuanya siap menyambut kehadiran para peserta Munas dan Konferensi Besar,” katanya.

Panitia juga masih membahas tema yang akan diusung dalam Munas dan Konbes NU 2026. Salah satu usulan yang mengemuka ialah "Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban".

Menurut Gus Ipul, tema tersebut masih berupa usulan panitia dan belum menjadi keputusan resmi organisasi. “Terkait tema, masih berupa usulan-usulan. Kami mengusulkan Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai tema resmi. "Itu baru berupa usulan. Selebihnya akan diteruskan kepada Ketua Umum dan Rais Aam," jelasnya.

Munas dan Konbes NU 2026 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 500 peserta dan peninjau dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas berbagai isu keagamaan dan keorganisasian, agenda tersebut juga menjadi momentum konsolidasi Nahdlatul Ulama dalam memperkuat peran jam’iyah dan jamaah di tengah berbagai tantangan kebangsaan dan peradaban yang terus berkembang.

DEPOK - Forum Bersama (FORBES) NU 26 akan menggelar Rembug Warga NU Serial 1 bertajuk “PBNU Milik Siapa? Menguji Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi” pada Senin (15/6/2026) di Pondok Pesantren Arrahmaniyyah, Cipayung, Depok. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog kritis bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk membahas berbagai tantangan tata kelola organisasi yang berkembang dalam dinamika PBNU kontemporer menjelang Muktamar Warga Nahdliyin 2026.

Koordinator FORBES NU 26 KH Abdul Waidl menyampaikan bahwa forum ini tidak dimaksudkan sebagai arena konflik, melainkan sebagai ikhtiar intelektual dan moral untuk mengembalikan NU pada tradisi organisasi yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

“NU adalah milik seluruh warga nahdliyin. Karena itu, pengelolaan organisasi harus senantiasa berpijak pada prinsip musyawarah, keterbukaan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap konstitusi organisasi. Forum ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan gagasan dan rekomendasi demi perbaikan bersama,” ujarnya di Depok, Sabtu (13/6/2026).

Sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia, NU memiliki peran strategis dalam kehidupan keagamaan, kebangsaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berlandaskan musyawarah menjadi pondasi penting dalam menjaga muruah serta keberlanjutan organisasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai persoalan internal PBNU menjadi perhatian publik dan warga nahdliyin. Mulai dari menguatnya sentralisasi pengambilan keputusan, melemahnya mekanisme musyawarah dan kolegialitas, stagnasi sejumlah lembaga dan badan otonom, hingga munculnya kritik terkait transparansi pengelolaan sumber daya organisasi. "Karena itu, kami melihat situasi tersebut memunculkan kebutuhan akan ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi praktik tata kelola organisasi sekaligus merumuskan agenda perbaikannya," tegas Waidl.

Rembug Warga NU menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola organisasi dan demokrasi internal NU, yakni Mustasyar PBNU KH. Muhammad AS Hikam dan Manager Riset & Data Seknas FITRA KH. Badiul Hadi. Diskusi difokuskan pada tiga isu utama, yaitu sentralisasi kekuasaan dan melemahnya tradisi musyawarah, transparansi kebijakan dan stagnasi kelembagaan, serta akuntabilitas keuangan publik dan mitigasi konflik kepentingan.

Forum yang diikuti pengurus NU, badan otonom, akademisi, aktivis masyarakat sipil, profesional, dan kader muda NU ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis terkait penguatan tata kelola organisasi, perbaikan sistem administrasi dan kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta revitalisasi fungsi lembaga dan badan otonom. Hasil-hasil diskusi dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rembug Warga NU akan menjadi bagian dari kontribusi pemikiran warga nahdliyin menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026.

NTT - Calon Ketua Umum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menggelar silaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungannya tersebut, Gus Salam didampingi Masyayikh Pesantren Ploso, Kediri.

Silaturahmi berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, digelar pada Minggu, 7 Juni 2026. "Menjadi pengurus NU di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan pilihan. Tapi, panggilan suci dari nurani terdalam bagi mereka yang ditempa oleh alam," ujar Gus Salam, Kamis (11/6/2026).

Dia mengatakan, NU di ujung timur Indonesia dituntut tumbuh seperti pohon kelor. Akarnya harus lebih dalam, batangnya lebih kuat, karena angin dan tantangannya jauh lebih keras.

Menurut dia, berjam’iyyah NU di wilayah berbatasan dengan Timor Leste itu, tidak pernah mudah. Tiga tantangan utama yakni geografis, perbatasan, dan ideologis selalu mengadang.

Di aberpendapat, untuk mencapai pusat pemerintahan provinsi yakni, Kota Kupang, harus ditempuh lebih dari sehari. Itu pun, tidak setiap saat ada transportasi, kadang tiga hari antri untuk bisa kembali.

“Kami hormat dan ta’dhim kepada semua pengurus cabang di NTT yang hadir. Kami ingin mendengar dari mereka tentang apa pun terkait jam’iyyah Nahdlatul Ulama di lingkungan mereka. Terutama harapan mereka ke depan untuk meningkatkan peran keagamaan dan organisasi, di tengah tantangan dan peluang yang ada,” ucapnya.

Dalam paparannya, Gus Salam menyebut pesantren sebagai strategi membendung paparan dan pengaruh ideologis sekaligus inkubasi penggerak kemashalatan. Berabad-abad lamanya para pemuka, ulama dan auliya, menjalankannya. Dan, jam’iyyah Nahdlatul Ulama didirikan untuk menyatukan barisan ulama pesantren.

“Di dalam pesantren dibangun ketahanan nasional; ditanamkan kepribadian luhur, menjaga kesatuan, cinta masyarakat, agama, dan bangsa serta dari pesantren pula tumbuh para penggerak kemashlahatan umat,” ungkapnya.

Untuk bekal sosial, kata Gus Salam, di dalam pesantren juga diajarkan kemandirian. Sehingga, dari pesantren tumbuh pedagang, pengusaha, petani tangguh dan wiraswasta hebat. "Bila ada dari pesantren ada pejabat dan tokoh nasional, itu kemampuan mereka beradaptasi dengan tantangan dan peluang,” katanya.

Sementara itu, beberapa pengurus PCNU menceritakan kondisi faktual, masalah, dan harapan bagi masa depan NU, baik di daerah maupun di PBNU. Menjaga harmoni sosial menjadi tanggung jawab utama NU NTT dengan mengedepankan toleransi.

Karena, warga NU hidup dalam pluralitas, dituntut aktif menerima dan menghargai perbedaan. Selain itu, dibutuhkan kebersamaan dan kesatuan serta rekonsiliasi nasional menjadi kunci. Tidak hanya itu, PBNU ke depan lebih berperan merangkul dengan kepeduliannya mendampingi dan membimbing NU di Indonesia Timur.

“Harapannya, PBNU turut menjaga dan memelihara, merangkul, serta memiliki kepedulian terhadap pengurus NU di luar Jawa, terkhusus di NTT. Kami juga berharap NU di NTT bisa memiliki pondok pesantren, sama seperti di Jawa,” kata Ketua PCNU Kabupaten Alor Kiai Latif Daka.

Senada, pengurus PCNU Malaka Kiai Zainal Muttaqin juga berharap PBNU ke depan bisa mengembalikan muruah NU. “Saya juga berharap, Ketua Umum PBNU ke depan bisa mengembalikan muruah NU, dan merangkul PCNU di luar Jawa, khususnya dalam mengembangkan program di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, PCNU Manggarai Timur memandang Gus Salam memiliki aura para sesepuh. Begitu juga PCNU Kota Kupang yang menilai Gus Salam mampu mengamalkan arahan dan ajaran sesepuh NU dengan baik, terutama dari Mbah Yai Da (KH Nurul Huda Djazuli).

“Paparan Gus Salam tidak menyudutkan siapa pun dan tidak ada black campaign. Saya apresiasi dorongan program pondok pesantren di NTT, dan syukur-syukur ada program pesantren gratis,” kata PCNU Kota Kupang Ustaz Ajiz Anwar.

Menanggapi pendapat, gagasan, dan harapan dari dialog PCNU yang Gus Salam meminta kepada seluruh pengurus, fungsionaris, kader dan warga NU untuk tetap menjaga harmoni di tengah masyarakat, menjadi pelopor toleransi dan terus mengampanyekan pluralisme di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur.

JAKARTA - Masyarakat Bengkulu dikenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan kebersamaan. Bahkan, prinsip hidup dengan penuh keluhuran itu di diabadikan dalam lirik lagu daerah Bengkulu Selatan, berjudul “Sekundang Setungguan”.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) di bumi Raflesia. Didampingi masyayikh PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri, Gus Salam besilaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-Bengkulu.

Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia ini telah menyatu di tengah masyarakat Bengkulu selama 63 tahun. Kunjungan diawali dengan bertemu Katib PWNU Bengkulu, KH. Aly Shodiq, kemudian bertemu Rais dan Ketua PWNU Bengkulu, KH. Hasbullah Achmad dan KH. Khairudin Wahid.

Gus Salam mengungkapkan rasa senang bisa berkunjung ke Bengkulu. Dia ingin merasakan kehangatan bertemu dengan saudara-saudara pengurus NU se-provinsi Bengkulu.

“Alhamdulillah, setelah dari Makasar kemarin, Salat Jumat di sana dan menikmati Coto Makasar, saat ini saya ingin merasakan nikmatnya lauk pendap dan kue lepek binti, khas Bengkulu. Tadi sudah dijamu makan KH Ali Shodiq Ahmad, Katib PWNU, di kediaman beliau. Luar biasa, kehormatan bagi kami bisa makan bersama keluarga beliau di pesantren Hidayatul Qomariyah,” katanya, Senin (8/6/2026).

Silaturahmi tersebut dihadiri ketua PWNU dan ketua beserta rais PCNU se-provinsi Bengkulu. Dalam paparan perkenalan, Gus Salam menyampaikan rasa kagum dan apresiasinya terhadap semangat pengurus NU se-Bengkulu. Antusias kehadiran dari pengurus terjauh seperti PCNU Mukomuko menunjukkan.perjuangan mengurus jam’iyyah NU disertai pengorbanan lahir-batin.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



“Kekompakan dan soliditas pengurus NU dari PWNU dan PCNU se-Bengkulu, bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi PBNU dan PWNU lain dalam mengelola organisasi. Semangat dan komitmen berkhidmah NU untuk memajukan pelayanan kepada nahdliyyin dan masyarakat, sangat tinggi. Disamping itu, Bengkulu secara geografis, berada di sepanjang bukit Barisan dan Samudera Hindia menjadi potensi yang sangat besar untuk dikelola,” ucapnya.

Kemajuan NU di Bengkulu membutuhkan keseriusan PBNU untuk memfasilitasi, mendampingi dan menguatkan seluruh inisiatif pengkhidmatan pengurus jam’iyyah kepada masyarakat berbasis kearifan dan potensi lokal.

Selama forum, beberapa PCNU menanggapi dan menyampaikan catatan terhadap dinamika organisasi, terutama PBNU selama ini. Mereka berharap, PBNU ke depan dikelola orang-orang yang memiliki jiwa-ruh pengkhidmatan; yang berkomitmen membesarkan jam’iyyah dan warga jama’ah. Jangan dipimpin oleh orang ‘sambilan’ (tidak total berkhidmah).

Disamping do’a dan memberikan apresiasi atas silaturahmi Gus Salam dengan pengurus NU di Bengkulu, beberapa diantaranya memberikan pendapat kritis. KH Mabrursyah dari Rejang Lebong, menyayangkan banyaknya pengurus karteker oleh PBNU. Kondisi seperti itu, menurutnya, tidak membawa keteduhan berorganisasi, dan membatasi nalar kritis berjam’iyyah.

Isu politik dan tambang oleh PBNU yang tidak membawa kemashlahatan umat, PCNU Kepahiyang KH Syafrullah menyoroti upaya pelemahan NU, terus terjadi. Untuk itu, ia berpandangan NU ke depan butuh pemimpin yang benar-benar tulus berkhidmah, bukan berorientasi dan terjebak pragmatisme politik.

Merespons tanggapan dari beberapa PCNU, Gus Salam memahami keresahan dan harapan mereka. Hal itu tidak hanya dirasakan dan menjadi harapan nahdliyyin di Bengkulu, tapi hampir semua nahdliyyin di berbagai daerah.

“Karenanya, kekompakan dan soliditas NU Bengkulu, bisa menjadi pelopor. Dari Bengkulu untuk PBNU baru yang solid, berintegritas dan tulus melayani demi kemashlahatan umat, masyarakat dan bernegara-bangsa,” ucapnya.