Bisnis.com, SURABAYA – Insiden keracunan massal yang dialami oleh sekitar 200 siswa di Surabaya, Jawa Timur, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026), ditengarai terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Surabaya Kusmayanti dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kota Surabaya, yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Rabu (13/5/2026).

Kusmayanti membeberkan satu dari sekian pelanggaran prosedur yang ditemukan BGN Jawa Timur yang dilakukan oleh SPPG yang disebut melayani pemasokan MBG hingga 3.020 porsi setiap harinya tersebut adalah ketidakhadiran pengawas gizi di SPPG saat bahan baku tiba di lokasi.

"Penerapan pada SOP, jadi SOP yang ditentukan oleh BGN itu sudah baik adanya. Namun, pada SPPG tersebut itu terjadi kesalahan penerapan pada SOP. Jadi di antaranya pengawas gizi tidak ada di tempat pada saat kualitas bahan baku datang," bebernya.

Dia menjelaskan alpanya pengawas gizi saat bahan baku tersebut tiba di SPPG membuat BGN tidak dapat mengambil kesimpulan secara cepat mengenai kondisi bahan baku yang kemudian diolah oleh para juru masak di dapur MBG.

"Sehingga kita belum bisa memastikan kerusakan itu terjadi pada kualitas asal bahannya atau pada proses pengolahannya," ujarnya.

Lebih lanjut, sampel makanan yang seharusnya melewati proses uji laboratorium juga dalam keadaan yang tidak memenuhi spesifikasi.

Kusmayanti mengungkapkan hal tersebut dapat terjadi karena sampel makanan tersebut sempat dikeluarkan dari lemari pendingin tanpa prosedur khusus sebelum petugas dari Dinas Kesehatan tiba di SPPG.

"Ketika sampel itu dikeluarkan sebenarnya itu sudah menjadi ada kerusakan. Harusnya sampel dikeluarkan itu harus ada treatment khusus dimasukkan ke lab, dan ada treatment yang untuk masuk ke cooler box tidak dibiarkan dalam suhu ruangan. Sehingga pada saat dari pihak Dinkes, labnya Dinkes datang, posisi makanan sudah tidak dalam posisi yang seperti awal," ucapnya.

Atas insiden tersebut, Kusmayanti mewakili BGN pun mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga yang terdampak serta publik. Peristiwa keracunan massal usai menyantap MBG juga diklaimnya baru perdana terjadi di Kota Surabaya.

"Mohon maaf, ini bukan bermaksud menyalahi atau mungkin ini jadi pembelajaran karena ini menjadi yang pertama. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan karena kami masih menunggu hasil dan menyelesaikan keseluruhan BAP kepada seluruh petugas untuk bisa kami tarik kesimpulannya," tuturnya

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Billy Daniel Messakh mengungkapkan terdapat beberapa pelanggaran fatal dalam rangkaian proses pengolahan makanan yang dilakukan oleh SPPG Tembok Dukuh.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Billy menyinggung tahapan pencairan atau defrosting daging beku yang dilakukan oleh petugas SPPG tersebut di area yang tidak higienis.

"Daging itu dalam keadaan beku, di-defrost (dicairkan) di area yang tidak bersih. Prosesnya itu sekitar dua jam sampai daging layak potong. Selama itu, lingkungan lalat cukup banyak," ungkap Billy.

Tak hanya itu, Billy juga mengkritik fasilitas dapur yang dinilai Dinkes Kota Surabaya tidak memenuhi standar, seperti alat penjebak serangga atau insect trap yang tidak berfungsi optimal hingga tirai plastik pada pintu masuk dapur yang tidak dipasang.

"Dia punya trap insect juga, tapi itu tidak memenuhi standar. Jadi lampu, tapi tidak ada trap-nya. Jadi, kalau ada lalat yang banyak itu datang, sampai sana balik lagi keluar bisa. Pintu masuk dapur itu juga harusnya ada penghalang plastik, itu juga tidak ada. Memudahkan sekali insect untuk keluar masuk," jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah melakukan investigasi mendalam terkait insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa-siswi di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, diduga usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono telah terjun ke lokasi untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut serta meninjau penanganan medis kepada para siswa yang terdampak.

"Iya bentar. Prof. Erwin lagi ngecek, Kadinkes lagi ngecek, bagaimana pertama penanganan dan situasinya. Jadi mohon waktu, nanti kami akan hari ini juga kami akan berikan informasi yang terbaru tentang hal-hal ini," ujar Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (11/5/2026).

Mengenai mekanisme pertanggungjawaban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait, ia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tetap diberlakukan terhadap mitra yang terbukti lalai dalam menjaga standar higienitas serta keamanan pangan dalam pengolahan hingga pendistribusian MBG.

Menurutnya, kewenangan pemberian sanksi dilakukan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, BGN disebut telah menerapkan sanksi bagi SPPG yang terlibat dalam sejumlah insiden serupa sebelumnya.

"Begini, kewenangan pemberian sanksi, tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN, dan BGN telah menerapkan sanksi ya untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden. Kemudian efektivitas dari penerapan sanksi BGN juga kami pahami terus melakukan evaluasi. Artinya apakah kemudian setelah dikasih sanksi ada perbaikan atau tidak," tuturnya.

Meski demikian, Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya rincian data mengenai jumlah SPPG di wilayah setempat yang telah dikenakan sanksi kepada BGN sebagai otoritas pemberi penalti.

"Nah, data persisnya ini tentu kita juga lebih eloknya akan di-disclosure oleh BGN sebagai pihak yang menerapkan sanksi tersebut," ungkapnya.

Untuk saat ini, Emil menegaskan Satgas MBG Jatim memilih fokus pada penuntasan kasus yang terjadi di Surabaya sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG.

"Nanti kinerjanya kita bahas khusus. Saat ini kita fokus dulu pada penanganan insiden yang terjadi di Surabaya ini dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Gejala yang dikeluhkan para murid antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah.

Para peserta didik yang mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi MBG tersebut dilarikan dewan guru ke satuan pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Dukuh Tembok serta RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Surabaya.

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg. Tyas Pranadani menerangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya terdapat kurang lebih 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan tersebut.

"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu hampir 200 siswa [yang mengalami gejala keracunan MBG]. Hampir semua sudah kami tangani. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi," ungkap Tyas, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan siswa-siswi yang mengalami gejala keracunan makanan tersebut disebut berasal dari 12 sekolah yang dikabarkan menerima pasokan MBG dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

“Ada beberapa sekolah dari satu SPPG itu memang semua dikirimi makanan ini mengeluh, hampir semuanya mengeluh. Jadi total itu sekitar 12 sekolah yang di dapur sama,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur angkat bicara terkait gejala keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di wilayah setempat yang diduga terjadi usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026).

Kepala SPPG Tembok Dukuh Bubutan Kota Surabaya Chafi Alida Najla mengungkapkan bahwa pihaknya menerima kabar mengenai peristiwa gejala keracunan yang dialami para siswa usai para korhan menyantap menu olahan daging yang terdapat dalam porsi MBG yang didistribusikan.

"Jadi, saat kejadian itu berlangsung, banyak laporan yang mana bahwa anak-anak itu mengeluhkan sakit perut setelah memakan dagingnya, tapi di dalam ompreng itu ada daging, nasi, dan sebagainya. Mungkin saat anak-anak itu makan nasi juga sudah terkontaminasi," ungkap Chafi saat ditemui di lokasi, Senin (11/5/2026).

Ia pun mengeklaim bahwa bahan dasar daging slice yang diolah pihaknya menjadi menu daging krengsengan yang kemudian disajikan dalam porsi-porsi MNG tersebut memiliki kualitas yang baik. Chafi berasumsi bahwa terdapat kesalahan dalam pengolahan bahan baku protein hewani yang dinilainya riskan tersebut.

"Dagingnya sendiri sudah sesuai standar-nya. Dagingnya nggak basi, mungkin dari pengolahannya mungkin, atau dari waktu bahan datangnya. Bukan dari basi karena saat kita terima dagingnya sudah bagus karena memang daging itu 'kan bahan yang sangat riskan banget," sebutnya.

Meski dirinya sempat berasumsi terdapat kesalahan dalam memasak daging slice tersebut, Chafi bersikukuh bahwa seluruh proses pengolahan terhadap bahan baku daging dan bumbu yang telah memenuhi standar. Ia pun meminta publik untuk menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel MBG yang diolah SPPG dengan kode pengenal ZUDT2ZNU itu.

"Kalau bumbunya sudah sesuai sama resep dan standar masaknya. Kalau semua sudah sesuai, jadi 'kan namanya daging ada masa ininya karena kita pakai daging slice juga karena sebelumnya kita juga sudah pernah pakai olahan daging itu tidak apa-apa. Jadi, untuk hasil lengkapnya mungkin lebih baik menunggu hasil [uji laboratorium] dari Dinkes saja," tuturnya.

Chafi pun menjelaskan bahwa SPPG yang dikomandoinya tersebut melayani pemasokan MBG terhadap 13 sekolah di Kelurahan Tembok Dukuh, mulai dari jenjang TK hingga SMP. Menurutnya, rangkaian proses memasak berbagai menu olahan untuk MBG biasanya dilakukan sejak dini hari.

"Kalau masaknya kita start dari jam 11 malam, jam 12 malam kurang lebih. [Saat MBG disajikan] dipastikan masih fresh," tambahnya.

Sembari menunggu hasil uji laboratorium terhadap porsi MBG tersebut terbit, SPPG Tembok Dukuh Bubutan Surabaya sementara waktu berhenti melaksanakan aktivitas pendistribusian MBG. Diketahui, SPPG tersebut memasok sebanyak 3.020 porsi MBG setiap harinya kepada belasan satuan pendidikan yang terdapat di wilayah tersebut.

"Kita berhenti operasional, kita evaluasi dulu sampai semua benar-benar baik baru kita lihat kelanjutannya seperti apa. Menunggu hasil, yang jelas nunggu hasil, nunggu hasil sampel. Sertifikasi sudah lengkap semua, memang ini kejadian di luar kontrol kita," ucapnya.

Chafi selaku pimpinan SPPG Tembok Dukuh Bubutan Surabaya pun tak lupa mengucapkan permintaan maaf kepada segenap penerima manfaat MBG serta keluarga yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Pihaknya berjanji akan menanggung biaya pengobatan seluruh korban serta berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa depan.

"Saya Chafi sebagai kepala SPPG dari Tembok Dukuh Bubutan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terdampak, kepada siswa dan juga guru yang kena keracunan karena makanan kita. Dari kami akan bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan dan juga segala observasi yang dilakukan di lapangan," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun langsung melakukan pengawasan ke SMUN 91 dan menjenguk para siswa yang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Hal ini merespons peristiwa keracunan massal program MBG yang disalurkan pada Kamis, 2 April 2026.

Insiden ini mengakibatkan 72 korban siswa dari empat sekolah, yakni SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07. KPAI yang diwakili oleh Wakil Ketua Jasra Putra dan Komisioner Aris Adi Leksono yang berdialog langsung dengan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Perwakilan Sudin Pendidikan Jakarta Timur, serta keluarga korban.

Saat ini, 72 siswa tersebut tengah menjalani perawatan intensif di RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan RS Harum. Dari hasil pemantauan KPAI, dampak kesehatan yang dialami anak-anak tidak hanya terbatas pada penderitaan fisik, tetapi telah menembus batas psikologis yang sangat mengkhawatirkan.

Keluarga korban melaporkan anak-anak mereka mengalami pusing, mual hebat, hingga menggigil parah pada malam hari, yang memaksa pihak rumah sakit menempatkan mereka di ruang khusus untuk menjaga suhu tubuh.

Namun, temuan KPAI yang paling memilukan adalah kondisi kejiwaan anak-anak. Saat pihak rumah sakit menyajikan makanan dengan wadah (omprengan) yang serupa dengan wadah MBG, anak-anak seketika menolak. Trauma itu membekas dalam wujud ketakutan yang terus membayangi mereka, bahkan di ruang perawatan yang seharusnya menjadi tempat pemulihan.

Bayang-bayang "makanan beracun" memicu ketakutan ekstrem, membuktikan bahwa setiap insiden keracunan meninggalkan luka emosional mendalam bagi jiwa anak.

Kekhawatiran ini menjalar luas. Berdasarkan laporan petugas Sudin Pendidikan kepada KPAI, bahwa pasca peristiwa dan banyaknya pemberitaan di media serta jatuhnya korban, para orang tua mengalami kekhawatiran panjang. Kasus di Jakarta Timur ini menambah daftar panjang pemantauan kasus keracunan MBG di Indonesia, di mana angka korban secara nasional telah menembus belasan ribu anak di berbagai provinsi.

Tingginya angka kejadian ini menempatkan keamanan pangan MBG pada tahap Kekhawatiran Tinggi (Kejadian Luar Biasa). KPAI menegaskan, anak-anak sebagai penerima manfaat MBG adalah konsumen yang dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sesuai Pasal 4 UUPK, anak-anak berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang/jasa. Predikat "gratis" pada program ini sama sekali tidak menghapus tanggung jawab hukum, baik perdata maupun pidana, bagi para penyedia dan pengelola SPPG atas kelalaian yang mengancam nyawa.

Negara wajib menjamin standar gizi seimbang yang tidak hanya memenuhi angka kecukupan, tetapi juga mutlak aman dan layak konsumsi. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 148 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman.”

Sebagai Langkah Mitigasi, KPAI Menyampaikan 7 Rekomendasi:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) wajib melakukan investigasi menyeluruh secara transparan dan segera mengumumkan hasil uji laboratorium terkait penyebab keracunan.

2. BGN harus memastikan seluruh pengobatan dan biaya medis anak-anak yang menjadi korban dijamin dan ditanggung sepenuhnya.

3. Meminta BGN mengevaluasi total sistem tata kelola, rantai pasok, dan standar penyimpanan (SOP) di setiap SPPG agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

4. BGN harus mendengarkan suara dan kekhawatiran anak serta orang tua yang terus berkembang. Pemulihan program harus berawal dari pelibatan perspektif penerima manfaat.

5. KPAI meminta seluruh rumah sakit rujukan memberikan penanganan tambahan berupa pemulihan psikologis anak pasca-keracunan. Ini termasuk memodifikasi pendekatan penyajian makanan (menghindari wadah yang memicu memori traumatis).

6. Jangan jadikan anak-anak hanya sebagai deretan angka dalam statistik program. Fenomena trauma massal akibat "omprengan" menunjukkan satu nyawa dan satu kasus saja sudah terlalu banyak.

Untuk memutus rantai kekhawatiran dan mencegah jatuhnya korban baru, KPAI menyerukan gerakan literasi keamanan pangan bagi seluruh ekosistem pendidikan.

4 Gerakan Literasi Keamanan Pangan:

1. Edukasi anak tentang keamanan dasar makanan. Latih mereka mengenali ciri makanan yang tidak layak konsumsi (seperti bau menyengat, asam, lendir, atau perubahan warna). Bangun komunikasi terbuka jika anak merasa cemas untuk makan di sekolah.

2. Anak jangan takut untuk bersuara! Jika menerima makanan yang bentuk, bau, atau rasanya aneh, segera hentikan konsumsi, tolak makanan tersebut, dan laporkan kepada guru.

3. Lakukan Quality Control (uji organoleptik: melihat, mencium, merasakan porsi sampel) sebelum MBG didistribusikan ke meja anak-anak.

Untuk itu pemenuhan gizi tidak boleh mengorbankan masa depan dan kejiwaan anak-anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut program Makanan Bergizi (MBG) yang dijalankan pemerintah sebagai program pangan terbesar di dunia.

Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, jumlah yang menurutnya belum pernah dicapai negara mana pun.

“Apalagi sekarang ada MBG, Makanan Bergizi Gratis. Ini satu kebijakan yang sangat mendasar, besar saiz-nya, bahkan terbesar di dunia, gak ada yang kasih makan 82,9 juta (warga), di seluruh dunia gak ada. Cuma ada di Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas saat sesi wawancara dengan KompasTV terkait satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin malam (20/10/2025).

Karena skala program yang sangat besar dan berdampak luas, Zulhas memastikan pemerintah cukup berhati-hati melaksanakan MBG agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Kendati begitu, sejumlah kasus keracunan massal menodai pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Di Garut, Jawa Barat, misalnya, 657 siswa keracunan setelah mengonsumsi nasi kotak MBG.

Di Kulon Progo, 497 siswa mengalami gejala serupa, dan di Bandung Barat, 1.333 siswa harus dirawat akibat makanan yang tidak higienis.

Hingga September 2025, tercatat 34 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dengan ribuan korban, mayoritas anak sekolah.

“Tentu karena besar saiznya, berdampak luas, tentu tidak mudah. Kita tidak ingin ada yang keracunan. Bukan soal langkah, satu pun anak kita gak boleh terjadi,” paparnya.

Zulhas mengatakan, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik.

Ia mengungkap baru saja menerima Keputusan Presiden (Keppres) yang menugaskannya sebagai Ketua Tim Koordinasi Program MBG.

Program ini, kata dia, akan dijalankan dengan pembagian peran yang jelas antara penyelenggara dan pelaksana di lapangan.

“Oleh karena itu kita evaluasi terus-menerus untuk melakukan perbaikan. Saya baru terima Keppres tiga hari yang lalu sebagai Ketua Tim untuk melakukan koordinasi. Nanti dibagi, MBG itu. Ada penyelenggara, Pak Dadan (Kepala BGN) yang pimpin. Nanti kalau penyelenggaraannya belum bagus, tentu nanti akan sempurnakan,” lanjutnya.

Zulhas juga menyoroti efek ekonomi besar dari program MBG.

Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, kebutuhan bahan pangan pokok seperti telur dan daging ayam akan meningkat tajam.

“Dampaknya MBG itu, dampaknya kalau 82,9 juta itu sudah penerima manfaat, kalau kita butuh satu telur saja satu hari, maka kita perlu 82,9 juta telur satu hari. Bayangkan itu nanti, peternak, penggemuk ayam, petelur itu akan bergerak. Kalau kita perlu daging ayam satu potong, maka kita akan perlu 82,9 juta potong,” kata Menko Pangan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang